Harga minyak mentah dunia turun pada perdagangan awal Kamis (16/4) setelah muncul laporan bahwa Teheran dapat mengizinkan kapal melintasi Selat Hormuz.

Berdasarkan laporan Reuters, harga minyak mentah Brent turun 44 sen atau 0,5 persen menjadi US$94,49 per barel pada pukul 00.21 GMT atau 07.21 WIB. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 70 sen atau 0,8 persen menjadi US$90,59 per barel.

Pada Rabu (15/4), AS menyatakan optimisme bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran dapat tercapai. Namun, Washington juga memperingatkan akan meningkatkan tekanan ekonomi jika Iran tetap menolak.

Sumber Reuters mengaku mendapatkan informasi dari Iran mengungkap Teheran dapat mempertimbangkan mengizinkan kapal berlayar bebas melalui sisi Oman di Selat Hormuz apabila kesepakatan untuk mencegah konflik dengan AS dapat tercapai.

Analis Fujitomi Securities Toshitaka Tazawa menilai harapan de-eskalasi memang mulai muncul, tetapi pelaku pasar masih skeptis karena pembicaraan AS dan Iran sebelumnya kerap gagal meski sempat menunjukkan kemajuan.

"Sampai kesepakatan damai tercapai dan navigasi bebas melalui selat dipulihkan, harga WTI diperkirakan akan terus berfluktuasi antara $80 dan $100," kata Toshitaka Tazawa.

[Gambas:Youtube]

Para pejabat AS dan Iran disebut mempertimbangkan kembali melakukan pembicaraan di Pakistan paling cepat akhir pekan mendatang, setelah negosiasi pada Minggu (12/4) berakhir tanpa hasil.

Kepala Angkatan Darat Pakistan yang berperan sebagai mediator juga telah tiba di Teheran pada Rabu (15/4) kemarin.

Di sisi lain, AS masih memberlakukan blokade terhadap pengiriman yang meninggalkan pelabuhan Iran. Militer AS mengklaim langkah tersebut telah menghentikan perdagangan laut masuk dan keluar Iran.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent juga menegaskan Washington tidak akan memperbarui pengecualian yang memungkinkan pembelian sebagian minyak Iran dan Rusia tanpa menghadapi sanksi AS.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan mencetak uang kertas dengan tanda tangan Presiden Donald Trump mulai musim panas tahun ini.

Kebijakan ini menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah di mana presiden yang masih menjabat menandatangani mata uang resmi Negeri Paman Sam tersebut.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menilai langkah tersebut sesuai dengan momentum peringatan 250 tahun kemerdekaan AS, sekaligus mencerminkan kondisi ekonomi negara.

"Tidak ada cara yang lebih kuat untuk mengakui pencapaian bersejarah negara kita dan Presiden Donald J Trump selain melalui uang dolar AS yang memuat namanya," ujar Bessent, melansir Reuters, Jumat (27/3).

Dalam perubahan tersebut, tanda tangan presiden akan dicantumkan pada uang kertas, menggantikan tanda tangan pejabat yang selama ini menjadi bagian dari desain dolar.

Perubahan ini juga menandai berakhirnya tradisi selama 165 tahun, di mana tanda tangan Bendahara AS selalu tercantum pada uang kertas sejak pertama kali diterbitkan pada 1861.

Bendahara terakhir yang menandatangani uang kertas adalah Lynn Malerba. Ia merupakan bendaraha di era Presiden Joe Biden.

Pencetakan pertama uang desain baru akan dimulai pada Juni mendatang untuk pecahan US$100, yang akan memuat tanda tangan Trump bersama Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

Setelah itu, pencetakan uang kertas dengan paraf Trump akan diperluas ke pecahan lainnya secara bertahap. Uang kertas baru tersebut diperkirakan membutuhkan beberapa minggu sebelum beredar luas melalui sistem perbankan.

Saat ini, pemerintah masih memproduksi uang kertas dengan tanda tangan pejabat sebelumnya, yakni Menteri Keuangan Janet Yellen dari era Presiden Joe Biden serta Bendahara Lynn Malerba.

Meski terjadi perubahan pada tanda tangan, desain utama uang kertas tidak akan mengalami perubahan signifikan. Elemen-elemen penting seperti tulisan 'In God We Trust' tetap dipertahankan. Selain itu, potret pada uang kertas masih mengikuti ketentuan lama, yang hanya memperbolehkan figur yang telah wafat untuk ditampilkan.

Pembubuhan tantang tangan Trump pada uang kertas ini menjadi bagian dari langkah rezim saat ini untuk menempatkan nama presiden pada berbagai simbol, termasuk pada institusi, program, hingga koin peringatan.

Kendati demikian, rencana untuk menghadirkan gambar Trump pada koin dolar tidak dapat direalisasikan. Sebab, aturan AS yang melarang penggunaan figur yang masih hidup pada mata uang koin.

Secara keseluruhan, perubahan ini lebih berfokus pada penyesuaian tanda tangan pada uang kertas, tanpa mengubah struktur desain utama, sebagai bagian dari penanda momentum historis AS.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengizinkan salah satu negara sekutu di Asia, Korea Selatan, untuk membeli minyak dari Rusia.

Korea Selatan yang merupakan kawan mesra Washington itu diberi kelonggaran untuk mengimpor minyak dari Rusia yang selama ini dijatuhi sanksi oleh AS. Dengan pelonggaran ini, Seoul bisa membeli minyak mentah dari Moskow dengan beberapa syarat.

"AS sebelumnya mengumumkan pelonggaran sementara terkait sanksi minyak mentah dan produk petroleum Rusia," kata pejabat Kementerian Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya Korea Selatan, Yang Gi-uk, dilansir dari CNN pada Kamis (26/3).

Namun, kata Yang, pihaknya masih berkonsultasi dengan AS untuk mengkonfirmasikan detail-detail yang lebih spesifik.

Menurut Yang, AS tidak akan memberlakukan sanksi sekunder terhadap Pemerintah Korea Selatan maupun perusahaan yang berdagang dengan Rusia. Ia juga menyebut pembayaran dapat dilakukan tidak hanya dengan dolar AS.

Selain Korea Selatan, ada juga India yang telah diizinkan AS mengimpor minyak mentah dari Rusia.

AS memberikan dispensasi singkat dengan membolehkan India membeli minyak Moskow untuk mengatasi krisis pasokan minyak di tengah konflik Timur Tengah. Departemen Keuangan AS mengeluarkan dispensasi selama 30 hari agar India bisa membeli minyak Rusia pada Kamis (5/3).

"Untuk memastikan minyak terus mengalir ke pasar global, Departemen Keuangan mengeluarkan pengecualian sementara 30 hari untuk memungkinkan perusahaan pengolahan minyak India membeli minyak Rusia," kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent, Kamis (5/3) dikutip Reuters.

"Langkah jangka pendek ini tidak akan memberikan manfaat finansial signifikan bagi pemerintah Rusia karena hanya mengizinkan transaksi yang melibatkan minyak yang sudah tertahan di laut," imbuhnya.

Meski begitu, AS menegaskan hal ini merupakan langkah sementara karena berharap ke depannya India akan membeli lebih banyak minyak AS.

Menurut sumber Reuters, perusahaan pengolahan minyak India, Indian Oil Corp (IOC), Bharat Petroleum Corp (BPCL), Hindustan Petroleum Corp (HPCL), dan Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) sedang bernegosiasi untuk pengiriman segera minyak Rusia.

Perusahaan-perusahaan India membeli sekitar 20 juta barel minyak Moskow. HPCL dan MRPL terakhir mengimpor minyak Rusia pada November 2025 lalu.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan izin sementara selama 30 hari untuk penjualan minyakIran di laut lepas. Hal ini untuk meredam lonjakan harga energi global yang dipicu konflik AS-Israel dengan Iran.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyampaikan kebijakan itu diperkirakan akan menambah sekitar 140 juta barel minyak ke pasar global guna meredakan tekanan pasokan energi.

Langkah ini mencerminkan kekhawatiran Gedung Putih terhadap dampak kenaikan harga minyak terhadap ekonomi domestik, terutama menjelang pemilu paruh waktu pada November mendatang.

Harga minyak dunia sendiri telah melonjak sekitar 50 persen sejak konflik dimulai pada akhir Februari lalu. Situasi semakin memburuk setelah serangan terhadap infrastruktur energi di Iran dan negara-negara Teluk, serta penutupan Selat Hormuz oleh Iran.

Selat tersebut merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia, sehingga gangguan di wilayah ini berdampak langsung pada distribusi energi global.

Dalam kondisi tersebut, AS berupaya menambah pasokan dengan melonggarkan sanksi terhadap minyak Iran.

"Berbarel-barel minyak Iran akan digunakan untuk menekan harga sambil kami melanjutkan operasi," ujar Bessent seperti dilansir Reuters, Jumat (20/3).

Ia juga sebelumnya menyebut pelepasan minyak Iran ke pasar global dapat membantu menahan kenaikan harga dalam jangka pendek, yakni sekitar 10 hingga 14 hari.

Dalam lisensi yang diterbitkan Departemen Keuangan AS, minyak Iran diperbolehkan dijual dan dikirim selama 30 hari hingga 19 April.

Kebijakan ini memungkinkan penyelesaian transaksi minyak yang sudah berada di laut, meski belum jelas apakah minyak tersebut akan benar-benar masuk ke pasar AS.

Sejumlah wilayah seperti Kuba, Korea Utara, dan Crimea dikecualikan dari kebijakan ini.

Langkah ini menjadi yang ketiga kalinya dalam dua pekan terakhir AS melonggarkan sanksi energi terhadap negara yang selama ini menjadi lawannya, setelah sebelumnya juga dilakukan terhadap minyak Rusia.

Kebijakan ini diperkirakan pula akan lebih banyak menguntungkan negara-negara Asia, khususnya China sebagai pembeli terbesar minyak Iran.

Menteri Energi AS Chris Wright menyebut pasokan tersebut dapat tiba di Asia dalam tiga hingga empat hari, sebelum akhirnya masuk ke pasar setelah melalui proses pengolahan dalam beberapa pekan.

Meski demikian, pemerintah AS menegaskan Iran akan tetap kesulitan mengakses pendapatan dari penjualan tersebut.

Washington juga memastikan tekanan maksimum terhadap Iran tetap diberlakukan, termasuk pembatasan akses ke sistem keuangan internasional.

India segera memborong jutaan barel minyak mentah Rusia melalui pengiriman kilat begitu mendapatkan dispensasi dari Amerika Serikat (AS).

AS memberikan dispensasi singkat dengan membolehkan India membeli minyak Moskow untuk mengatasi krisis pasokan minyak di tengah konflik Timur Tengah. Departemen Keuangan AS mengeluarkan dispensasi selama 30 hari agar India bisa membeli minyak Rusia pada Kamis (5/3).

"Untuk memastikan minyak terus mengalir ke pasar global, Departemen Keuangan mengeluarkan pengecualian sementara 30 hari untuk memungkinkan perusahaan pengolahan minyak India membeli minyak Rusia," kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent, Kamis (5/3) dikutip Reuters.

"Langkah jangka pendek ini tidak akan memberikan manfaat finansial signifikan bagi pemerintah Rusia karena hanya mengizinkan transaksi yang melibatkan minyak yang sudah tertahan di laut," imbuhnya.

Meski begitu, AS menegaskan hal ini merupakan langkah sementara karena berharap ke depannya India akan membeli lebih banyak minyak AS.

Menurut sumber Reuters, perusahaan pengolahan minyak India, Indian Oil Corp (IOC), Bharat Petroleum Corp (BPCL), Hindustan Petroleum Corp (HPCL), dan Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) sedang bernegosiasi untuk pengiriman segera minyak Rusia.

Perusahaan-perusahaan India membeli sekitar 20 juta barel minyak Moskow. HPCL dan MRPL terakhir mengimpor minyak Rusia pada November 2025 lalu.

India termasuk negara yang rentan terhadap gangguan pasokan energi karena cadangan minyak mentah hanya cukup untuk sekitar 25 hari. Sementara itu, India mengimpor sekitar 40 persen minyak dari Timur Tengah melalui Selat Hormuz yang saat ini ditutup.

Selama berbulan-bulan, AS menekan India untuk tidak membeli minyak Rusia untuk menghindari tarif impor 25 persen dan sebagai bagian kesepakatan perdagangan sementara dengan AS.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) berpotensi mengembalikan sekitar US$134 miliar atau setara Rp2.255,35 triliun (asumsi kurs Rp16.830 per dolar AS) kepada sekitar 300 ribu pelaku usaha importir setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan kebijakan tarif global Presiden Donald Trump.

Putusan MA AS yang menyatakan Trump melampaui kewenangannya dalam menetapkan tarif menggunakan dasar hukum darurat ekonomi kini memicu persoalan baru terkait pengembalian dana tarif yang telah dibayarkan perusahaan.

"Pengembalian miliaran dolar akan membawa konsekuensi besar bagi kas negara AS," tulis Hakim MA Brett Kavanaugh dalam pernyataan pendapat berbeda (dissenting opinion), melansir CNN, Selasa (24/2).

Ia menambahkan MA tidak menjelaskan apakah dan bagaimana pemerintah harus mengembalikan dana tersebut.

"Pengadilan hari ini tidak mengatakan apakah dan bagaimana pemerintah harus mengembalikan miliaran dolar yang telah dipungut dari para importir. Prosesnya kemungkinan akan kacau," ujar Kavanaugh lebih lanjut.

Meski pemerintahan Trump sebelumnya menjanjikan pengembalian tarif jika kebijakan tersebut dibatalkan pengadilan, hingga kini belum ada kejelasan mekanisme maupun jadwal pengembalian dana.

Trump sendiri mempertanyakan mengapa MA tidak secara tegas memutuskan kewajiban pengembalian dana tersebut. Ia memperkirakan proses hukum terkait pengembalian bisa berlangsung lama.

"Saya kira ini harus digugat lagi selama dua tahun ke depan," kata Trump kepada wartawan.

Ia bahkan menyebut proses tersebut bisa berlangsung hingga lima tahun.

Kondisi ini membuat pelaku usaha yang ingin memperoleh pengembalian dana kemungkinan harus menempuh jalur hukum secara individu. Pemerintah AS memiliki catatan lengkap pembayaran tarif, namun setiap importir tetap harus mengajukan gugatan sendiri.

Pengacara perdagangan internasional Ted Posner mengatakan perkara tarif sejak awal memang tidak secara spesifik membahas pengembalian dana.

"Kasus ini tidak pernah tentang pengembalian dana, dan tidak mungkin Mahkamah Agung masuk terlalu jauh dalam mekanisme teknis pengembaliannya," ujar Posner.

Ia menambahkan perusahaan kini masih menunggu proses lanjutan di Pengadilan Perdagangan Internasional AS, sementara importir dan bahkan negara mitra dagang berada dalam ketidakpastian.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan pemerintah setempat memiliki dana yang cukup untuk mengembalikan tarif kepada importir jika diperlukan. Namun, prosesnya diperkirakan berlangsung setidaknya satu tahun.

"Tidak akan menjadi masalah jika harus dilakukan, tetapi jika itu terjadi, ini hanya akan menjadi keuntungan besar bagi korporasi," kata Bessent.

Ia juga mempertanyakan apakah perusahaan penerima pengembalian dana akan meneruskan manfaat tersebut kepada konsumen.

"Saya kira masyarakat Amerika tidak akan merasakan manfaatnya," ujarnya.

Pengalaman sebelumnya menunjukkan proses pengembalian tarif memang memakan waktu panjang.

Pada 1998, pemerintah AS pernah mengembalikan tarif sebesar US$730 juta atau setara Rp12,28 triliun kepada perusahaan domestik setelah putusan MA, dan proses tersebut memakan waktu dua tahun.

Sejumlah ekonom menilai pengembalian dana kepada perusahaan tidak serta-merta menurunkan harga barang yang sebelumnya naik akibat tarif.

Kepala ekonom Wolfe Research Stephanie Roth mengatakan kecil kemungkinan perusahaan menurunkan harga produk meski menerima pengembalian tarif.

"Perusahaan sangat kecil kemungkinan menurunkan harga karena pengembalian tarif. Perusahaan ritel tidak akan memberikan cek pengembalian kepada konsumen atas tarif yang sudah dibayar sebelumnya," ujar Roth.

IDXChannel - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent percaya ekonomi negaranya dapat tumbuh setidaknya 3,5 persen pada 2026.

Bessent menyalahkan penutupan pemerintah atas perlambatan tajam pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada kuartal IV-2025.

Ekonomi AS hanya tumbuh sebesar 1,4 persen pada kuartal lalu, jauh lebih rendah dari ekspansi 4,4 persen di kuartal sebelumnya.

"Penutupan terlama dalam sejarah inilah yang menyebabkan penurunan tajam pada kuartal keempat," kata Bessent dalam sebuah wawancara televisi, dilansir dari Reuters pada Minggu (22/2/2026).

Jika tidak ada penutupan pemerintah, Bessent mengatakan bahwa ekonomi AS seharusnya tumbuh 100 hingga 200 basis poin lebih tinggi pada kuartal lalu.

Untuk setahun penuh, ekonomi AS tumbuh 2,2 persen sepanjang 2025, turun tipis dari 2,4 persen di 2024.

Federal Reserve (The Fed) melakukan pemangkasan suku bunga tiga kali masing-masing sebesar 25 basis poin baru-baru ini. Dampaknya diperkirakan mulai terasa tahun ini. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent membantah rencana intervensi untuk mendorong penguatan yen Jepang.

Dilansir dari Jiji Press pada Kamis (29/1/2026), sejumlah media sebelumnya melaporkan Washington akan menjual dolar AS untuk membeli yen guna memperkuat mata uang Jepang itu.

"Sama sekali tidak," kata Bessent saat ditanya wartawan tentang kemungkinan otoritas AS melakukan intervensi semacam itu.

"Kami tidak mau banyak berkomentar selain bahwa kami menjalankan kebijakan dolar yang kuat," ujarnya.

Sejak akhir pekan lalu, yen telah menguat terhadap dolar di tengah spekulasi tentang intervensi terkoordinasi oleh otoritas Jepang dan AS.

Dolar sempat mencapai titik terendah dalam tiga bulan, di bawah 152,50 yen, dalam perdagangan New York pada Selasa setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa nilai dolar baik-baik saja.

Pernyataan tersebut sempat diartikan bahwa pemerintahannya menoleransi dolar yang lebih lemah. (Wahyu Dwi Anggoro)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Scott Bessent menegaskan bahwa kesepakatan pajak minimum global atau Pilar Dua OECD/G20 tidak akan berlaku bagi perusahaan multinasional asal Negeri Paman Sam.

Artinya, berdasarkan klaim tersebut, Indonesia tidak akan bisa memajaki penghasilan (PPh Badan) perusahaan multinasional asal AS meski beroperasi di Indonesia seperti Google, Microsoft, dan lainnya sebesar 15% (kesepakatan tarif pajak minimum global/Pilar Dua OECD).

Bessent menyatakan langkah ini merupakan tindak lanjut dari Perintah Eksekutif Hari Pertama (Day One Executive Orders) Presiden AS Donald Trump yang secara tegas menganulir kesepakatan Pilar Dua OECD/G20 yang sebelumnya diajukan oleh pemerintahan presiden sebelumnya, Joe Biden. Menurutnya, proposal era Biden tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum bagi AS.

"Hari ini, Pemerintahan [Trump] memenuhi janji tersebut. Melalui koordinasi erat dengan Kongres, Kementerian Keuangan bekerja untuk mencapai kesepakatan dengan lebih dari 145 negara dalam OECD/G20 Inclusive Framework," ungkap Bessent dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (6/1/2026).

Bessent menjelaskan bahwa dalam kesepakatan tersebut, perusahaan yang berkantor pusat di AS akan tetap tunduk hanya pada pajak minimum global AS, sekaligus mendapatkan pengecualian dari ketentuan Pillar Dua OECD/G20.

Kesepakatan yang disebut sebagai side-by-side agreement ini dinilai mengakui kedaulatan pajak AS atas operasi perusahaan AS di seluruh dunia, sekaligus menghormati kedaulatan pajak negara lain atas aktivitas bisnis di dalam batas wilayah mereka masing-masing.

Lebih lanjut, Bessent menyoroti bahwa kesepakatan ini penting untuk melindungi nilai kredit penelitian dan pengembangan (R&D) AS serta insentif investasi lainnya yang telah disetujui Kongres. Perkembangan tersebut dinilai krusial untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri, sejalan dengan visi AS untuk memimpin inovasi dan kemajuan teknologi.

"Kesepakatan ini merupakan kemenangan bersejarah dalam menjaga kedaulatan AS dan melindungi pekerja serta bisnis Amerika dari jangkauan ekstrateritorial yang berlebihan," katanya.

Ke depan, Kementerian Keuangan AS berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dengan negara-negara asing guna memastikan implementasi penuh dari kesepakatan ini.

Selain itu, sambung Bessent, AS akan berupaya membangun stabilitas pajak internasional serta bergerak menuju dialog konstruktif terkait perpajakan ekonomi digital.

Sampai dengan 2028

Sementara itu, belum lama ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan lini masa penerapan atau timeline penerapan pajak minimum global 15% yang akan mulai berlaku secara bertahap pada 2025 hingga 2028.

Lini masa itu terungkap dalam paparan Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama dalam acara 15th Tax Intercollegiate Forum pada Rabu (24/9/2025).

Adapun, Indonesia sudah resmi menerapkan pajak minimum global sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024. Dalam beleid itu dijelaskan bahwa Indonesia telah menerapkan skema Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT) dan Income Inclusion Rules (IIR) sejak 1 Januari 2025, sementara Undertaxed Payment Rule (UTPR) akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2026.

Dalam paparan Mekar dijelaskan bahwa tahun fiskal pertama yang terutang adalah periode Januari–Desember 2025. Selanjutnya, pembayaran top-up tax akan jatuh tempo pada 31 Desember 2026.

Sementara itu, kewajiban pelaporan mencakup GloBE Information Return (GIR), notifikasi, serta Annual Income Tax Return untuk skema GloBE, DMTT, dan UTPR. Tenggat pelaporan tersebut dijadwalkan pada 30 April 2027, dengan opsi perpanjangan hingga 30 Juni 2027.

“UPE dan/atau constituent entity bisa memperpanjang periode penyampaian annual income tax return selama dua bulan,” demikian tertulis dalam paparan tersebut.

Adapun untuk periode fiskal 2026, jatuh tempo pembayaran top-up tax ditetapkan 31 Desember 2027. Kewajiban pelaporan GIR dan notifikasi dilakukan pada 31 Maret 2028, disusul pelaporan Annual Income Tax Return GloBE/DMTT/UTPR paling lambat 30 April 2028.

"Nah itu dari ketentuan kita pelaporannya itu nanti di tahun 2027. Jadi itu masih cukup waktu," ujar Mekar saat ditemui Bisnis usai acara Policy Dialogue The PRAKARSA & Indef di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Sebagai informasi, pajak minimum global mengharuskan penerapan pajak sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan global tahunan di atas 750 juta euro. Dengan demikian, persaingan antarnegara untuk menetapkan tarif pajak rendah (race to the bottom) demi menarik investasi bisa ditekan.

Pajak minimum global 15% termasuk dalam Pilar 2 Pajak Global yang diinisiasi Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Belakangan, sudah ada puluhan negara yang menerapkan pajak minimum global dalam peraturan perpajakannya.

Kesepakatan dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) yang telah dicapai pada Juli lalu berisiko gagal.

Pejabat AS menyebut Indonesia menarik kembali beberapa komitmen yang dibuat kedua pihak dalam kesepakatan tersebut. Namun, ia tak merinci tentang komitmen spesifik mana yang ditarik Indonesia.

"Mereka mengingkari apa yang telah kita sepakati pada Juli," kata pejabat AS itu kepada Reuters, Selasa (9/12).

Menurutnya, pejabat Indonesia telah memberi tahu Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui beberapa komitmen yang mengikat, serta ingin merumuskan kembali negosiasi dengan AS.

Ia menilai langkah itu justru berisiko menghasilkan kesepakatan yang lebih merugikan bagi Washington, dibanding dua perjanjian terbaru yang berhasil dicapai dengan negara Asia Tenggara lain, yakni dengan Malaysia dan Kamboja.

Juli lalu, Indonesia setuju untuk menghapus tarif pada lebih dari 99 persen barang impor asal AS, juga menghapus semua hambatan non-tarif yang dihadapi perusahaan Amerika.

Di sisi lain, AS bersedia menurunkan tarif impor terhadap produk-produk asal Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.

Kesepakatan itu pertama kali diumumkan Presiden AS Donald Trump pada 15 Juli. Ia menyebut deal tersebut sebagai kemenangan besar bagi produsen mobil, perusahaan teknologi, pekerja hingga petani AS.

Pekan lalu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent sempat menyatakan Indonesia 'agak keras kepala' dalam kesepakatan dagang, meski tak merinci bagaimana alotnya lobi-lobi dengan RI.

CNNIndonesia.com berupaya mengonfirmasi kebenaran informasi pejabat AS itu kepada pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, tetapi belum ada tanggapan hingga berita ini tayang.

IDXChannel - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent optimistis negaranya menghindari resesi pada 2026.

Dilansir dari NBC News pada Senin (24/11/2025), ia yakin AS akan menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi tahun depan berkat kebijakan tarif dan kesepakatan perdagangan Presiden Donald Trump.

"Saya sangat, sangat optimistis untuk 2026. Kita telah menyiapkan landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat," ujar Bessent kepada NBC.

Bessent mengakui adanya tekanan ekonomi di sektor-sektor tertentu, terutama perumahan.

"Jelas, sektor perumahan sedang berjuang. Sektor-sektor yang sensitif terhadap suku bunga acuan juga tertekan," kata Bessent.

Ia menambahkan penutupan pemerintah baru-baru ini, yang merupakan yang terpanjang dalam sejarah AS, juga menekan perekonomian.

Dalam wawancara terpisah dengan Fox, Penasihat Ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett juga meramalkan ekonomi AS yang kuat tahun depan.

"Kabar baiknya untuk tahun depan adalah pabrik-pabrik segera dibangun, dan kemudian orang-orang akan mulai mendapatkan pekerjaan," kata Hassett. (Wahyu Dwi Anggoro)

Amerika Serikat (AS) akan mencabut tarif terhadap beberapa produk makanan dan impor lainnya dari empat negara.

Sayangnya, tak ada Indonesia dalam daftar tersebut. Keempat negara tersebut adalah Argentina, Ekuador, Guatemala, dan El Salvador.

Penghapusan tarif itu dilakukan melalui perjanjian kerangka kerja yang akan memberi perusahaan-perusahaan AS akses pasar yang lebih besar di negara-negara tersebut.

Melansir Reuters, Kamis (14/11), salah satu pejabat AS mengatakan sebagian besar perjanjian kerangka kerja dengan empat negara itu diperkirakan akan difinalisasi dalam dua minggu ke depan dan kemungkinan tambahan perjanjian lagi sebelum akhir tahun.

Argentina, El Salvador, Guatemala, dan Ekuador menyambut baik perjanjian tersebut. Perjanjian kerangka kerja yang diumumkan pada Kamis itu hanya akan mempertahankan tarif 10 persen terhadap sebagian besar barang dari El Salvador, Guatemala, dan Argentina, serta 15 persen untuk impor dari Ekuador.

Namun, perjanjian itu akan menghapus tarif AS untuk sejumlah barang yang tidak ditanam, ditambang, atau diproduksi di Negeri Paman Sam.

Perjanjian itu, yang mirip dengan kesepakatan yang diumumkan dengan negara-negara Asia pada Oktober, mencakup komitmen untuk tidak memberlakukan pajak layanan digital terhadap perusahaan AS, serta penghapusan tarif untuk barang pertanian dan industri dari AS.

"Dalam semua perjanjian ini baik yang di Asia maupun yang kami umumkan hari ini, kami mempertahankan tarif, kami memberikan keringanan tarif untuk produk tertentu, tetapi pada saat yang sama kami membuka pasar asing dengan cara yang sebelumnya tidak pernah terbuka," kata pejabat itu.

Pada Rabu kemarin, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan pihaknya berencana mengumumkan beberapa hal "substansial" dalam beberapa hari mendatang yang akan menurunkan harga kopi, pisang, dan buah-buahan lainnya. Hal ini sebagai upaya pemerintahan Presiden Donald Trump menekan biaya hidup warganya.

Trump sangat menyoroti isu keterjangkauan setelah serangkaian kekalahan kandidat Partai Republik dalam pemilu pekan lalu. Kemenangan Partai Demokrat di New Jersey, New York, dan Virginia sebagian didorong oleh isu biaya hidup.

Ini menunjukkan kekhawatiran pemilih atas harga yang tinggi, yang menurut para ekonom dipicu sebagian oleh tarif impor yang diberlakukan Trump terhadap hampir semua negara.