Bisnis.com, SUMBAWA BARAT - Bagi Jorina Waworuntu, lingkungan bukan sekadar istilah yang hidup di dalam dokumen, regulasi, atau laporan operasional. Lingkungan adalah ruang hidup. Ia hadir dalam air yang kita gunakan, udara yang kita hirup, tanah tempat kita berpijak, tumbuhan di sekitar kita, hingga manusia yang menjadi bagian dari ekosistem itu sendiri. Dalam pandangannya, menjaga lingkungan bukan hanya tentang memenuhi kewajiban, tetapi juga menjaga kualitas kehidupan itu sendiri.

Cara pandang tersebut terbentuk selama lebih dari dua dekade tinggal dan bekerja di Site Batu Hijau. Sebagai Head of Environment Department AMMAN, Jorina memimpin tim yang memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai regulasi sekaligus terus meningkatkan praktik pengelolaan lingkungan. Namun, baginya, keberhasilan itu tidak pernah lahir dari satu orang. “Lingkungan adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya. “Yang membuat sebuah sistem berjalan adalah orang-orang yang memiliki komitmen dan konsistensi.”

Pesan itu terasa semakin relevan di Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang mengangkat tema ‘Urgent Climate Action and Ecosystem Restoration’. Menurut Jorina, perubahan iklim kini bukan lagi isu yang terasa jauh. Dampaknya sudah terlihat melalui cuaca yang semakin sulit diprediksi, curah hujan ekstrem, hingga musim kemarau yang lebih panjang. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa setiap sektor, termasuk industri pertambangan, memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Di AMMAN, komitmen tersebut dimulai dari prinsip yang paling mendasar: kepatuhan. Kepatuhan bukan sekadar memenuhi persyaratan regulasi, melainkan fondasi untuk membangun operasional yang bertanggung jawab. Karena itu, pengelolaan lingkungan didukung oleh sistem yang menyeluruh, mulai dari perencanaan, infrastruktur, pelatihan, hingga penguatan kompetensi karyawan.

Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah reklamasi lahan. Hingga akhir 2025, AMMAN telah mereklamasi 859,61 hektare lahan, termasuk capaian reklamasi tahunan terbesar dalam sejarah Batu Hijau pada 2025 seluas 92,67 hektare. Reklamasi ini bukan hanya tentang menanam kembali lahan, tetapi mencakup proses panjang mulai dari penyelamatan tanah, penataan lahan, pengendalian erosi, penebaran tanaman penutup tanah, penanaman, hingga pemeliharaan.

Komitmen tersebut juga meluas ke luar area operasional. AMMAN menjalankan rehabilitasi daerah aliran sungai seluas sekitar 3.600 hektare, mendukung program perhutanan sosial, konservasi laut di Gili Balu melalui Transformasea, hingga konservasi penyu di pesisir selatan Sumbawa. Berbagai inisiatif ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

Dalam upaya menekan emisi, AMMAN juga terus memperkuat transisi menuju energi yang lebih bersih. Sejak 2022, PLTS berkapasitas 26,8 MWp telah beroperasi dan sepanjang 2025 membantu menghindari emisi sekitar 34.794 ton CO₂e. Di saat yang sama, perusahaan juga mengembangkan Combined Cycle Power Plant (CCPP) berkapasitas 450 MW yang menggunakan tenaga gas sebagai bagian dari transisi menuju profil operasi yang lebih rendah karbon.

Selain energi, pengelolaan air menjadi perhatian penting. Untuk memperkuat ketahanan terhadap musim kemarau, AMMAN membangun fasilitas desalinasi di Benete dan Sejorong serta mengoptimalkan pemanfaatan kembali air dalam operasional. Sementara itu, pemanfaatan citra satelit membantu perusahaan memantau perubahan kondisi lahan secara lebih cepat sehingga pengelolaan lingkungan dapat dilakukan secara lebih akurat dan berbasis data.

Namun, di balik seluruh infrastruktur, teknologi, dan program besar tersebut, Jorina percaya bahwa faktor penentunya tetaplah manusia. Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan dibangun melalui kebiasaan sehari-hari: menggunakan energi dan air secara bijak, mengurangi limbah, menjaga area kerja, serta mematuhi setiap prosedur lingkungan. Ia sendiri secara rutin mengikuti kegiatan penanaman pohon setiap tahun sebagai bentuk komitmen yang sederhana namun konsisten.

Bagi Jorina, aksi iklim tidak selalu dimulai dari langkah besar. Justru kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten menjadi fondasi lahirnya perubahan yang lebih luas. Filosofi itulah yang terus ia bawa selama memimpin pengelolaan lingkungan di AMMAN.

Dari Batu Hijau, kisah Jorina mengingatkan bahwa keberlanjutan bukan sekadar target atau program perusahaan. Ia adalah perjalanan panjang yang dibangun melalui disiplin, kolaborasi, dan kepedulian. Sebab pada akhirnya, menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan, hari ini, esok, dan bagi generasi yang akan datang.

REPUBLIKA.CO.ID, BULELENG -- Perjalanan Desa Pemuteran di Kabupaten Buleleng, Bali Utara, menjadi salah satu contoh keberhasilan pemulihan lingkungan berbasis masyarakat. Desa yang pada era 1980-an dikenal sebagai salah satu wilayah termiskin tersebut kini berubah menjadi destinasi wisata bahari yang dikenal hingga mancanegara setelah masyarakat berhasil memulihkan ekosistem terumbu karang yang sebelumnya rusak parah.

Peraih penghargaan Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan 2026 sekaligus pionir penerapan teknologi biorock di Desa Pemuteran, Komang Astika, mengatakan kerusakan lingkungan laut di wilayah tersebut terjadi akibat kombinasi berbagai faktor, mulai dari pemanasan global hingga aktivitas penangkapan ikan yang merusak.

“Desa Pemuteran awalnya merupakan salah satu desa termiskin. Kemudian terjadi kerusakan alam yang sangat parah akibat pemanasan global. Selain itu, ada illegal fishing. Masyarakat mengambil ikan menggunakan potassium dan juga dengan cara pengeboman,” kata Komang usai menerima Kalpataru 2026, Kamis (11/6/2026).

Akibat praktik tersebut, terumbu karang di perairan Pemuteran mengalami kehancuran. Padahal, terumbu karang merupakan fondasi utama ekosistem laut yang menjadi tempat hidup berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya.

Kerusakan terumbu karang juga berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nelayan semakin sulit mendapatkan hasil tangkapan karena habitat ikan mengalami degradasi. “Karena kehancuran terumbu karang tersebut, masyarakat tidak mendapatkan penghasilan yang lebih,” ujarnya.

Melihat kondisi itu, masyarakat Pemuteran mulai menjalankan program restorasi terumbu karang. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah teknologi biorock, sebuah metode pemulihan karang dengan memanfaatkan struktur logam dan listrik bertegangan rendah untuk mempercepat pertumbuhan karang.

Menurut Komang, teknologi tersebut membantu menyediakan media tempat karang tumbuh dan berkembang. Struktur besi yang dialiri listrik bertegangan rendah akan memicu reaksi elektrokimia di dalam air laut.

“Teknologi biorock ini memacu pertumbuhan karang menjadi lebih cepat daripada karang alami. Terumbu karang membutuhkan media untuk tumbuh dan berkembang. Media itu kami buat menggunakan teknologi biorock dengan listrik bertegangan rendah,” jelasnya.

Ia menjelaskan, arus listrik tersebut menyebabkan mineral berupa kalsium karbonat yang terdapat dalam air laut mengendap pada struktur besi. Proses tersebut menyerupai mekanisme pelapisan logam, tetapi material yang terkumpul adalah mineral alami dari laut.

“Listrik tersebut memicu reaksi kimia yang menyebabkan kalsium karbonat yang ada di air laut mengendap di struktur besi. Istilahnya seperti penyepuhan. Ada yang kehilangan dan ada yang mengambil. Yang diambil adalah kalsium karbonat yang ada di air laut,” katanya.

Dengan adanya struktur tersebut, bibit terumbu karang dapat menempel dan tumbuh lebih kuat. Pertumbuhan karang yang sehat kemudian menciptakan kembali habitat bagi ikan dan berbagai organisme laut.

“Ketika kalsium karbonat sudah menyatu dengan bibit terumbu karang, apabila kita menanam karang atau karang bisa menempel di struktur besi itu, pertumbuhannya akan lebih sehat dan lebih cepat daripada karang alami,” ujarnya.

Pemulihan terumbu karang tersebut tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga mengubah perekonomian masyarakat. Karang yang sehat membuat ikan kembali berkembang biak dan menarik wisatawan untuk datang menikmati keindahan bawah laut Pemuteran.

“Dengan kesehatan karang, alamnya juga terjaga. Wisatawan bisa berkunjung dan datang ke desa kami. Itu memberikan manfaat yang lebih, menjaga lingkungan, dan masyarakat juga mendapatkan dampak ekonomi yang sangat penting,” kata Komang.

Ia mengatakan ancaman terhadap terumbu karang tidak hanya berasal dari pemanasan global yang dapat menyebabkan coral bleaching atau pemutihan karang, tetapi juga dari aktivitas manusia. “Bleaching ataupun dirusak oleh manusia. Salah satunya pemanasan global dan potassium. Potassium itu dari nelayan,” ujarnya.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Konservasi Indonesia (KI) untuk memperluas kawasan konservasi laut dan memperkuat skema pendanaannya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan luasnya wilayah laut Indonesia serta meningkatnya tekanan akibat perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya kelautan membutuhkan dukungan multipihak yang berbasis sains dan inovasi.

"Karena luasnya wilayah laut Indonesia dan berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari perubahan iklim hingga tekanan terhadap sumber daya kelautan, diperlukan dukungan multipihak yang berbasis sains dan inovasi," kata Koswara dalam keterangan resmi, dikutip Senin (8/6).

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada peringatan Hari Laut Sedunia 2026 di Bali, pekan lalu. Kolaborasi ini mencakup upaya mengatasi degradasi ekosistem laut, memperkuat perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengembangkan berbagai mekanisme pendanaan konservasi berbasis lapangan.

Melalui kemitraan ini, pemerintah dan KI akan memperluas kawasan konservasi laut maupun kawasan konservasi berbasis pengelolaan efektif (Other Effective Area-based Conservation Measures/OECM) di sejumlah wilayah prioritas.

Lokasinya meliputi Nias di Sumatra Utara, Bintan di Kepulauan Riau, Wetar di Maluku, Morotai di Maluku Utara, Belu dan Sumba di Nusa Tenggara Timur, Teluk Saleh di Nusa Tenggara Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, Fakfak dan Kaimana di Papua Barat, hingga Biak-Supiori di Papua.

KKP mencatat luas kawasan konservasi laut nasional mencapai 30,99 juta hektare per akhir 2025.

Skema Pendanaan Konservasi

Selain memperluas kawasan konservasi, kerja sama ini juga diarahkan untuk memperkuat berbagai skema pembiayaan inovatif bagi perlindungan ekosistem laut, termasuk penyempurnaan program Tropical Forest and Coral Reefs Conservation Act (TFCCA) dan pengelolaan Blue Abadi Fund (BAF).

TFCCA merupakan skema pengalihan utang (debt-for-nature swap) antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat yang mengalihkan sebagian kewajiban utang menjadi dana konservasi terumbu karang. Nilai kesepakatan mencapai US$35 juta atau sekitar Rp635 miliar, dengan tambahan kontribusi US$3 juta dari Konservasi Indonesia/Conservation International dan US$1,5 juta dari The Nature Conservancy/Yayasan Konservasi Alam Nusantara.

Pendanaan TFCCA difokuskan pada pengelolaan dan restorasi terumbu karang, penguatan kawasan konservasi, penerapan pengelolaan berbasis sains dan kearifan lokal, serta pengembangan mata pencaharian berkelanjutan di tiga bentang laut prioritas Indonesia, yakni Kepala Burung, Sunda Kecil, dan Banda.

Sementara itu, Blue Abadi Fund merupakan dana abadi yang dibentuk untuk mendukung pengelolaan jangka panjang bentang laut Kepala Burung di Papua melalui pembiayaan berkelanjutan bagi pemerintah daerah dan masyarakat lokal yang terlibat dalam konservasi.

Koswara juga menyinggung pengembangan berbagai instrumen pembiayaan inovatif lain, seperti Blue Halo S dan Manta Impact Bond, yang diharapkan dapat memperkuat pengelolaan kawasan konservasi laut sekaligus mendukung ekonomi biru.

Blue Halo S merupakan inisiatif pembiayaan campuran (blended finance) yang dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir sekaligus menjaga ekosistem laut di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572 yang meliputi Samudra Hindia sebelah barat Sumatra dan Selat Sunda.

Sedangkan Manta Impact Bond merupakan skema investasi berbasis hasil yang dirancang untuk mendukung perlindungan populasi pari manta dan habitatnya.

Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Konservasi

Senior Vice President and Executive Chair KI Meizani Irmadhiany mengatakan keberhasilan konservasi laut tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tapi juga pada kapasitas masyarakat yang mengelola kawasan, termasuk masyarakat adat dan komunitas pesisir.

"Efektivitas perlindungan laut akan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kompetensi para pengelolanya. Kita harus memastikan dokumen kerja sama ini hidup dalam keseharian masyarakat pesisir, mengamankan lumbung pangan mereka, dan menjaga kelestarian spesies laut yang dilindungi dari ancaman degradasi," ujarnya.

Salah satu contoh implementasi di lapangan telah berlangsung di Desa Manandang Kaliuda, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Melalui kolaborasi KI dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), program pembibitan rumput laut berkelanjutan di Pantai Lendunga berhasil meningkatkan kapasitas budidaya petani.

"Semula hanya lima tali bibit, menjadi 185 tali siap panen," kata pengurus BUMDes Manandang Kaliuda Christiani Valentine.

Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Badan Kerja Sama Internasional Jerman atau Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menyiapkan dana investasi senilai 20 juta euro untuk memperkuat konservasi laut di beberapa negara termasuk Indonesia pada 2026-2031.

“Kami akan bermitra dengan negara penggerak pertama dari perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) termasuk Indonesia,” kata Commission Manager Living High Seas GIZ Indonesia dan ASEAN Yuliana Cahya Wulan di sela peringatan Hari Laut Sedunia dan Segitiga Terumbu Karang di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu.

Selain Indonesia, lanjut dia, negara mitra organisasi dari Pemerintah Federal Jerman itu adalah Senegal, Brazil dan Mikronesia.

Ia menjelaskan nilai investasi dalam proyek Living High Seas itu rencananya mulai dikucurkan pada 2026 dalam bentuk dukungan teknis dan lainnya melalui program International Climate Initiatives sebagai bagian komitmen awal negara itu dalam mendukung berlakunya perjanjian BBNJ.

Melalui BBNJ, ujar dia, kerja sama konservasi mulai bergeser dari negosiasi menuju implementasi nyata, salah satu fokusnya memperkuat upaya konservasi laut termasuk pengembangan wilayah konservasi laut (Marine Protected Area/MPA).

Untuk proyek tersebut, pihaknya akan fokus pada instrumen pengelolaan (Area Base Management Tools/ABMT) termasuk di dalamnya MPA.

Ada beberapa upaya yang akan dilakukan dalam proyek Living High Seas itu yakni membantu negara mitra termasuk Indonesia dalam mengumpulkan data ilmiah terutama di kawasan BBNJ yaitu di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau di luar batas 200 mil laut (laut lepas).

Ia menjelaskan data tersebut penting mengingat wilayah laut itu menjadi rentan karena semua bisa mengakses termasuk eksploitasi dari kapal-kapal besar yang beroperasi tanpa pengawasan.

Selain mengumpulkan data, lanjut dia, juga terkait membangun kapasitas negara mitra termasuk Indonesia dalam menentukan wilayah konservasi keanekaragaman hayati dan wilayah untuk pemanfaatan berkelanjutan.

Meski fokus BBNJ berada di laut lepas, upaya konservasi laut diperkirakan akan berdampak positif terhadap perairan di Indonesia termasuk Bali.

Sementara itu, Country Director GIZ Indonesia dan ASEAN Hans Bruns Ludwig menjelaskan kemitraan dengan Indonesia telah berlangsung selama 50 tahun.

Selama setengah abad, lanjut dia, kemitraan telah menandai kemajuan signifikan dari awalnya pengembangan kapasitas teknis dalam kesehatan, pendidikan, sosial hingga berkembang terkait perubahan iklim, penanganan kebencanaan, hingga pembangunan ekonomi.

Kedua negara, imbuh dia, juga saling berbagi pengalaman dan belajar mengingat Indonesia memiliki bonus demografi penduduk usia muda dengan total populasi mencapai 280 juta jiwa, sedangkan negaranya mencapai 80 juta jiwa.

“Jadi tantangannya bagi pemerintah, masyarakat itu sangat besar tidak hanya meningkatkan pendapatan tapi juga bagaimana memastikan ketersediaan pangan masyarakat,” katanya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah tengah membidik pengembangan kawasan konservasi di perairan barat Sumatra yang terkenal sebagai zona penting perikanan. Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia Victor Nikijuluw menilai, kawasan tersebut perlu dikelola sebagai Kawasan Konservasi Perairan Skala Besar.

Pasalnya, data menunjukkan adanya keterhubungan erat antarhabitat di kawasan barat Sumatra. “Kawasan perlu dikelola sebagai satu sistem untuk melindungi spesies seperti tuna, hiu, paus, marlin, hingga penyu sekaligus menjaga area pemijahan dan pembesaran, serta habitat prioritas seperti terumbu karang dangkal dan laut dalam,” kata Victor, dalam Simposium Data dan Informasi Large Scale Marine Protected Area di Medan, dikutip pada Jumat (24/4).

Kawasan Konservasi Perairan Skala Besar atau Large Scale Marine Protected Area (LSMPA) merupakan kawasan konservasi laut berskala sangat besar dengan luas 121.691 km persegi. Area tersebut mencakup laut terbuka, kolom air, hingga ekosistem laut di dalamnya.

Penetapan LSMPA bertujuan untuk melindungi habitat laut, memulihkan stok ikan melalui efek limpahan ke wilayah sekitar, dan dalam skala global berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta siklus karbon dan nutrien.

Konservasi dengan pendekatan LSMPA dinilai penting bukan hanya untuk memperluas cakupan kawasan, tapi memastikan pengelolaan perairan yang efektif, terintegrasi, dan berbasis data.

Akan tetapi, menurut Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir di Direktorat Jenderal Pengelolaan Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Cora Mustika, pengembangan kawasan di atas 12 mil laut -- yang masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia -- membutuhkan integrasi kebijakan perikanan dan koordinasi lintas-lembaga. Ini karena wilayah cakupan yang sangat luas.

“Perlu juga sistem pemantauan dan pendampingan nelayan agar pengelolaan sumber daya benar-benar terukur dan berkelanjutan,” ujar Cora.

Sebagai informasi, konservasi di perairan barat Sumatra adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai target yaitu perlindungan 30 persen wilayah laut pada 2045. Ini setara dengan 97,5 juta hektare atau dua kali luas pulau Sumatra.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggeber finalisasi instrumen Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 2.0 (Evika 2.0) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hal ini menandai babak baru penguatan tata kelola kawasan konservasi laut yang selama ini kerap berjalan di tempat, sekaligus menjadi jawaban atas kritik bahwa pengelolaan kawasan konservasi selama ini lebih banyak berhenti di meja birokrasi ketimbang memberikan dampak nyata di lapangan.

Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim M. Ali Aripe menyatakan instrumen Evika 2.0 dirancang untuk mengeliminasi praktik penilaian yang sekadar menggugurkan kewajiban administratif.

"Instrumen ini memastikan penilaian tidak sekadar formalitas, tetapi mencerminkan kinerja pengelolaan kawasan konservasi secara riil," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Penguatan dilakukan melalui uji petik komprehensif yang membedah tiga aspek krusial, yaitu input, proses, dan output pengelolaan.

Pada lini input, pemerintah daerah tengah berpacu melengkapi dokumen rencana pengelolaan sekaligus memastikan ketersediaan sumber daya pendukung.

DKP Kaltim mempercepat pendaftaran peta laut dan pemasangan titik batas wilayah sebagai upaya yang selama ini menjadi titik lemah dalam memberikan kepastian hukum kawasan konservasi.

Kendati demikian, tantangan sesungguhnya justru terletak pada aspek proses. Pengawasan lapangan diintensifkan untuk membendung praktik illegal fishing yang masih menjadi momok utama.

"Pengawasan rutin menjadi garda depan dalam menjaga kawasan tetap aman dari aktivitas merusak," tegas Aripe.

Hasil uji petik terbaru menempatkan pengelolaan kawasan konservasi Kaltim pada kategori optimum dengan nilai berkisar 60–90.

Mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kaltim menargetkan kawasan konservasi laut mencapai 17 persen dari total luas 2,89 juta hektare.

Kenyataannya, baru sekitar 293.000 hektare yang telah ditetapkan secara resmi yang tersebar di Kabupaten Berau, Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun dia menuturkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pusat melalui pemanfaatan platform digital merupakan bagian dari implementasi strategi ekonomi biru.

"Ini bukan hanya soal konservasi, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya laut sebagai penopang kehidupan masyarakat pesisir," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat kinerja solid sepanjang 2025 dalam memperkuat perlindungan laut sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, sejalan dengan agenda Ekonomi Biru.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengungkapkan hingga akhir 2025, luas kawasan konservasi laut nasional bertambah 1,09 juta hektare, melampaui target 700.000 hektare, sehingga totalnya mencapai 30,9 juta hektare.

Dari luasan tersebut, kawasan yang telah dikelola secara efektif mencapai 19,27 juta hektare, lebih tinggi dari target 18,5 juta hektare. Menurut Koswara, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi lintas pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga mitra konservasi nasional maupun internasional.

“Ke depan, akan semakin diperkuat melalui PROTEKSI (Program Terpadu Restorasi Ekosistem dan Konservasi),” ujarnya dikutip Bisnis, Kamis (1/1/2026).

Dari sisi konservasi spesies, KKP mencatat pengelolaan pemanfaatan terhadap 420 spesies perikanan sepanjang 2025 telah terealisasi sepenuhnya. Perlindungan keanekaragaman hayati juga diperkuat dengan penetapan 48 jenis biota laut sebagai spesies dilindungi melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Penguatan agenda Ekonomi Biru turut tercermin dari kemajuan pengelolaan karbon biru. Hingga 2025, KKP telah menyiapkan 20 lokasi perencanaan karbon biru, dengan lima di antaranya terdaftar dalam Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim (SRN PPI), mencakup kawasan konservasi maupun nonkonservasi.

Upaya ini katanya didukung oleh penerbitan sejumlah regulasi teknis, termasuk Manual Pengukuran Karbon Biru Padang Lamun serta Keputusan Dirjen tentang pokja penyusunan informasi terumbu karang dan padang lamun nasional.

Pemutakhiran data nasional menunjukkan total habitat bentik laut dangkal mencapai 2,27 juta hektare, meliputi terumbu karang, padang lamun, makroalga, hingga substrat dasar yang berpotensi direhabilitasi. Data tersebut menjadi fondasi penting bagi kontribusi sektor kelautan dalam mitigasi perubahan iklim dan pengembangan pasar karbon biru nasional.

Dalam pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, KKP juga melaksanakan rehabilitasi mangrove dan lamun di berbagai daerah serta memulai pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di Kamal Muara, Jakarta. Kawasan ini dirancang sebagai pusat rehabilitasi, konservasi, edukasi, dan wisata mangrove berbasis masyarakat.

Upaya menjaga laut dari ancaman sampah diperkuat melalui program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH). Program ini menekankan kolaborasi lintas sektor dan daerah, termasuk melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk menekan aliran sampah dari darat ke laut.

Di sektor hulu, KKP telah mengakselerasi program swasembada garam. Pada 2025, pembangunan tahap pertama Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, dengan target produktivitas hingga 200 ton per hektare.

Pengembangan tahap lanjutan akan melibatkan partisipasi investor. Program intensifikasi melalui revitalisasi tambak dan bantuan sarana prasarana juga dilaksanakan di sejumlah sentra garam rakyat, seperti Cirebon, Indramayu, Pati, dan Sabu Raijua, guna meningkatkan kapasitas produksi hingga 30% serta mutu garam menjadi kelas K1.

Seluruh kegiatan tersebut menyerap sekitar 1.180 tenaga kerja pada fase konstruksi. Selain itu, penguatan jasa bahari menjadi salah satu capaian utama KKP pada 2025.

Implementasi program rig to reef, pengembangan sistem pemantauan reklamasi berbasis digital, perluasan perdagangan karbon biru, serta perbaikan tata kelola wisata dan perizinan jasa bahari menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp38,43 miliar dan nilai investasi Rp1,49 triliun. Program tersebut juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembinaan 36 Kampung Lautra di sekitar kawasan konservasi.

Koswara menegaskan bahwa seluruh capaian ini mencerminkan konsistensi KKP dalam menyeimbangkan perlindungan ekosistem laut dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. “Ekonomi Biru kami dorong sebagai strategi pembangunan yang melindungi laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan filantropi sekaligus pemilik media Michael Bloomberg beserta delegasi di Istana Kepresidenan pada Selasa, (18/11/2025).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari dialog antara Presiden Prabowo dan Michael Bloomberg saat kunjungan Kepala Negara ke New York disela-sela Sidang Umum PBB beberapa waktu silam.

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan pertemuan Prabowo dan Michael Bloomberg berlangsung selama tiga jam yang diisi dengan makan siang. Keduanya, kata Rosan, membahas peluang ekonomi lewat investasi energi hijau dan pelindungan sumber daya kelautan.

“Tadi sambil diskusi. Karena ini kan melanjutkan pertemuan waktu itu Bapak Presiden di New York juga, waktu itu kebetulan saya mendampingi Bapak Presiden juga ketemu juga dengan Michael Bloomberg,” kata Rosan usai mendampingi Presiden.

Dia menyebut bahwa kedatangan Michael merupakan bagian dari undangan Presiden Prabowo sebelum tokoh tersebut melanjutkan perjalanan ke Singapura.

Rosan menjelaskan bahwa tahap awal kolaborasi yang dibicarakan akan melibatkan BPI Danantara sebagai mitra utama. Dia juga membenarkan adanya pembahasan mengenai isu konservasi laut.

“Jadi ini tahap awal dan kerja samanya akan lebih banyak dengan Danantara,” ujarnya.

Selain isu ekonomi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan tersebut berfokus pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

“Salah satu fokus utama diskusi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan resmi.

Michael Bloomberg, yang juga dikenal dengan berbagai inisiatif global di bidang kesehatan publik, turut berbagi pengalaman saat memegang jabatan publik.

Menurut Teddy, Michael Bloomberg turut berbagi pengalaman terkait kebijakan kesehatan publik saat menjabat sebagai Wali Kota New York.

Tidak hanya itu, kedua pihak turut menyinggung peluang kolaborasi di sektor konservasi laut. Seskab Teddy pun menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional guna mencapai tujuan pembangunan nasional.

“Pertemuan ini memperkuat komitmen Indonesia dalam menjalin kolaborasi global untuk mendukung program-program pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan SDM, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Michael Bloomberg merupakan tahap awal untuk menjajaki peluang kerja sama di sejumlah sektor strategis.

Hal ini disampaikannya usai mendampingi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Michael Rubens Bloomberg dalam santap siang di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

“Baru menerima tamu dari luar negeri, dari Bloomberg tadi. Diskusi seputar ekonomi, investasi, dan juga adalah bagaimana melakukan peningkatan nilai tambah, hilirisasi. Itu saja ya,” kata Bahlil kepada wartawan.

Saat ditanya mengenai durasi pertemuan yang mencapai sekitar tiga jam, Bahlil menegaskan bahwa pembicaraan tersebut masih bersifat pengantar dan belum sampai pada tahap kesepakatan konkret.

“Sekarang tadi baru pembukaan, nanti ada pertemuan lanjutan yang akan ditindaklanjuti oleh Danantara. Nanti ditanyakan ke kepala Danantara, sekarang lagi ada pertemuan di Danantara,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa pertemuan awal memang tidak langsung menghasilkan proyek. Bahlil juga mengungkapkan bahwa topik seputar hilirisasi dan energi baru terbarukan turut masuk dalam agenda pembicaraan, tetapi detailnya masih dibahas oleh CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

“Ya, konkretnya itu kan baru pertemuan awal, mana ada pertemuan awal langsung konkret? Tetapi arahnya untuk kebaikan, ya,” ucapnya.

Janji Michael Bloomberg ke Jokowi

Berbeda dengan era Prabowo, Michael Bloomberg ternyata belum pernah menginjakkan kaki di Istana Negara saat kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

Namun setelah lengser dari kursi RI 1, Jokowi ditunjuk sebagai salah satu Dewan Penasihat Global di Bloomberg New Economy.

Bloomberg New Economy mengumumkan pembentukan jajaran dewan pada April 2025 lalu melalui situs resminya. Dewan ini diketuai oleh mantan Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Gina Raimondo dan mantan Perdana Menteri Italia sekaligus Presiden Bank Sentral Eropa Mario Draghi.

Dalam jajaran dewan, Jokowi ditunjuk bersama dengan deretan tokoh berpengaruh dunia, seperti Wakil Direktur Pelaksana Pertama IMF Gita Gopinath, Co-Founder & CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Duta Aksi Iklim Singapura Ravi Menon, hingga Co-Founder Moderna sekaligus CEO Flagship Pioneering Noubar Afeyan.

Raimondo dan Draghi bukan nama baru dalam menjembatani kepentingan sektor publik dan swasta. Raimondo, seorang pengusaha, pengacara, sekaligus kapitalis ventura, juga pernah menjabat Gubernur Rhode Island.

Sementara itu, Draghi berpengalaman sebagai bankir investasi, profesor universitas, hingga memegang peran penting di pemerintahan dan lembaga multilateral.

Pendiri Bloomberg LP dan Bloomberg Philanthropies Michael Bloomberg mengatakan Gina Raimondo dan Mario Draghi berpengalaman membawa pemahaman mendalam tentang pasar, dedikasi terhadap kemitraan publik-swasta, serta pengalaman berharga dalam menghadapi masa-masa penuh gejolak.

”Dengan begitu banyak kekuatan yang kini mengubah arah ekonomi global—dari pergeseran politik dan perdagangan, percepatan perubahan iklim, hingga lompatan teknologi kecerdasan buatan—misi Bloomberg New Economy menjadi semakin vital,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (23/9/2025).

Jokowi pun buka suara terkait penunjukan dirinya sebagai salah satu Dewan Penasihat Global di Bloomberg New Economy, baru-baru ini.

"Pada awal Januari 2025 saya mendapatkan tawaran itu, kemudian akhir Januari saya menyanggupi, setuju. Kemudian pertengahan Maret saya ditelepon langsung oleh Michael Bloomberg diberikan ucapan ya selamat begitu, sudah masuk ke Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy," ujar dia, Jumat (26/9/2025) dilansir dari Solopos.

Jokowi mengatakan Dewan tersebut akan membahas mengenai sejumlah tantangan ekonomi ke depan.

"Di sini nanti akan dibicarakan mengenai tantangan-tantangan ekonomi ke depan. Ya mungkin kalau ada gagasan, ide-ide mengenai ekonomi baru ke depan seperti apa," urai dia.

Salah satunya soal intelligence economy yang dinilai Jokowi sangat penting lantaran menjadi sebuah proses untuk mengumpulkan sekaligus menilai.

"Kemudian juga proses-proses itu akan dipakai untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi yang sangat cepat, sehingga yang namanya AI, 5G, IOT, itu sangat penting," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengungkapkan sejumlah poin penting dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pengusaha dan filantropis global Michael Bloomberg di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Pertemuan selama 3 jam itu, kata Rosan merupakan tindak lanjut dari dialog sebelumnya antara Presiden Prabowo dan Bloomberg di New York di sela agenda United Nations General Assembly atau Majelis Umum PBB Ke-80 pada September 2025 lalu untuk memperluas peluang ekonomi lewat investasi energi hijau dan pelindungan sumber daya kelautan.

“Tadi sambil diskusi. Karena ini kan melanjutkan pertemuan waktu itu Bapak Presiden di New York juga, waktu itu kebetulan saya mendampingi Bapak Presiden juga ketemu juga dengan Michael Bloomberg,” kata Rosan usai mendampingi Presiden.

Dia menyebut bahwa kedatangan Michael merupakan bagian dari undangan Presiden Prabowo sebelum tokoh tersebut melanjutkan perjalanan ke Singapura.

Rosan menjelaskan bahwa tahap awal kolaborasi yang dibicarakan akan melibatkan BPI Danantara sebagai mitra utama. Dia juga membenarkan adanya pembahasan mengenai isu konservasi laut.

“Jadi ini tahap awal dan kerja samanya akan lebih banyak dengan Danantara,” ujarnya.

Rosan menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa Bloomberg tengah menuju kantor Danantara untuk melanjutkan pembahasan teknis.

“Kebetulan Michael Bloomberg sedang jalan ke Danantara. Saya jalan dulu ya,” ujarnya sambil bergegas masuk ke mobilnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Michael Bloomberg, pendiri Bloomberg LP dan mantan Wali Kota New York, dalam jamuan makan siang resmi di Istana Merdeka, Selasa (18/11/2025).

Undangan makan siang tersebut disampaikan oleh Prabowo kepada Bloomberg selama minggu Sidang Umum PBB (UNGA) pada September lalu.

Sekadar informasi, Mike Bloomberg bukan hanya tokoh bisnis besar, tetapi juga filantropis aktif melalui Bloomberg Philanthropies.

Perusahaan dan yayasannya telah menjalin kerja sama nyata dengan Indonesia dalam sejumlah inisiatif mulai dari investasi energi bersih, kesehatan publik, hingga konservasi laut.

Sebelumnya, dalam pertemuan Prabowo dan Bloomberg di sela UNGA, Bloomberg menyebut bahwa Presiden RI sangat berkomitmen untuk memperluas peluang ekonomi lewat investasi energi hijau dan pelindungan sumber daya kelautan.

Kemitraan Bloomberg Philanthropies dengan pihak Indonesia sudah berjalan lama, misalnya lewat kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk percepatan transisi energi bersih dan ekonomi biru (blue economy).

Makan siang ini diperkirakan tidak hanya sebagai ajang diplomasi dan silaturahmi, tetapi juga menjadi momen penting untuk memperkuat kolaborasi strategis antara Indonesia dan Bloomberg dalam isu-isu keberlanjutan dan pembangunan jangka panjang.

Sekadar informasi, Tokoh bisnis sekaligus filantropis dunia, Michael Bloomberg mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela agenda Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Keduanya membahas peluang kerja sama dalam pengembangan energi bersih dan perlindungan sumber daya laut.

Melalui akun Instagram resminya @mikebloomberg, mantan Wali Kota New York tersebut menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam memperluas kesempatan ekonomi bagi rakyat Indonesia, termasuk melalui investasi energi terbarukan dan upaya menjaga ekosistem laut yang menjadi penopang jutaan mata pencaharian.

“Presiden Indonesia Prabowo berkomitmen untuk memperluas peluang ekonomi bagi rakyatnya, termasuk melalui investasi energi bersih dan perlindungan sumber daya laut yang mendukung begitu banyak mata pencaharian," tulis Bloomberg dalam Instagram resmi, pada Senin (23/9/2025).

Bloomberg menilai bahwa pertemuan ini mempertegas arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo yang menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas.

Melalui Bloomberg Philanthropies dan Bloomberg LP, dia mengatakan organisasi tersebut selama ini aktif mendukung berbagai inisiatif global di bidang iklim, energi terbarukan, serta tata kelola kelautan.

“Saya senang dapat berbicara dengannya hari ini tentang bagaimana @bloomberg dan @bloombergdotorg dapat terus menjadi mitra dalam pekerjaan ke depannya,” tandas Bloomberg.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan potensi besar dari ekonomi biru untuk mendukung laut yang sehat dan berkelanjutan. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya memperluas konservasi laut, untuk mempertahan ekosistem dan biota di dalamnya.

"Jadi biota kelautan ini sebuah ekosistem yang tidak boleh terputus, misalnya alga, itu harus ada ruang proteksi yang merujuk pada SDGs," ujar Trenggono dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Selain itu, dilakukan upaya penangkapan ikan yang terukur dan pengembangan budidaya laut dan pesisir berkelanjutan. Trenggono juga menekankan pengawasan pulau kecil di kawasan pesisir serta pembersihan sampah plastik di laut.

"Pembersihan sampah plastik, artinya plastik kalau dia larut ke laut akan menjadi mikroplastik dimakan ikan ini berbahaya jadi itu jadi concern kita," kata dia.

Dengan strategi yang tepat laut dan ekonomi biru bisa menjadi tumpuan pertumbuhan Indonesia di masa depan. Apalagi kebutuhan protein dunia diperkirakan terus naik hingga 70% pada 2050.

Sayangnya, saat ini produksi perikanan tanah air masih belum maksimal di kisaran 2,5% dari total potensi yang ada. Ekspor produk kelautan baru mencapai US$ 5,5 miliardan didominasi oleh udang, rumput laut, tuna-cakalang, sotong gurita dan produk perikanan lainnya.

"Kalau produksi perikanan kita saja 7,5 juta ton, lalu kemudian budi daya 5,5 juta ton kan berarti kira-kira sekitar 13 juta ton, lalu rumput laut ada 10 juta ton, kira-kira sekitar 23-24 juta ton. Itu kontribusinya terhadap pertumbuhan kan kecil, masih 2,59%. Ini sih sebetulnya pertanyaan besar," ujarnya.

Bukan hanya konservasi dan peningkatan produk kelautan, KKP juga melaksanakan titah Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan 1.000 kampung nelayan yang modern. Selama ini perhatian kepada nelayan dinilai masih sporadis dan tidak berkesinambungan.

"Kita sudah mulai itu ibu melalui pembangunan Kampung Nelayan. Kalau 4.100 kampung nelayan ini ter-deploy dengan baik, kalau disitu ada peningkatan productivity 10% saja," ungkap Trenggono.

Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, bukan hanya mengandalkan program pemerintah, melainkan juga BUMN dan pihak swasta. Salah satu BUMN yang mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).

BNI telah menjalankan Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan melalui Regenerasi Hutan Mangrove di Teluk Pangpang, Banyuwangi, yang menjadi salah satu inisiatif unggulan perusahaan dalam bidang lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Program ini melibatkan tokoh masyarakat yang bergerak bersama untuk konservasi mangrove, di Teluk Pangpang. Langkah ini tidak hanya berkontribusi pada restorasi ekosistem pesisir, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.

Ekosistem mangrove menjadi habitat penting bagi berbagai spesies laut dan burung endemik, serta membantu meningkatkan hasil tangkapan nelayan melalui perbaikan kualitas perairan. Dengan demikian, konservasi mangrove turut mendukung terciptanya ekonomi pesisir yang berkelanjutan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, kondisi laut RI tergolong kritis. Pasalnya, kapal penangkap ikan beroperasi tanpa henti selama 24 jam, sehingga aktivitas penangkapan ikan terlihat padat.

Bahkan, menurut Trenggono, terdapat aktivitas penangkapan ikan yang terjadi di kawasan konservasi yang semestinya dijaga ketat dan tidak dilintasi kapal apapun.

"Jadi bayangkan itu luasan laut kita, padahal di dalamnya itu ada ruang-ruang konservasi yang seharusnya dijaga dan tidak boleh dilintasi oleh kapal apapun. Ini baru yang terbaca adalah kapal penangkap ikan, 24 jam ini seperti ini, seperti kayak di flight radar, artinya kesehatan laut kita ini sebetulnya sudah dalam kondisi sangat kritis," ujar dia dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Dia melanjutkan, potensi sumber daya ikan di Tanah Air mencapai 12 juta ton. Jika dihitung setiap hari, kemungkinan ada sekitar 50.000 kapal penangkap ikan yang menggunakan sistem pemantauan atau Vessel Monitoring System (VMS). Namun, jumlah kapal yang beroperasi tanpa VMS diperkirakan lebih banyak lagi.

"Kalau ditambah lagi disitu ada kapal yang menggunakan AIS (Automatic Identification System), kapal AIS itu bisa lihat, bagaimana itu? Itu sudah tidak ada yang sehat sama sekali, itu situasi laut kita. Ini yang sebetulnya menurut pandangan kami, ini yang harus menjadi perhatian kita ke depan yang sangat serius, karena kehidupan umat manusia itu tergantung dari kesehatan laut," ungkap dia.

Aktivitas penangkapan ikan yang tidak terkendali dikhawatirkan akan mengganggu ekosistem laut yang pada akhirnya akan berdampak juga kepada manusia jika tidak ditangani secara serius.

Maka dari itu, Trenggono selalu menyuarakan di forum seperti United Nations (UN) Ocean terkait pentingnya ruang konservasi bagi lingkungan laut serta penangkapan ikan yang lebih terkendali demi menciptakan industri kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Foto: Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan paparan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan paparan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)