Kewajiban pembayaran pajak korporasi harus dilakukan setiap perusahaan, meski ada sejumlah tantangan kerap dihadapi.

Mulai dari sistem manual yang memakan waktu, kompleksitas proses administrasi, hingga risiko kesalahan input data yang bisa berakibat fatal terhadap prinsip kepatuhan (compliance).

Dengan kata lain, digitalisasi dalam pengelolaan pajak menjadi sangat krusial. Sebab, ini membuat proses pembayaran pajak korporasi menjadi lebih cepat dan efisien.

Tujuan digitalisasi tentu untuk mempermudah pelaporan, validasi data lebih cepat, sekaligus menguatkan kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu, QLola by BRI hadir sebagai solusi digital untuk pembayaran pajak yang lebih praktis. Dalam QLola by BRI, terdapat fitur cash management yang mampu melakukan pengelolaan arus kas perusahaan secara digital, termasuk mengoptimalkan pengelolaan serta pembayaran pajak korporasi.

Berikut ini merupakan kemudahan pembayaran pajak yang bisa perusahaan Anda dapatkan dengan memanfaatkan QLola by BRI.

1. Bukti Pembayaran PajakReal-Time

QLola by BRI menghadirkan pembayaran pajak yang real-time, sehingga perusahaan langsung mendapatkan bukti pembayaran tanpa delay sesaat setelah pembayaran berhasil dengan status sukses. Hal ini sangat bermanfaat bagi operasional dan kepatuhan dalam pembayaran pajak online perusahaan.

2. FiturMass Paymentuntuk Efisiensi Tinggi

QLola by BRI mendukung transaksi mass payment (pembayaran massal) melalui unggah file maupun integrasi sistem menggunakan Share Folder Transaction yang terhubung langsung dengan perusahaan. Fitur ini tentu akan bermanfaat bagi perusahaan yang terbiasa melakukan transaksi dalam volume besar.

3. Layanan 24/7 Tanpa Batas Waktu

QLola by BRI juga memiliki layanan yang tersedia 24/7, sehingga memungkinkan pembayaran pajak dapat dilakukan kapan saja tanpa terikat jam operasional. Dengan kata lain, fleksibilitas ini dapat menghindari keterlambatan pembayaran pajak korporasi.

4. Fleksibilitas Billing Code

QLola by BRI memiliki keunggulan fleksibilitas yang mana perusahaan bisa melakukan input billing code atau kode identifikasi pembayaran pajak ataupun membuat (create) billing code secara langsung di dalam sistem. Dua opsi ini dapat dipilih oleh perusahaan yang menggunakan QLola by BRI.

5. Kapasitas Hingga 5.000Billing Code

QLola by BRI memiliki keunggulan berupa kapasitas tinggi yang dapat melakukan unggah hingga 5.000 billing code sekaligus, sehingga proses pembayaran skala besar menjadi lebih efisien. Keunggulan ini pun sangat relevan bagi perusahaan-perusahaan berskala besar yang menginginkan efisiensi waktu dan tenaga.

6. Laporan Transaksi & SSP yang Mudah Diakses

Di QLola by BRI juga mendukung proses unduh laporan transaksi secara bulk (massal) untuk memudahkan rekonsiliasi. QLola by BRI juga menyediakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diunduh sebagai bukti pembayaran resmi bagi perusahaan.

Sebagai solusi pengelolaan keuangan perusahaan, QLola by BRI sangat bermanfaat terhadap efisiensi operasional, akurasi data, kemudahan audit dan pelaporan, serta integrasi sistem keuangan.

Anda dapat mengoptimalkan proses pembayaran pajak perusahaan dengan QLola by BRI. Pengelolaan kewajiban pajak bisnis dilakukan dengan lebih mudah dalam satu platform terintegrasi.

Hubungi Relationship Manager BRI Anda atau kunjungi website BRI untuk informasi lebih lanjut di bri.co.id/qlola. Dukung kelancaran operasional bisnis Anda dengan pengelolaan finansial yang lebih baik bersama QLola by BRI.

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menilai kecerdasan buatan (AI) mulai mengikis pasar kerja bagi generasi muda. Ia mendorong pemerintah menghapus skema National Insurance guna meningkatkan daya tarik perekrutan tenaga kerja.

Melansir BBC, Jumat (24/4/2026), Sunak yang kini menjadi penasihat di perusahaan AI Anthropic dan raksasa teknologi Microsoft menyatakan meskipun ia optimistis terhadap dampak transformatif AI, kekhawatiran lulusan baru dalam mencari pekerjaan level awal usai lulus adalah hal yang beralasan.

Menurutnya, sejumlah pimpinan perusahaan secara tertutup mengakui bahwa perekrutan tenaga muda mulai melambat akibat adopsi teknologi tersebut.

“Ada alasan untuk khawatir dan memikirkan masa depan. Tetapi kita bisa melakukan sesuatu untuk mengatasinya,” ujarnya seperti dikutip BBC.

Sunak mengusulkan penyeimbangan ulang sistem perpajakan dengan menghapus National Insurance “secara bertahap” dan menggantinya dengan pajak atas laba korporasi. Ia meyakini penerimaan dari pajak tersebut akan terdorong oleh peningkatan produktivitas dan efisiensi dari penggunaan AI.

Ia juga menyoroti semakin sulitnya generasi muda mendapatkan pekerjaan di sektor jasa seperti hukum, akuntansi, dan industri kreatif. Di sisi lain, para CEO menyampaikan kepadanya bahwa hal ini adalah hal yang wajar.

“Mereka berbicara tentang konsep bahwa bisnis dapat terus tumbuh tanpa perlu secara signifikan menambah tenaga kerja karena mulai melihat bagaimana AI dapat diimplementasikan. Karena itu, isu ini harus kita sikapi dengan sangat serius dan terarah,” kata Sunak.

Sunak menegaskan perlunya mendorong penggunaan AI secara positif. “Kita harus memikirkan bagaimana menyeimbangkan agar AI digunakan untuk membantu orang bekerja lebih baik, bukan menggantikan mereka.”

Ia menambahkan banyak negara perlu meninjau ulang sistem fiskal mereka seiring potensi penurunan penerimaan dari pajak tenaga kerja, sehingga perlu mencari sumber pendapatan alternatif.

Dampak AI terhadap ketenagakerjaan, menurutnya, mungkin berbeda dari siklus teknologi sebelumnya, dan perlu adanya upaya mengarahkannya ke hasil yang lebih positif.

Sunak ditunjuk sebagai penasihat Anthropic dan Microsoft sejak tahun lalu. Selama menjabat sebagai perdana menteri, ia menjadikan regulasi teknologi sebagai prioritas, termasuk menyelenggarakan KTT keselamatan AI pada 2023.

Baru-baru ini, Anthropic meluncurkan model AI terbarunya, Claude Mythos. Perusahaan menyebut model tersebut mampu melampaui kemampuan manusia dalam sejumlah tugas peretasan dan keamanan siber, sehingga memicu diskusi di kalangan regulator, legislator, dan lembaga keuangan terkait potensi risikonya terhadap layanan digital.

Sunak, yang juga penasihat senior di bank investasi Goldman Sachs, menilai kekhawatiran terhadap Mythos menunjukkan bahwa “kita tidak seharusnya membiarkan perusahaan menilai diri mereka sendiri.”

Ia menambahkan, menjadi nilai tambah bagi Anthropic sekaligus keuntungan bagi Inggris bahwa Institut Keamanan AI Inggris yang dibentuk pada masa pemerintahannya menjadi pihak pertama yang menguji kemampuan Mythos.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN belum memiliki rencana melakukan buyback atau pembelian kembali saham. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan perseroan harus menjaga porsi kepemilikan saham publik di level minimal 40% agar tetap memperoleh insentif pajak korporasi sekitar 5%.

"Jadi bank kayak kami itu mesti hati-hati ngambil saham dari publik untuk dijadikan saham treasury stocks," kata Nixon kepada wartawan di Kantor BTN, Jakarta Pusat, dikutip pada Minggu (15/3/2026).

Nixon menambahkan, langkah yang dapat dilakukan perseroan adalah dengan membeli saham yang ada publik untuk langsung dibagikan sebagai bonus tahunan.

“Paling itu. Jadi bonusnya kami convert jadi saham. Karyawan senang juga kok. Bisa dikasih dalam bentuk rupiah, bisa dikasih dalam bentuk saham,” jelasnya.

Dalam sebulan terakhir, saham BBTN mengalami koreksi 7,35% atau 100 poin. Kendati begitu dalam tiga bulan terakhir, saham perseroan menguat 15,60% atau 170 poin dan secara tahun berjalan (year to date/YtD) meningkat 7,23% atau 85 poin ke level Rp1.260 per saham.

Adapun perseroan juga membuka peluang menaikkan porsi dividen dari laba bersih tahun buku 2025 hingga 30%, dari tahun sebelumnya 25%. Nixon mengatakan, usulan kenaikan dividen tersebut dilakukan perseroan untuk mengelola sekaligus meningkatkan return on equity (ROE) BTN.

Perseroan pun menargetkan ROE pada tahun ini naik sekitar 2% dibandingkan tahun sebelumnya. “Dividen kami rencana, kami akan usulkan 30%, naik dari tahun lalu,” ujar Nixon.

Kinerja Keuangan BTN 2025

Sepanjang 2025, perseroan membukukan laba bersih tahun berjalan konsolidasian sebesar Rp3,5 triliun meningkat 16,4% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp3,0 triliun.

Pencapaian laba bersih BTN didorong oleh pendapatan bunga yang naik 23,0% YoY menjadi Rp36,3 triliun hingga akhir 2025, dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp29,6 triliun.

Di sisi lain, peningkatan di beban bunga sangat minim yaitu 0,4% YoY menjadi Rp17,9 triliun per akhir 2025 dari tahun sebelumnya yakni Rp17,9 triliun. Dari pencapaian itu, BTN membukukan pendapatan bunga bersih yang naik 57,5% YoY menjadi Rp18,4 triliun pada akhir 2025 dibandingkan Rp11,7 triliun pada 2024.

Dari sisi fungsi intermediasi, perseroan mencatat penyaluran kredit dan pembiayaan konsolidasian sebesar 11,9% YoY menjadi Rp400,6 triliun, dari Rp358,9 triliun pada 2024.

Mayoritas kredit BTN disalurkan ke sektor perumahan, dengan penyaluran kreditnya mencapai Rp328,4 triliun hingga Desember 2025. Realisasi itu meningkat 7,5% YoY dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp305,6 triliun.

Pada saat yang sama, perolehan dana pihak ketiga (DPK) konsolidasian mencapai Rp437,4 triliun pada akhir tahun lalu, tumbuh 14,6% YoY dibandingkan 2024 yang sebesar Rp381,7 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Target penerimaan pajak dalam APBN 2026 menyisakan anomali. Di saat setoran Pajak Penghasilan Badan atau korporasi (PPh Pasal 25/29) dikerek tumbuh double digit, target PPh Pasal 21 atau pajak karyawan justru dipangkas tajam.

Dalam Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025, pemerintah mematok target PPh Badan senilai Rp434,42 triliun, tumbuh 17,43% dibandingkan dengan target tahun sebelumnya. Sebaliknya, target PPh Pasal 21 justru melorot 19,88% menjadi Rp251,19 triliun.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai bahwa fenomena 'jungkat-jungkit' target ini bukan sekadar hitung-hitungan teknis, melainkan upaya normalisasi dari basis target 2025 yang dinilainya tidak wajar.

Fajry menduga, ketimpangan target pada tahun lalu sarat dengan muatan politis dan tekanan eksternal yang sempat mengguncang otoritas fiskal.

"Kita masih ingat, target penerimaan PPh 21 pada 2025 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, ada kenaikan Rp98,29 triliun. Sebaliknya target PPh Badan malah turun Rp56,19 triliun," ujar Fajry kepada Bisnis, Kamis (22/1/2026).

Fajry mengaitkan anomali basis data 2025 tersebut dengan isu santer mengenai desakan pihak eksternal yang menginginkan pelonggaran kebijakan pajak, mulai dari pengampunan pajak (tax amnesty) jilid III hingga penurunan tarif PPh Badan.

Jika tarif PPh Badan diturunkan MAKA kompensasinya adalah kenaikan target di pos lain, dalam hal ini PPh 21 karyawan. Kendati demikian, skenario tersebut gagal terealisasi.

"Memang, isu yang beredar saat itu, ada tekanan eksternal untuk melanggengkan tax amnesty dan menurunkan tarif PPh Badan. Beruntung Bu Sri Mulyani maupun Pak Purbaya menolak usulan tersebut," katanya.

Dengan demikian, koreksi target pada 2026—yang mana PPh Badan naik namun PPh 21 turun—dinilai sebagai langkah otoritas fiskal untuk mengembalikan struktur target ke jalur yang seharusnya, lepas dari bayang-bayang intervensi kebijakan tahun lalu.

Kendati mengapresiasi normalisasi struktur target, Fajry tetap tak meyakini target PPh Badan sebesar Rp434,42 triliun bisa tercapai dengan mudah, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik. Dia memproyeksikan kondisi ekonomi 2026 akan jauh lebih berat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Target penerimaan PPh Badan pada tahun ini masih akan berat. Khususnya jika daya beli masyarakat dan harga komoditas masih belum pulih pada tahun 2026," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Departemen Keuangan AS tengah menyiapkan aturan baru yang memungkinkan perusahaan besar seperti Salesforce dan Qualcomm kembali menikmati potongan pajak penelitian dan pengembangan atau research and development (R&D) secara penuh meski terhalang regulasi pajak minimum 15% era Biden.

Menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut sebagaimana dilansir dari Bloomberg pada Jumat (12/12/2025), pedoman pajak itu dapat terbit paling cepat pekan depan dan akan memungkinkan perusahaan memaksimalkan pemanfaatan insentif riset dan pengembangan yang tercantum dalam paket pajak “One Big Beautiful” Presiden Donald Trump.

Rancangan aturan itu akan menjawab persoalan yang selama berbulan-bulan dikeluhkan korporasi besar dan pelobi bisnis di Washington: pajak minimum 15% era Presiden Joe Biden untuk perusahaan dengan pendapatan minimal US$1 miliar menghambat pemanfaatan penuh atas insentif pemotongan R&D.

Sumber tersebut mengatakan bahwa pedoman baru itu akan menghapus hambatan tersebut. Insentif R&D — termasuk perubahan yang akan dilakukan Treasury — sangat penting bagi perusahaan berbasis riset, mulai dari teknologi, farmasi, hingga manufaktur.

Adapun, Departemen Keuangan AS belum memberikan komentar atas kabar rencana tersebut.

Salah satu sumber mengingatkan bahwa jadwal penerbitan pedoman masih dapat berubah karena aturan itu masih dalam tahap akhir peninjauan.

UU pajak Trump membuka kesempatan bagi perusahaan untuk mengklaim potongan R&D secara retroaktif, yang ditaksir bernilai sekitar US$67 miliar. Namun insentif yang sangat besar itu justru berpotensi memicu pengenaan pajak minimum 15% bagi banyak perusahaan.

Airbnb Inc., Broadcom Inc., dan Applied Materials Inc. termasuk perusahaan yang dalam laporan resmi mengungkapkan bahwa potongan R&D yang besar tersebut dapat memicu kewajiban pajak minimum 15% atau menghalangi mereka untuk mengklaim ratusan juta dolar kredit pajak terkait pembayaran pajak minimum di tahun-tahun sebelumnya.

Pedoman pajak baru ini menambah daftar kemenangan bagi korporasi besar. Aturan tersebut juga akan memberikan manfaat tambahan di luar insentif yang telah mereka dapatkan melalui Undang-Undang (UU) pajak Trump yang disahkan Kongres pada Juli lalu.

UU tersebut mengembalikan potongan penuh dan langsung untuk investasi R&D yang sebelumnya kedaluwarsa pada 2022.

Regulasi tersebut juga membuat permanen sejumlah insentif pajak untuk bunga pinjaman, memperluas penghapusan biaya pembelian peralatan, serta meningkatkan batas potongan pajak negara bagian dan lokal (SALT deduction).

Pedoman yang akan terbit ini menjadi yang terbaru dari serangkaian langkah Treasury dalam beberapa bulan terakhir untuk melonggarkan aturan pajak minimum 15% yang ditandatangani Presiden Biden pada 2022.

Tahun ini, Departemen Keuangan sudah memperlonggar sejumlah ketentuan, memberikan pengecualian bagi perusahaan asuransi, pelayaran, dan utilitas, serta mengizinkan keuntungan kripto yang belum direalisasi untuk dikecualikan dari perhitungan pajak minimum.

Para pakar kebijakan pajak menilai langkah-langkah tersebut dimungkinkan karena undang-undang pajak minimum memberi keleluasaan besar kepada Treasury dalam merumuskan aturan turunan.

Korporasi juga mengeluhkan interaksi antara insentif R&D dengan aturan pajak internasional era Trump yang bertujuan menekan praktik pengalihan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah di luar negeri. Namun belum jelas apakah pedoman baru akan mengatasi persoalan itu, atau apakah Treasury memiliki kewenangan untuk melakukannya.

Pedoman pajak ini diperkirakan akan memicu kritik keras dari kalangan Demokrat progresif, termasuk Senator Elizabeth Warren dari Massachusetts, yang selama ini vokal menentang upaya mempersempit cakupan pajak minimum korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) meraup tambahan penerimaan pajak sekitar Rp2,2 triliun dari wajib pajak (WP) korporasi berbagai provinsi. Mereka termasuk dari 201 penunggak pajak besar dengan tunggakan triliunan rupiah.

Untuk diketahui, satgas bentukan Presiden Prabowo Subianto itu bertugas untuk menertibkan kawasan hutan termasuk di sektor pertambangan dan melakukan penguasaan kembali kawasan dimaksud ke pangkuan negara. Para korporasi yang ditindak itu diduga melanggar aturan di kawasan hutan maupun terlibat dalam pertambangan ilegal.

Berdasarkan penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan kepada negara pada tahap I-IV, terdapat 1,53 juta hektare lahan yang diserahkan ke BUMN Agrinas.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto memaparkan dari 1,53 hektare yang sudah diserahkan ke Agrinas, otoritas fiskal turut menindak sebanyak 352 WP yang selama ini tidak patuh menunaikan kewajiban pajaknya.

Pada media gathering yang digelar di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Bali, Selasa (25/11/2025), Bimo menyebut pihaknya menerima pembayaran pajak meliputi PPh, PPN, PBB dan pajak lainnya hingga Rp2,2 triliun.

"Ada 352 wajib pajak yang kami tindaklanjuti dari sisi PPh-nya, PPN, serta PBB, itu ada kenaikan sekitar Rp2,2 triliun dari posisi di tanggal yang sama tahun lalu," jelasnya kepada wartawan, dikutip Kamis (27/11/2025).

Dia memerincikan bahwa penerimaan pajak Rp2,2 triliun tersebut berasal dari 352 WP korporasi yang ditindak oleh Satgas PKH. Terdapat peningkatan penerimaan pajak dari ratusan WP tersebut sebesar 14,79% YoY berdasarkan realisasi dari 9 Oktober 2024 ke 9 Oktober 2025.

Secara terperinci, PPh, PPN, dan PBB yang mereka bayarkan apabila dibandingkan sampai dengan 9 Oktober 2024, atau sebelum adanya Satgas PKH, hanya sebesar Rp15,02 triliun.

Setelah serangkaian penindakan yang dilakukan para WP itu telah membayarkan Rp2,2 triliun kekurangan pajak yang seharusnya mereka setorkan ke negara.

Bimo mengungkap bahwa setoran pajak triliunan rupiah dari penindakan Satgas PKH itu juga termasuk dari 201 penunggak pajak besar yang ditindak Kemenkeu. Sampai dengan 24 November 2025, otoritas pajak telah mencairkan Rp11,99 triliun dari penunggak pajak besar itu.

"Jadi, sebagian dari sini yang menyumbang ke Rp11 triliun yang kami kumpulkan dari 201 wajib pajak," lanjut Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.

Berdasarkan keterangan sebelumnya dari Satgas PKH September 2025 lalu, saat itu realisasi penguasaan kembali lahan kawasan hutan oleh negara mencapai 3,32 juta hektare atau 300% dari target awal 1 juta hektare. Seluas 1,5 juta hektare diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), dan 81.793 hektare ke Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bagian dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Atas penguasaan kembali lahan tahap sebelumnya, Kemenkeu disebut menaksir nilai indikasi aset mencapai Rp150 triliun. Selain itu, kontribusi terhadap penerimaan negara telah tercatat melalui

- Setoran escrow account: Rp325 miliar;

- Penyetoran pajak hingga 31 Agustus 2025: Rp184,82 miliar;

- Nilai kontrak: Rp2,34 triliun dengan laba bersih Rp1,32 triliun;

- Tambahan penerimaan negara berupa pajak PBB dan Non-PPP sebesar Rp1,21 triliun per 8 September 2025.

Ketua Pelaksana Satgas PKH yakni Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah menyampaikan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait.

Dia juga menegaskan bahwa Presiden telah menandatangani perubahan PP No.24/2021, yang membuka jalan bagi perhitungan dan penagihan denda administratif kepada subjek hukum terkait penguasaan kembali kawasan hutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat membukukan defisit sebesar US$284 miliar pada Oktober, yang dipicu oleh lonjakan penerimaan tarif serta penggeseran pembayaran manfaat ke bulan tersebut di tengah keterlambatan laporan akibat penutupan pemerintah (governmentshutdown).

Melansir Reuters pada Rabu (26/11/2025), defisit Oktober meningkat US$27 miliar atau 10% dibandingkan dengan defisit US$257 miliar pada Oktober 2024. Kenaikan terutama dipicu oleh penggeseran pembayaran manfaat November senilai sekitar US$105 miliar untuk sejumlah program militer dan kesehatan ke bulan Oktober.

Setelah disesuaikan dengan penggeseran tersebut, defisit Oktober diperkirakan hanya sekitar US$180 miliar, atau turun 29% dibandingkan dengan defisit Oktober 2024 yang telah disesuaikan sebesar US$252 miliar.

Total belanja pemerintah pada Oktober, termasuk pembayaran manfaat November, mencapai US$689 miliar, naik 18% dari US$584 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Laporan anggaran untuk bulan pertama tahun fiskal 2026 itu tertunda 43 hari karena penutupan sejumlah lembaga federal, yang menyebabkan keterlambatan sejumlah pembayaran, termasuk gaji pegawai pemerintah, ujar seorang pejabat Departemen Keuangan.

Pejabat Departemen Keuangan menyebut belum memiliki estimasi pasti terkait besaran pengurangan belanja akibat keterlambatan pembayaran karena shutdown, namun diperkirakan kurang dari 5% dari total belanja.

Sesuai hukum federal, seluruh gaji dan kewajiban yang tertunda selama shutdown wajib dibayarkan penuh setelah pendanaan kembali dibuka.

Penerimaan anggaran Oktober tercatat sebesar US$404 miliar, menjadi rekor tertinggi untuk bulan tersebut dan naik 24% dibandingkan dengan US$327 miliar pada Oktober 2024.

Penerimaan Bea Masuk Cetak Rekor Baru

Penerimaan bea masuk menjadi salah satu pendorong terbesar kenaikan pendapatan pada Oktober, mencatat rekor bulanan baru sebesar US$31,4 miliar. Lonjakan ini didorong oleh tarif impor baru yang diberlakukan Presiden Donald Trump sejak kembali menjabat pada Januari.

Angka tersebut melampaui rekor sebelumnya di September sebesar US$29,7 miliar dan lebih dari empat kali lipat penerimaan US$7,3 miliar pada Oktober 2024.

Trump pada Senin menyatakan bahwa penerimaan tarif akan segera melonjak ke rekor baru, menilai bahwa pelaku usaha telah menghabiskan stok barang impor yang dibeli sebelum tarif diberlakukan sehingga kini harus membeli dengan tarif lebih tinggi.

Komentar tersebut, yang disampaikan melalui platform Truth Social, sebagian ditujukan kepada Mahkamah Agung AS yang awal bulan ini mempertanyakan legalitas tarif impor yang diberlakukan Trump berdasarkan undang-undang darurat nasional.

“Saya sangat menantikan keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat terkait isu mendesak ini agar kita dapat terus, tanpa hambatan, Buat Amerika hebat lagi!” tulis Trump.

Sementara itu, Kantor Anggaran Kongres (CBO) pekan lalu menyatakan bahwa penurunan tarif yang terjadi melalui sejumlah kesepakatan dagang AS dengan negara mitra telah membuat lembaga tersebut memangkas proyeksi penghematan defisit dari tarif Trump selama satu dekade ke depan menjadi US$3 triliun, termasuk biaya bunga. Angka tersebut turun 25% dari proyeksi sebelumnya sebesar US$4 triliun pada Agustus.

Pendapatan juga didorong oleh penerimaan pajak individu non-withholding sebesar US$80 miliar pada Oktober, naik US$35 miliar atau sekitar 75% dari tahun sebelumnya.

Peningkatan ini sebagian besar dipicu oleh pembayaran pajak yang tertunda akibat kebakaran hutan di California, yang membuat wajib pajak di wilayah terdampak mendapatkan perpanjangan waktu hingga 15 Oktober.

Penerimaan pajak penghasilan individu dengan pemotongan (withholding) naik US$16 miliar atau 6% menjadi US$279 miliar. Namun, penerimaan pajak korporasi stabil di level US$18 miliar, yang menurut pejabat Departemen Keuangan disebabkan oleh adanya insentif pajak bagi perusahaan dalam paket pemotongan pajak dan belanja yang disahkan Partai Republik tahun ini.

Biaya bunga utang pemerintah AS mencapai US$104 miliar pada Oktober, naik US$22 miliar atau 27% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mencerminkan meningkatnya beban utang dan sedikit kenaikan tingkat bunga rata-rata menjadi 3,36%, kata pejabat Departemen Keuangan tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 14 juta lebih wajib pajak (WP) telah mengaktifkan akun Coretax hingga November 2025. Di antara jumlah tersebut, paling banyak adalah wajib pajak pribadi, yakni sebanyak 13 juta orang.

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam Tax Time, di CNBC Indonesia TV, Selasa (18/11/2025).

"Kalau dari catatan kami, ini kan wajib pajak yang tercatat aktif itu ada sekitar 14 juta sekian wajib pajak. Nah, memang sekitar 13 juta itu wajib pajak orang pribadi. Kemudian sisanya itu wajib pajak badan korporasi," kata Bimo.

Dari 14 juta wajib pajak tersebut, sebanyak 21% atau sekitar 3 juta wajib pajak sudah memiliki kode otorisasi dan digital signatures. Selain melakukan aktivasi akun Coretax, wajib pajak juga perlu meminta kode otorisasi.

Dikutip dari situs Ditjen Pajak, kode otorisasi adalah alat verifikasi dan autentikasi yang akan digunakan wajib pajak untuk melakukan tanda tangan elektronik saat penandatanganan SPT, penerbitan bukti potong, dan permohonan lainnya.

Bimo pun mendorong wajib pajak untuk tidak hanya melakukan aktivasi Coretax, tetapi juga mendapatkan kode otorisasi.

"Maka memang di tahap yang masih sangat awal ini kami betul-betul meminta bantuan masyarakat untuk bisa mendaftarkan meregistrasi akunnya ke Coretax kami, kemudian bisa mendapatkan kode otorisasi," paparnya.

Setelah kode otorisasi, Bimo meminta wajib pajak menyerahkan digital signature. Dengan otorisasi dan tanda tangan elektronik, nantinya mulai dari penerbitan SPT, kemudian faktur pajak, bukti potong, dan berbagai macam layanan elektronik lainnya hanya bisa diakses ketika sudah aktivasi tadi.

"Jadi sekali lagi, teman-teman masyarakat silahkan segera mengaktivasi akun wajib pajaknya, segera buat kode otorisasi supaya hak masyarakat untuk mendapatkan layanan digital perpajakan itu bisa terpenuhi," ungkap Bimo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonomi Inggris kembali melemah menjelang pengumuman anggaran tahunan pada 26 November mendatang. Produk domestik bruto (PDB) negara itu hanya tumbuh 0,1% pada kuartal III-2025, turun dari 0,3% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Menurut data Kantor Statistik Nasional (ONS) pada Kamis (13/11/2025), pertumbuhan tersebut lebih rendah dari perkiraan analis sebesar 0,2% dan jauh di bawah laju 0,7% yang tercatat pada kuartal pertama.

Perlambatan ini menjadi pukulan bagi pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer dari Partai Buruh yang berjuang menumbuhkan ekonomi sejak berkuasa pada Juli 2024.

"Perekonomian sedang berjuang untuk mendapatkan momentum yang layak dalam menghadapi pajak yang lebih tinggi," ujar Ruth Gregory, wakil kepala ekonom Inggris di Capital Economics, seperti dikutip AFP.

Ia menambahkan bahwa lemahnya ekspor juga turut menekan laju pertumbuhan.

Banyak analis menilai kebijakan fiskal ketat menjadi faktor utama perlambatan. Menteri Keuangan Rachel Reeves sebelumnya menaikkan pajak korporasi dalam anggaran pertamanya tahun lalu, dan kini mengisyaratkan kemungkinan kenaikan pajak penghasilan untuk mengurangi utang dan mendanai pelayanan publik.

"Masih banyak yang harus dilakukan untuk membangun ekonomi yang bermanfaat bagi para pekerja," kata Reeves menanggapi data terbaru. "Pada anggaran saya akhir bulan ini, saya akan mengambil keputusan yang adil untuk memperkuat ekonomi."

Data ONS juga mencatat pada September ekonomi Inggris berkontraksi 0,1% setelah serangan siber terhadap produsen mobil Jaguar Land Rover melumpuhkan sektor manufaktur.

"Pertumbuhan melambat lebih lanjut dengan sektor jasa dan konstruksi yang lebih lemah dibanding periode sebelumnya," ujar Direktur Statistik Ekonomi ONS Liz McKeown.

Tingkat pengangguran pun naik menjadi 5% pada kuartal ketiga, lebih tinggi dari perkiraan pasar. Kondisi ini menambah tekanan bagi pemerintah yang harus menyeimbangkan antara pengetatan fiskal dan dorongan pertumbuhan.

Meski pertumbuhan melambat, Bank of England (BoE) masih menahan suku bunga acuan di level 5,25% karena inflasi tahunan tetap di atas target 2%. Namun, sejumlah ekonom memperkirakan bank sentral dapat memangkas suku bunga pada Desember mendatang.

"Data pertumbuhan ini hampir memastikan penurunan suku bunga bulan depan, apalagi dengan pasar tenaga kerja yang juga melemah," ujar Rob Wood, kepala ekonom Inggris di Pantheon Macroeconomics.

Jakarta, CNBC Indonesia - Siapa sangka, perusahaan e-commerce asal China Temu bisa meraup laba besar di Eropa meski hanya memiliki 8 karyawan di kawasan tersebut. Platform belanja murah itu mencatat laba sebelum pajak hampir US$120 juta atau sekitar Rp1,9 triliun sepanjang 2024.

Laporan keuangan menunjukkan, laba Temu melonjak 171% dalam 12 bulan hingga Desember 2024, dibandingkan US$44,1 juta pada tahun sebelumnya. Lonjakan ini terjadi berkat popularitas produk berharga miring Temu yang gencar dipromosikan di media sosial.

Pendapatan perusahaan juga meningkat tajam menjadi US$1,7 miliar dari US$758 juta pada tahun sebelumnya, berdasarkan laporan keuangan induk perusahaan Temu di Irlandia, Whaleco Technology.

Meski mencetak keuntungan besar, Temu hanya membayar pajak korporasi sebesar US$18 juta, termasuk pajak tambahan senilai hampir US$3 juta yang diberlakukan sejak Uni Eropa menerapkan tarif pajak minimum global bagi perusahaan besar.

Kini, Temu tercatat memiliki lebih dari 115 juta pelanggan di seluruh Uni Eropa, setara dengan lebih dari seperempat populasi kawasan tersebut.

Kesuksesan Temu terjadi di tengah rencana Uni Eropa menutup celah pajak yang memungkinkan paket senilai di bawah 150 euro, bebas dari bea masuk dan pemeriksaan perbatasan. Tahun lalu, ada 4,6 miliar paket bernilai rendah yang masuk ke Eropa, tiga kali lipat dari 2022, dengan 91% di antaranya berasal dari China, tempat Temu dan Shein memproduksi barangnya.

Pengawasan terhadap praktik ini mulai diperketat sejak Juli 2025, dan bea impor diperkirakan akan mulai diberlakukan pada 2028.

Langkah serupa juga diambil Amerika Serikat. Pemerintah AS menghapus aturan "de minimis" yang sebelumnya membebaskan barang senilai di bawah US$800 dari bea impor, demi membatasi laju ekspansi Temu dan Shein. Inggris kini tengah meninjau aturan sejenis.

CEO Fair Tax Foundation, Paul Monaghan, memperkirakan bahwa entitas Temu di Irlandia memfasilitasi penjualan senilai US$10 miliar di Uni Eropa, karena pendapatan yang dilaporkan hanya mencakup komisi dan biaya dari penjual independen di platform.

"Perlu ada pertanyaan serius mengapa Temu memiliki jejak ekonomi dan pajak yang sangat kecil di Eropa, padahal penjualannya sangat besar," ujar Monaghan, dikutip dari The Guardian, Selasa (14/10/2025).

Ia menilai struktur bisnis Temu melibatkan rantai perusahaan di sejumlah surga pajak, sehingga memberikan sedikit manfaat pajak bagi Eropa.

"Pemerintah Eropa perlu bergerak cepat melindungi basis pajak dan memastikan persaingan yang adil bagi pengecer lokal," tegasnya.

Menanggapi kritik tersebut, juru bicara Temu menegaskan bahwa operasi perusahaan di Irlandia merupakan entitas operasional nyata yang mempekerjakan orang sungguhan.

"Temu menolak tuduhan bahwa struktur atau operasional kami dirancang untuk menghindari pajak," katanya.

Menurut perusahaan, Temu telah membayar miliaran euro dalam berbagai jenis pajak di Eropa dan terus berinvestasi besar untuk memperkuat platformnya.

"Fokus kami jangka panjang, membangun platform yang berkelanjutan, patuh hukum, dan terpercaya untuk membantu konsumen mengakses produk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus membuka peluang bagi penjual lokal di seluruh Eropa," tutupnya.