JAKARTA - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi perjanjian jual beli BBM nontunai antara PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dengan PT Askim Koalindo Tuhup (AKT) periode 2009-2012.

Kabag Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Pol Yusuf Afandi mengatakan, empat tersangka terdiri dari tiga mantan pejabat PT PPN dan Pemegang Saham sekaligus Presiden Direktur PT AKT Samin Tan.

Tiga mantan pejabat PT PPN itu yakni Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga periode 2008–2011 berinisial SW, Vice President Sales Wilayah Timur PT Pertamina Patra Niaga periode 2009–2013 berinisial JI, serta General Manager Treasury dan Vice President Treasury PT Pertamina Patra Niaga berinisial WTD.

“Berdasarkan alat bukti yang sah dan cukup sebagaimana diatur dalam KUHAP, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka,” kata Yusuf, Selasa (30/6/2026).

Kasus ini berawal dari adanya kerja sama penjualan BBM jenis High Speed Diesel (HSD) antara PT PPN dengan PT AKT yang semula menggunakan mekanisme pembayaran yang aman melalui Letter of Credit (L/C) atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Dalam perjalanannya, meskipun PT AKT telah berulang kali mengalami keterlambatan bahkan penunggakan pembayaran, 3 tersangka mantan pejabat PT PPN justru tidak melakukan penghentian penyaluran BBM ataupun langkah-langkah mitigasi risiko sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, dilakukan serangkaian perubahan kebijakan melalui addendum perjanjian yang semakin menguntungkan PT AKT. “Perubahan tersebut berupa pemberian tambahan volume penyaluran BBM, pemberian potongan harga, penghapusan klausul denda atas keterlambatan pembayaran, serta perubahan mekanisme pembayaran dari sistem yang dijamin menjadi hanya uang muka atau down payment sebesar 25 persen tanpa adanya jaminan pembayaran,” ungkap Yusuf.

Tidak hanya itu, mekanisme pengawasan internal dan proses penagihan juga diduga sengaja tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kesepakatan tersebut tidak dilaporkan secara berjenjang kepada atasan, sehingga proses monitoring terhadap piutang perusahaan tidak berjalan efektif.

Dengan rangkaian tindakan tersebut, PT AKT memperoleh fasilitas pembiayaan penjualan BBM dalam jumlah yang sangat besar tanpa jaminan yang memadai, sementara risiko kerugian seluruhnya beralih kepada PT Pertamina Patra Niaga sebagai BUMN.

“Akibatnya, dari total penyaluran sekitar 191,37 juta liter BBM senilai USD137,29 juta, terdapat kewajiban pembayaran yang tidak terpenuhi sehingga berdasarkan hasil audit investigatif BPK mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD30.370.958,61 atau diperkirakan setara Rp486 miliar,” ujarnya.

Dalam kasus ini, penyidik telah memeriksa 88 saksi, tiga ahli, melakukan penggeledahan di lima lokasi, serta melakukan penyitaan terhadap berbagai dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai sebesar Rp2.362.281.000 sebagai bagian dari upaya asset recovery.

“Saat ini penyidik masih terus melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap para saksi dan tersangka, melaksanakan penelusuran aset, melengkapi pemberkasan perkara, serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum guna proses hukum selanjutnya. Upaya asset recovery akan terus dioptimalkan agar kerugian keuangan negara dapat dipulihkan semaksimal mungkin,” ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai pemerintah bersama dunia usaha dan industri dapat berkolaborasi untuk meningkatkan daya saing dan keterampilan (skill) pekerja, termasuk bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan, salah satu wujud kolaborasi tersebut adalah penyelenggaraan pelatihan upskilling dan reskilling bagi pekerja terdampak PHK serta pencari kerja.

Ia menilai langkah ini penting untuk membekali tenaga kerja dengan kompetensi baru agar tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

“Pelatihan upskilling dan reskilling merupakan kunci agar pekerja tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Kompetensi menjadi modal untuk membuka peluang kerja maupun usaha baru,” ujar Yassierli.

Menaker menegaskan, peningkatan kompetensi tenaga kerja harus diiringi dengan penguatan hubungan industrial agar tercipta industri yang produktif, tangguh, dan berdaya saing.

Sejalan dengan itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengembangkan lima level maturitas hubungan industrial, yakni Level 1 (Terfragmentasi), Level 2 (Patuh), Level 3 (Harmonis), Level 4 (Proaktif), dan Level 5 (Transformatif).

Pada level tertinggi, perusahaan tidak hanya mampu membangun hubungan yang harmonis dengan serikat pekerja, tetapi juga berkolaborasi menciptakan ekosistem industri yang kuat, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan.

“Semangatnya adalah membangun daya tahan industri melalui kolaborasi lintas sektor. Saya berharap kegiatan ini menjadi model untuk memperkuat sinergi tiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan pekerja, serta menginspirasi perusahaan-perusahaan lain dalam menerapkan praktik baik Hubungan Industrial Pancasila,” kata Menaker Yassierli.

Di sisi lain, Direktur PT HM Sampoerna Tbk. Rianto Probo Hartono mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan pelatihan yang diinisiasi Kemnaker bagi 150 pekerja terdampak PHK dan pencari kerja.

Program tersebut merupakan kelanjutan kolaborasi antara Sampoerna, Kemnaker, dan pemerintah daerah yang telah dimulai sejak 2025.

“Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja merupakan kunci untuk memperkuat hubungan industrial nasional. Kami berharap sinergi ini memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” kata Rianto.

Ke depan, ia berharap kolaborasi tersebut dapat diperluas dengan meningkatkan jumlah peserta pelatihan menjadi 1.130 orang sehingga semakin banyak pekerja terdampak PHK dan pencari kerja yang memperoleh peningkatan kompetensi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Raksasa migas Amerika Serikat (AS) Chevron menjelaskan alasan harga bahan bakar minyak (BBM) di Negeri Paman Sam belum bisa turun meski harga minyak mentah dunia sudah melemah.

Penjelasan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan kritik kepada perusahaan minyak besar karena belum juga menurunkan harga BBM.

"Kami semua prihatin terhadap harga. Ada empati yang besar terhadap konsumen, baik di AS, Inggris maupun Eropa," ujar Chief Financial Officer Chevron Eimear Bonner, Kamis (25/6), melansir CNBC.

Namun, Bonner mengatakan penurunan harga minyak mentah memang tak serta-merta langsung diikuti turunnya harga BBM di SPBU.

"Ini akan memakan waktu. Ada jeda antara penurunan harga minyak dan kapan penurunan itu terlihat di pompa bensin. Tapi kami memperkirakan harga akan turun seiring situasi terus kembali normal," ujarnya.

Sehari sebelumnya, Trump memerintahkan Departemen Kehakiman (DOJ) untuk menyelidiki perusahaan minyak besar.

Ia menuding perusahaan seperti Chevron, Exxon Mobil, Shell, dan BP mengambil keuntungan berlebihan karena harga BBM dinilai masih terlalu tinggi meski harga minyak mentah telah turun.

Berbicara di Gedung Putih, Trump mengatakan harga bensin di AS seharusnya sudah jauh lebih murah. Menurutnya, harga ideal berada di kisaran US$2,25 per galon, namun hingga kini masih berada di atas level tersebut.

Menanggapi kritik itu, Bonner mengatakan Chevron terus berupaya meningkatkan pasokan energi. Tahun ini, perusahaan menargetkan pertumbuhan produksi sekitar 7 hingga 10 persen.

"Kami telah mengoptimalkan operasi selama konflik berlangsung dan terus mengoptimalkan berbagai langkah yang kami miliki untuk memasok energi yang dibutuhkan dunia serta menghadirkan produk kepada konsumen," ujarnya.

Sementara itu, juru bicara Departemen Kehakiman AS menyatakan harga bahan bakar bukan hanya isu keamanan nasional, tetapi juga berdampak langsung terhadap pengeluaran masyarakat.

"Harga bahan bakar bukan hanya isu keamanan nasional, tetapi juga memengaruhi kantong setiap warga Amerika. Kami akan selalu berkomitmen memastikan harga tetap terjangkau," ujar juru bicara DOJ.

Harga minyak mentah dunia sendiri telah turun tajam sejak AS dan Iran menandatangani kesepakatan damai sementara pekan lalu, meski kedua negara masih berbeda pandangan mengenai sejumlah poin dalam nota kesepahaman tersebut.

Pada perdagangan Kamis, harga minyak Brent untuk kontrak Agustus turun sekitar 1,3 persen menjadi US$72,75 per barel, mendekati level sebelum pecahnya konflik di Timur Tengah pada akhir Februari.

Sementara itu, minyak West Texas Intermediate (WTI) AS juga melemah sekitar 1,1 persen ke US$69,60 per barel.

Kami ingin membangun kesadaran seluruh insan PLN EPI bahwa setiap individu memiliki peran dalam mengurangi dampak lingkungan

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat budaya tanpa sampah (zero waste) melalui pengelolaan sampah terpilah dan daur ulang produk tekstil.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan pihaknya terus memperkuat penerapan prinsip environmental, socialand governance (ESG) melalui pengelolaan sampah terpadu di lingkungan kerja.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, PLN EPI mengelola 460 kilogram sampah terpilah, yang terdiri atas 69 kilogram sampah organik, 390,9 kilogram sampah anorganik dan 226 kilogram sampah residu.

Seluruh sampah yang telah dipilah kemudian dikelola sesuai karakteristiknya, mulai dari pengolahan menjadi kompos, didaur ulang menjadi bahan baku baru, hingga penanganan residu secara bertanggung jawab, sehingga dapat meminimalkan beban TPA.

Pemilahan sampah bekerja sama dengan Waste4Change dan Eco Touch.

Selain pengelolaan sampah harian, PLN EPI juga menginisiasi pengumpulan pakaian layak pakai melalui kolaborasi dengan Eco Touch sebagai bagian dari upaya memperpanjang siklus produk tekstil dan mengurangi limbah fesyen.

Hingga Mei 2026, secara akumulatif PLN EPI mengumpulkan 182,95 kilogram pakaian bekas yang selanjutnya didaur ulang.

Mamit mengatakan pengelolaan sampah bukan sekadar aktivitas operasional, tetapi merupakan bagian dari budaya keberlanjutan yang terus dibangun perusahaan.

"Keberlanjutan dimulai dari kebiasaan sehari-hari, melalui pemilahan sampah sejak dari sumber. Kami ingin membangun kesadaran seluruh insan PLN EPI bahwa setiap individu memiliki peran dalam mengurangi dampak lingkungan. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar bagi keberlanjutan," ujar Mamit.

Menurut Mamit, kolaborasi dengan Waste4Change menjadi bagian dari upaya perusahaan menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terukur, transparan dan bertanggung jawab.

Tidak hanya memastikan sampah dikelola sesuai prinsip lingkungan, kerja sama ini juga memungkinkan perusahaan memantau capaian pengurangan sampah secara berkala sebagai bagian dari implementasi ESG.

Selain penyediaan fasilitas pemilahan sampah, PLN EPI juga secara rutin mengedukasi pegawai mengenai pentingnya pengurangan sampah, penggunaan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle), sehingga pengelolaan sampah menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan.

Ke depan, menurut Mamit, PLN EPI terus memperluas berbagai inisiatif keberlanjutan di lingkungan perusahaan, mulai dari edukasi pegawai untuk bijak dalam mengelola sampah, implementasi program pengurangan sampah, hingga peningkatan partisipasi pegawai dalam berbagai program pelestarian lingkungan.

Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menciptakan operasional yang semakin ramah lingkungan sekaligus mendukung transisi energi yang berkelanjutan di Indonesia.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta Departemen Kehakiman (DOJ) menyelidiki perusahaan minyak yang dinilai tidak menurunkan harga bensin sejalan dengan merosotnya harga minyak mentah dunia.

Dalam unggahan di media sosial Truth Social pada Rabu (25/6), Trump menuding perusahaan minyak melakukan praktik penggelembungan harga atau *mark up* terhadap konsumen.

Trump mengatakan harga bensin di AS memang telah turun seiring meredanya ketegangan dengan Iran. Data sebelumnya menunjukkan harga bensin telah turun selama enam pekan berturut-turut.

"Harga bensin sebaiknya mulai turun jauh lebih cepat dari yang saya lihat sekarang," tulis Trump dikutip dari Reuters, Rabu (24/6).

Ia menilai perusahaan-perusahaan minyak besar tidak menurunkan harga jual di pompa bensin sesuai dengan turunnya biaya minyak mentah yang mereka beli.

"Perusahaan-perusahaan minyak besar tidak menurunkan harga di pompa bensin sebanding dengan turunnya harga minyak yang mereka bayar. Harga itu turun seperti batu jatuh. Dengan kata lain, konsumen sedang diperas," ujar Trump.

Karena itu, ia mengaku telah menginstruksikan DOJ untuk segera melakukan penyelidikan.

"Saya telah menginstruksikan DOJ untuk segera mulai menyelidiki hal ini," ujarnya.

Berdasarkan data GasBuddy, harga rata-rata bensin di Negeri Paman Sam pada Rabu pagi berada di level US$3,906 per galon. Angka tersebut turun lebih dari 14 persen dibandingkan puncak harga yang tercatat pada Mei lalu.

Sementara itu, harga minyak mentah dalam periode yang sama telah turun sekitar 23 persen. Penurunan harga minyak terjadi setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai sementara serta dibukanya kembali Selat Hormuz, jalur yang sebelum perang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.

Jika dibandingkan dengan puncaknya pada Maret lalu, harga minyak mentah AS bahkan telah turun sekitar 40 persen.

Meski demikian, harga bensin saat ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan Januari lalu yang tercatat sebesar US$2,764 per galon, atau lebih dari sebulan sebelum konflik Iran pecah.

Jakarta (ANTARA) - PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui pembagian dividen total senilai Rp196,5 miliar atau setara Rp12 per saham untuk tahun buku 2025.

Dividen total perseroan mencakup dividen final senilai Rp155,6 miliar atau setara Rp9,5 per saham, dan dividen interim Rp40,9 miliar atau Rp2,5 per saham yang telah dibayarkan pada 29 Agustus 2025.

"Dengan demikian, total dividen untuk tahun buku 2025 menjadi Rp12 per saham atau Rp196,5 miliar," ujar Direktur Utama SMDR Bani Maulana Mulia dalam paparan publik di Jakarta, Rabu.

Selain dibagikan sebagai dividen, Bani mengatakan laba tahun buku 2025 sebagian dialokasikan sebagai cadangan dan laba ditahan, untuk mendukung ekspansi bisnis perseroan ke depan.

Dalam kesempatan ini, perseroan menyatakan akan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III sebesar Rp700 miliar, yang akan digunakan untuk pembelian dua kapal tanker berkapasitas 4.000 DWT dan 1 kapal kontainer berkapasitas 10.100 DWT.

"Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas operasional dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan," ujar Bani.

Sepanjang tahun 2025, perseroan membukukan laba bersih senilai 52,1 juta dolar AS, atau tumbuh 3 persen year on year (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

Laba bersih perseroan ditopang oleh pendapatan yang tumbuh 9 persen (yoy) menjadi 801,7 juta dolar AS.

Sementara itu, EBITDA perseroan tercatat sebesar 200,2 juta dolar AS, atau tumbuh 18 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

Per akhir 2025, posisi keuangan perseroan tercatat solid, dengan aset lancar tercatat 623,6 juta dolar AS dengan posisi kas dan setara kas sebesar 317,7 juta dolar AS.

Di sisi lain, perseroan tercatat memiliki utang berbunga masing-masing utang bank jangka pendek 42,3 juta dolar AS, Sukuk Ijarah 49,7 juta dolar AS, dan utang bank jangka panjang 160,5 juta dolar AS.

Sementara itu, ekuitas perseroan tercatat di level 773,5 juta dolar AS per akhir 2025.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melalui unit usahanya, PT Solusi Bangun Andalas, mengolah sampah kelapa dari kawasan wisata Pantai Lampuuk, Aceh, menjadi pakan ternak guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan.

"Kami mengubah persoalan sampah kelapa dari kawasan wisata Pantai Lampuuk, Aceh, menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat," kata Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan hal itu dilakukan melalui program Sakeladera (Sampah Kelapa untuk Desa Sejahtera). Yang mana sekitar 60 ton limbah kelapa per bulan diolah menjadi cocopeat (serbuk halus dari sabut kelapa) untuk campuran pakan ternak.

Ia menyebutkan olahan itu berhasil menekan biaya pakan peternak unggas hingga 60 persen sekaligus mengurangi emisi karbon dari pembakaran sampah.

Dijelaskan inovasi program Sakeladera dilatarbelakangi adanya sampah kelapa dari aktivitas pariwisata di Pantai Lampuuk mencapai kurang lebih 60 ton per bulan yang dibiarkan membusuk atau dimusnahkan dengan cara dibakar sehingga menghasilkan emisi karbon hingga 34,8 ton CO2 per bulan.

Di sisi lain, para peternak unggas lokal mengalami kesulitan mendapatkan pakan dan bergantung pada pasokan dari luar daerah. Kondisi itu membuat tingginya biaya pakan yang mencapai Rp48 juta per bulan.

Pada 2024, PT Solusi Bangun Andalas menginisiasi program Sakeladera. Dalam pelaksanaannya, perusahaan kembali menggandeng komunitas Bank Sampah Generasi Milenial (Basagemil) yang sebelumnya telah bekerja sama dalam program Sobat Si Abes (Solusi Bangun Andalas Sahabat Pesisir) sejak 2022.

Tidak hanya memberikan bantuan peralatan pengolah sampah kelapa menjadi cocopeat sebagai alternatif campuran pakan ternak, perusahaan juga memberikan edukasi dan pendampingan menyeluruh kepada Basagemil, serta ikut menyosialisasikan kepada masyarakat sehingga program ini dapat diterima dan berjalan dengan baik.

Vita mengatakan program Sakeladera adalah wujud komitmen SIG terhadap pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan pilar keberlanjutan perusahaan "Perlindungan terhadap Lingkungan" dan "Menciptakan Nilai untuk Karyawan dan Komunitas" dalam Sustainability Roadmap SIG 2030.

Dikatakan Sustainability Roadmap SIG 2030 merupakan panduan strategis bagi seluruh entitas bisnis SIG dalam mewujudkan komitmen keberlanjutan, yang memuat strategi dan indikator kinerja keberlanjutan secara komprehensif dan aplikatif.

"Program Sakeladera PT Solusi Bangun Andalas selaku unit usaha SIG menjadi bukti nyata kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat di Aceh,” tutur Vita.

Menurutnya program itu terbukti berhasil memberikan dampak positif berganda. Timbulan sampah berhasil diturunkan menjadi 20–24 ton per bulan dari sebelumnya 60 ton per bulan.

Inovasi itu juga membantu sejumlah kelompok ternak unggas di Lhoknga, Aceh, dalam menurunkan biaya pakan hingga 60 persen atau sekitar Rp28,2 juta per bulan, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Program tersebut juga menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat lokal. Program itu melibatkan 28 orang dalam proses rantai pasok, mulai dari pengumpulan sampah kelapa di pantai, proses pemilahan dan pengolahan menjadi cocopeat, hingga distribusi.

Produk cocopeat juga telah lulus uji laboratorium Balai Riset dan Standardisasi Industri terkait kandungan kalsium dan protein.

Ia menambahkan program Sakeladera menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan dengan rasio Social Return on Investment (SROI) sebesar 2,5. Artinya, setiap Rp1 investasi, menghasilkan Rp2,5 manfaat bagi masyarakat.

"Kami memberikan apresiasi kepada PT Solusi Bangun Andalas atas inovasi sosial ini yang telah menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan terbukti berhasil mengatasi kerusakan lingkungan,” ucap Vita.

Salah seorang masyarakat penerima manfaat program Sakeladera, Muhammad Ikhsan menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat khususnya para peternak lokal.

Ikhsan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Puyuh Andalas binaan PT Solusi Bangun Andalas menilai program Sakeladera telah banyak membawa perubahan positif yang berdampak langsung pada kelancaran operasional usaha yang dijalankan kelompoknya.

“Program Sakeladera sangat inovatif dan memberikan banyak manfaat. Program ini telah membawa perubahan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Ikhsan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menyambut positif rencana pemerintah untuk merevisi harga Domestic Market Obligation (DMO) batu bara yang saat ini berada di level 70 dolar AS per ton untuk sektor kelistrikan.

“Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus perusahaan terbuka, PTBA pada prinsipnya menyambut positif rencana pemerintah untuk meninjau dan menaikkan harga DMO batu bara,” ujar Corporate Secretary Division Head PT Bukit Asam (Persero) Tbk Eko Prayitno ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Harga DMO batu bara yang masih berada di level 70 dolar AS per ton untuk sektor kelistrikan tidak berubah sejak 2017. Menurut Eko, harga tersebut memerlukan peninjauan kembali dengan kondisi biaya produksi yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Dari sisi kinerja keuangan, lanjut Eko, PTBA memandang kenaikan harga DMO berpotensi memberikan dampak positif terhadap pendapatan dan profitabilitas perusahaan.

Sebagai salah satu pemasok utama batu bara untuk kebutuhan domestik, khususnya pembangkit listrik, PTBA menjual sebagian produksinya dengan harga DMO yang lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Hingga Mei 2026, PTBA telah menyalurkan batu bara untuk kebutuhan penyediaan listrik negara seperti ke PT PLN (Persero) dan IPP sekitar 48 persen dari total penugasan sepanjang tahun 2026.

“Apabila harga DMO disesuaikan dengan biaya produksi saat ini, maka harga jual rata-rata (average selling price/ASP) perusahaan yang melakukan penyesuaian akan meningkat sehingga dapat memperbaiki margin keuntungan dan mendukung pertumbuhan pendapatan perusahaan,” ucap Eko.

Jakarta (ANTARA) - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menyambut positif rencana pemerintah untuk merevisi harga Domestic Market Obligation (DMO) batu bara, yang saat ini berada di level 70 dolar AS per ton untuk sektor kelistrikan.

“Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus perusahaan terbuka, PTBA pada prinsipnya menyambut positif rencana pemerintah untuk meninjau dan menaikkan harga DMO batu bara,” ujar Corporate Secretary Division Head PT Bukit Asam (Persero) Tbk Eko Prayitno kepada ANTARA ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Harga DMO batu bara yang masih berada di level 70 dolar AS per ton untuk sektor kelistrikan tidak berubah sejak 2017. Menurut Eko, harga tersebut memerlukan peninjauan kembali dengan kondisi biaya produksi yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Dari sisi kinerja keuangan, lanjut Eko, PTBA memandang kenaikan harga DMO berpotensi memberikan dampak positif terhadap pendapatan dan profitabilitas perusahaan.

Sebagai salah satu pemasok utama batu bara untuk kebutuhan domestik, khususnya pembangkit listrik, PTBA menjual sebagian produksinya dengan harga DMO yang lebih rendah dibanding harga pasar.

Hingga Mei 2026, PTBA telah menyalurkan batu bara untuk kebutuhan penyediaan listrik negara seperti ke PT PLN (Persero) dan IPP sekitar 48 persen dari total penugasan sepanjang tahun 2026.

“Apabila harga DMO disesuaikan dengan biaya produksi saat ini, maka harga jual rata-rata (average selling price/ASP) perusahaan yang melakukan akan meningkat sehingga dapat memperbaiki margin keuntungan dan mendukung pertumbuhan pendapatan perusahaan,” ucap Eko.

Namun, tutur dia melanjutkan, besaran dampaknya akan bergantung pada level harga yang ditetapkan pemerintah serta porsi penjualan yang masuk ke skema DMO.

“Pada prinsipnya, kami mendukung setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, begitu pula terkait upaya strategis pemerintah dalam menjaga pasokan dalam negeri,” kata Eko.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berpeluang merevisi harga batu bara bagi PT PLN (Persero) di tengah meningkatnya tekanan biaya produksi pemasok dan tantangan menjaga pasokan batu bara kalori menengah.

Penyesuaian harga itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), yang saat ini ditetapkan sebesar 70 dolar AS per ton bagi PLN.

“Kami lagi menghitung plus minusnya, agar PLN tidak dirugikan, tapi pengusahanya juga tidak dirugikan,” kata Bahlil.

Menurut dia, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan PLN sebagai pembeli dan pelaku usaha tambang sebagai pemasok.

Kenaikan harga batu bara untuk PLN tidak bisa dilihat hanya dari sisi beban biaya kelistrikan, tetapi juga dari keberlanjutan pasokan bagi pembangkit.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Agenda pembagian dividen PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA) memasuki jadwal cum dividen.

Berdasarkan jadwal, cum dividen agenda pembagian dividen Bukit Asam 2026 di pasar reguler dan pasar negosiasi jatuh pada Senin (22/6/2026).

Kemudian, cum dividen di pasar tunai pada 24 Juni 2026 yang jatuh bersamaan dengan periode recording date.

Sebagaimana diketahui, emiten pertambangan batu bara Bukit Asam itu memutuskan pembagian dividen tahun buku 2025 sebesar Rp1,3 triliun atau Rp114 per saham. Pembayaran dividen ke pemegang saham direncanakan akan dilakukan pada 10 Juli 2026

Dalam RUPST pekan ini, PTBA membagikan dividen sebesar Rp1,3 triliun atau sekitar Rp114 per saham. Jumlah total nilai dividen tersebut setara dengan 45% dari total laba bersih yang dibukukan perseroan sepanjang 2025.

Berdasarkan catatan Bisnis, payout ratio dividen PTBA kali ini lebih kecil dibandingkan dengan dividend pay out ratio tahun buku 2024 sebesar 75%.

PTBA tidak pernah absen memberikan dividen kepada pemegang saham sejak 2016. Pay out ratio terbesar yang pernah diberikan perseroan adalah pada 2024 dan 2023, yang masing-masing sebesar 100% dari laba bersih tahun buku 2023 dan 2022.

Berdasarkan nilainya, total dividen terbesar yang pernah diberikan PTBA adalah pada 2023 senilai Rp12,57 triliun, kemudian pada 2022 sebesar Rp7,91 triliun, serta terbesar ketiga pada 2024 dengan niai mencapai Rp4,58 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam Apel Siaga Jaga Jakarta Pilah Sampah di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu, menyatakan pemerintah menargetkan sebesar 70-80 persen permasalahan sampah nasional dapat diselesaikan pada 2029.

Ia menjelaskan, permasalahan sampah akan diselesaikan melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah, pengelolaan kawasan terkelola, serta gerakan pemilahan sampah rumah tangga.

"Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan pemerintah sendirian. Jika pemerintah membangun teknologinya dan masyarakat membangun kebiasaan memilah sampah dari rumah, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan produktif," ujar Menko Zulhas.

Menko Zulhas mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan reformasi pengelolaan sampah secara paralel bersama pemerintah.

Ia menjelaskan, pemerintah tengah mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (Waste to Energy), sementara masyarakat dapat berkontribusi dengan memilah sampah sejak dari rumah.

Dalam kesempatan ini, ia mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta, yang dinilai menjadi pelopor nyata pemilahan sampah dari sumber dengan melibatkan RT, RW, hingga komunitas masyarakat.

"Pemerintah sedang melakukan reformasi besar pengelolaan sampah melalui pembangunan fasilitas Waste to Energy. Namun, itu tidak cukup. Reformasi ini harus berjalan paralel dengan gerakan masyarakat memilah sampah dari rumah. Sampah organik bisa jadi pupuk, sampah anorganik bisa didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi," ujar Zulhas.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan terus mendorong percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di sejumlah lokasi prioritas, sesuai mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025.

Hingga saat ini, terdapat sekitar 30 lokasi PSEL yang direncanakan untuk dikembangkan dalam beberapa tahun ke depan, dengan pendekatan kawasan perkotaan/aglomerasi yang memproduksi sampah di atas 1.000 ton per hari.

Dalam waktu dekat, sebanyak tiga lokasi PSEL akan dilaksanakan groundbreaking, kemudian menyusul 12 lokasi yang sedang diproses oleh Danantara Indonesia, untuk masuk fase pemilihan mitra dengan target beroperasi pada tahun 2028.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) memastikan penerapan mandatori biodiesel 50% atau B50 mulai 1 Juli 2026 tidak akan mengganggu target produksi perusahaan, meski penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi memerlukan sejumlah penyesuaian teknis pada alat berat pertambangan.

Corporate Secretary Division Head PTBA, Eko Prayitno mengatakan secara prinsip, perusahaan mendukung pengembangan bahan bakar alternatif yang dicanangkan pemerintah.

Dia menuturkan, perseroan terus melakukan kajian teknis internal serta memantau hasil uji coba penggunaan biodiesel pada alat-alat berat yang digunakan dalam kegiatan operasional pertambangan.

"Dari hasil evaluasi umum, penggunaan biodiesel dengan campuran lebih tinggi memang membutuhkan penyesuaian pada sistem filtrasi. Namun secara keseluruhan, kinerja mesin dan efisiensi alat berat masih berada dalam koridor operasional yang aman dan andal," kata Eko kepada Bisnis, dikutip Minggu (21/6/2026).

Menjelang implementasi wajib B50 pada awal Juli mendatang, PTBA juga menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga kelancaran operasional dan memastikan produksi tetap berjalan sesuai target.

Perseroan memperketat prosedur perawatan preventif, terutama pada sistem bahan bakar dan penggantian filter secara berkala. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi karakteristik cleaning effect biodiesel yang berpotensi meningkatkan endapan kotoran pada sistem bahan bakar.

Selain itu, PTBA memberikan edukasi dan pelatihan kepada tim mekanik di lapangan agar mampu menangani kebutuhan teknis selama masa transisi penggunaan B50.

Eko menegaskan seluruh persiapan tersebut dilakukan agar implementasi kebijakan pemerintah dapat berjalan tanpa mengganggu produktivitas operasional perusahaan.

Dari sisi investasi, PTBA menyebut implementasi B50 belum memerlukan tambahan belanja modal di luar rencana yang telah disusun perusahaan.

Penyesuaian fasilitas pendukung seperti tangki penyimpanan bahan bakar maupun stasiun pengisian bahan bakar, termasuk kebutuhan pemeliharaan mesin, masih dapat ditanggung melalui anggaran operasional rutin maupun belanja modal yang telah dialokasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

"Penyesuaian fasilitas sarana dan prasarana pendukung penampungan BBM serta aspek pemeliharaan mesin masih dapat diakomodasi melalui anggaran operasional maupun capex yang sudah direncanakan dalam RKAP," ujar Eko.

Dia menambahkan, perseroan saat ini lebih berfokus mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia agar implementasi B50 berjalan secara efisien dari sisi biaya.