Bisnis.com, JAKARTA — Laporan kekayaan wajib Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan pendapatan dari US$1 miliar dari bisnis terkait aset kripto sepanjang tahun lalu.

Sebagian besar pendapatan ini berasal dari bisnis aset kripto yang berkembang pesat setelah dirinya kembali menjabat sebagai presiden.

Melansir BBC, dalam laporan setebal 927 halaman, pendapatan terbesar berasal dari royalti meme coin Trump yang mencapai sekitar US$635 juta. Selain itu, Trump juga melaporkan lebih dari US$500 juta pendapatan dari World Liberty Financial, perusahaan aset kripto yang didirikan oleh putra-putranya bersama anak-anak utusan khusus AS Steve Witkoff.

Besarnya pendapatan dari aset digital tersebut jauh melampaui sumber penghasilan konvensional Trump yang selama ini berasal dari bisnis properti, hotel, dan lapangan golf.

Gedung Putih membantah adanya konflik kepentingan. Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Anna Kelly mengatakan seluruh bisnis Trump telah ditempatkan dalam lembaga pengelola yang dikelola oleh anak-anaknya sehingga tidak memengaruhi pengambilan kebijakan pemerintahan.

Menurut Kelly, Trump justru berhasil mewujudkan ambisinya menjadikan Amerika Serikat sebagai pusat industri kripto dunia.

"Baik Presiden maupun keluarganya tidak pernah dan tidak akan pernah terlibat konflik kepentingan,” ungkap Kelly dalam pernyataannya, seperti dikutip BBC, Rabu (1/7/2026).

Dia menambahkan seluruh kebijakan pemerintahan diambil untuk kepentingan rakyat Amerika Serikat dan menilai tudingan konflik kepentingan sebagai narasi lama yang terus diulang oleh lawan politik Trump.

Meski demikian, kritik tetap bermunculan. Mantan penasihat etika Gedung Putih pada era Presiden George W. Bush, Richard Painter, menilai besarnya keuntungan Trump dari bisnis kripto merupakan kondisi yang luar biasa sekaligus mencerminkan konflik kepentingan.

"Tentu saja ini adalah konflik kepentingan,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Private Clients Raymond James Financial Group Will Walker-Arnott. Dia menilai pendekatan Trump sangat berbeda dibandingkan presiden-presiden sebelumnya yang memilih menjauhkan kepentingan bisnis pribadi selama menjabat.

Di sisi lain, Trump justru terus memperoleh keuntungan dari berbagai lini bisnisnya.

Selain aset kripto, laporan tersebut menunjukkan Trump memperoleh sekitar US$122 juta dari Trump National Doral Golf Club di Florida serta sekitar US$77 juta dari klub Mar-a-Lago.

Trump juga mencatat pendapatan lebih dari US$30 juta dari sejumlah lapangan golf lain, termasuk di Bedminster, New Jersey, Jupiter, Florida, dan Turnberry, Skotlandia.

Pendapatan lain berasal dari berbagai produk bermerek Trump seperti jam tangan, Alkitab, sepatu, parfum, dan gitar. Royalti dari penjualan jam tangan saja mencapai sekitar US$4,7 juta.

Ibu Negara Melania Trump turut melaporkan pendapatan sebesar US$10,7 juta dari perjanjian lisensi dokumenter tentang dirinya serta sekitar US$6 juta dari penjualan non-fungible token (NFT).

Dalam laporan yang sama, Trump juga mencatat pendapatan sekitar US$86,5 juta dari berbagai penyelesaian gugatan hukum terhadap sejumlah perusahaan media dan teknologi. Gedung Putih menyebut sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan perpustakaan kepresidenan Trump maupun organisasi nirlaba yang mendukung pemeliharaan taman di kawasan Washington DC.

Kekayaan Trump meningkat signifikan setelah kembali ke Gedung Putih. Forbes memperkirakan total kekayaannya kini mencapai sekitar US$6 miliar, meningkat dari US$2,3 miliar pada 2024. Sementara Bloomberg Billionaires Index memperkirakan nilai kekayaan Trump mencapai US$7,6 miliar.

Peningkatan kekayaan tersebut berlangsung bersamaan dengan perubahan sikap Trump terhadap industri aset digital.

Setelah sempat menyebut Bitcoin sebagai penipuan pada 2021, Trump berbalik mendukung penuh industri kripto saat kampanye pemilu. Salah satu kebijakan awal setelah kembali menjabat adalah menerbitkan perintah eksekutif untuk mendukung pertumbuhan industri aset digital.

Pemerintahannya juga mendorong regulasi yang lebih ramah terhadap industri tersebut, termasuk melalui pengesahan GENIUS Act yang ditujukan memperkuat posisi Amerika Serikat sebagai pemimpin global dalam aset digital.

Di sisi lain, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) di bawah kepemimpinan Paul Atkins juga mulai meninggalkan pendekatan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap industri kripto.

Laporan kekayaan Trump kali ini jauh lebih tebal dibandingkan laporan keuangan Presiden Joe Biden pada tahun terakhir masa jabatannya yang hanya berjumlah 11 halaman.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membukukan pendapatan sekitar US$1,2 miliar atau sekitar Rp21,5 triliun (asumsi kurs Rp17.949) dari bisnis kripto keluarga selama tahun pertama masa jabatan keduanya.

Informasi itu berdasarkan laporan keterbukaan keuangan Trump yang dirilis oleh Kantor Etika Pemerintah AS (Office of Government Ethics/OGE) yang dirilis pada Selasa (30/6).

Menurut dokumen setebal 927 halaman itu Trump menerima hampir US$550 juta atau setara Rp9,87 triliun dari keterkaitannya dengan startup kripto World Liberty Financial (WLF) sepanjang 2025.

WLF didirikan bersama pada September 2024 oleh putra-putra Trump dan putra utusan khusus Timur Tengah Trump, Steve Witkoff.

Dokumen tersebut juga mencatat pendapatan royalti sebesar US$635 juta atau Rp11,39 triliun dari perjanjian lisensi yang terkait dengan mata uang kripto $TRUMP, yang diluncurkan hanya beberapa jam sebelum pelantikan Trump sebagai presiden pada Januari 2025.

Dokumen etik itu beberapa kali menyinggung WLF yang menerbitkan mata uang kripto WLFI. Penjualan awal token WLFI menghasilkan US$550 juta. Namun, sejak September 2025 nilainya anjlok dari 46 sen AS menjadi sekitar 6 sen AS per token saat ini.

Trump dan ketiga putranya juga memperoleh tambahan 22,5 miliar token WLFI melalui perusahaan perantara bernama DT Marks Defi. Kepemilikan tersebut saat ini bernilai sekitar US$1,3 miliar atau setara Rp23,3 triliun.

Pada April 2025, WLF juga meluncurkan stablecoin, yaitu mata uang digital yang nilainya dipatok terhadap dolar AS.

Selain pendapatan dari WLF dan aset kripto terkait, Trump juga memperoleh jutaan dolar dari kepemilikan saham di sejumlah perusahaan publik yang bergerak di sektor kripto, termasuk platform bursa aset digital Coinbase.

Laporan itu juga mencatat berbagai pemasukan dari produk bermerek Trump, mulai dari pakaian, hingga penjualan Alkitab yang dipasarkan bersama penyanyi country Lee Greenwood.

Aktivitas kripto Trump menjadi faktor utama yang membuat kekayaan pribadinya melonjak hampir tiga kali lipat. Menurut Forbes, kekayaannya Trump naik dari US$2,3 miliar atau Rp41,3 triliun menjadi US$6,5 miliar atau Rp117 triliun pada periode 2024-2026.

Mantan pengembang properti itu kerap dituding menghadapi konflik kepentingan, terutama karena berinvestasi di industri kripto sembari menjabat sebagai presiden. Pasalnya, Trump mengambil sejumlah langkah deregulasi yang berujung mendorong lonjakan harga aset kripto.

Namun, Gedung Putih membantah tudingan adanya persoalan etika terkait bisnis Trump dengan jabatan sebagai presiden.

"Baik Presiden maupun keluarganya tidak pernah terlibat, dan tidak akan pernah terlibat, dalam konflik kepentingan," kata Wakil Sekretaris Pers Utama Gedung Putih Anna Kelly dalam pernyataan kepada AFP, Rabu (1/6).

Kelly mengatakan Trump telah dengan bangga menjadikan Amerika Serikat sebagai ibu kota kripto dunia.

"Semua tindakan Presiden Trump dan pemerintahannya diambil demi kepentingan terbaik rakyat Amerika. Siapa pun yang menyebarkan narasi sebaliknya, hanya mengulang tuduhan lama dan keliru yang telah digaungkan Partai Demokrat dan media arus utama selama satu dekade," imbuhnya.

Undang-undang AS mewajibkan presiden dan wakil presiden Amerika melaporkan pendapatan serta aset mereka.

Aset Trump saat ini ditempatkan dalam sebuah trust yang dikelola oleh putranya, Donald Trump Jr.

Namun, anggaran dasar trust tersebut memungkinkan pembubarannya kapan saja, sehingga Trump dapat kembali mengendalikan aset tersebut setelah masa jabatan presidennya berakhir pada 2029.

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY resmi meluncurkan SIBAKUL Jogja Sport & Fest 2026 Powered by Astra Financial yang akan diselenggarakan pada September 2026.
Memasuki penyelenggaraan kelima sejak pertama kali digelar pada 2022, SIBAKUL Jogja Sport & Fest terus berkembang sebagai ajang yang memadukan olahraga, promosi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pariwisata, dan budaya dalam satu rangkaian kegiatan.
Tahun ini, penyelenggaraan mengusung identitas baru melalui kolaborasi bersama Astra Financial sebagai mitra utama yang menghadirkan dimensi baru melalui integrasi gaya hidup sehat, pemberdayaan UMKM, serta edukasi literasi dan inklusi keuangan dalam satu ekosistem kegiatan.
Mengusung semangat pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui olahraga dan pariwisata, SIBAKUL Jogja Sport & Fest menjadi ruang kolaborasi antara pelaku UMKM, komunitas olahraga, pemerintah, sektor pariwisata, dunia usaha, serta masyarakat luas.
Dalam keterangan resminya, Selasa (30/6/2026), Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Agus Mulyono mengatakan bahwa SIBAKUL bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga menjadi instrumen promosi ekonomi lokal yang mampu memperluas akses pasar UMKM DIY sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan.
Pihaknya menyambut baik hadirnya mitra strategis seperti Astra Financial yang turut memeriahkan penyelenggaraan event tahunan Dinkop DIY tersebut.
Sementara itu, Paniradya Pati DIY Kurniawan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi Dana Keistimewaan melalui penguatan identitas budaya, penyediaan ruang publik yang inklusif, serta pengembangan ekonomi masyarakat dengan pendekatan yang relevan bagi generasi masa kini.
Salah satu pembaruan pada penyelenggaraan tahun ini adalah hadirnya kategori Half Marathon (21K) yang melengkapi kategori 5K dan 10K.
Penambahan kategori tersebut diharapkan semakin meningkatkan minat masyarakat pecinta olahraga lari dari berbagai daerah untuk datang ke Yogyakarta sekaligus menikmati kekayaan budaya dan destinasi wisata yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta.
Selain kategori umum, penyelenggaraan tahun ini juga menghadirkan kategori 5K Pelajar yang diselenggarakan bekerja sama dengan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) sebagai upaya mendorong pembinaan atlet-atlet muda sejak usia sekolah.
Kategori ini diharapkan menjadi ruang kompetisi yang sehat sekaligus menjaring bibit-bibit atlet potensial dari Daerah Istimewa Yogyakarta maupun daerah lainnya. Dengan penambahan kategori tersebut, tidak kurang dari 5.000 orang pelari ditargetkan dapat memeriahkan agenda tahunan milik Dinas Koperasi dan UKM DIY.
Selain lomba lari, peserta dan masyarakat akan disuguhkan Festival UMKM, Sports Expo, pertunjukan budaya, serta aktivasi literasi keuangan yang menghadirkan dimensi baru melalui kampanye “Gerakan Cakap Keuangan”.
Hal ini sejalan dengan komitmen Astra Financial dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional yang mengajak masyarakat membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat melalui langkah-langkah sederhana, konsisten, dan berkelanjutan. Semangat “Gerakan” merepresentasikan energi olahraga sebagai simbol progres, disiplin, dan perjalanan bersama menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Selain Astra Financial sebagai mitra utama, Bank BPD DIY turut memberikan dukungan dalam penguatan ekosistem UMKM dan penyelenggaraan kegiatan, sementara PASI berperan dalam mendukung pelaksanaan kategori 5K Pelajar sebagai bagian dari pembinaan olahraga prestasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Race Director Sibakul Roostian Gamananda menjelaskan bahwa penyelenggaraan tahun ini dirancang dengan standar yang lebih baik, aman, dan berorientasi pada pengalaman peserta, sehingga diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan olahraga dari berbagai kota di Indonesia.
Melalui SIBAKUL Jogja Sport & Fest 2026, Pemerintah Daerah DIY berharap dapat semakin memperkuat posisi Yogyakarta sebagai destinasi sport tourism yang memadukan olahraga, budaya, UMKM, dan ekonomi kreatif dalam satu pengalaman yang khas dan berkesan, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Informasi mengenai pendaftaran, jadwal kegiatan, serta rangkaian Road to SIBAKUL Jogja Sport & Fest 2026 Powered by Astra Financial akan diumumkan melalui kanal resmi penyelenggara.

Bisnis.com, JAKARTA — Konglomerat Grup Panin, Mu'min Ali Gunawan, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris PT Panin Sekuritas Tbk. (PANS). Pengunduran diri tersebut akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Corporate Secretary PANS Prama Nugraha mengatakan perseroan telah menerima surat pengunduran diri Mu'min Ali Gunawan dari jabatan Presiden Komisaris pada 26 Juni 2026.

"Bapak Mu'min Ali Gunawan mengundurkan diri dari jabatan Presiden Komisaris Panin Sekuritas yang akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Panin Sekuritas," ujar Prama dalam keterbukaan informasi, Selasa (30/6/2026).

Prama menjelaskan setelah memperoleh persetujuan dari OJK, perseroan akan menggelar RUPS dengan agenda menyetujui pengunduran diri Mu'min Ali Gunawan sekaligus mengangkat Presiden Komisaris yang baru.

Manajemen menegaskan pengunduran diri tersebut tidak memberikan dampak terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan.

Profil Mu'min Ali Gunawan

Mu'min Ali Gunawan merupakan salah satu tokoh sentral di balik berkembangnya Grup Panin. Berdasarkan laporan keuangan Panin Financial, dia merupakan salah satu pemegang saham PT Panin Financial Tbk. (PNLF) bersama Gunadi Gunawan, Muljadi Koesumo, dan Tidjan Ananto. Keempatnya secara kolektif menguasai 46,04% saham PNLF per Maret 2022.

Pria kelahiran Jember, 13 Maret 1939, itu dikenal sebagai salah satu pendiri cikal bakal Panin Bank. Sebelum berkiprah di industri perbankan, Mu'min sempat menjabat sebagai Direktur Perusahaan Pelayaran Damai Jakarta pada 1960. Lima tahun kemudian, dia dipercaya menjadi Direktur Bank Industri dan Dagang Indonesia (BIDI).

Kariernya di Grup Panin dimulai pada 1971 saat menjabat Direktur Panin Bank hingga 1978. Pada 1989, dia kembali bergabung dengan grup tersebut sebagai Vice President Commissioner Panin Sekuritasindo, yang kemudian berganti nama menjadi Panin Sekuritas.

Selain memimpin dewan komisaris PANS, Mu'min juga menjabat Presiden Komisaris Panin Financial, Presiden Komisaris Paninvest, Presiden Komisaris Clipan Finance Indonesia, serta Presiden Komisaris Panin Dai-ichi Life. Dia juga tercatat sebagai Vice President Commissioner Asuransi Multi Artha Guna.

Nama Mu'min Ali Gunawan juga kerap masuk dalam daftar konglomerat terkaya di Indonesia. Berdasarkan publikasi Globe Asia pada 2018, kekayaannya diperkirakan mencapai US$1,3 miliar, didorong oleh kepemilikan saham di berbagai entitas Grup Panin.

____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap adanya indikasi ketidaksesuaian prosedur dalam penarikan agunan oleh petugas lapangan pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT Toyota Astra Financial Services (TAFS).

Pelanggaran itu ditemukan setelah OJK menyelesaikan pendalaman dugaan tindak kekerasan dalam proses penarikan agunan kendaraan pembiayaan yang melibatkan pihak yang bekerja sama dengan PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) di Serang, Banten.

“Proses pendalaman dilakukan OJK terhadap data dan dokumen terkait serta update informasi dan keterangan pengurus PT TAFS di Jakarta, Senin [22/6] sebagai tindak lanjut dari pemanggilan sebelumnya yang dilakukan pada 8 Juni 2026,” kata Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6/2026).

Selain menemukan hal itu, OJK pun memperoleh informasi mengenai adanya dugaan pengalihan objek jaminan fidusia dari debitur kepada pihak lain tanpa persetujuan TAFS dan tanpa penyerahan dokumen kepemilikan kendaraan.

“Terkait dugaan tindak kekerasan yang terjadi, OJK menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing,” tegas Agus.

Dilanjutkan Agus, sebelumnya TAFS sudah menyampaikan langkah perbaikan yang telah dilakukan. Langkah-langkah itu adalah melakukan penelaahan internal dan langkah korektif, termasuk menghentikan kerja sama dengan pihak ketiga yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan PKS dan SOP yang berlaku.

Kemudian juga menyampaikan data, dokumen, serta klarifikasi yang diperlukan dalam rangka pengawasan OJK, dan melaporkan perkembangan penanganan kasus secara berkala.

OJK, katanya, meminta TAFS melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kegiatan penagihan dan penarikan agunan, termasuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap tenaga penagihan internal maupun pihak ketiga sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelindungan konsumen dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

“Untuk memastikan implementasi perbaikan berjalan secara efektif, TAFS diwajibkan menyampaikan rencana aksi perbaikan dalam waktu 7 hari kerja dan melaporkan implementasinya paling lama 30 [tiga puluh] hari kerja kepada OJK,” jelas Agus.

Agus menyebut, rencana aksi tersebut setidaknya memuat penguatan tata kelola, pengawasan terhadap pihak ketiga, penyempurnaan prosedur penagihan dan penarikan agunan, serta mekanisme pemantauan dan pelaporan pelaksanaannya.

“OJK akan melakukan pengawasan secara intensif terhadap pelaksanaan rencana aksi tersebut. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, OJK akan mengambil tindakan pengawasan tegas dan/atau mengenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya,” ujarnya.

Di sisi lain, OJK turut mengimbau debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati untuk tidak menjual, mengalihkan, menggadaikan, atau memindahtangankan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebelum perjanjian pembiayaan berakhir.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan yang memuat pengaturan tentang financial influencer (finfluencer) untuk mendorong penyampaian informasi yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan, sehingga dapat mendukung perlindungan konsumen dan masyarakat.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, POJK ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyampai informasi (financial influencer), terutama yang telah dikenal dan memiliki pengaruh di masyarakat.

Peraturan bertujuan menjaga kualitas informasi sektor jasa keuangan guna menciptakan ekosistem yang terpercaya, berintegritas, serta mendukung peningkatan literasi keuangan masyarakat.

“POJK ini disusun sebagai upaya melakukan tindakan pelindungan dan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan penyampaian informasi sektor jasa keuangan oleh Penyampai Informasi,” kata Agus.

Seiring dengan meningkatnya peran pihak yang menyampaikan informasi terkait produk dan layanan keuangan kepada masyarakat, OJK memandang perlunya pedoman perilaku yang dapat memastikan informasi disampaikan secara bertanggung jawab.

Pengaturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi yang diterima masyarakat yang digunakan dalam mengambil keputusan keuangan.

Penyampai informasi didefinisikan sebagai pihak selain pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang menyampaikan informasi mengenai sektor jasa keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan meningkatkan literasi keuangan dan/atau memengaruhi konsumen serta masyarakat dalam memanfaatkan produk dan/atau layanan keuangan.

POJK 6/2026 memuat pengaturan mengenai perilaku dasar penyampai informasi; kegiatan penyampaian informasi sektor jasa keuangan; pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan oleh penyampai informasi; pembinaan oleh OJK; perintah tertulis kepada penyampai informasi; serta pemutusan akses pada media elektronik.

Penyampai Informasi dapat melakukan kerja sama dengan PUJK melalui kegiatan pemasaran. Dalam kegiatan pemasaran tersebut, PUJK memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas informasi yang disampaikan oleh Penyampai Informasi.

Sehubungan dengan kegiatan pemberian rekomendasi atas produk dan/atau layanan keuangan yang dilakukan penyampai informasi, POJK 6/2026 menegaskan perlunya memiliki izin apabila kegiatan pemberian rekomendasi yang dilakukan mensyaratkan perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Misalnya, kewajiban memiliki izin penasihat investasi bagi penyampai informasi yang melakukan kegiatan pemberian rekomendasi produk pasar modal.

Selain itu, untuk melakukan pemberian rekomendasi atas produk dan/atau layanan aset keuangan digital, penyampai informasi diperlukan memiliki sertifikasi kompetensi dan pengetahuan di sektor jasa keuangan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Kemajuan inklusi keuangan dalam satu dekade terakhir telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan OJK dan BPS, indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 80,51 persen, sementara indeks literasi keuangan berada di angka 66,46 persen.

Di tingkat global, World Bank Global Findex Database 2025 mencatat sebanyak 79 persen orang dewasa telah memiliki akun keuangan. Namun, hanya 56 persen yang memiliki dana darurat untuk menghadapi kondisi tak terduga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses keuangan perlu diikuti dengan penguatan kesehatan finansial (financial health) agar layanan keuangan dapat membantu masyarakat mengelola pendapatan, menghadapi risiko, serta membangun kesejahteraan jangka panjang.

Seiring dengan berkembangnya ekosistem keuangan digital, perhatian para pelaku industri, regulator, dan organisasi internasional kini mulai bergeser dari sekadar memperluas akses menuju upaya membangun ketahanan finansial masyarakat.

Perubahan fokus tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam panel diskusi bertajuk Financial Health and Resilience: The Next Frontier of Inclusion dalam The 2026 Asia Grassroots Forum, forum tahunan yang diinisiasi Amartha Financial untuk mempertemukan pembuat kebijakan, pelaku industri, investor, dan organisasi internasional dalam membahas berbagai peluang dan tantangan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pengalaman kunjungan H.M. Queen Máxima of the Netherlands ke Indonesia pada 2025 lalu menjadi salah satu contoh bagaimana upaya memperkuat kesehatan finansial perlu dimulai dari pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput. Kunjungan tersebut diawali dengan bertemu langsung dengan pelaku usaha dan komunitas di lapangan sebelum dilanjutkan dengan dialog bersama pelaku industri dan pemerintah.

Menurut Nancy Widjaja, Policy Advisor, Office of the United Nations Secretary-General's Special Advocate for Financial Health (UNSGSA) H.M. Queen Máxima of the Netherlands, proses advokasi di tingkat nasional maupun global perlu dibangun berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan masyarakat serta didukung oleh data yang kredibel.

“Pada akhirnya, semua kembali kepada masyarakat akar rumput. Memahami kebutuhan mereka menjadi langkah awal untuk merancang kebijakan, produk, dan kolaborasi yang benar-benar relevan,” ujar Nancy.

Ia menambahkan, data dan kredibilitas menjadi elemen penting dalam mendorong perubahan. Dengan memahami tantangan yang dihadapi masyarakat di lapangan, para pemangku kepentingan dapat menghadirkan solusi keuangan yang tidak hanya memperluas akses, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia (BI), Anastuty Kusumowardhani, mengatakan bahwa penguatan kesehatan finansial juga menjadi bagian penting dalam membangun UMKM yang lebih produktif dan berdaya saing. Selain memperluas akses pembiayaan, Bank Indonesia terus memperkuat pemberdayaan, akses pasar, serta edukasi dan mitigasi risiko bagi pelaku usaha.

Menurut Anastuty, tantangan berikutnya tidak hanya terletak pada akses pembiayaan maupun pasar, tetapi juga pada penguatan pola pikir pelaku usaha. Kemampuan menjaga kualitas, memenuhi standar pasar, dan merespons kebutuhan pembeli secara konsisten menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM Indonesia.

Pengalaman serupa juga ditemukan Amartha selama lebih dari 16 tahun mendampingi perempuan pelaku UMKM di berbagai wilayah Indonesia. Saat ini, Amartha menjangkau hampir 4 juta perempuan pelaku usaha melalui lebih dari 9.000 tenaga lapangan yang turut mendukung adopsi layanan digital serta penguatan kapasitas usaha masyarakat di pedesaan.

Berangkat dari pembelajaran tersebut, Amartha terus mengembangkan layanan yang dirancang bersama perempuan melalui pendekatan design with women, sehingga solusi yang dihadirkan dapat semakin relevan dengan kebutuhan, pengalaman, dan tujuan finansial mereka yang terus berkembang.

“Selama lebih dari 16 tahun mendampingi perempuan pelaku UMKM di Indonesia, kami belajar bahwa setiap perempuan memiliki tujuan dan perjalanan finansial yang berbeda. Karena itu, kami percaya solusi yang paling relevan lahir dari mendengarkan kebutuhan mereka dan merancangnya bersama mereka,” ujar Chief Compliance and Sustainability Officer Amartha, Aria Widyanto.

Menurut Aria, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan proses yang dibangun melalui berbagai aspek yang saling melengkapi, mulai dari akses keuangan, literasi, pemanfaatan teknologi, hingga dukungan dari ekosistem yang lebih luas.

Seiring semakin luasnya akses terhadap layanan keuangan, perhatian para pemangku kepentingan kini mulai bergeser pada bagaimana akses tersebut dapat diterjemahkan menjadi ketahanan dan kesejahteraan finansial yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kolaborasi antara regulator, pelaku industri, investor, dan organisasi internasional agar manfaat inklusi keuangan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat akar rumput.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ASM)

Bisnis.com, JAKARTA — PT AIA Financial berpendapat setidaknya ada empat faktor pendorong yang membuat laba industri asuransi jiwa meningkat menjadi Rp7,85 triliun pada Maret 2026.

Direktur Hukum dan Kepatuhan AIA, Rista Qatrini Manurung mengatakan faktor itu mencakup perbaikan hasil investasi yang dipengaruhi oleh strategi investasi yang lebih hati-hati dan terdiversifikasi.

“Kemudian, pertumbuhan premi pada kanal distribusi utama, khususnya bancassurance yang menjadi kontributor besar premi industri,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (5/6/2026).

Selanjutnya, faktor ketiga adalah adanya kesadaran masyarakat untuk memiliki proteksi meningkat. Faktor keempat adalah adanya penguatan manajemen risiko dan tata kelola.

Untuk terus menjaga pertumbuhan laba, AIA terus memperkuat fokus pada proteksi jiwa dan kesehatan. Pendekatan ini dilakukan dengan menghadirkan solusi yang relevan, komprehensif, dan memberikan nilai tambah bagi konsumen.

Dilanjutkan Rista, cara kedua adalah AIA memperkuat jalur distribusi, baik melalui kanal keagenan maupun bancassurance. Pihaknya pun terus meningkatkan kualitas tenaga pemasar agar dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

“Kami juga terus memperkuat manajemen risiko dan tata kelola perusahaan [GCG], termasuk dalam pengelolaan klaim, agar tetap prudent, transparan, dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas kinerja keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen,” tegasnya.

Sebab demikian, Rista menekankan AIA optimis prospek bisnis industri asuransi jiwa hingga akhir 2026 akan terus tumbuh positif. Hal ini didukung oleh kinerja yang solid sepanjang 2025.

“Dengan fondasi tersebut serta didukung penguatan investasi, transformasi produk terutama di asuransi kesehatan dan peningkatan inklusi, kami optimis industri asuransi jiwa akan mencatatkan pertumbuhan yang lebih berkualitas dengan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan proteksi bagi seluas-luasnya masyarakat Indonesia,” pungkas Rista.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa pada Maret 2026, kinerja profitabilitas industri perasuransian secara umum menunjukkan perbaikan, terutama untuk asuransi jiwa.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan per kuartal I/2026, laba setelah pajak industri asuransi jiwa tercatat sebesar Rp7,85 triliun atau meningkat Rp3,96 triliun dibandingkan periode sebelumnya.

“Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya hasil investasi, pertumbuhan premi pada beberapa lini usaha, serta penguatan efisiensi dan manajemen risiko perusahaan,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Minggu (31/5/2026).

Warta Ekonomi, Jakarta -

VinFast tengah menyiapkan langkah besar dalam restrukturisasi bisnisnya. Produsen mobil listrik asal Vietnam itu berencana melepas lini produksi di negara asalnya dengan nilai transaksi mencapai sekitar US$ 530 juta atau setara Rp 9,3 triliun (kurs Rp 17.698 per dolar AS).

Disitat dari The Investor, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari transformasi model bisnis VinFast menjadi lebih ringan aset atau asset-light.

Berdasarkan dokumen perusahaan, VinFast akan memisahkan aset produksi dari anak usahanya, VinFast Trading and Production JSC (VFTP). Setelah proses itu rampung, seluruh saham perusahaan akan dialihkan kepada kelompok investor yang dipimpin oleh Future Investment Research and Development JSC (FIRD).

Menariknya, pendiri sekaligus CEO VinFast, Pham Nhat Vuong, juga terlibat dalam kelompok investor tersebut.

Restrukturisasi ini disebut sebagai strategi VinFast untuk lebih fokus pada pengembangan produk, teknologi, penguatan merek, hingga ekspansi pasar global. Dengan model bisnis baru tersebut, perusahaan diharapkan tidak lagi terbebani investasi besar pada fasilitas produksi sehingga kondisi keuangan bisa lebih sehat.

Meski melepas unit manufaktur domestik, VinFast menegaskan tetap mempertahankan bisnis produksi kendaraan. Pabrik di Vietnam nantinya masih akan memproduksi mobil listrik VinFast melalui perjanjian manufaktur antara VFVN dan VFTP.

Produksi kendaraan tetap berjalan menggunakan desain serta standar teknis yang dikendalikan oleh VinFast. Selain itu, perusahaan juga mempertahankan fasilitas perakitan di India dan Indonesia, termasuk hak kekayaan intelektual untuk generasi terbaru kendaraan listriknya.

Bisnis.com, JAKARTA — Unit Usaha Syariah (UUS) PT AIA Financial mencatat laba setelah pajak sebesar Rp66,11 miliar, tumbuh 51,07% (year on year/YoY) pada 2025.

Berdasarkan laporan keuangan yang terbit di Harian Bisnis Indonesia pada Jumat (22/5/2026), pendapatan ujrah pengelolaan dana tabarru’ dan dana tanahud sebesar Rp38,30 miliar, pendapatan ujrah pengelolaan investasi dana peserta sebesar Rp3,63 miliar, dan pendapatan investasi senilai Rp53,90 miliar.

Adapun, beban usaha UUS AIA Financial sepanjang 2025 sebesar Rp24,24 miliar. Angka tersebut menurun 31,8% YoY dari sebelumnya Rp35,57 miliar.

Menilik laporan posisi keuangan asuransi syariah, total aset per 2025 tercatat sebesar Rp1,53 triliun, naik 2% YoY dari Rp1,50 triliun. Aset terbesar adalah investasi pada surat berharga sebesar Rp1,38 triliun. Selanjutnya, kas dan setara kas sebesar Rp104,85 miliar dan diikuti dengan aset lain mencapai Rp31,08 miliar.

Dari liabilitas, yang terbanyak ada pada ujrah diterima di muka mencapai Rp20,72 miliar, penyisihan manfaat polis masa depan sebesar Rp20,13 miliar, dan utang lain sebesar Rp16,35 miliar.

Sementara itu, dana investasi sebesar Rp487,06 miliar, turun 10,6% YoY dari Rp545,27 miliar. Kemudian, dana tabarru’ sebesar Rp152,88 miliar, naik 12,6% YoY dari Rp135,69 miliar. Kemudian, dana tanahud minus Rp4,63 miliar. Dengan demikian, total liabilitas, dana peserta, dan ekuitas sebesar Rp1,53 triliun.

Adapun, rasio tingkat solvabilitas dana tabarru’ dan dana tanahud, dan dana perusahaan pada 2025 sebesar 4957%. Pada 2024 rasionya sebesar 20758%.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Technology & Security Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Toto Prasetio menuturkan pihaknya tengah mengkaji usulan pengembangan produk asuransi siber untuk melindungi sektor keuangan dari kerugian akibat kejahatan siber.

Usulan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat ditindaklanjuti oleh regulator untuk memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan yang semakin mengandalkan digitalisasi dewasa ini, terutama di sektor perbankan.

Ia menyatakan dalam sesi talkshow CxO Forum Banking Update 2026 di Jakarta, Rabu, bahwa pengembangan produk asuransi tersebut merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola sektor jasa keuangan secara menyeluruh.

“Dari Perbanas akan kami work out (bahas) topik yang begini ini (asuransi siber) kayak gimana sih supaya perhitungannya juga masuk akal, berapa preminya,” ujar Toto Prasetio.

Meskipun demikian, ia belum dapat memberikan informasi detail mengenai produk asuransi tersebut.

“Saya belum bisa ngomong detail bentukannya kayak gimana karena still ongoing process (proses masih berjalan) dari work stream (alur kerja) yang kami punya,” tuturnya.

Selain mengembangkan asuransi siber, ia menyampaikan bahwa regulator juga perlu segera menetapkan standard cyber resilience (ketahanan siber).

Toto mencontohkan, Bank Indonesia (BI) menerapkan dan mendorong penerapan konsep “zero trust” yang telah menjadi aturan main bagi seluruh pelaku industri perbankan. Namun, hingga kini belum ada regulasi terkait standard minimum bagaimana konsep tersebut diimplementasikan di setiap bank.

Zero trust merupakan pendekatan keamanan siber yang memvalidasi atau memverifikasi setiap interaksi dalam jaringan dengan menggunakan deteksi secara cepat dan responsif terhadap ancaman serangan siber.

Pendekatan keamanan siber yang mengusung prinsip “Never Trust, Always Verify” tersebut meminimalkan trust atau kepercayaan kepada pengakses suatu arsitektur network (jaringan), sehingga tidak mudah memberi akses kepada pihak manapun.

Toto menyatakan, salah satu standard ketahanan siber yang perlu dimiliki oleh bank untuk menerapkan “zero trust” tersebut, misalnya, adalah fraud detection (sistem pendeteksi tindak penipuan) yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko serangan siber.

“Kita mesti bicarakan (standard) ini karena saya sendiri yakin nanti Perbanas kami tidak bisa sendiri, kami harus kerja sama dengan surrounding external system (sistem eksternal yang melingkupi industri perbankan),” katanya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap alasan di balik keputusan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengeluarkan 18 saham Indonesia dari indeks mereka dalam pengumuman hasil peninjauan indeks Mei 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan keluarnya sejumlah saham tersebut karena tidak lagi memenuhi kriteria indeks global.

"(Saham) tidak lagi dinilai memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh index provider global, sehingga tentu konsekuensinya ada sebagian saham yang kemudian keluar dari anggota indeks dimaksud dan ada sebagian lainnya yang mengalami penyesuaian bobot maupun penurunan klasifikasi dari kelompok indeks yang ada," kata Hasan dalam konferensi pers di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Saham-saham tersebut dikeluarkan MSCI di tengah OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang mereformasi pasar modal demi meningkatkan transparansi dan integritas.

Salah satu upaya itu adalah peningkatan porsi free float saham emiten. OJK bersama BEI mendorong penambahan jumlah free float saham-saham tercatat di bursa.

Peraturan saat ini, jumlah minimum kepemilikan free float saham yang tercatat di bursa diwajibkan meningkat menjadi 15 persen dari sebelumnya 7,5 persen.

[Gambas:Youtube]

Menurut Hasan, aturan tersebut diterapkan secara bertahap hingga seluruh emiten memenuhi batas minimal free float 15 persen.

"Ini sedang kita kawal terus karena ada timeline yang terukur yang kita targetkan di setiap tahunnya," ujar Hasan.

Selain itu, OJK bersama BEI juga mulai membuka data kepemilikan saham secara lebih rinci kepada publik sejak Maret 2026.

Kepemilikan saham yang dibuka menjadi di atas satu persen dari sebelumnya minimum lima persen dan ini dapat dilihat secara publik. Mereka juga menampilkan detail tipe investor dan pihak di balik kepemilikan saham tertentu.

Pada April 2026, regulator juga mulai menerbitkan data potensi konsentrasi kepemilikan saham atau high shareholding concentration.

Menurut Hasan, peningkatan transparansi tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh investor global dan penyedia indeks internasional dalam melakukan evaluasi.

"Seluruh peningkatan transparansi dan integritas yang dihadirkan itu terbukti pada akhirnya di-acknowledge dan kemudian digunakan secara baik oleh investor dan juga tentu index provider global," ujar Hasan.

Hasan mengatakan setelah struktur kepemilikan saham dibuka secara lebih detail, MSCI menemukan sejumlah saham yang ternyata tidak lagi memenuhi kriteria free float.

"Terlihat adanya saham-saham yang setelah transparansinya dibuka tentu memudahkan para index provider untuk kemudian meng-exclude bagian tertentu yang semula mungkin merupakan self-claim adanya bagian free float yang rupanya setelah dibuka tidak menjadi bagian free float tertentu," ujarnya.

Meski demikian, OJK menilai masih banyak saham Indonesia yang berpotensi masuk ke indeks global pada periode evaluasi berikutnya.

Ia menyebut regulator telah memetakan sejumlah saham yang berpeluang masuk ke indeks small cap maupun standard index MSCI.

Menurut dia, ada pula saham yang sebenarnya memenuhi syarat masuk indeks global, tetapi masih tertunda akibat kebijakan pembekuan penambahan saham Indonesia oleh MSCI.

"Tidak semuanya keluar karena turun, tapi justru karena naik. Hanya karena untuk sementara waktu kebijakan mereka sedang ada freeze atau pembekuan tidak adanya in ke kelompok indeks Indonesia, maka saham-saham itu tertunda masuk," ujar Hasan.

Hasan memastikan OJK akan terus mendorong emiten meningkatkan transparansi agar lebih banyak saham Indonesia masuk indeks global.

"Sekarang kita betul-betul menghadirkan transparansi, tapi tidak luput memperhatikan potensi menambah banyaknya saham-saham berpotensi kita untuk masuk lebih banyak lagi di indeks-indeks terbaik tersebut," pungkasnya.

Dari saham-saham yang dikeluarkan MSCI, ada 6 saham didepak dari MSCI Global Standard Index, kemudian 13 saham dicoret dari SCI Global Small Cap Index.

Dalam MSCI Global Standard Index terbaru, tidak ada satu pun saham Indonesia yang masuk sebagai konstituen anyar. Dari 6 yang dicoret tersebut, ada tiga emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, yakni PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Berikut daftar 6 saham Indonesia yang dihapus dari MSCI Global Standard Index:1. PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN)2. PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN)3. PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA)4. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA)5. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN)6. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT)

Meski didepak dari MSCI Global Standard Index, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) tidak sepenuhnya keluar dari ekosistem indeks MSCI. Raksasa ritel dengan merek Alfamart tersebut turun kelas ke MSCI Global Small Cap Index.

Berikut daftar 13 saham RI yang dihapus dari MSCI Global Small Cap Index:1. Aneka Tambang (ANTM)2. Astra Agro Lestari (AALI)3. Bank Aladin Syariah (BANK)4. Bumi Serpong Damai (BSDE)5. Dharma Satya Nusantara (DSNG)6. Industri Jamu Farmasi Sido Muncul (SIDO)7. Midi Utama Indonesia (MIDI)8. Mitra Keluarga Karyasehat (MIKA)9. MNC Digital Entertainment (MSIN)10. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia (TKIM)11. Pacific Strategic Financial (APIC)12. Sawit Sumbermas Sarana (SSMS)13. Triputra Agro Persada (TAPG)