Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah mencoba mengimbangi berbagai negara kekuatan besar dalam menavigasi politik luar negeri Indonesia.

Sekitar dua bulan setelah penandatanganan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat (AS), Kepala Negara bulan ini resmi memperdalam peluang untuk mempererat hubungan dan kerja sama dengan Rusia. Fokus kerja sama ini adalah terkait dengan ketahanan energi, utamanya di tengah gejolak geopolitik.

Ini bukan kunjungan pertamanya ke Rusia. Bahkan, saat masih menjabat Menteri Pertahanan pada pemerintahan sebelumnya, Prabowo sudah pernah mengunjungi Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin.

Dari sekian puluh perjalanan kunjungan ke luar negeri sejak November 2024, Presiden Prabowo telah mengunjungi berbagai negara adidaya dan bertemu para pemimpinnya. Safari pertamanya sebagai Kepala Negara saja sudah diawali dengan bertemu Presiden China Xi Jinping. Negara tujuan ekspor utama Indonesia, dan salah satu penanam modal terbesar.

Kemudian, pada bulan dan rentetan yang sama, perjalanan ke luar negerinya langsung dilanjutkan dengan pertemuan bilateral bersama Presiden AS saat itu, yakni Joe Biden, di Gedung Putih, Washington DC. Saat sudah dijabat Presiden Donald Trump, Prabowo sudah beberapa kali bertemu dengannya meski belum pernah langsung di Gedung Putih.

Indonesia juga diminta Prabowo untuk terlibat di hampir di seluruh lembaga maupun forum multilateral. Pada saat Prabowo masih memimpin Retret Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah, dia mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Dia mengambil langkah berbeda dengan Presiden sebelumnya yaitu Joko Widodo (Jokowi), yang saat itu belum memutuskan untuk bergabung dengan forum negara-negara global south itu.

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga mendorong agar Indonesia tetap mengejar aksesi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Bahkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat APBN harus menanggung sekitar Rp245,6 miliar sebagai biaya yang dikeluarkan dalam proses aksesi.

Kini, di tengah gangguan logistik energi akibat perang, Prabowo resmi memperdalam hubungan bilateral dengan Rusia. Negara yang kerap berseberangan dengan AS. Upaya Prabowo ini disebut sejalan dengan kepentingan nasional untuk mengamankan pasokan energi. Hasilnya, kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama pasokan energi jangka panjang yaitu cadangan minyak mentah dan LPG.

Langkah ini diambil Prabowo di tengah gejolak perang yang melibatkan AS-Israel Iran. Berdasarkan catatan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC), Rusia pada 2024 memiliki cadangan minyak setara 80 juta barel.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan bahwa pada pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin, kedua pemimpin negara membahas upaya penguatan ketahanan energi sekaligus memperkuat multilateralisme dan stabilitas.

Bahkan, Putin juga disebut mengundang Prabowo untuk datang ke pameran industri di Kazan pada Mei 2026.

Kemlu menyatakan bahwa masih ada banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh kedua negara untuk memajukan kerja sama secara bilateral. Hal ini juga berlaku untuk hubungan antara Indonesia dan AS. Oleh sebab itu, upaya Prabowo menjalin hubungan dengan Rusia diyakini tak akan berdampak terhadap hubungan dengan AS.

"Masih ada banyak ruang untuk memajukan kerja sama dengan masing-masing negara ini. Artinya tidak akan berdampak karena kita mempunyai masing-masing hubungan bilateral," tutur Juru Bicara II Kemlu Vahd Nabyl pada press briefing di kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Di sisi lain, Vahd menyatakan bahwa konteks kunjungan ke Rusia ini adalah untuk diversifikasi sumber pasokan minyak Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah menilai pengamanan pasokan migas ke Rusia sejalan dengan kepentingan nasional.

"Jadi kepentingan nasional kita menjadi prioritas. Ini akan in line dengan kepentingan nasional kita, di situ yang menjadi dasar," terang Vahd.

Vahd juga memastikan pemerintah sudah mempertimbangkan secara matang keputusan untuk melawat ke Rusia guna mengamankan pasokan energi. Hal ini termasuk dari sisi aspek politik maupun ekonomi.

Center of Strategic and International Studies (CSIS) menilai apa yang dilakukan Presiden Prabowo memang merupakan diversifikasi. Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri tidak menampik bahwa Indonesia perlu lebih banyak mempunyai keberagaman baik dari mitra pemasok dan pasar, dalam konteks ketahanan energi.

Namun demikian, Yose masih mempertanyakan strategi diversifikasi yang dilakukan Presiden Prabowo ini. Menurutnya, belum jelas apabila upaya diversifikasi ini sudah dipertimbangkan secara strategis atau hanya secara ad-hoc dan cenderung reaktif.

"Apakah sudah dipertimbangkan cost and benefitsnya, baik secara ekonomi, dan geopolitik. Ini cenderung dilakukan untuk mengirim signaling belaka, baik untuk ke luar maupun dalam negeri," ujarnya kepada Bisnis.

Yose memandang kunjungan Prabowo ke Rusia tidak akan berpengaruh langsung dengan AS. Namun, dia tidak menampik bahwa ini berpotensi mengirim sinyal yang kurang favorable kepada AS dan mungkin ada implikasi jangka panjang.

Antisipasi Respons China

Menariknya, pada saat yang sama kunjungan Prabowo ke Rusia, dua menteri Kabinet Merah Putih melawat ke AS. Keduanya memiliki agenda yang cukup berbeda.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan berbagai investor dan institusi keuangan global, sedangkan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pembicaraan ihwal kerja sama pertahanan dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth.

Kerja sama yang digarap oleh Menhan Sjafrie, berdasarkan pemberitaan sejumlah media internasional, turut mencakup potensi pemberian akses lintas udara militer AS atau overflight clearance ke ruang udara Indonesia. Namun, pihak Kemhan maupun Kemlu menegaskan bahwa hal itu baru sebatas permintaan AS dan masih dibahas antarinstansi.

Yose memandang kerja sama pertahanan antara Indonesia dan AS ini turut menunjukkan belum adanya kejelasan apa yang ingin dicapai Indonesia dan apa batas-batas kerja sama itu.

Bahkan, Yose turut mewanti-wanti adanya reaksi dari China walaupun bukan dalam jangka pendek. Menurutnya, ada kekhawatiran Indonesia akan berusaha menyeimbangkan ini dengan memberikan akses tertentu kepada China.

"Indonesia sudah mempunyai kesepakatan joint development di utara Natuna pada November 2024 yang masih menjadi daerah bermasalah. Kita belum tahu bagaimana follow up dari kesepakatan tersebut," terangnya.

Oleh sebab itu, Yose pun mengkritik kebijakan ekonomi, luar negeri maupun pertahanan Indonesia. Dia menyebut selama ini kebijakannya cenderung lebih reaktif.

"Sekali lagi langkah-langkah Indonesia saat ini untuk foreign policy, baik ekonomi maupun security/defense cenderung menjadi reaktif dan berusaha appease negara-negara major power," ucapnya.

Ekspor nonmigas (juta US$)
	2022	2023	2024	2025
China	63.546,70	62.239,50	60.520,80	64.821,30
Amerika Serikat	28.201,80	23.320,30	26.538,20	30.958,40
Uni Eropa	21.275,30	16.470	17.283,90	19.283,60
Jepang	23.194,50	18.884,40	18.594,60	15.510,10
Korea Selatan	10.656,50	8.601,00	9.126,10	8.963,30
Rusia	1.475,30	1.144,60	1.740,80	1.876,20
Australia	3.224,30	3.023,80	4.864,80	3.687,40
Sumber: BPS, diolah

Adapun Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah mengatakan, pola kunjungan luar negeri Prabowo kali ini merupakan sinyal dari Indonesia bahwa pemerintah masih memegang arah kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Di kala dia berkunjung ke Rusia, dua menterinya justru terbang ke AS.

“RI ingin membuktikan jika dirinya benar-benar berada di titik paling tengah, dari sebuah kebijakan luar negeri yang bebas aktif," jelasnya kepada Bisnis.

Impor nonmigas (juta US$)
	2022	2023	2024	2025
China	67.157,00	62.182,00	72.749,80	86.988,90
Amerika Serikat	9.315,30	9.223,10	9.469,60	9.835,10
Uni Eropa	11.632,30	14.018,10	12.633,10	12.397,00
Jepang	17.077,90	16.438,60	14.865,30	14.418,00
Korea Selatan	9.923,70	9.567,30	8.605,50	7.614,90
Australia	9.228,70	8.777,20	9.619,60	8.563,00
Sumber: BPS, diolah

Sebagai informasi, Kementerian Perang AS melalui platform X @DeptofWar menyatakan bahwa dengan Kementerian Pertahanan Indonesia telah mendirikan Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama. Menteri Perang AS Pete Hegseth menyebut perjanjian kerja sama baru ini meliputi pembangunan kapasitas dan organisasi militer hingga pelatihan dan pendidikan profesional.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) Indonesia juga mengakui adanya permintaan AS terkait dengan akses lintas udara militer AS di ruang udara Indonesia. Namun, permintaan itu disebut masih sebatas rancangan awal dan masih baru dibahas secara internal antarinstansi.

"Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia," dikutip dari keterangan resmi Biro Infohan Setjen Kemhan.

Pihak Kemhan menegaskan bahwa setiap pembahasan kerja sama pertahanan dengan negara lain senantiasa dilaksanakan dalam kerangka mengutamakan kepentingan nasional, menjaga kedaulatan NKRI secara penuh, serta berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.

Sehubungan dengan permintaan akses ruang udara atau blanket overflight clearance dari AS, Kemhan menyebut setiap wacana, usulan, maupun rancangan mekanisme kerja sama harus melalui proses pembahasan yang cermat, ketat, dan berlapis, sebelum dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

"Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada pada negara Indonesia. Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional," demikian terang Kemhan.

Pihak Kemlu juga menyebut permintaan AS ini masih dibahas antarkementerian. Belum ada kepastian lembaga mana yang akan memberikan keputusan akhir terkait dengan permintaan AS itu.

"Apabila ditanya siapa yang akan memiliki keputusan terakhir, izinkan saya mengatakan bahwa ini masih dalam koordinasi antara kementerian terkait termasuk Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri," kata Jubir I Kemlu Yvonne Mewengkan pada press briefing, Kamis (16/4/2026).

WASHINGTON - Hunter Biden , putra mantan Presiden AS Joe Biden, telah menantang dua putra tertua Presiden Donald Trump untuk "pertandingan tinju kandang." Tantangan itu disampaikan dalam sebuah video Instagram yang diterbitkan oleh kreator konten Andrew Callahan.

Biden, 56, menantang Donald Trump Jr., 48, dan Eric Trump, 42, sementara putra-putra presiden belum memberikan tanggapan publik.

“Saya baru saja menerima telepon dari Andrew Callahan… Dia mencoba mengatur pertandingan tinju di dalam sangkar, saya melawan Eric dan Don Jr. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan melakukannya, 100% setuju,” kata Biden dalam video tersebut.

YouTuber populer itu mengatakan kepada USA Today bahwa putra mantan presiden itu kemungkinan besar menyampaikan saran tersebut “sebagai lelucon.” Namun, ia bersedia memfasilitasi pertarungan tersebut jika kedua putra tertua Trump “bersedia terlibat dalam pertarungan bersama dengan Hunter.”

Permusuhan antara keluarga Biden dan Trump telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Tahun lalu, Melania Trump mengancam akan menuntut Hunter atas klaimnya bahwa mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein memperkenalkannya kepada suaminya.

Penutupan skandal besar yang melibatkan laptop Hunter Biden, yang ia lupakan di toko reparasi di Delaware pada tahun 2019, berkontribusi pada kemenangan ayahnya dalam pemilihan 2020, menurut Presiden Trump. Bocoran isi laptop tersebut berpotensi melibatkan keluarga Biden dalam beberapa skema korupsi asing.

Perusahaan media sosial dan teknologi besar menekan cerita tentang laptop tersebut menjelang pemilihan, yang menurut Trump telah dicurangi, menurut temuan Komite Kehakiman DPR pada tahun 2024.

Sebagai salah satu keputusan terakhir dan paling kontroversialnya sebagai presiden, Joe Biden memberikan pengampunan luas kepada Hunter, yang dihukum pada tahun 2024 karena melanggar undang-undang senjata dan pajak federal.

Pengampunan tersebut mencakup setiap pelanggaran yang telah dilakukan Hunter atau mungkin telah dilakukan atau diikuti selama periode dari 1 Januari 2014 hingga 1 Desember 2024. Pengampunan tersebut mencakup periode waktu kejahatan Hunter dan masa jabatannya di dewan perusahaan energi Ukraina Burisma, ketika ayahnya bertanggung jawab atas kebijakan AS di Kiev selama pemerintahan Obama.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan mencetak uang kertas dengan tanda tangan Presiden Donald Trump mulai musim panas tahun ini.

Kebijakan ini menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah di mana presiden yang masih menjabat menandatangani mata uang resmi Negeri Paman Sam tersebut.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menilai langkah tersebut sesuai dengan momentum peringatan 250 tahun kemerdekaan AS, sekaligus mencerminkan kondisi ekonomi negara.

"Tidak ada cara yang lebih kuat untuk mengakui pencapaian bersejarah negara kita dan Presiden Donald J Trump selain melalui uang dolar AS yang memuat namanya," ujar Bessent, melansir Reuters, Jumat (27/3).

Dalam perubahan tersebut, tanda tangan presiden akan dicantumkan pada uang kertas, menggantikan tanda tangan pejabat yang selama ini menjadi bagian dari desain dolar.

Perubahan ini juga menandai berakhirnya tradisi selama 165 tahun, di mana tanda tangan Bendahara AS selalu tercantum pada uang kertas sejak pertama kali diterbitkan pada 1861.

Bendahara terakhir yang menandatangani uang kertas adalah Lynn Malerba. Ia merupakan bendaraha di era Presiden Joe Biden.

Pencetakan pertama uang desain baru akan dimulai pada Juni mendatang untuk pecahan US$100, yang akan memuat tanda tangan Trump bersama Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

Setelah itu, pencetakan uang kertas dengan paraf Trump akan diperluas ke pecahan lainnya secara bertahap. Uang kertas baru tersebut diperkirakan membutuhkan beberapa minggu sebelum beredar luas melalui sistem perbankan.

Saat ini, pemerintah masih memproduksi uang kertas dengan tanda tangan pejabat sebelumnya, yakni Menteri Keuangan Janet Yellen dari era Presiden Joe Biden serta Bendahara Lynn Malerba.

Meski terjadi perubahan pada tanda tangan, desain utama uang kertas tidak akan mengalami perubahan signifikan. Elemen-elemen penting seperti tulisan 'In God We Trust' tetap dipertahankan. Selain itu, potret pada uang kertas masih mengikuti ketentuan lama, yang hanya memperbolehkan figur yang telah wafat untuk ditampilkan.

Pembubuhan tantang tangan Trump pada uang kertas ini menjadi bagian dari langkah rezim saat ini untuk menempatkan nama presiden pada berbagai simbol, termasuk pada institusi, program, hingga koin peringatan.

Kendati demikian, rencana untuk menghadirkan gambar Trump pada koin dolar tidak dapat direalisasikan. Sebab, aturan AS yang melarang penggunaan figur yang masih hidup pada mata uang koin.

Secara keseluruhan, perubahan ini lebih berfokus pada penyesuaian tanda tangan pada uang kertas, tanpa mengubah struktur desain utama, sebagai bagian dari penanda momentum historis AS.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Ladang gas besar Pars milik Iran dihantam serangan signifikan pada Rabu (18/3/2026). Ini jadi serangan pertama yang dilaporkan terhadap infrastruktur energi Iran di Teluk selama perang AS-Israel, sebuah eskalasi besar yang mendorong Teheran memperingatkan negara-negara tetangganya untuk mengevakuasi instalasi energi mereka.

Pars adalah sektor Iran dari cadangan gas alam terbesar di dunia, yang dibagi Iran dengan Qatar di seberang Teluk. Kantor berita Fars Iran melaporkan bahwa tangki gas dan bagian dari kilang terkena serangan, para pekerja telah dievakuasi ke lokasi aman dan tim darurat berusaha memadamkan kebakaran.

Serangan tersebut secara luas dilaporkan di media Israel dilakukan oleh Israel dengan persetujuan Amerika Serikat. Militer Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Qatar, sekutu dekat AS yang menjadi tuan rumah pangkalan udara terbesar AS di kawasan itu, menyebutnya sebagai serangan Israel tanpa menyebut peran AS. Juru bicara kementerian luar negeri Qatar menyebutnya sebagai eskalasi “berbahaya dan tidak bertanggung jawab” yang membahayakan keamanan energi global.

Garda Revolusi Iran dengan cepat memberi tahu Arab Saudi, UEA dan Qatar untuk mengevakuasi beberapa fasilitas energi.

Serangan ini jadi langkah yang dapat memicu pembalasan besar dan mempersulit pasar global untuk pulih dari gangguan pasokan energi terbesar yang pernah terjadi. Hampir tiga minggu memasuki perang, tidak ada tanda-tanda de-eskalasi.

Israel mengatakan pada Rabu bahwa mereka telah menargetkan Menteri Intelijen Iran dalam serangan kedua terhadap tokoh kepemimpinan tinggi. Israel klaim telah membunuh Ismail Khatib, sehari setelah membunuh Kepala Keamanan Ali Larijani.

“Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan saya telah mengizinkan Pasukan Pertahanan Israel untuk menargetkan pejabat senior Iran mana pun yang memiliki peluang intelijen dan operasional, tanpa perlu persetujuan tambahan.” kata Menteri Pertahanan Israel Katz.

Israel juga menyerang Beirut tengah, menghancurkan bangunan apartemen dalam beberapa serangan udara paling intens terhadap ibu kota Lebanon dalam beberapa dekade, di front lain perang yang dilancarkannya bersama AS melawan Iran.

“Tidak seorang pun di Iran memiliki kekebalan dan semua berada dalam bidikan,” kata dia.

Hal ini tampaknya menjadi pertama kalinya Israel secara terbuka menyatakan akan membiarkan militer menargetkan pejabat musuh tanpa meminta izin khusus dari pemimpin politik untuk misi tersebut.

Di Teheran, ribuan orang turun ke jalan untuk pemakaman Larijani dan tokoh lain yang tewas. Massa mengibarkan bendera Iran dan membawa potret para korban saat seorang pelantun berkata: “Para syuhada memimpin jalan, mereka menjadi lebih hidup, terbakar oleh cinta.”

Iran membalas pembunuhan Larijani dengan menembakkan rudal ke Israel, yang menurut otoritas Israel menewaskan dua orang di dekat Tel Aviv. Teheran mengatakan mereka menembakkan serangan semalam ke Tel Aviv, Haifa dan Beersheba, serta ke pangkalan AS di Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Arab Saudi dan UEA.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan AS dan Israel gagal memahami bahwa Republik Islam Iran adalah sistem politik yang kuat yang tidak bergantung pada satu individu.

Harga minyak mentah dunia kembali melemah pada perdagangan Rabu (31/12) seiring pasokan yang melampaui permintaan di tengah tekanan geopolitik, tarif perdagangan, serta kebijakan produksi OPEC+.

Harga acuan Brent bahkan menuju rekor terpanjang penurunan tahunan sepanjang sejarah pada 2025.

Mengutip Reuters, sepanjang 2025, harga minyak tercatat anjlok lebih dari 10 persen. Brent crude futures bahkan turun hampir 18 persen secara tahunan, menjadi penurunan persentase terdalam sejak 2018 dan berada di jalur mencatat kerugian tahunan selama tiga tahun berturut-turut.

Kontrak Brent untuk pengiriman Maret, yang akan berakhir Rabu ini turun 6 sen menjadi US$61,27 per barel. Sementara itu, minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) melemah 5 sen ke level US$57,90 per barel dan menuju penurunan tahunan sekitar 15 persen.

Pasar minyak sempat menguat di awal 2025 setelah Presiden AS saat itu, Joe Biden, menjelang akhir masa jabatannya, memperketat sanksi terhadap Rusia. Kebijakan tersebut sempat mengganggu pasokan ke pembeli utama seperti China dan India.

Ketegangan geopolitik turut mendorong volatilitas harga, termasuk eskalasi perang Ukraina setelah serangan drone merusak infrastruktur energi Rusia dan mengganggu ekspor minyak Kazakhstan.

Selain itu, konflik Iran-Israel selama 12 hari pada Juni lalu juga mengancam jalur pelayaran di Selat Hormuz, salah satu titik terpenting perdagangan minyak dunia.

Tekanan geopolitik berlanjut ketika produsen utama OPEC, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, terlibat konflik di Yaman.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump memerintahkan blokade ekspor minyak Venezuela serta mengancam serangan lanjutan terhadap Iran. Namun, harga minyak kembali tertekan setelah OPEC+ mempercepat peningkatan produksi tahun ini.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memangkas tarif lebih dari 200 produk pangan, termasuk kebutuhan pokok seperti kopi, daging sapi, pisang, dan jus jeruk.

Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kegelisahan konsumen AS atas mahalnya harga bahan makanan.

Kebijakan baru tersebut berlaku surut sejak Kamis (13/11) tengah malam, menandai perubahan sikap yang cukup tajam dari Trump. Sebelumnya, ia berkali-kali menegaskan tarif impor yang diberlakukan tahun ini tidak menyebabkan kenaikan harga.

"Mereka mungkin dalam beberapa kasus menaikkan harga," ujar Trump saat ditanya soal pemangkasan tarif tersebut di pesawat kepresidenan Air Force One, Jumat (14/11), melansir Reuters.

"Tapi secara keseluruhan, AS memiliki inflasi yang nyaris tidak ada," tambahnya.

Langkah ini muncul setelah Partai Demokrat meraih kemenangan dalam sejumlah pemilihan daerah di Virginia, New Jersey, dan New York City, di mana isu keterjangkauan harga, khususnya bahan makanan, menjadi perhatian utama para pemilih.

Trump juga mengatakan akan melanjutkan rencana pemberian pembayaran sebesar US$2.000 atau setara Rp33,4 juta (asumsi kurs Rp16.712 per dolar AS) kepada warga berpendapatan rendah hingga menengah, yang dananya akan bersumber dari penerimaan tarif tahun depan.

"Tarif memungkinkan kami memberikan dividen jika diperlukan. Sekarang kami akan memberikan dividen dan juga mengurangi utang," katanya.

Pemerintahan Trump juga mengumumkan serangkaian kerangka kesepakatan dagang yang akan menghapus tarif terhadap sejumlah produk pangan dan impor lainnya dari Argentina, Ekuador, Guatemala, dan El Salvador. Pejabat AS menyatakan kesepakatan tambahan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun.

Daftar produk yang memperoleh pengecualian tarif mencakup barang-barang konsumsi sehari-hari, banyak di antaranya mengalami kenaikan harga dua digit dalam setahun terakhir.

Total lebih dari 200 produk masuk dalam daftar, dari jeruk, buah acai, paprika, kakao, bahan kimia pangan, pupuk, hingga wafer komuni.

Gedung Putih melalui lembar fakta resmi menyatakan kebijakan tersebut diterbitkan setelah AS mencatat kemajuan signifikan dalam menegosiasikan persyaratan dagang yang lebih seimbang secara bilateral.

Pemerintah setempat memutuskan sejumlah produk makanan dapat dikecualikan dari tarif karena tidak diproduksi di AS, serta menyusul rampungnya sembilan kerangka kesepakatan dagang, dua kesepakatan final, dan dua perjanjian investasi.

Data Indeks Harga Konsumen (CPI) menunjukkan harga daging giling pada September tercatat hampir 13 persen lebih mahal dibanding tahun lalu, sementara harga steak melonjak sekitar 17 persen, kenaikan terbesar dalam lebih dari tiga tahun.

Kelangkaan pasokan sapi menjadi penyebab utama tingginya harga, meski AS merupakan produsen daging sapi besar.

Pisang naik sekitar 7 persen, tomat naik 1 persen, dan secara keseluruhan biaya bahan makanan untuk konsumsi rumah tangga naik 2,7 persen pada September.

Pemangkasan tarif mendapat sambutan positif dari berbagai kelompok industri, meski sebagian lainnya kecewa karena produk mereka tidak termasuk dalam daftar pengecualian.

"Aksi hari ini seharusnya membantu konsumen, secangkir kopi pagi mereka semoga menjadi lebih terjangkau, serta pelaku industri yang menggunakan berbagai produk ini dalam rantai pasokan," ujar Presiden FMI-Food Industry Association Leslie Sarasin.

Namun, tak semua pihak puas. Presiden Distilled Spirits Council Chris Swonger menyesalkan pengecualian tarif yang tidak mencakup minuman beralkohol dari Uni Eropa dan Inggris.

"Ini pukulan lain bagi industri perhotelan AS di saat musim liburan sedang berjalan," ujarnya.

Ia menambahkan Scotch, Cognac, dan Irish Whiskey merupakan produk agrikultur bernilai tambah yang tidak bisa diproduksi di AS.

Trump menilai tidak diperlukan perubahan kebijakan tambahan dalam waktu dekat. Pemangkasan tarif kali ini disebut sebagai langkah pelonggaran terbatas, dengan harapan dapat menurunkan harga sejumlah komoditas yang belakangan dinilai terlalu tinggi, termasuk harga kopi yang diperkirakan akan segera turun.

Dalam beberapa pekan terakhir, Trump menjadikan isu keterjangkauan harga sebagai fokus utama, sembari menegaskan kenaikan biaya hidup disebabkan kebijakan yang diberlakukan pendahulunya, Presiden Joe Biden, bukan akibat tarif impor yang ia tetapkan.

Namun, para ekonom menyatakan tarif impor memang berkontribusi menaikkan harga bahan makanan, dan biaya tersebut diperkirakan dapat meningkat lagi tahun depan ketika perusahaan mulai membebankan keseluruhan tarif kepada konsumen.

Ketua Demokrat di Komite Ways and Means DPR AS Richard Neal menilai pemerintahan Trump sebenarnya sedang memperbaiki masalah yang justru mereka ciptakan sendiri, namun menyebut langkah tersebut sebagai sebuah kemajuan.

"Pemerintahan Trump akhirnya mengakui secara terbuka apa yang sudah kita ketahui sejak awal, Perang Dagang Trump meningkatkan biaya hidup masyarakat," kata Neal dalam pernyataan resminya.

"Sejak tarif diberlakukan, inflasi naik dan manufaktur menyusut dari bulan ke bulan," tegasnya.