Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (BCIC) memperoleh persetujuan pemegang saham atas seluruh agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026, termasuk perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, perubahan anggaran dasar, hingga penetapan akuntan publik.

Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai, mengatakan RUPST merupakan forum tertinggi bagi perseroan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan bank sekaligus memperkuat transparansi kepada investor.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya memperkuat implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

"Pada 2025 kami memilih tidak mengejar pertumbuhan secara agresif, melainkan memperkuat fondasi bisnis melalui tata kelola, pengendalian internal, kualitas aset, dan manajemen risiko yang lebih terukur. Pertumbuhan yang sehat harus dibangun secara prudent agar mampu menciptakan nilai jangka panjang," ujar Ritsuo dalam keterangan resminya, Rabu (1/7/2026).

Sepanjang 2025, J Trust Bank mengakui menghadapi tekanan industri dan kondisi makroekonomi yang memengaruhi kinerja keuangan.

Oleh sebab itu, perseroan menerapkan strategi bisnis yang lebih selektif dengan memprioritaskan penguatan fundamental, kualitas portofolio, pengendalian internal, serta pengelolaan risiko.

Dalam RUPST tersebut, pemegang saham juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar terkait masa jabatan anggota Dewan Komisaris dari tiga tahun menjadi empat tahun.

Adapun, kebijakan itu ditempuh untuk memperkuat kesinambungan fungsi pengawasan terhadap implementasi strategi bisnis, tata kelola, serta manajemen risiko perseroan.

Selain itu, pemegang saham menyetujui perubahan susunan pengurus dengan mengakhiri masa jabatan R. Djoko Prayitno sebagai Direktur dan mengangkat Raja Pardede sebagai Direktur Perseroan.

Pengangkatan Raja Pardede akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan melalui uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan keputusan tersebut, susunan Direksi J Trust Bank dipimpin oleh Direktur Utama Ritsuo Fukadai dan Wakil Direktur Utama Masayoshi Kobayashi, didampingi Felix I. Hartadi, Helmi A. Hidayat, Cho Won June, Widjaja Hendra, serta Raja Pardede yang masih menunggu persetujuan regulator.

Sementara itu, Dewan Komisaris terdiri atas Komisaris Utama Nobiru Adachi, Komisaris Nobuiku Chiba, serta Komisaris Independen Benny Siswanto dan Abdullah Firman Wibowo.

Di sisi lain, perseroan menegaskan komitmennya terhadap penerapan keuangan berkelanjutan melalui pengembangan pembiayaan hijau, program konservasi lingkungan, dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Ritsuo menambahkan dukungan dari pemegang saham, regulator, nasabah, dan karyawan menjadi modal penting bagi perseroan untuk melanjutkan agenda perbaikan.

Dia menegaskan bahwa J Trust Bank akan menjaga disiplin eksekusi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan pertumbuhan bisnis tetap berada dalam koridor tata kelola serta manajemen risiko yang sehat.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah transformasi industri digital yang dinamis, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meyakini bahwa keunggulan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berinovasi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan kesiapan sumber daya manusia dalam memahami regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, Telkom membekali insan perusahaan dengan berbagai informasi strategis pada setiap jenjang organisasi, termasuk perkembangan regulasi, serta praktik-praktik terbaik melalui berbagai forum pembelajaran dan diskusi yang relevan terhadap kebutuhan bisnis.

Sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola perseroan sekaligus meningkatkan kapabilitas para pengambil keputusan, Telkom menyelenggarakan Executive Session bertajuk "Navigating Legal Risk in Corporate Decision Making" yang diikuti jajaran pimpinan dan fungsi strategis perusahaan, Jumat (26/6).

Forum ini menjadi wadah diskusi bagi para pemimpin Telkom untuk memahami perkembangan regulasi serta implikasinya terhadap pengambilan keputusan bisnis, sehingga setiap kebijakan perusahaan didasarkan pada landasan kepatuhan hukum yang kuat, tata kelola risiko bisnis, serta tetap sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mampu mendukung keberlanjutan pertumbuhan bisnis perseroan.

Direktur Legal & Compliance Telkom, Andy Kelana dalam sambutannya menegaskan bahwa di tengah percepatan transformasi bisnis dan digital, perusahaan perlu terus memperkuat budaya kepatuhan serta tata kelola yang adaptif agar setiap keputusan strategis mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum, namun tetap adaptif terhadap daya saing industri.

"Pemahaman atas KUHP dan KUHAP yang baru harus disertai dengan shared understanding yang kuat agar transformasi perusahaan berjalan beriringan dengan kepatuhan hukum dan penguatan tata kelola. Melalui forum ini, kami ingin membangun kesamaan perspektif di kalangan para pengambil keputusan agar setiap kebijakan strategis memiliki landasan hukum yang kuat, proses yang akuntabel, serta mitigasirisiko yang komprehensif. Dengan demikian, perusahaan dapat bergerak lebih adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis sekaligus menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan", ujar Andy.

Executive Session menghadirkan akademisi yang menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., membawakan materi mengenai "Harmonisasi Regulasi Pidana Korporasi dan Implementasi Business Judgment Rule (BJR) dalam KUHP dan KUHAP Baru’’". Dalam sesi tersebut dibahas berbagai isu strategis, mulai dari perkembangan regulasi pidana korporasi, batas pertanggungjawaban direksi, konsep mens rea dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, implementasi Business Judgment Rule sebagai perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis, hingga pentingnya tata kelola, dokumentasi perumusan keputusan, dan pengawasan internal sebagai langkah mitigasi risiko hukum perusahaan.

Pada sesi berikutnya, Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., Partner dari Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP) selaku Praktisi sekaligus Anggota Tim Perumus RUU Perubahan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menyampaikan materi mengenai "Keputusan Strategis Direksi dalam Menghadapi Restrukturisasi, PKPU, dan Kepailitan Korporasi." Diskusi tersebut mengulas berbagai pertimbangan strategis yang perlu diperhatikan direksi dalam menghadapi restrukturisasi perusahaan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maupun kepailitan, termasuk penerapan Business Judgment Rule, praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta berbagai lesson learned berdasarkan pengalaman penanganan perkara korporasi.

Executive Session ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya continuous learning dalam memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG), serta memastikan setiap keputusan bisnis diambil secara berintegritas, profesional, dan adaptif. Pada akhirnya, kesiapan tersebut menjadi fondasi penting bagi Telkom untuk menghadirkan service excellence, memperkuat kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai yang berkelanjutan di tengah transformasi industri digital.

JAKARTA, iNews.id – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meyakini bahwa keunggulan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berinovasi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan kesiapan sumber daya manusia dalam memahami regulasi yang berlaku.

Oleh karena itu, Telkom membekali insan perusahaan dengan berbagai informasi strategis pada setiap jenjang organisasi, termasuk perkembangan regulasi, serta praktik-praktik terbaik melalui berbagai forum pembelajaran dan diskusi yang relevan terhadap kebutuhan bisnis. 

Sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola perseroan sekaligus meningkatkan kapabilitas para pengambil keputusan, Telkom menyelenggarakan Executive Session bertajuk "Navigating Legal Risk in Corporate Decision Making" yang diikuti jajaran pimpinan dan fungsi strategis perusahaan, Jumat (26/6/2026). 

Forum ini menjadi wadah diskusi bagi para pemimpin Telkom untuk memahami perkembangan regulasi, serta implikasinya terhadap pengambilan keputusan bisnis, sehingga setiap kebijakan perusahaan didasarkan pada landasan kepatuhan hukum yang kuat, tata kelola risiko bisnis, serta tetap sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mampu mendukung keberlanjutan pertumbuhan bisnis perseroan. 

Direktur Legal and Compliance Telkom Andy Kelana dalam sambutannya menegaskan bahwa di tengah percepatan transformasi bisnis dan digital, perusahaan perlu terus memperkuat budaya kepatuhan serta tata kelola yang adaptif agar setiap keputusan strategis mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum, namun tetap adaptif terhadap daya saing industri.

Menurutnya, pemahaman atas KUHP dan KUHAP yang baru harus disertai dengan shared understanding yang kuat agar transformasi perusahaan  berjalan beriringan dengan kepatuhan hukum dan penguatan tata kelola.

"Melalui forum ini, kami ingin membangun kesamaan perspektif di kalangan para pengambil keputusan agar setiap kebijakan strategis memiliki landasan hukum yang kuat, proses yang akuntabel, serta mitigasi risiko yang komprehensif. Dengan demikian, perusahaan dapat bergerak lebih adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis sekaligus menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Executive Session menghadirkan akademisi yang menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Eddy O.S. Hiariej membawakan materi mengenai "Harmonisasi Regulasi Pidana Korporasi dan Implementasi Business Judgment Rule(BJR) dalam KUHP dan KUHAP Baru’’.

Dalam sesi tersebut dibahas berbagai isu strategis, mulai dari perkembangan regulasi pidana korporasi, batas pertanggungjawaban direksi, konsep mens rea dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, implementasi Business Judgment Rule sebagai perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis, hingga pentingnya tata kelola, dokumentasi perumusan keputusan, dan pengawasan internal sebagai langkah mitigasi risiko hukum perusahaan. 

Pada sesi berikutnya, Nien Rafles Siregar, Partner dari Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP) selaku Praktisi sekaligus Anggota Tim Perumus RUU Perubahan Undang-UndangKepailitan dan PKPU, menyampaikan materi mengenai "Keputusan Strategis Direksi dalam Menghadapi Restrukturisasi, PKPU, dan Kepailitan Korporasi."

Diskusi tersebut mengulas berbagai pertimbangan strategis yang perlu diperhatikan direksi dalam menghadapi restrukturisasi perusahaan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maupun kepailitan, termasuk penerapan Business Judgment Rule, praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta berbagai lesson learned berdasarkan pengalaman penanganan perkara korporasi. 

Executive Session ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya continous learning dalam memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG), serta memastikan setiap keputusan bisnis diambil secara berintegritas, profesional, dan adaptif.

Pada akhirnya, kesiapan tersebut menjadi fondasi penting bagi Telkom untuk menghadirkan service excellence, memperkuat kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai yang berkelanjutan di tengah transformasi industri digital.

Editor: Rizqa Leony Putri

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah saham terpantau tertidur di lantai bursa, lantaran tak dilirik lagi oleh investor.

Senior Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan investor sangat menyukai perusahaan tercatatbdengan laba yang ditopang oleh pendapatan utamanya.

Dia memaparkan bahwa pasar sangat jeli melihat dari mana laba emiten berasal. Menurutnya, jika laba bersih perusahaan meningkat atau bertahan hanya karena efisiensi biaya, pos pendapatan non-operasional, atau pembalikan cadangan kerugian, pasar biasanya tidak akan mengapresiasinya.

“Pasar menyukai laba yang ditopang oleh pertumbuhan pendapatan utama,” ucap Nafan, Jumat (26/6/2026).

Sering kali, kata Nafan, emiten yang labanya bagus tapi harganya stagnan atau jeblok memiliki masalah pada Good Corporate Governance (GCG).

Misalnya, kata dia, pengendali saham utama yang kurang bersahabat dengan investor minoritas, transaksi afiliasi yang mencurigakan, atau kebijakan pembagian dividen yang tidak transparan. Menurut Nafan ,investor institusi biasanya akan langsung menghindari saham seperti ini.

Nafan juga menyebut meskipun perusahaan mencetak laba, jika saham yang beredar di publik (free float) terlalu sedikit atau tidak ada market maker yang aktif, saham tersebut menjadi tidak likuid.

Investor besar seperti fund manager menurutnya enggan masuk karena akan kesulitan untuk keluar nantinya. Akibatnya, valuasi terpangkas karena adanya diskon likuiditas.

Dia juga mengatakan perusahaan mungkin masih untung hari ini, tetapi jika mereka berada di industri yang secara struktural mulai ditinggalkan, pasar akan menghargai saham tersebut dengan P/E ratio yang semakin rendah dari tahun ke tahun.

“Di pasar modal, ada pameo yang mengatakan bahwa investor membeli masa depan, bukan masa lalu. Growth story adalah bensin yang menggerakkan ekspektasi pasar,” ujarnya.

Dia melanjutkan ketika sebuah perusahaan kehilangan narasi pertumbuhannya seperti menjadi mature atau stagnan, maka saham tersebut akan mengalami fenomena yang disebut de-rating Valuasi.

Nafan juga menuturkan untuk membangunkan saham-saham yang tertidur atau terjebak dalam value trap ini, diperlukan stimulus kuat yang mampu mengubah persepsi pasar secara radikal. Beberapa katalis utamanya meliputi corporate action yang signifikan, perubahan kebijakan capital allocation, pivot bisnis dan diversifikasi baru, dan perubahan regulasi atau makroekonomi.

Sementara itu, Direktur Purwanto Asset Management Edwin Sebayang menjelaskan harga saham tidak mencerminkan kondisi perusahaan saat ini, melainkan ekspektasi terhadap masa depan perusahaan.

Semakin kecil potensi pertumbuhan yang diperkirakan, semakin rendah pula nilai intrinsik perusahaan sehingga harga saham dapat tertekan meskipun laba bersih tidak mengalami penurunan.

Menurut Edwin, hilangnya growth story menjadi salah satu penyebab utama sebuah saham berubah menjadi "saham zombie".

“Pasar umumnya bersedia memberikan valuasi premium kepada perusahaan yang memiliki narasi pertumbuhan, seperti ekspansi pabrik, peluncuran produk baru, digitalisasi, peningkatan pangsa pasar, hilirisasi, hingga ekspansi ke luar negeri,” ujar Edwin.

Jika hal-hal tersebut tidak ada, maka volume transaksi akan turun, investor institusi mengurangi posisi, investor asing mulai keluar, dan valuasi PE dan PBV turun padahal laba perusahaan masih bagus.

"Yang berubah bukan labanya, tetapi persepsi pasar terhadap masa depan perusahaan. Fenomena seperti ini sangat sering terjadi," kata dia.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis Indonesia Group kembali menggelar Bisnis Indonesia Awards 2026. Ajang tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kinerja unggul dari para emiten dan korporasi di Tanah Air.

Ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) merupakan event tahunan yang telah secara konsisten digelar oleh Bisnis Indonesia Group sejak 2002. Tahun ini, BIA mengusung tema “Where Growth Meets Strength” dengan menitikberatkan pada aspek penilaian kinerja keuangan yang tumbuh secara konsisten dengan mengoptimalkan kekuatan bisnis dan layanan secara berkelanjutan.

Penyerahan penghargaan BIA 2026 oleh Bisnis Indonesia Group diselenggarakan dalam event gala dinner yang akan berlangsung pada Kamis, 2 Juli 2026, di Hotel Raffles, Jakarta.

Menurut Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group, Arif Budisusilo, BIA 2026 hadir sebagai komitmen Bisnis Indonesia Group dalam mengapresiasi perusahaan terbuka atau emiten yang secara konsisten menunjukkan performa unggul dalam menjalankan kegiatan bisnis serta mengedepankan transparansi.

Dia menuturkan bahwa Bisnis Indonesia Group secara konsisten telah menganugerahkan penghargaan BIA sejak 2002. Setiap tahun, jumlah penerima penghargaan terus bertambah seiring dengan meningkatnya perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Pada BIA 2026, para dewan juri telah sepakat untuk menggunakan laporan kinerja 2023, 2024, dan 2025 sebagai dasar penilaian. Dengan mengangkat tema “Where Growth Meets Strength”, periode tersebut cukup mewakili kemampuan korporasi dalam menata bisnis menghadapi berbagai dinamika bisnis.

“Kita semua tahu pada 2020 saat pandemi Covid-19, semua aktivitas masyarakat dan usaha berjalan secara terbatas. Hal itu berlangsung sampai dengan kurang lebih 3 tahun. Jadi periode 2023 menjadi tumpuan daya tahan korporasi dalam menjalankan bisnisnya,” katanya.

Selain aspek tersebut, kata Arif dinamika yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri seperti transisi pemerintahan pada 2024 dan gejolak ekonomi global turut mewarnai perjalanan korporasi di Indonesia pada 3 tahun periode menantang tersebut.

Selain mengukur dari aspek kuantitatif berdasarkan kinerja keuangan, para juri juga mencermati aspek-aspek kualitatif untuk memastikan para penerima penghargaan tahun ini kredibel dan menunjukkan komitmen pada bisnis berkelanjutan dengan tata kelola yang mengedepankan prinsip good corporate governance.

“Tata kelola atau governance ini kami kedepankan. Oleh karena itu, selain aspek kuantitatif yang diukur, aspek kualitatif seperti kepatuhan terhadap regulasi, governance perusahaan yang baik dan profesional, menjadi tolok ukur yang nanti diuji bersama-sama oleh para juri,” ujar Arif Budisusilo.

Seluruh rangkaian kegiatan BIA 2026 dimulai dari proses penjurian pada awal Juni 2026 dengan menetapkan metodologi untuk memilih dan melakukan kurasi para nominasi penerima penghargaan.

Dalam proses kurasi ini, tim riset DataIndonesia (Bisnis Indonesia Group) terlibat menyiapkan seluruh data sesuai dengan kerangka metodologi hingga menghasilkan daftar emiten yang memiliki skor terbaik yang kemudian dipilih menjadi satu yang paling unggul oleh dewan juri.

Tidak ubahnya BIA tahun-tahun sebelumnya, Bisnis Indonesia Group juga akan memberikan penghargaan kepada pemimpin korporasi (CEO) yang berhasil menjaga performa usaha dan meningkatkan kinerja secara gemilang. Sejumlah penghargaan khusus (special awards) turut dihadirkan untuk mengapresiasi korporasi yang memiliki layanan yang khas.

Dari pemimpin korporasi penerima penghargaan, tidak sedikit yang berasal dari kalangan milenial. Hal ini menandai hadirnya para generasi pemimpin koprorasi muda yang kaya dengan ide-ide kreatif dan inovatif.

Dalam BIA 2026, bertindak selaku juri yakni Senior Economist at Creco Research Raden Pardede sekaligus Ketua Dewan Juri BIA 2026. Juri selanjutnya yakni Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Eduardus Tandelilin; Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih; dan Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Arif Budisusilo. (*)

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Group kembali menggelar Bisnis Indonesia Awards 2026. Ajang tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kinerja unggul dari para emiten dan korporasi di Tanah Air.

Ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) merupakan event tahunan yang telah secara konsisten digelar oleh Bisnis Indonesia Group sejak 2002.

Tahun ini, BIA mengusung tema “Where Growth Meets Strength” dengan menitikberatkan pada aspek penilaian kinerja keuangan yang tumbuh secara konsisten dengan mengoptimalkan kekuatan bisnis dan layanan secara berkelanjutan.

Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group (BIG) Arif Budisusilo menyampaikan, BIA 2026 hadir sebagai komitmen BIG dalam mengapresiasi perusahaan terbuka atau emiten yang secara konsisten menunjukkan performa unggul dalam menjalankan kegiatan bisnis serta mengedepankan transparansi.

“Setiap tahun, jumlah penerima penghargaan terus bertambah seiring dengan meningkatnya perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (27/6/2026).

Pada BIA 2026, para dewan juri telah sepakat untuk menggunakan laporan kinerja 2023, 2024, dan 2025 sebagai dasar penilaian.

Bukan tanpa sebab, hal tersebut sejalan dengan tema tahun ini. Pasalnya periode tersebut cukup mewakili kemampuan korporasi dalam menata bisnis menghadapi berbagai dinamika bisnis.

Berkaca dari 2020 saat pandemi Covid-19, semua aktivitas masyarakat dan usaha berjalan secara terbatas.

“Hal itu berlangsung sampai dengan kurang lebih 3 tahun. Jadi periode 2023 menjadi tumpuan daya tahan korporasi dalam menjalankan bisnisnya,” katanya.

Selain aspek tersebut, dinamika yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri seperti transisi pemerintahan pada 2024 dan gejolak ekonomi global turut mewarnai perjalanan korporasi di Indonesia pada tiga tahun periode menantang tersebut.

Selain mengukur dari aspek kuantitatif berdasarkan kinerja keuangan, para juri juga mencermati aspek-aspek kualitatif untuk memastikan para penerima penghargaan tahun ini kredibel dan menunjukkan komitmen pada bisnis berkelanjutan dengan tata kelola yang mengedepankan prinsip good corporate governance.

“Tata kelola atau governance ini kami dikedepankan. Oleh karena itu, selain aspek kuantitatif yang diukur, aspek kualitatif seperti kepatuhan terhadap regulasi, governance perusahaan yang baik dan profesional, menjadi tolok ukur yang nanti diuji bersama-sama oleh para juri,” ujar Arif Budisusilo.

Seluruh rangkaian kegiatan BIA 2026 dimulai dari proses penjurian pada awal Juni 2026 dengan menetapkan metodologi untuk memilih dan melakukan kurasi para nominasi penerima penghargaan.

Dalam proses kurasi ini, tim riset DataIndonesia (bagian Bisnis Indonesia Group) terlibat menyiapkan seluruh data sesuai dengan kerangka metodologi hingga menghasilkan daftar emiten yang memiliki skor terbaik yang kemudian dipilih menjadi satu yang paling unggul oleh dewan juri.

Tidak ubahnya BIA tahun-tahun sebelumnya, Bisnis Indonesia Group juga akan memberikan penghargaan kepada pemimpin korporasi (CEO) yang berhasil menjaga performa usaha dan meningkatkan kinerja secara gemilang. Sejumlah penghargaan khusus (special awards) turut dihadirkan untuk mengapresiasi korporasi yang memiliki layanan yang khas.

Dari pemimpin korporasi penerima penghargaan, tidak sedikit yang berasal dari kalangan milenial. Hal ini menandai hadirnya para generasi pemimpin koprorasi muda yang kaya dengan ide-ide kreatif dan inovatif.

Dalam BIA 2026, bertindak selaku juri yakni Senior Economist at Creco Research Raden Pardede sekaligus Ketua Dewan Juri BIA 2026. Juri selanjutnya yakni Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Eduardus Tandelilin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih, dan Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Arif Budisusilo.

Penyerahan penghargaan BIA 2026 oleh Bisnis Indonesia Group akan dihelat dalam acara gala dinner yang akan berlangsung pada Kamis, 2 Juli 2026 di Hotel Raffles, Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat perusahaan-perusahaan di Indonesia makin agresif mengembangkan inovasi berbasisenvironmental, social, and governance(ESG) untuk memperkuat tata kelola sekaligus mendukung target keberlanjutan.

Ketua Umum ESG Task Force Kadin Indonesia Maria R. Nindita Radyati mengatakan inovasi tersebut terlihat pada dua aspek utama, yakni tata kelola ESG (ESG Governance) dan implementasi proyek (Project Implementation).

Pada aspek tata kelola, dia mengatakan sejumlah perusahaan memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun dashboard ESG yang memungkinkan pemantauan kinerja keberlanjutan secara langsung.

“Kalau di dalam governance-nya itu mereka banyak berinovasi dengan menggunakan IT. Maksudnya teknologi yang memang tinggi untuk dashboard dari ESG itu sendiri sehingga bisa monitoring kinerja sustainability setiap saat, seperti live stream ya. Jadi setiap saat mereka bisa mengecek kinerja ESG saya seperti apa,” kata Maria saat ditemui di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2026).

Maria menjelaskan teknologi tersebut memungkinkan perusahaan memantau kinerja ESG secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek lingkungan, melainkan juga aspek sosial. Perusahaan dapat memonitor pelaksanaan program bagi karyawan, pelanggan, pemasok hingga masyarakat, termasuk berbagai keluhan yang disampaikan para pemangku kepentingan.

Sementara itu, pada kategori implementasi proyek, dia menilai inovasi yang dihadirkan perusahaan juga makin beragam. Salah satunya berasal dari perusahaan di sektor nikel yang memanfaatkan air dari sumber terbarukan dan mendaur ulang hingga 60% kebutuhan air dalam operasionalnya.

Selain itu, terdapat pula program waste to energy yang dijalankan Pertamina Hulu Energi melalui pemberdayaan masyarakat untuk menghasilkan energi terbarukan berbasis komunitas.

Maria mengatakan berbagai inovasi tersebut akan dipublikasikan melalui situs resmi Kadin dan laman khusus ESG agar dapat menjadi referensi sekaligus sarana pembelajaran bagi perusahaan lain maupun generasi muda.

“Jadi mereka tidak hanya menang dapat hadiah. Mereka juga bisa belajar dari yang lain dan mereka juga bisa menginspirasi dan memberikan ide kepada masyarakat luas. Generasi muda nanti bisa baca case study-nya,” ujarnya.

Dia menjelaskan publikasi tersebut akan dikemas sebagai materi edukasi yang menjelaskan keunggulan, inovasi, serta kontribusi ESG dari masing-masing perusahaan sehingga dapat menjadi acuan penerapan praktik keberlanjutan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani mengatakan kebutuhan penerapan ESG terus meningkat seiring berkembangnya industri hijau dan meningkatnya tuntutan pasar global terhadap praktik bisnis berkelanjutan.

Shinta mengatakan Kadin menginisiasi ajang tersebut untuk mendorong makin banyak perusahaan menerapkan ESG. Penilaian dilakukan dalam dua kategori, yakni ESG Governance yang berfokus pada tata kelola perusahaan dan Project Implementation yang mengapresiasi implementasi proyek keberlanjutan.

Selain menjadi ajang apresiasi, kegiatan tersebut juga menjadi wadah berbagi praktik terbaik antarpelaku usaha melalui workshop dan diskusi.

“Yang pasti kan kalau penghargaan seperti ini kita bisa belajar sharing best practices apa yang sudah dilakukan oleh banyak perusahaan. Tadi pagi juga ada workshop. Jadi ini tidak hanya sekadar mendapatkan penghargaan tapi juga bisa suatu learning pembelajaran buat banyak perusahaan,” ujar Shinta.

Dia berharap perusahaan-perusahaan yang telah berhasil menerapkan ESG dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lainnya. Apalagi, lanjut dia, penerapan ESG kini bukan lagi sekadar kebutuhan di Indonesia, melainkan telah menjadi standar yang berlaku secara global.

“Tata kelola ini salah satu hal yang sangat penting dan sudah menjadi satuinternational standard. Jadi kita sudah tidak bisa bilang ini kebutuhan di Indonesia saja, tapi secara global ini sudah menjadi satu kebutuhan,” pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG – Menjaga komitmen untuk terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan, Bank Jateng menyambut Adnas sebagai Komisaris Utama Independen Bank Jateng.

Adnas, pria kelahiran Payakumbuh itu memulai karirnya di kepolisian dengan jabatan terakhir sebagai Kapolda Gorontalo, Sulawesi Utara. Setelah itu, ia ditunjuk sebagai Widyaiswara Utama Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sespim Lemdiklat Polri).

Pada periode 2023-2024, Adnas terpilih menjadi Tenaga Ahli Bidang Hukum, Keamanan dan Kedaulatan Energi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai Komisaris Utama Independen Bank Jateng, Adnas menegaskan kesiapannya untuk memperketat fungsi pengawasan dan memberikan nasihat strategis kepada direksi, demi memastikan diterapkannya prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh di seluruh jenjang perusahaan.

Sebagai pengawas dan pemberi nasihat jalannya kebijakan dan operasional bank, Adnas membedah langkah taktisnya ke depan menggunakan pendekatan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT). Melalui pemetaan yang komprehensif ini, ia optimistis Bank Jateng mampu menjawab tantangan industri perbankan modern yang makin dinamis.

Menurut Adnas, modal utama Bank Jateng terletak pada fondasi bisnis yang solid dan relasi yang kuat dengan daerah.

"Bank Jateng memiliki dukungan kuat dari pemerintah daerah sebagai pemegang saham, jaringan layanan yang luas di Jawa Tengah, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Selain itu, Bank Jateng juga memiliki fondasi bisnis yang stabil dan sumber daya manusia yang terus berkembang, sehingga menjadi modal penting dalam memperkuat kinerja dan penerapan GCG," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (18/6/2026).

Kekuatan internal tersebut dinilai sinkron untuk menangkap berbagai peluang pasar yang terbuka lebar saat ini. Adnas melihat potensi besar pada digitalisasi dan sektor riil di Jawa Tengah.

Kendati memiliki posisi yang kuat, Adnas mengakui ada beberapa sektor internal yang harus terus dipacu, terutama menyangkut adaptasi teknologi modern yang berjalan begitu cepat.

"Transformasi digital masih perlu dioptimalkan agar Bank Jateng mampu memberikan layanan yang lebih efisien, aman, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Oleh karena itu, saya akan mendorong direksi untuk mempercepat digitalisasi proses bisnis dan peningkatan kompetensi SDM di bidang teknologi," kata Adnas.

Langkah akselerasi digital ini sekaligus menjadi benteng utama dalam menghadapi ancaman eksternal perbankan yang kian kompleks, mulai dari persaingan ketat hingga isu kejahatan siber.

Memasuki periode kinerja tahun 2026, Adnas menekankan bahwa target yang dibebankan kepada jajaran direksi tidak hanya melulu soal angka profitabilitas, melainkan kualitas dari pertumbuhan itu sendiri. Ia menginginkan target yang ditetapkan harus realistis, terukur, dan selaras dengan Rencana Bisnis Bank (RBB).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Tingkat Kesehatan Bank (TKB) akan menjadi barometer utama dalam mengukur sejauh mana direksi mampu merealisasikan rencana strategis di lapangan.

"Kinerja 2026 tidak hanya diukur dari pertumbuhan bisnis, tetapi juga dari kualitas pertumbuhan dan keberlanjutan bank dalam jangka panjang," pungkas Adnas.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BSI) tengah gencar menyiapkan infrastruktur komputasi dan meningkatkan kapabilitas aplikasi internal guna mendongkrak kualitas kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang dimiliki.

Langkah penguatan ekosistem teknologi ini diharapkan mampu memberikan output sistem yang lebih bermanfaat sekaligus sesuai dengan nilai-nilai prinsip syariah, dan juga mencegah praktik shadow AI.

Strategy & Innovation Departemen Head BSI I Wayan Pulantara menjelaskan arsitektur AI sebagai sebuah aplikasi komersial ditopang oleh tiga lapisan utama, yaitu model, infrastruktur, dan tata kelola data.

Dari ketiga pilar tersebut, aspek tata kelola data (data governance) menempati posisi paling krusial dalam menentukan arah akurasi sistem digital perbankan.

Bagi emiten perbankan syariah terbesar di Tanah Air ini, pengelolaan data bukan sekadar urusan pemenuhan kontrol administrasi komputasi semata. BSI memandang pengelolaan informasi tersebut merupakan sebuah amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada nasabah.

Perusahaan melakukan berbagai upaya terintegrasi untuk menjaga keselarasan informasi, termasuk memastikan data yang digunakan untuk melatih kecerdasan buatan tidak memicu gharar (ketidakpastian) atau halusinasi informasi.

“Jadi dari entri sampai analitik kami pantau, sehingga kami tahu keputusannya AI,” ujar Wayan dalam Indonesia Ethical AI Summit, Rabu (17/6/2026).

Pada lapisan kedua yang berkaitan dengan pengembangan model AI, industri teknologi domestik dinilai masih memiliki ketergantungan tinggi pada pihak eksternal.

Saat ini hampir 100% adopsi teknologi di Indonesia masih memanfaatkan platform global seperti Gemini dan sejenisnya yang dikembangkan oleh institusi Barat.

Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri karena pasokan data mentah dari luar negeri sering kali belum selaras dengan karakteristik budaya masyarakat Indonesia. Tantangan ini menjadi lebih spesifik bagi operasional BSI yang murni berbasis syariah. Di dalam sistem BSI, penggunaan istilah ekonomi konvensional seperti bunga atau riba tidak diakomodasi karena berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan nasabah secara signifikan.

Merujuk pada perbandingan budaya Indonesia dengan konsep AI versi barat tersebut, masyarakat domestik memiliki kecenderungan yang jauh lebih nasionalis dan memegang erat nilai-nilai ketimuran.

Merespons kesenjangan kultural pada model global ini, BSI menerapkan beberapa pendekatan strategis yang terukur. Perusahaan menyiapkan infrastruktur AI gateway untuk menyaring informasi serta memastikan data yang keluar dari sistem internal tetap berada dalam koridor aman.

Langkah ini sekaligus diambil untuk menjamin tidak ada ruang bagi shadow AI atau penggunaan sistem kecerdasan buatan ilegal di luar pengawasan resmi perusahaan. Aspek tata kelola operasional ini sedang digarap secara intensif guna meminimalisir risiko kebocoran data. Manajemen memperkuat pertahanan teknologi melalui sisi infrastruktur pendukung ekosistem digital tersebut.

“Dan kami usahakan tahun ini siap untuk infrastruktur itu,” kata Wayan.

Selain fokus pada pos infrastruktur, manajemen meningkatkan performa lapisan aplikasi. BSI menyiapkan sistem otomatisasi dari proses stress test guna menguji ketahanan teknologi informasi perusahaan dari berbagai tekanan operasional.

Guna mengantisipasi potensi serangan siber yang kian canggih, bank pelat merah ini juga telah menyiagakan agen digital khusus sebagai garda depan pertahanan. Melalui integrasi pencegahan berlapis pada tingkat infrastruktur dan aplikasi, BSI optimistis dapat menghadirkan layanan digital berbasis kecerdasan buatan yang aman, andal, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh nasabah.

Bisnis,com, JAKARTA — Platform dompet digital, DANA, memperketat tata kelola input serta proses data guna memastikan implementasi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) berjalan optimal dan menghasilkan keputusan finansial yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

DANA berupaya keras memitigasi terhadap risiko bias algoritma yang berpotensi merugikan konsumen dalam ekosistem keuangan digital.

VP of Data Platform and Data Science DANA Wulung Anggara Hanandita mengatakan pengendalian algoritma dalam pengembangan teknologi masa kini memegang peranan krusial. Analogi dampak teknologi ini bahkan disetarakan dengan kekuatan besar pada era sebelumnya yang mampu mengarahkan peradaban manusia ke arah positif maupun negatif.

Wulung mencontohkan pernyataan Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Paus dari Vatikan mengenai perlunya pengendalian algoritma bias karena dapat menimbulkan bahaya bagi kemanusiaan. Jika pada masa lampau senjata perusak diidentikkan dengan nuklir, saat ini algoritma yang tertanam di dalam kecerdasan buatan memiliki kekuatan serupa dalam memengaruhi arah hidup masyarakat.

“Jadi perlu dipahami bagaimana dampaknya, termasuk pada kredit scoring,” kata Wulung dalam Indonesia Ethical AI Summit, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, ekosistem teknologi memerlukan talenta dan kepemimpinan kuat untuk menempatkan personel yang tepat di waktu yang tepat demi mengeliminasi bias.

Selain kapabilitas sumber daya manusia, perusahaan menerapkan teknik fungsional tertentu untuk mengikis kesalahan keputusan sistem digital. Landasan paling mendasar dari seluruh rangkaian proses ini bertumpu pada tata kelola data (data governance) yang kokoh.

Kecerdasan sistem kecerdasan buatan sangat bergantung pada kualitas informasi yang diterima oleh model tersebut. Jika sebuah entitas perusahaan memasukkan data mentah seperti nama kabupaten atau jenis profesi secara naif tanpa penyelarasan matang ke dalam sistem penilaian kredit (credit scoring), terdapat risiko kelompok masyarakat tertentu akan tersingkir secara otomatis dari pantauan teknologi.

“Bahwasanya output yang baik pasti butuh input dan proses, makanya kami jaga di input dan proses,” kata Wulung.

Di sisi lain, perkembangan teknologi global memunculkan berbagai karakteristik unik dari tiap kawasan. Wulung merujuk pada sebuah ungkapan mengenai dinamika inovasi global di mana Amerika Serikat dikenal dengan kemampuan inovasinya, China unggul dalam melakukan replikasi, sedangkan Eropa memimpin dalam perumusan regulasi.

Dalam menggarap Agentic AI, DANA mengadopsi dan menyatukan ketiga aspek ekosistem global tersebut untuk diterapkan di Indonesia. Para pelaku industri domestik dinilai tidak dapat melahirkan inovasi yang berkelanjutan tanpa memperhatikan ketiga pilar ini secara seimbang.

Perusahaan menyampaikan harapan besar mengenai pengelolaan AI ke depan agar pelaku industri lokal mampu menggabungkan aspek inovasi dan replikasi demi menghasilkan efisiensi ekonomi yang jauh lebih baik.

Kombinasi tersebut dinilai belum cukup tanpa kehadiran payung hukum yang memadai dari regulator. Sektor finansial menjadi salah satu industri yang wajib diatur secara ketat mengingat perputaran modal dan risiko konsumen di dalamnya sangat tinggi.

DANA berharap regulasi yang ideal ke depan harus berada di titik keseimbangan agar tidak menghambat ruang gerak industri. Penerapan aturan yang berlebihan atau over regulation justru dikhawatirkan mematikan gairah inovasi dan potensi replikasi teknologi yang tengah berkembang di tanah air.

Bisnis.com, JAKARTA — Komunitas Kagama Artificial Intelligence (KAGAMA AI) berkolaborasi dengan Bisnis Indonesia dan Catalyst Policy Works, serta didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), menggelar forum strategis lintas sektor bertajuk "Indonesia Ethical AI Summit: Navigating the AI Development: Innovation, Humanity, and Governance".
Langkah ini diambil sebagai respons konkret terhadap komitmen pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Asta Cita Presiden, yang menempatkan transformasi digital, sains, serta teknologi sebagai motor utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Ajang Indonesia Ethical AI Summit 2026 tersebut akan diselenggarakan di Auditorium The Tower (Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia (BSI) Jakarta pada Rabu, 17 Juni 2026.
Kecerdasan Artifisial (KA) diproyeksikan memberi kontribusi ekonomi hingga ratusan miliar dolar Amerika Serikat pada 2030. Namun, adopsi KA memerlukan regulasi yang seimbang antara inovasi dan perlindungan publik.
Saat ini, Komdigi telah mengambil langkah strategis dengan menyusun Peta Jalan KA Nasional yang akan diformalkan dalam Peraturan Presiden. Dokumen ini menjadi acuan pengembangan ekosistem KA nasional yang berfokus pada prinsip etis dan bertanggung jawab, didukung oleh pilar utama seperti etika, investasi, riset dan inovasi, pengembangan talenta, serta infrastruktur dan data.
Upaya tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadapi disrupsi teknologi sekaligus meningkatkan daya saing global Indonesia.
Akan tetapi, KA juga menghadirkan tantangan dan risiko yang memerlukan kerangka pengaturan yang seimbang antara inovasi dan perlindungan. Pendekatan regulasi yang mencakup aspek teknologi, etika, dan hukum menjadi penting untuk memastikan pemanfaatan KA yang aman dan inklusif.
Dalam konteks global, diskursus tata kelola KA terus berkembang melalui berbagai forum internasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan Indonesia Ethical AI Summit diharapkan menjadi wadah kolaboratif lintas sektor untuk merumuskan arah pengembangan KA yang inovatif, beretika, dan berorientasi pada kemanusiaan.
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria dijadwalkan hadir menyampaikan keynote speech dalam acara itu. Selain itu, Ketua Komite Percepatan Tranformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut B Pandjaitan yang akan memberikan insight remarks dalam acara itu.
Ajang Indonesia Ethical AI Summit 2026 akan digelar dalam dua sesi. Sesi I panel dengan bahasan Bank and Finance dijadwalkan akan hadir VP of Data Platform and Data Science DANA Wulung Anggara Hanandita; M.Zulkifli Salim, Deputi Direktur Digitalisasi Financial Center dan Transformasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan I Wayan Pulantara, PhD., AI Strategy & Innovation Department Head PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.
Dalam Innovation Session dijadwalkan hadir Investing Partner GDP Venture Anthony Lim, EVP Engineering Riset dan TI PT Hutama Karya (Persero) Amy Rachmadhani, dan Sylvia Grace Yuvenna, Vice President Digital Channel & Development PT Pertamina Patra Niaga.
Sesi kedua (Plenary Session) Social and Commerce dijadwalkan hadir narasumber Direktur AIKITA Kementerian KOMDIGI RI Aju Widyasari, Director and Chief Legal & Regulatory PT Indosat Tbk./Chair of GASA Indonesia Reski Damayanti, dan Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhum.
Penyelenggaraan Indonesia Ethical AI Summit 2026 ini membawa tiga manfaat utama bagi ekosistem digital Indonesia. Pertama, akselerasi inovasi nasional yaitu mengidentifikasi strategi taktis untuk menerapkan empat pilar Peta Jalan KA Nasional yang sedang disusun oleh KOMDIGI menuju Peraturan Presiden.
Kedua, Harmonisasi Etika AI yaitu merumuskan standar etika yang jelas dalam seluruh siklus pengembangan KA demi menjaga harkat dan martabat manusia.
Terakhir, Kepastian Hukum dan Kepercayaan Investasi dengan menemukan model tata kelola regulasi yang seimbang, yang mampu melindungi publik sekaligus membangun kepercayaan investor global untuk berinvestasi di sektor teknologi Indonesia.
Forum ini akan dihadiri sekitar 200 orang pemangku kepentingan multisektor, mulai dari pejabat pemerintah, pelaku industri, akademisi, peneliti, investor, perwakilan negara sahabat, masyarakat sipil, hingga jurnalis.

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

BIROKRASI pada hakikatnya merupakan suatu sistem tata kelola yang mengatur bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Di dalam birokrasi terdapat seperangkat aturan, prosedur, pembagian tugas, serta wewenang yang dirancang secara jelas agar setiap individu memahami peran dan tanggung jawabnya.

Kejelasan tersebut menjadi landasan penting dalam menciptakan keteraturan kerja, menghindari tumpang tindih kewenangan, dan memastikan bahwa setiap kegiatan organisasi dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, birokrasi hadir untuk membangun sistem kerja yang mampu mengubah sumber daya organisasi menjadi layanan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pada dasarnya, keberadaan birokrasi bukanlah semata-mata untuk mengatur administrasi, melainkan untuk memastikan bahwa pelayanan diberikan secara efektif, efisien, dan adil. Melalui pembagian tugas yang jelas, setiap unit kerja dapat berfokus pada fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, sementara koordinasi antarbagian dapat berlangsung dengan lebih baik.

Ketika kewenangan dan tanggung jawab tersusun secara proporsional, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akuntabel. Artinya, birokrasi yang baik bukan identik dengan kerumitan prosedur, melainkan dengan kemampuan menciptakan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan Masyarakat (sering disebut dengan profesional).

Kebutuhan terhadap birokrasi tak hanya terdapat pada organisasi publik semata, melainkan juga pada organisasi privat seperti perusahaan. Setiap organisasi memerlukan aturan kerja dan mekanisme koordinasi agar tujuan yang ingin dicapai dapat diwujudkan secara optimal.

Tanpa birokrasi, berbagai aktivitas organisasi berpotensi berjalan tanpa arah yang jelas, menimbulkan konflik kewenangan, serta mengurangi efektivitas pelayanan. Karena itu, birokrasi menjadi instrumen penting yang memungkinkan organisasi mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan operasional secara teratur dan terukur.

Konsekuensinya, birokrasi merupakan subsistem yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sebuah organisasi. Keberadaannya menjadi penghubung antara visi organisasi dengan kebutuhan para penerima layanan. Birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan akan mampu menciptakan kepercayaan, meningkatkan kualitas layanan, serta mendorong tercapainya tujuan organisasi secara berkelanjutan.

Pada muaranya, birokrasi bukan sekadar kumpulan aturan dan prosedur formal, melainkan sebuah mekanisme yang memastikan setiap unsur organisasi bekerja secara harmonis untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Birokrasi dan Tata Kelola Anggaran Publik

Birokrasi pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pada kondisi ketika ruang fiskal semakin terbatas dan kebutuhan pembangunan terus meningkat, birokrasi seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari beban.

Pentingnya birokrasi yang efisien semakin relevan dalam konteks pengelolaan APBN 2026. Pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun dengan target defisit 2,68% terhadap PDB, sehingga setiap program publik dituntut menghasilkan manfaat yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang terukur.

Di sisi lain, realisasi APBN pada awal tahun 2026 menunjukkan posisi defisit sebesar Rp54,6 triliun pada Januari 2026 dan meningkat menjadi Rp180,4 triliun hingga Mei 2026. Meskipun masih berada dalam batas yang aman dan sesuai desain APBN, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan efisiensi birokrasi agar setiap rupiah anggaran dapat menghasilkan dampak pembangunan yang maksimal.

Sebab itu, birokrasi modern dituntut untuk menghadirkan proses yang lebih sederhana, biaya administrasi yang lebih rendah, pengambilan keputusan yang lebih cepat, serta pengawasan yang lebih kuat. Ketika birokrasi mampu mengendalikan pemborosan, mengurangi duplikasi pekerjaan, dan mempercepat layanan, maka kualitas pelayanan publik akan meningkat tanpa harus selalu menambah anggaran.

Dalam perspektif tata kelola publik, efisiensi birokrasi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan, melainkan menghasilkan pelayanan yang lebih baik dengan penggunaan sumber daya yang lebih optimal. Birokrasi yang efektif mampu memastikan bahwa anggaran benar-benar dialokasikan pada kegiatan yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

Prinsip ini menjadi semakin penting ketika pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, stabilitas fiskal, dan berbagai program prioritas nasional. Sebab itu, reformasi birokrasi tidak dapat hanya dipahami sebagai penyederhanaan struktur organisasi, tetapi juga sebagai upaya membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil, inovasi, dan pelayanan publik. Dengan birokrasi yang profesional dan adaptif, tekanan fiskal justru dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Prinsip yang sama pun seharusnya menjadi landasan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG seharusnya diselenggarakan dengan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik, sebagaimana diterapkan dalam pengelolaan program-program publik lainnya. Sebagai salah satu program prioritas nasional dengan dukungan anggaran yang sangat besar, MBG mutlak memerlukan birokrasi yang bekerja secara profesional, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memanfaatkan sistem pengelolaan keuangan negara yang telah terbangun dan teruji.

Di tahun 2026, alokasi anggaran MBG mencapai sekitar Rp268 triliun, menjadikannya salah satu komponen belanja pemerintah terbesar dalam APBN. Besarnya sumber daya yang dialokasikan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan birokrasi dalam memastikan setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga pengawasan, berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Berbagai penelitian kebijakan publik menunjukkan bahwa kualitas tata kelola merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan suatu program. Beragam temuan audit sektor publik mengindikasikan bahwa lemahnya pengawasan, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, keterlambatan pelaksanaan, serta rendahnya kualitas pelaporan dapat mengurangi efektivitas program meskipun didukung oleh anggaran yang besar.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Daniel Kaufmann, Aart Kraay, dan Massimo Mastruzzi (2010) yang menegaskan pentingnya efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, dan pengendalian korupsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penggunaan sumber daya negara. Demikian pula, penelitian James E. Rauch dan Peter B. Evans (2000) menunjukkan bahwa birokrasi yang profesional, berbasis merit, dan didukung sistem administrasi yang kuat cenderung menghasilkan kinerja pembangunan yang lebih baik.

Sebab itu, keberhasilan MBG pada akhirnya sangat bergantung pada kapasitas birokrasi dalam mengelola sumber daya secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat utama program.

Birokrasi yang baik akan memastikan bahwa setiap proses pengadaan, distribusi, pengawasan, dan pelaporan berjalan secara transparan dan tepat sasaran. Melalui tata kelola yang efisien, biaya operasional dapat ditekan sehingga proporsi anggaran yang benar-benar sampai kepada penerima manfaat menjadi semakin besar.

Dalam konteks inilah birokrasi harus dipandang sebagai enabler pembangunan, yaitu sistem yang memastikan tujuan kebijakan publik dapat dicapai secara efektif, tepat waktu, dan berkelanjutan. Ketika birokrasi mampu menghadirkan efisiensi dan akuntabilitas, maka program MBG tidak hanya berhasil menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi contoh bagaimana tata kelola yang baik dapat mengubah anggaran negara menjadi manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Penguatan Tata Kelola Organisasi

Kegagalan birokrasi dalam menjalankan fungsi tata kelola organisasi dapat menimbulkan konsekuensi yang luas, tidak hanya bagi organisasi itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat yang menjadi penerima manfaat layanan.

Kondisi tersebut umumnya ditandai oleh lemahnya koordinasi, ketidakjelasan pembagian tugas dan kewenangan, rendahnya kepatuhan terhadap prosedur, serta tidak optimalnya fungsi pengawasan. Akibatnya, berbagai permasalahan dapat muncul, mulai dari kesalahan administrasi, inefisiensi penggunaan sumber daya, pemborosan anggaran, hingga timbulnya persoalan hukum yang berpotensi merugikan kepentingan publik.

Dalam situasi demikian, program dan kebijakan yang telah dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sering kali gagal memberikan hasil yang diharapkan. Bahkan ketika tujuan tersebut berhasil dicapai, keberhasilannya sering diperoleh dengan biaya yang lebih besar, waktu yang lebih lama, dan tingkat efektivitas yang lebih rendah dibandingkan yang seharusnya dapat dicapai melalui tata kelola yang baik.

Dampak yang lebih mendasar dari kegagalan birokrasi adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi dan institusi yang menyelenggarakan layanan publik. Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui capaian akhir suatu program, tetapi juga melalui proses pelaksanaannya.

Masyarakat semakin kritis dalam menilai apakah sebuah kebijakan dijalankan secara transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga, program yang menghasilkan manfaat sekalipun dapat tetap dipersepsikan sebagai kegagalan apabila dalam pelaksanaannya terjadi pemborosan, ketidakefisienan, atau pelanggaran hukum.

Dalam konteks ini, birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel bukan sekadar perangkat administratif, melainkan fondasi utama yang menentukan keberlanjutan, legitimasi, dan kualitas kinerja sebuah organisasi.

Guna memitigasi risiko yang ditimbulkan, organisasi mutlak perlu membangun tata kelola yang berorientasi pada hasil dengan tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi, akuntabilitas, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum. Setiap program harus didukung oleh pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, sistem pengawasan yang efektif, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.

Di saat yang sama, organisasi perlu menyederhanakan proses kerja, memanfaatkan teknologi secara optimal, dan menumbuhkan budaya kerja yang profesional serta bertanggung jawab. Dengan demikian, seluruh sumber daya organisasi dapat diarahkan secara lebih fokus untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari tercapainya target yang telah ditetapkan, tetapi juga dari kemampuannya mencapai tujuan tersebut secara tepat sasaran, efisien, taat hukum, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan dan pelayanan yang diselenggarakan. Semoga.