REPUBLIKA.CO.ID, BULELENG -- Perjalanan Desa Pemuteran di Kabupaten Buleleng, Bali Utara, menjadi salah satu contoh keberhasilan pemulihan lingkungan berbasis masyarakat. Desa yang pada era 1980-an dikenal sebagai salah satu wilayah termiskin tersebut kini berubah menjadi destinasi wisata bahari yang dikenal hingga mancanegara setelah masyarakat berhasil memulihkan ekosistem terumbu karang yang sebelumnya rusak parah.

Peraih penghargaan Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan 2026 sekaligus pionir penerapan teknologi biorock di Desa Pemuteran, Komang Astika, mengatakan kerusakan lingkungan laut di wilayah tersebut terjadi akibat kombinasi berbagai faktor, mulai dari pemanasan global hingga aktivitas penangkapan ikan yang merusak.

“Desa Pemuteran awalnya merupakan salah satu desa termiskin. Kemudian terjadi kerusakan alam yang sangat parah akibat pemanasan global. Selain itu, ada illegal fishing. Masyarakat mengambil ikan menggunakan potassium dan juga dengan cara pengeboman,” kata Komang usai menerima Kalpataru 2026, Kamis (11/6/2026).

Akibat praktik tersebut, terumbu karang di perairan Pemuteran mengalami kehancuran. Padahal, terumbu karang merupakan fondasi utama ekosistem laut yang menjadi tempat hidup berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya.

Kerusakan terumbu karang juga berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nelayan semakin sulit mendapatkan hasil tangkapan karena habitat ikan mengalami degradasi. “Karena kehancuran terumbu karang tersebut, masyarakat tidak mendapatkan penghasilan yang lebih,” ujarnya.

Melihat kondisi itu, masyarakat Pemuteran mulai menjalankan program restorasi terumbu karang. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah teknologi biorock, sebuah metode pemulihan karang dengan memanfaatkan struktur logam dan listrik bertegangan rendah untuk mempercepat pertumbuhan karang.

Menurut Komang, teknologi tersebut membantu menyediakan media tempat karang tumbuh dan berkembang. Struktur besi yang dialiri listrik bertegangan rendah akan memicu reaksi elektrokimia di dalam air laut.

“Teknologi biorock ini memacu pertumbuhan karang menjadi lebih cepat daripada karang alami. Terumbu karang membutuhkan media untuk tumbuh dan berkembang. Media itu kami buat menggunakan teknologi biorock dengan listrik bertegangan rendah,” jelasnya.

Ia menjelaskan, arus listrik tersebut menyebabkan mineral berupa kalsium karbonat yang terdapat dalam air laut mengendap pada struktur besi. Proses tersebut menyerupai mekanisme pelapisan logam, tetapi material yang terkumpul adalah mineral alami dari laut.

“Listrik tersebut memicu reaksi kimia yang menyebabkan kalsium karbonat yang ada di air laut mengendap di struktur besi. Istilahnya seperti penyepuhan. Ada yang kehilangan dan ada yang mengambil. Yang diambil adalah kalsium karbonat yang ada di air laut,” katanya.

Dengan adanya struktur tersebut, bibit terumbu karang dapat menempel dan tumbuh lebih kuat. Pertumbuhan karang yang sehat kemudian menciptakan kembali habitat bagi ikan dan berbagai organisme laut.

“Ketika kalsium karbonat sudah menyatu dengan bibit terumbu karang, apabila kita menanam karang atau karang bisa menempel di struktur besi itu, pertumbuhannya akan lebih sehat dan lebih cepat daripada karang alami,” ujarnya.

Pemulihan terumbu karang tersebut tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga mengubah perekonomian masyarakat. Karang yang sehat membuat ikan kembali berkembang biak dan menarik wisatawan untuk datang menikmati keindahan bawah laut Pemuteran.

“Dengan kesehatan karang, alamnya juga terjaga. Wisatawan bisa berkunjung dan datang ke desa kami. Itu memberikan manfaat yang lebih, menjaga lingkungan, dan masyarakat juga mendapatkan dampak ekonomi yang sangat penting,” kata Komang.

Ia mengatakan ancaman terhadap terumbu karang tidak hanya berasal dari pemanasan global yang dapat menyebabkan coral bleaching atau pemutihan karang, tetapi juga dari aktivitas manusia. “Bleaching ataupun dirusak oleh manusia. Salah satunya pemanasan global dan potassium. Potassium itu dari nelayan,” ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, setelah menerima laporan penumpukan ribuan kontainer impor.

Sidak ini lebih tepatnya dilakukan di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Purbaya mengungkapkan penumpukan tersebut mencapai sekitar 3.100 kontainer dengan dokumen yang belum terselesaikan mencapai sekitar 3.000 surat.

"Saya ke sini hari ini untuk menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari yang lalu bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Suratnya sampai 3.000 surat dan itu berkaitan dengan kontainer sebanyak 3.100," ujar Purbaya usai sidak, Sabtu (6/6).

Ia mengatakan sejumlah pelaku usaha mengeluhkan gangguan pasokan bahan baku asal impor akibat kondisi tersebut. Selain itu, penumpukan juga menyebabkan dwelling time atau waktu tinggal kontainer di pelabuhan meningkat.

Menurut Purbaya, jumlah kontainer yang menumpuk sebenarnya sudah mulai berkurang setelah dilakukan langkah percepatan.

"Kemarin sudah diinstruksi untuk diperbaiki secepatnya sih. Sudah turun dari katanya dari 3.000 ke 2.500," ujarnya.

Dari hasil peninjauan, ia menemukan salah satu penyebab penumpukan adalah meningkatnya volume barang masuk, sehingga proses pelayanan menjadi lebih lambat.

Purbaya menilai alasan tersebut tidak masuk akal karena jika memang persoalannya seperti itu, ia tinggal meminta penambahan personal yang bekerja.

"Tadi saya tanya masalahnya apa. Ada beberapa masalah. Sebetulnya untuk saya enggak masuk akal. Peningkatan jumlah barang masuk, sehingga prosesnya lambat di sini," ujar Purbaya.

Akhirnya, guna mengatasi masalah tersebut, Purbaya meminta penambahan personel agar pelayanan dapat berlangsung selama 24 jam sampai jumlah kontainer kembali ke level normal.

"Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24 jam sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang ada di sini," katanya.

Selain itu, Purbaya juga menemukan banyak kontainer yang sebenarnya telah selesai proses kepabeanannya, tetapi tidak segera diambil oleh importir dan dibiarkan tertumpuk di situ selama berbulan-bulan.

Ia menduga sebagian importir sengaja membiarkan barang tetap berada di pelabuhan karena biaya penyimpanan di situ dinilai lebih murah dibanding menyewa gudang di luar kawasan pelabuhan.

"Mungkin karena dendanya lebih murah. Mereka biarkan saja di sini barangnya. Mereka mungkin hitungnya di sini lebih murah dibandingkan kalau mereka sewa gudang di luar sana," ujar Purbaya.

Ia pun meminta Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun mengkaji aturan baru berupa sanksi bagi importir yang terlalu lama meninggalkan barangnya di pelabuhan.

"Saya minta tadi Pak Djaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi macam punishment untuk orang yang selalu lama meninggalkan barangnya di sini," ujar Purbaya.

Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut harus diterapkan secara adil dan tidak memberatkan pelaku usaha yang masih berada dalam batas waktu wajar.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyampaikan sikap kritis atas wacana kenaikan pungutan ekspor (PE) sawit pada 2026 yang dikaitkan dengan rencana peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50. Kebijakan tersebut dianggap berisiko menghancurkan ekosistem kelapa sawit dari hulu hingga hilir.

Pasalnya, kebijakan itu dapat melemahkan daya saing sawit di pasar global karena ikut menambah harga ekspor terutama cost, insurance,and freight (CIF). Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto mengatakan, tujuan awal dari program biodiesel itu adalah untuk mengintervensi stabilisasi pasar dan tidak bisa mendominasi hingga B50.

"Karena itu, mendesain kebijakan biodiesel hingga sangat dominan adalah sesuatu yang keliru. Jika B50 tetap dipaksakan sementara sumber pendanaannya bertumpu pada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) maka yang akan dikorbankankan adalah petani sawit," kata Mansuetus dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Jika hal itu diberlakukan, lanjut Mansuetus, dana untuk peremajaan, produktivitas, penguatan sumber daya manusia (SDM) dan bantuan sarana prasarana untuk perkebunan rakyat. Termasuk juga dukungan pencapaian sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sesuai dengan amanat UU Perkebunan akan terpinggirkan.

Saat ini, menurut Mansuetus, pungutan ekspor sawit berada di kisaran 75-95 dolar AS per ton. Biaya itu tergantung harga CPO internasional. Harga biosolar sawit sangat tinggi, itulah makanya ada dana yang dikelola BPDP untuk membayar selisih harga dengan solar impor.

"POPSI mengingatkan bahwa dana BPDP sudah terkuras banyak, program untuk petani banyak tersendat dan akan habis pada pertengahan 2026. Pemerintah kemudian berancang-ancang menaikkan PE dan tentu akan berdampak langsung pada harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani," jelas Mansuetus.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, Kementerian ESDM terus berupaya membantu masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra.

Sejak kunjungan lapangan awal Desember lalu, berbagai bantuan kemanusiaan serta langkah pemulihan pasokan dan infrastruktur energi dilakukan secara bertahap di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Terbaru di Sumatra Utara, komitmen bantuan untuk warga Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan juga mulai terealisasi. Hingga Sabtu (13/12), sebanyak 100 tenda telah tiba dan diserahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk segera didistribusikan.

Sementara itu, 156 tenda lainnya masih dalam perjalanan dari Bandara Minangkabau menuju Batang Toru. Keterlambatan pengiriman disebabkan antrean kargo udara serta medan distribusi yang sulit.

"Untuk di Sumatra Utara, Kementerian ESDM mengirimkan bantuan berupa Genset sebanyak 10 unit, matras angin 77 buah, starlink 5 unit, jet cleaner 10 unit, gergaji mesin 9 unit, lampu emergency sebanyak 3 box, dan tenda sebanyak 256 set," kata Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi di Jakarta, Sabtu (13/12).

Secara operasional, pemulihan infrastruktur energi di Sumatra Utara hampir sepenuhnya rampung. Seluruh 406 SPBU, 383 agen LPG, dan 46 SPBE telah kembali beroperasi, sementara pasokan listrik sudah menjangkau hampir seluruh pelanggan.

Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi masyarakat, pemerintah juga menindaklanjuti kebijakan penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur terdampak bencana di Aceh dan Sumatra Utara.

Kebijakan ini disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto saat kunjungannya ke Aceh pada Minggu (7/12), dengan sasaran utama petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro yang terdampak langsung.

Sementara itu di Aceh, Menteri ESDM segara meminta Tim ESDM Siaga Bencana untuk mendirikan dan mengoperasikan posko dapur umum di Kabupaten Bireuen sejak Rabu (3/12). Posko ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan ribuan pengungsi dan warga terdampak bencana.

Seiring pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pasokan listrik di Aceh terus dipercepat. Progres pemulihan transmisi Brandan-Langsa telah mencapai sekitar 85 persen dan ditargetkan dapat tersambung kembali dengan sistem kelistrikan Sumatra Utara pada 17 Desember mendatang.

"Pemulihan listrik di Aceh ini menjadi perhatian utama Kementerian ESDM. Berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan pasokan listrik sebagaimana mestinya. Penyambungan transmisi dengan sistem Sumut sedang dilakukan, ditambah dengan pemasangan PLTD untuk mendukung pasokan listrik," ujar Rudy.

Untuk memperkuat sistem kelistrikan Banda Aceh, Kementerian ESDM juga memasang Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan total kapasitas 50 MW.Pada Sabtu (13/12), tambahan mesin 5 MW di PLTD Leung Bata telah berhasil masuk ke sistem 20 kV Aceh, sementara 5 MW sisanya dijadwalkan beroperasi pada 14 Desember. PLTD Krueng Raya berkapasitas 15 MW ditargetkan beroperasi pada 23 Desember.

Adapun PLTD Ulee Kareng berkapasitas 25 MW masih dalam tahap pembebasan lahan dan pengiriman mesin, dengan target commissioning pada 30 Januari 2026.

Di sisi lain, pasokan BBM dan LPG tetap menjadi prioritas, khususnya untuk wilayah yang masih terisolasi. Distribusi dilakukan melalui strategi multimoda, memanfaatkan jalur darat, laut, dan udara.

Di Aceh, ketahanan stok BBM jenis bensin tercatat aman hingga 30 jam dan solar 33 jam. Sebanyak 141 dari 156 SPBU telah kembali beroperasi, sementara agen LPG yang aktif mencapai 118 dari 133 agen. Titik yang belum beroperasi umumnya berada di wilayah dengan banjir parah atau akses yang belum dapat dilalui.

"Meskipun ada kendala aspek safety untuk pengangkutan LPG via pesawat, kami tidak menyerah. Suplai LPG untuk wilayah utara Aceh kini kami topang menggunakan kapal dari Terminal LPG Arun serta pengiriman tabung lewat jalur darat pantai barat," ujar Rudy Jumat (12/12) kemarin.

Sementara itu di Sumatra Barat, janji bantuan juga telah ditunaikan. Satu unit genset dikirimkan ke Masjid Suhada di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, sehingga warga dapat kembali melaksanakan Sholat Jumat dengan nyaman pada Jumat (5/12). Secara keseluruhan, sebanyak 35 genset disalurkan untuk warga Kecamatan Palembayan.

PLN turut mempercepat pemulihan jaringan listrik dengan memasang tiang listrik tegangan rendah, bahkan hingga malam hari, demi mengembalikan pasokan listrik secara normal. Untuk sektor energi, seluruh 147 SPBU, 172 agen LPG, dan 14 SPBE di Sumatra Barat telah kembali berfungsi normal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketika keuangan rumah tangga atau usaha sedang tekor, masyarakat tidak lari ke bank. Hasil survei Segara Research Institute menunjukkan pilihan utama justru jatuh ke keluarga dan pinjaman daring (pindar), yang dinilai lebih cepat dan mudah diakses. Sementara perbankan menjadi pilihan terakhir.

Survei lapangan yang dilakukan pada Juni–Juli 2025 itu mengambil sampel 2.119 responden di 20 kabupaten/kota pada tujuh provinsi. Temuan besarnya adalah saat mengalami defisit keuangan, responden paling banyak meminjam ke keluarga (39,05 persen), disusul pindar (29,37 persen), dan teman (19,74 persen). Bank berada di posisi buncit dengan porsi hanya 8,45 persen.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam mengatakan alasan utama pindar bukan bunga murah. Dalam memilih sumber pembiayaan, mayoritas responden lebih mempertimbangkan kecepatan pencairan dana dan kemudahan persyaratan.

Kecepatan menjadi magnet terkuat. Survei mencatat 73,5 persen responden memilih pindar karena faktor ini. Sebaliknya, perusahaan tempat bekerja, pegadaian, dan rentenir dipilih karena kemudahan persyaratan. Yang menarik, pola ini membuat suku bunga tidak lagi jadi variabel penentu.

"Kecepatan dan kemudahan menjadi pertimbangan utama mengindikasikan adanya kebutuhan dana yang mendesak di masyarakat, sehingga besarnya suku bunga atau biaya pinjaman tidak menjadi sesuatu yang penting," ujar Piter di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Padahal, biaya pinjaman antar sumber berbeda jauh. Bunga pinjaman riil tertinggi yang dibayar responden mencapai 16,7 persen per bulan dari pindar, sementara yang terendah 0,02 persen dari bank. Survei menduga bunga pindar yang ekstrem itu terkait pinjaman online ilegal karena responden belum sepenuhnya mampu membedakan pindar legal dan pinjol.

Meski dianggap mahal, mayoritas peminjam pindar tetap sanggup membayar. Sebanyak 96,85 persen responden peminjam pindar mengaku cicilan mereka lancar atau minimal kurang lancar, sedangkan yang macet hanya 3,15 persen. Kondisi ini menguatkan kesimpulan Segara bahwa suku bunga tidak berpengaruh besar terhadap perilaku memilih pinjaman maupun kemampuan membayar.

Survei juga mendeteksi praktik yang dinilai merugikan nasabah, yakni skema pembayaran cicilan yang besar di awal lalu mengecil di periode berikutnya (skema tadpole). Praktik ini paling banyak dialami responden yang berada dalam kondisi terdesak dan butuh uang cepat untuk kebutuhan darurat.

Atas temuan itu, Segara menilai penguatan pembiayaan digital tidak cukup dengan menekan bunga. Kunci utamanya adalah edukasi agar masyarakat paham membedakan pindar legal dan pinjol ilegal, serta penegakan hukum terhadap praktik pinjol yang menipu dan skema tadpole yang memberatkan.

Temuan ini sekaligus menjadi alarm bagi perbankan. Selama akses bank masih dipersepsikan lambat dan berlapis syarat, masyarakat akan terus mencari jalur cepat meski bunganya lebih tinggi.