Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, setelah menerima laporan penumpukan ribuan kontainer impor.

Sidak ini lebih tepatnya dilakukan di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Purbaya mengungkapkan penumpukan tersebut mencapai sekitar 3.100 kontainer dengan dokumen yang belum terselesaikan mencapai sekitar 3.000 surat.

"Saya ke sini hari ini untuk menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari yang lalu bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Suratnya sampai 3.000 surat dan itu berkaitan dengan kontainer sebanyak 3.100," ujar Purbaya usai sidak, Sabtu (6/6).

Ia mengatakan sejumlah pelaku usaha mengeluhkan gangguan pasokan bahan baku asal impor akibat kondisi tersebut. Selain itu, penumpukan juga menyebabkan dwelling time atau waktu tinggal kontainer di pelabuhan meningkat.

Menurut Purbaya, jumlah kontainer yang menumpuk sebenarnya sudah mulai berkurang setelah dilakukan langkah percepatan.

"Kemarin sudah diinstruksi untuk diperbaiki secepatnya sih. Sudah turun dari katanya dari 3.000 ke 2.500," ujarnya.

Dari hasil peninjauan, ia menemukan salah satu penyebab penumpukan adalah meningkatnya volume barang masuk, sehingga proses pelayanan menjadi lebih lambat.

Purbaya menilai alasan tersebut tidak masuk akal karena jika memang persoalannya seperti itu, ia tinggal meminta penambahan personal yang bekerja.

"Tadi saya tanya masalahnya apa. Ada beberapa masalah. Sebetulnya untuk saya enggak masuk akal. Peningkatan jumlah barang masuk, sehingga prosesnya lambat di sini," ujar Purbaya.

Akhirnya, guna mengatasi masalah tersebut, Purbaya meminta penambahan personel agar pelayanan dapat berlangsung selama 24 jam sampai jumlah kontainer kembali ke level normal.

"Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24 jam sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang ada di sini," katanya.

Selain itu, Purbaya juga menemukan banyak kontainer yang sebenarnya telah selesai proses kepabeanannya, tetapi tidak segera diambil oleh importir dan dibiarkan tertumpuk di situ selama berbulan-bulan.

Ia menduga sebagian importir sengaja membiarkan barang tetap berada di pelabuhan karena biaya penyimpanan di situ dinilai lebih murah dibanding menyewa gudang di luar kawasan pelabuhan.

"Mungkin karena dendanya lebih murah. Mereka biarkan saja di sini barangnya. Mereka mungkin hitungnya di sini lebih murah dibandingkan kalau mereka sewa gudang di luar sana," ujar Purbaya.

Ia pun meminta Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun mengkaji aturan baru berupa sanksi bagi importir yang terlalu lama meninggalkan barangnya di pelabuhan.

"Saya minta tadi Pak Djaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi macam punishment untuk orang yang selalu lama meninggalkan barangnya di sini," ujar Purbaya.

Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut harus diterapkan secara adil dan tidak memberatkan pelaku usaha yang masih berada dalam batas waktu wajar.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap Presiden Prabowo Subianto sempat khawatir dan menanyakan ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat harga minyak dunia melonjak tajam hingga mendekati US$100 per barel.

Purbaya mengatakan pertanyaan itu disampaikan Prabowo dalam sebuah pertemuan di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

"Ditanya sama presiden, gimana APBN? Aman Pak. Kalau US$100?, aman Pak, sudah kita hitung sampai US$100 aman semua'," ujar Purbaya dalam acara pelantikan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (27/3).

Ia menegaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga ketahanan APBN dari tekanan kenaikan harga minyak global. Namun, strategi tersebut belum sepenuhnya tersampaikan ke publik.

"Ada tindakan-tindakan yang kita bisa jalankan untuk mengamankan itu, dan itu belum terpublikasikan dengan baik ke media," kata Purbaya.

Purbaya juga menyebut kemampuan pemerintah menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) tetap stabil menjadi salah satu bukti pengelolaan fiskal yang terjaga di tengah tekanan eksternal.

"Dengan keberanian orang-orang ini kita bisa menjaga harga BBM di level yang sekarang tanpa membahayakan APBN," ujarnya.

Ia menilai kinerja tim Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal belum sepenuhnya mendapat apresiasi dari publik.

"Jadi tim kita tuh jago, cuman di luar masih kurang dihargai," imbuhnya.

Purbaya menekankan pemerintah tidak pernah mengambil keputusan secara spekulatif dalam mengelola APBN. Ia memastikan seluruh kebijakan disusun berdasarkan perhitungan yang terukur.

"Dengan keadaan seperti itu pun kita nggak pernah panik. Kita approach secara terukur, nggak pernah ada angka yang aneh-aneh yang nggak bisa kita hitung," kata dia.

Ia pun menugaskan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan yang baru dilantik hari ini, Robert Leonard Marbun, untuk memperkuat komunikasi kepada publik terkait kondisi dan ketahanan APBN.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggeser posisi Heru Pambudi sebagai Sekretaris Jenderal alias Sekjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia kemudian melantik Robert Leonard Marbun sebagai penggantinya.

Robert menggantikan Heru Pambudi yang telah menjabat Sekjen Kemenkeu sekitar lima tahun sejak 2021. Pengangkatan Robert menjadi pimpinan tinggi madya Kemenkeu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.24/TPA/2026.

Keppres itu ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Maret 2026. Menkeu Purbaya memimpin pembacaan sumpah jabatan oleh Robert.

"Saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik Saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," terang Purbaya di Aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Robert kemudian menyatakan bersedia untuk membacakan sumpah jabatan.

"Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Robert.

Profil Heru Pambudi

Berdasarkan informasi di situs resmi Kemenkeu, Heru Pambudi lahir Bondowoso, Jawa Timur. Pria kelahiran 1977 ini menempuh pendidikan S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Indonesia dan meraih gelar sarjananya pada 1996.

Heru kemudian menempuh pendidikan S2 di University of Newcastle Upon Tyne, Inggris dan mendapatkan gelar Master of Law pada 2001.

Dia mengawali karier sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana di Kementerian Keuangan pada 1992 di Direktorat Verifikasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dia juga Pernah menjabat Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai II pada 2002, sebagai Kepala Seksi Impor tahun 2003.

Pada 2007, Heru dipromosikan menjadi Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Tanjung Uban. Hanya berselang setahun atau tepat pada 2008, dia kemudian menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Kerjasama Internasional III.

Selang dua tahun, nama Heru Pambudi kembali dipromosikan menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada 2010.

Pada 2011, Heru menjabat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi, dan pada 19 Maret 2015 menjadi Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai.

“Pada 1 Juli 2015 beliau dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Setelah itu, dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal yang dilantik pada 12 Maret 2021,” tulis informasi di situs resmi Kemenkeu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan, Jumat (27/3).

Robert menggantikan Heru Pambudi yang sebelumnya menjabat sebagai Sekjen Kemenkeu sejak 2021.

"Saya Menteri Keuangan, dengan ini resmi melantik Saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," ujar Purbaya dalam upacara pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Pengangkatan Robert sebagai pejabat pimpinan tinggi madya Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24/TPA/2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 16 Maret 2026.

Purbaya menilai Robert memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan peran sebagai Sekjen Kemenkeu.

"Pak Robert Leonard Marbun kalau kita lihat juga datang dengan fondasi yang kuat. Beliau punya latar belakang akademik yang lengkap, hubungan internasional sampai ekonomi," kata Purbaya.

Ia menyebut, dari sisi karier, Robert memiliki pengalaman yang beragam, mulai dari pengawasan dan penegakan hukum, memimpin wilayah, hingga terlibat dalam fungsi internasional dan kebijakan penerimaan negara.

"Ini kombinasi lapangan, kebijakan, dan koordinasi. Ini penting, karena Sekjen butuh orang yang mengerti operasional, mengerti kebijakan, dan bisa menyatukan semuanya," ujarnya.

Menurut Purbaya, rekam jejak tersebut menjadi modal penting untuk menjalankan peran strategis Sekjen dalam mengoordinasikan dan menyinergikan berbagai unit di lingkungan Kementerian Keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Sekjen Kemenkeu).

Robert menggantikan Heru Pambudi yang telah menjabat Sekjen Kemenkeu sekitar lima tahun sejak 2021. Pengangkatan Robert menjadi pimpinan tinggi madya Kemenkeu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.24/TPA/2026.

Keppres itu ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Maret 2026. Menkeu Purbaya memimpin pembacaan sumpah jabatan oleh Robert.

"Saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik Saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," terang Purbaya di Aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Robert kemudian menyatakan bersedia untuk membacakan sumpah jabatan.

"Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Robert.

Pejabat eselon I Kemenkeu itu juga menyatakan berjanji akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

"Kiranya Tuhan menolong saya," terang Robert.

Untuk diketahui, Robert sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pengangkatan Robert sekaligus pemberhentian Heru merupakan langkah perombakan jabatan di lingkungan Kemenkeu sejak Purbaya menjadi Menteri pada September 2025. Berbagai pejabat di lingkungan Kemenkeu dan unitnya dirombak hingga terakhir beberapa waktu lalu yakni pada posisi jabatan eselon II.