Palangka Raya (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) di provinsi setempat pada triwulan II tahun 2026 tetap terjaga dengan baik di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global dan nasional.

"Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan," tegas Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz di Palangka Raya, Rabu.

Stabilitas sektor jasa keuangan di Kalteng pada triwulan II yang terjaga dengan baik itu dapat dilihat dari berbagai sektor. Salah satunya perkembangan sektor bank umum di Kalteng.

Dia menyampaikan pada posisi Mei 2026, kinerja bank umum mengalami peningkatan dibanding posisi Mei 2025, seperti aset meningkat Rp8,27 triliun atau 9,08 persen tahun ke tahun atau year-on-year (yoy), yakni dari Rp90,99 triliun kini menjadi sebesar Rp99,26 triliun.

Kemudian dana pihak ketiga (DPK) meningkat sebesar Rp3,63 triliun atau 7,36 persen yoy, dari Rp49,33 triliun kini menjadi sebesar Rp52,93 triliun. Juga kredit atau pembiayaan meningkat sebanyak Rp3,78 triliun atau 7,37 persen yoy, dari sebelumnya Rp51,20 triliun kini menjadi Rp54,98 triliun.

Lebih lanjut Primandanu menekankan kondisi sektor jasa keuangan yang stabil, aman, dan tepercaya memiliki peran strategis dalam upaya menjaga ketahanan ekonomi daerah.

"Kondisi sektor jasa keuangan seperti ini juga sangat mendukung, dalam perluasan akses pembiayaan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelaanya.

Sejalan dengan itu, OJK Kalteng terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mendorong penguatan ekosistem keuangan terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui berbagai program strategis, OJK berkomitmen menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperluas akses layanan keuangan mudah dijangkau, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat hingga ke wilayah terpencil.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menuntaskan sebanyak 230 pengaduan yang disampaikan masyarakat dalam periode awal tahun hingga November 2025.

"Dari 263 pengaduan, sebanyak 230 pengaduan telah selesai tuntas atau ditutup, sedang 33 pengaduan aktif dengan status masih menunggu tanggapan konsumen serta dalam penanganan PUJK (pelaku usaha jasa keuangan)," terang Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz di Palangka Raya, Jumat.

Data ini merupakan rekapitulasi kegiatan penanganan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).

OJK Kalteng menerima 2.774 permintaan layanan yang terdiri dari 604 permintaan informasi, 263 pengaduan serta 1.907 layanan dalam bentuk pertanyaan konsumen.

"Paling sering diadukan adalah perilaku petugas penagihan, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), fraud eksternal (penipuan, pembobolan rekening, skimming, dan cyber-crime) dan penolakan pelunasan kredit/pembiayaan dipercepat," jelasnya.

Kemudian secara walk-in, sampai dengan November 2025, OJK Kalteng telah memberikan 81 layanan meliputi 79 layanan pengaduan dan 2 permintaan informasi, yang keduanya telah diselesaikan pada saat konsultasi.

Untuk walk-in ini permasalahan yang paling sering dikonsultasikan mengenai permasalahan SLIK, perilaku jasa penagihan, pengembalian agunan, dan pelunasan dipercepat.

Sementara itu, sampai dengan November 2025, OJK Kalteng menerima 7.089 permintaan layanan SLIK, terdiri dari 3.999 permintaan secara daring dan 3.090 permintaan secara walk-in.

Lebih lanjut Primandanu memaparkan, hingga Oktober 2025 pihaknya juga telah melaksanakan 133 kegiatan terdiri dari 72 edukasi keuangan, serta 33 inklusi keuangan.

"Edukasi keuangan ini seperti talkshow penguatan ekonomi daerah berbasis lokal dan kearifan komunitas di Palangka Raya, edukasi keuangan dalam program fun run bersinergi dengan media, literasi keuangan pengenalan mahasiswa baru serta lainnya," ujarnya.

Kemudian kegiatan inklusi keuangan seperti coaching clinic Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), rapat koordinasi TPAKD, rangkaian lomba dan puncak Bulan Inklusi Keuangan 2025 di Palangka Raya.

Primandanu menambahkan, melalui Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) juga menyelenggarakan 10 kegiatan berupa edukasi keuangan waspada investasi ilegal, pinjaman online ilegal, dan judi online kepada komunitas LINK serta lainnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025