Jakarta (ANTARA) - Grab resmi mengukuhkan posisinya sebagai pemegang saham mayoritas PT Super Bank Indonesia Tbk atau Superbank (IDX SUPA) dengan total kepemilikan mencapai lebih dari 50 persen.

Peningkatan kepemilikan tersebut dilakukan melalui serangkaian transaksi di dalam ekosistem Grab, termasuk pembelian saham oleh A5-DB Holdings dan GXS Pte. Ltd. pada bulan Mei 2026 yang menjadikan Grab sebagai pemegang saham mayoritas di Superbank.

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa mengatakan,dukungan dari ekosistem Grab memungkinkan perusahaan menghadirkan layanan perbankan yang lebih relevan, mudah diakses, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

"Ke depan, kami akan terus memperkuat inovasi produk, memperluas akses pembiayaan yang bertanggung jawab, serta menghadirkan pengalaman perbankan digital yang semakin seamless bagi jutaan masyarakat Indonesia," katanya.

Sinergi ekosistem dari Grab lanjutnya, mendorong pertumbuhan dan inklusi keuangan bank tersebut yang mana per April 2026, penyaluran kredit Superbank meningkat 55 persen secara year-on-year (YoY), didorong oleh integrasi yang semakin erat dengan ekosistem Grab dan OVO.

Salah satu pendorong utama pertumbuhan tersebut adalah produk Pinjaman Atur Sendiri yang tersedia langsung di aplikasi Grab dan OVO, sehingga memberikan akses pembiayaan yang lebih cepat, aman, dan mudah bagi jutaan pengguna.

Pertumbuhan bisnis tersebut turut diikuti peningkatan profitabilitas yang signifikan, tambahnya, pada periode empat bulan yang berakhir 30 April 2026, Superbank membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp142 miliar, meningkat 1.529 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan dengan posisi sebagai pemegang saham mayoritas Superbank, pihaknya semakin memperkuat komitmen untuk menghadirkan layanan keuangan digital yang inklusif dan relevan bagi masyarakat Indonesia.

"Peningkatan kepemilikan di Superbank mencerminkan keyakinan kami terhadap potensi jangka panjang Indonesia serta peran penting layanan keuangan digital dalam memperluas akses ekonomi bagi masyarakat," katanya.

Bersama Superbank,lanjut Neneng, perusahaan akan terus menghadirkan inovasi dan memperkuat ekosistem yang memberikan manfaat nyata bagi, Mitra Pengemudi, Mitra UMKM, pengguna, dan masyarakat luas.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) merupakan langkah strategis untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan publik dan pelaku pasar.

Menkeu menyampaikan apresiasi kepada DPR RI atas inisiatif penyusunan RUU Perubahan UU P2SK. Berdasarkan Surat Presiden Nomor R-72/Pres/11/2025 tanggal 27 November 2025, Presiden telah menugaskan Menteri Keuangan bersama Menteri PANRB, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU ini.

Menkeu menekankan bahwa reformasi sektor keuangan merupakan prasyarat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif. Menurutnya, pendalaman pasar keuangan, stabilitas sistem, serta perluasan inklusi keuangan harus terus diperkuat.

“Sektor keuangan harus didorong sebagai mesin pertumbuhan yang mampu mengalirkan pembiayaan ke sektor produktif dengan manajemen risiko yang solid,” ujar Menkeu, dalam keterangan resminya, Rabu (4/2/2026).

Ia menilai bahwa reformasi sektor keuangan yang telah dimulai melalui penerbitan UU P2SK perlu diakselerasi guna mendukung visi pembangunan nasional.

“Dengan semangat menciptakan perekonomian yang tangguh, pemerintah dan DPR melalui UU P2SK berkomitmen menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional serta mendorong kemajuan ekonomi melalui optimalisasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan,” tambahnya.

Menkeu juga menjelaskan bahwa pemerintah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan pembahasan mendalam terhadap draf RUU Perubahan UU P2SK yang diusulkan DPR. Selain itu, pemerintah telah menggelar konsultasi publik dengan melibatkan asosiasi industri, akademisi, serta perwakilan masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah dan DPR menjadi kunci untuk membangun sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global,” kata Menkeu.

Menutup rapat kerja, Menkeu menegaskan kesiapan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU Perubahan UU P2SK sesuai dengan mekanisme dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Perubahan UU P2SK bukan sekadar revisi regulasi, tetapi langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Mari bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat,” tutup Menkeu

(Shifa Nurhaliza Putri)

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga hingga Oktober 2025, di tengah perlambatan aktivitas ekonomi di kawasan dan global.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan perekonomian Indonesia terpantau solid, dengan pertumbuhan ekonomi 5,04 persen year on year (yoy) pada kuartal III-2025, serta indeks manufaktur (Purchasing Managers' index/PMI) tetap berada di zona ekspansi.

“Namun demikian, perlu dicermati bahwa pertumbuhan permintaan domestik masih memerlukan dukungan lebih lanjut, seiring dengan moderasi inflasi, tingkat kepercayaan konsumen, serta penjualan ritel, semen, dan kendaraan bermotor,” ujar Mahendra dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan (RDKB) Oktober 2025 di Jakarta, Jumat.

Ia memastikan OJK berkomitmen terus mendukung optimalisasi peran sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, di antaranya melalui perluasan akses pembiayaan.

Dalam hal ini, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) berfungsi sebagai sumber informasi netral mengenai status pemberian kredit, bukan sebagai satu-satunya acuan dalam penilaian kelayakan pembiayaan.

Ia menjelaskan, penilaian tersebut tetap perlu mempertimbangkan faktor lain seperti karakter, mentalitas, arus kas, serta kapasitas pembayaran di masa mendatang.

“Dengan demikian, SLIK tidak dimaksudkan sebagai hambatan bagi pemberian kredit kepada pihak dengan kualitas kredit di luar kategori tertentu,” ujar Mahendra.

Selain itu, OJK terus memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta menjalankan fungsi pengawasan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan ekosistemnya.

Pasca terbitnya Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 1 dan 2, OJK saat ini melanjutkan pengembangan TKBI versi 3, yang akan mencakup Technical Screening Criteria (TSC) untuk tiga sektor Nationally Determined Contribution (NDC), di antaranya :

1. Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan (termasuk Kehutanan Sosial, Konservasi, dan Rehabilitasi),
2. Manufaktur atau Industrial Processes and Product Use (IPPU),
3. Water Supply, Sewerage, and Waste Management.

Lebih lanjut, terdapat dua enabling sectors, yaitu Information and Communication, serta Professional, Scientific, and Technical Activities.

“Penyusunan materi ini dilakukan untuk menyelaraskan standar nasional dengan standar internasional, dalam rangka memperkuat implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia,” ujar Mahendra.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025