Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengusulkan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap sejumlah produk impor dari Indonesia.

Kebijakan itu diambil setelah Washington menilai Indonesia dan sejumlah mitra dagang lainnya gagal mencegah perdagangan barang yang diduga diproduksi menggunakan kerja paksa.

Mengutip Reuters, Rabu (3/6), Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) pada Selasa (2/6), waktu setempat mengumumkan usulan pengenaan bea masuk tambahan sebesar 10 persen hingga 12,5 persen terhadap impor dari 60 negara dan kawasan ekonomi.

Indonesia masuk dalam kelompok negara yang diusulkan dikenai tarif tambahan 10 persen bersama Kanada, Uni Eropa, Meksiko, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Kamboja, Taiwan, Inggris, dan sejumlah negara lainnya.

Menurut USTR, keputusan tersebut merupakan hasil investigasi berdasarkan Section 301 terkait praktik perdagangan yang dianggap tidak adil karena dinilai tidak cukup efektif membendung masuknya barang hasil kerja paksa ke rantai perdagangan global.

"Kegagalan mitra dagang utama kami dalam mengatasi impor barang yang dibuat dengan kerja paksa tidak dapat diterima. Hal ini menciptakan situasi di mana pekerja Amerika dipaksa bersaing secara global di lapangan yang tidak setara," kata Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dalam pernyataannya.

Sementara itu, sebanyak 45 negara lain dalam investigasi yang sama diusulkan menghadapi tarif tambahan yang lebih tinggi, yakni 12,5 persen.

Langkah terbaru ini menjadi bagian dari upaya pemerintahan Presiden Donald Trump membangun kembali instrumen tarif darurat setelah kebijakan sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS pada Februari lalu.

USTR menyebut tarif baru tersebut akan menjadi pelengkap tarif sementara sebesar 10 persen yang diberlakukan sejak 20 Februari dan akan berakhir pada 24 Juli mendatang.

Meski demikian, tidak semua produk akan terkena dampak kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, USTR mengusulkan pengecualian untuk sejumlah komoditas strategis seperti energi, logam tanah jarang, beberapa jenis logam lainnya, daging sapi, kopi, buah dan sayuran tertentu, produk farmasi, bahan kimia organik, serta suku cadang pesawat terbang.

KOMPAS.com – Pemerintah Amerika Serikat (AS) melaporkan defisit anggaran pada Maret 2026 naik tipis dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dikutip dari Reuters, Sabtu (11/4/2024), Departemen Keuangan AS melaporkan, defisit anggaran Maret tercatat sebesar 164 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 2.802 triliun (asumsi kurs Rp 17.089 per dollar AS), meningkat 4 miliar dollar AS atau sekitar 2 persen secara tahunan.

Kenaikan defisit ini antara lain dipicu oleh kebijakan pemotongan pajak baru untuk individu dan korporasi yang mendorong lonjakan pengembalian pajak (refund). Selain itu, pembayaran bantuan kepada petani juga mengalami peningkatan.

Namun, data bulanan tersebut belum menunjukkan lonjakan signifikan dari sisi belanja perang terkait konflik dengan Iran.

Pada bulan pertama konflik, pengeluaran militer dan program pertahanan hanya naik sekitar 2 miliar dollar AS atau 3 persen menjadi 65 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 1.111 triliun.

Seorang pejabat Departemen Keuangan AS menyebutkan, sebagian besar belanja perang, seperti pengisian kembali persediaan senjata, baru akan terealisasi pada bulan-bulan berikutnya.

Di sisi lain, penerimaan dari bea masuk (customs duty) tercatat melemah. Hal ini terjadi setelah Mahkamah Agung AS membatalkan tarif global luas yang sebelumnya diberlakukan Presiden Donald Trump melalui undang-undang darurat.

Penerimaan bea masuk pada Maret tercatat sebesar 22,2 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 379 triliun, turun dari 26,6 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 455 triliun pada Februari, serta lebih rendah dibandingkan kisaran 30 miliar dollar AS per bulan atau setara sekitar Rp 513 triliun pada akhir tahun lalu.

Meski demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 8,2 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 140 triliun.

Secara keseluruhan, penerimaan negara pada Maret mencapai 385 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 6.579 triliun, naik 17 miliar dollar AS atau 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, belanja pemerintah tercatat sebesar 549 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 9.382 triliun, meningkat 21 miliar dollar AS atau 4 persen secara tahunan.

Jika memperhitungkan penyesuaian kalender terkait pembayaran manfaat, defisit Maret diperkirakan mencapai 250 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 4.272 triliun, naik 9 miliar dollar AS (4 persen) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan mencetak uang kertas dengan tanda tangan Presiden Donald Trump mulai musim panas tahun ini.

Kebijakan ini menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah di mana presiden yang masih menjabat menandatangani mata uang resmi Negeri Paman Sam tersebut.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menilai langkah tersebut sesuai dengan momentum peringatan 250 tahun kemerdekaan AS, sekaligus mencerminkan kondisi ekonomi negara.

"Tidak ada cara yang lebih kuat untuk mengakui pencapaian bersejarah negara kita dan Presiden Donald J Trump selain melalui uang dolar AS yang memuat namanya," ujar Bessent, melansir Reuters, Jumat (27/3).

Dalam perubahan tersebut, tanda tangan presiden akan dicantumkan pada uang kertas, menggantikan tanda tangan pejabat yang selama ini menjadi bagian dari desain dolar.

Perubahan ini juga menandai berakhirnya tradisi selama 165 tahun, di mana tanda tangan Bendahara AS selalu tercantum pada uang kertas sejak pertama kali diterbitkan pada 1861.

Bendahara terakhir yang menandatangani uang kertas adalah Lynn Malerba. Ia merupakan bendaraha di era Presiden Joe Biden.

Pencetakan pertama uang desain baru akan dimulai pada Juni mendatang untuk pecahan US$100, yang akan memuat tanda tangan Trump bersama Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

Setelah itu, pencetakan uang kertas dengan paraf Trump akan diperluas ke pecahan lainnya secara bertahap. Uang kertas baru tersebut diperkirakan membutuhkan beberapa minggu sebelum beredar luas melalui sistem perbankan.

Saat ini, pemerintah masih memproduksi uang kertas dengan tanda tangan pejabat sebelumnya, yakni Menteri Keuangan Janet Yellen dari era Presiden Joe Biden serta Bendahara Lynn Malerba.

Meski terjadi perubahan pada tanda tangan, desain utama uang kertas tidak akan mengalami perubahan signifikan. Elemen-elemen penting seperti tulisan 'In God We Trust' tetap dipertahankan. Selain itu, potret pada uang kertas masih mengikuti ketentuan lama, yang hanya memperbolehkan figur yang telah wafat untuk ditampilkan.

Pembubuhan tantang tangan Trump pada uang kertas ini menjadi bagian dari langkah rezim saat ini untuk menempatkan nama presiden pada berbagai simbol, termasuk pada institusi, program, hingga koin peringatan.

Kendati demikian, rencana untuk menghadirkan gambar Trump pada koin dolar tidak dapat direalisasikan. Sebab, aturan AS yang melarang penggunaan figur yang masih hidup pada mata uang koin.

Secara keseluruhan, perubahan ini lebih berfokus pada penyesuaian tanda tangan pada uang kertas, tanpa mengubah struktur desain utama, sebagai bagian dari penanda momentum historis AS.

Iran masih bisa mengekspor jutaan barel minyak meski lalu lintas di Selat Hormuz terganggu akibat konflik di Timur Tengah selama dua pekan terakhir.

Selat Hormuz yang biasanya dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia mengalami gangguan serius sejak pecahnya konflik.

Sejumlah kapal tanker dilaporkan terkena serangan drone dan senjata lainnya, sehingga banyak aktivitas pelayaran energi dari negara Teluk terhambat.

Namun di tengah situasi tersebut, Iran justru masih bisa mengirim minyak dalam jumlah besar, mendekati volume sebelum perang. Data pelacakan tanker dan citra satelit menunjukkan ekspor minyak Iran tetap berjalan melalui jalur yang sama.

Perusahaan analitik energi Kpler memperkirakan Iran telah mengekspor sekitar 12 juta barel minyak sejak konflik dimulai pada 28 Februari, sementara TankerTrackers bahkan mencatat angka lebih tinggi, yakni 13,7 juta barel hingga pertengahan pekan lalu.

Angka ini setara sekitar 1 juta barel per hari, tidak jauh dari rata-rata ekspor tahun lalu yang mencapai 1,69 juta barel per hari.

Salah satu faktor utama yang membuat ekspor tetap berjalan adalah karena infrastruktur minyak Iran tidak menjadi target utama serangan. Meski fasilitas militer diserang, kilang, pipa, dan tangki penyimpanan minyak sebagian besar tetap utuh.

Terminal utama ekspor minyak Iran di Pulau Kharg, yang menjadi titik pengiriman utama, juga masih beroperasi.

Citra satelit menunjukkan seluruh tangki penyimpanan di Pulau Kharg masih dalam kondisi baik, bahkan beberapa tanker masih memuat jutaan barel minyak di tengah konflik.

Selain itu, Iran sudah lebih dulu memiliki cadangan minyak dalam jumlah besar di laut sebelum perang dimulai. Perusahaan data energi Vortexa memperkirakan sekitar 170 juta barel minyak Iran telah berada di kapal tanker sejak Januari, menunggu pembeli.

Artinya, sebagian ekspor tidak bergantung pada kondisi terbaru di Selat Hormuz.

Iran juga diduga mengantisipasi konflik dengan meningkatkan ekspor sejak Februari. Volume pengiriman dari Pulau Kharg tercatat naik hingga sekitar 2,04 juta barel per hari, lebih tinggi dibanding rata-rata tahun sebelumnya.

Di sisi lain, pengawasan terhadap kapal Iran juga tidak sepenuhnya ketat. Kapal tanker Iran kerap mematikan alat pelacak lokasi (transponder) untuk menghindari sanksi, sehingga pergerakannya lebih sulit dipantau.

Faktor geopolitik juga berperan. Pemerintah Amerika Serikat (AS) dilaporkan tidak secara langsung menghentikan kapal tanker Iran, meski telah menyerang sebagian kekuatan militernya.

Selain itu, Iran menggunakan kendali atas Selat Hormuz sebagai alat tawar dalam hubungan dengan negara lain.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan jalur tersebut tetap terbuka, namun dibatasi untuk kapal dari negara yang dianggap sebagai lawan.

"Selat Hormuz terbuka, tetapi tidak untuk kapal milik musuh," ujarnya, melansir CNN.

Sejumlah negara seperti India bahkan melakukan negosiasi agar kapalnya tetap bisa melintas. Dalam beberapa kasus, kapal tanker Iran yang sempat ditahan juga dilepas sebagai bagian dari kesepakatan agar jalur pelayaran tetap terbuka.

Iran juga dilaporkan mempertimbangkan transaksi minyak menggunakan mata uang selain dolar, seperti yuan China, sebagai bagian dari strategi menjaga ekspor tetap berjalan di tengah tekanan sanksi.

Meski demikian, dalam jangka panjang Iran tetap bergantung pada Selat Hormuz. Jalur alternatif ekspor melalui darat sangat terbatas dibandingkan negara lain seperti Arab Saudi atau Uni Emirat Arab yang memiliki pelabuhan di luar Teluk Persia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait rumor pemerintah mempertimbangkan pelebaran batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3 persen. Ia menyebut opsi tersebut masih dalam tahap pembahasan.

"Saya belum tahu, saya belum tahu, masih dipikirin kali," ujar Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/3).

Purbaya mengatakan pemerintah terus menghitung dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap APBN.

Menurutnya, jika pelebaran defisit di atas 3 persen benar-benar ditempuh, pemerintah akan terlebih dahulu memperhitungkan konsekuensi fiskalnya.

"Kita selalu hitung dampak kenaikan harga minyak dunia ke APBN kita sehingga nanti kalau perlu satu keputusan, kita hitung dampaknya," ujarnya.

Ia menambahkan, salah satu pertimbangan pemerintah tidak terburu-buru menaikkan batas defisit adalah potensi penilaian negatif dari lembaga pemeringkat internasional. Meski demikian, Purbaya menilai banyak negara lain saat ini juga memiliki defisit di atas 3 persen.

"Pertimbangannya apakah kalau menembus (3 persen), lembaga rating akan mengganggu kita atau memberi penilaian negatif. Sebenarnya kalau secara fair, kan sekeliling kita sudah sedikit yang di bawah 3 persen, hampir nggak ada malah," tuturnya.

Meski begitu, ia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan kebijakan fiskal secara hati-hati.

"Yang jelas sampai sekarang kita akan menjalankan kebijakan fiskal secara prudent," katanya.

Purbaya juga membuka kemungkinan pemerintah menaikkan defisit di atas 3 persen apabila ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan sebagai pembantu presiden akan menjalankan keputusan tersebut.

"(Kalau Prabowo oke, parlemen oke), saya nggak tahu. Kalau perintah kan kita jalankan. Saya kan cuma tangan presiden," ujarnya.

Pada Senin (9/3) lalu, harga minyak acuan Brent sempat menyentuh US$119,50 per barel, level tertinggi sejak pertengahan 2022. Lalu turun setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan perang dengan Iran bisa segera berakhir.

Kemarin, harga kontrak minyak mentah Brent kembali naik US$8,54 atau 9,28 persen menjadi US$100,52 per barel. Lonjakan terjadi setelah Iran meningkatkan serangan terhadap fasilitas minyak dan transportasi di kawasan Timur Tengah.

Sementara, pada Jumat pagi tadi, harga kontrak minyak mentah Brent turun 71 sen atau 0,71 persen menjadi US$99,75 per barel. Adapun minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat melemah 88 sen atau 0,92 persen menjadi US$94,85 per barel.

Penurunan harga terjadi setelah pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan izin sementara bagi negara-negara untuk membeli minyak Rusia yang saat ini tertahan di laut selama 30 hari.

Harga minyak dunia turun pada perdagangan Jumat (13/3) pagi setelah pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan izin sementara bagi negara-negara untuk membeli minyak Rusia yang saat ini tertahan di laut selama 30 hari. Kebijakan tersebut meredakan kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan energi global.

Mengutip Reuters, harga kontrak minyak mentah Brent turun 71 sen atau 0,71 persen menjadi US$99,75 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat melemah 88 sen atau 0,92 persen menjadi US$94,85 per barel.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan penerbitan lisensi tersebut merupakan langkah untuk menstabilkan pasar energi global yang bergejolak akibat perang di Iran.

Analis Haitong Futures, Yang An, menilai kebijakan itu memang membantu meredakan kekhawatiran pasar dalam jangka pendek, namun belum menyelesaikan masalah utama yang memicu ketidakpastian harga minyak.

"Penerbitan lisensi ini meredakan kekhawatiran pasar, tetapi tidak menyelesaikan masalah paling mendasar. Hal terpenting adalah pemulihan navigasi di Selat Hormuz," ujarnya.

Pengumuman terkait minyak Rusia itu muncul sehari setelah Departemen Energi AS menyatakan akan melepas 172 juta barel minyak dari cadangan strategis atau Strategic Petroleum Reserve untuk menahan lonjakan harga minyak akibat perang di Iran.

Langkah tersebut dikoordinasikan dengan International Energy Agency yang juga sepakat melepas total 400 juta barel minyak dari cadangan strategis global, termasuk kontribusi dari Amerika Serikat.

Meski demikian, analis IG Tony Sycamore mengatakan dampak positif dari pelepasan cadangan minyak itu tidak berlangsung lama setelah risiko geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat.

Sebelumnya pada Kamis (12/3), harga minyak melonjak lebih dari 9 persen dan mencapai level tertinggi sejak Agustus 2022. Ketegangan meningkat setelah pemimpin tertinggi baru Iran Mojtaba Khamenei menyatakan negaranya akan terus bertempur dan tetap menutup Selat Hormuz sebagai alat tekanan terhadap Amerika Serikat dan Israel.

Situasi di kawasan juga semakin memanas setelah dua kapal tanker bahan bakar di perairan Irak diserang kapal bermuatan bahan peledak yang diduga berasal dari Iran. Seorang pejabat Irak mengatakan pelabuhan minyak negara tersebut bahkan menghentikan operasinya sepenuhnya.

Selain itu, Oman juga memindahkan seluruh kapal dari terminal ekspor minyak utamanya di Mina Al Fahal sebagai langkah pencegahan di tengah meningkatnya risiko keamanan.

Di sisi lain, berbagai upaya dilakukan untuk menjaga jalur pengiriman energi tetap berjalan. Bessent menyebut Angkatan Laut AS bersama kemungkinan koalisi internasional siap mengawal kapal yang melintasi Selat Hormuz jika kondisi militer memungkinkan.

Arab Saudi juga dilaporkan membayar biaya tambahan untuk mengalihkan rute tanker melalui Laut Merah dengan memanfaatkan pipa East-West guna menyalurkan minyak ke pasar global.

Sementara itu, Iran disebut masih mengizinkan satu hingga dua kapal tanker melintas setiap hari, terutama menuju China, untuk menjaga arus pendapatan dari ekspor minyak tetap berjalan.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menilai dampak konflik dengan Iran terhadap pasar energi hanya bersifat sementara dan merupakan "harga kecil" yang harus dibayar untuk mencapai tujuan militer Washington.

Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan gejolak harga energi akibat konflik tersebut tidak akan berlangsung lama. Ia menyebut pasokan minyak dunia saat ini melimpah dan produksi energi AS berada di level tertinggi.

"Ini pasti akan bersifat sementara," kata Wright dalam program The Ingraham Angle di Fox News, Rabu (4/3).

Menurut Wright, pasar minyak global saat ini berada dalam kondisi pasokan yang kuat sehingga lonjakan harga hanya akan menjadi gangguan sementara.

"Kita memiliki pasokan minyak dunia yang sangat besar dan produksi Amerika berada pada rekor tertinggi. Jadi kita akan melewati ini, hanya seperti guncangan kecil di jalan," ujarnya.

Ketegangan di kawasan meningkat setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran, yang diikuti respons dari Teheran. Situasi itu melumpuhkan pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur penting bagi ekspor minyak dan gas Timur Tengah.

Penutupan jalur tersebut memicu kekhawatiran di pasar energi global dan mendorong kenaikan harga minyak di Asia pada Kamis (5/3), seiring kekhawatiran penutupan Selat Hormuz akan berlangsung lebih lama.

Sekitar seperlima konsumsi minyak dunia biasanya melewati jalur tersebut setiap hari.

Mengutip Reuters, Presiden AS Donald Trump sebelumnya berjanji akan memberikan perlindungan asuransi dan pengawalan angkatan laut bagi kapal-kapal yang mengekspor energi dari kawasan tersebut untuk menekan lonjakan biaya.

Wright mengatakan penutupan Selat Hormuz hanya bersifat sementara dan Angkatan Laut AS akan segera mengawal kapal tanker minyak yang melintasi perairan itu.

"Kami akan melakukannya secepat mungkin. Saat ini angkatan laut dan militer kami fokus pada hal lain, yaitu melucuti rezim Iran," kata Wright.

Keputusan Trump melancarkan serangan ke Iran-yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei-diperkirakan meningkatkan ketidakpastian bagi ekonomi AS.

Meski demikian, Wright menilai kenaikan harga energi yang mungkin terjadi, termasuk harga bensin di AS, masih tergolong kecil dibanding tujuan militer Washington.

"Apakah kita akan melihat kenaikan sementara seperti pada harga bensin? Ya, sedikit. Tapi itu harga yang sangat kecil untuk menyingkirkan negara yang telah membunuh lebih banyak tentara Amerika dalam 20 tahun terakhir dibanding negara mana pun," ujarnya.

KOMPAS.com – Pendapatan dari penjualan minyak Venezuela telah menembus 1 miliar dollar AS. Pemerintah Amerika Serikat (AS) memastikan dana tersebut tidak lagi ditempatkan di rekening yang berbasis di Qatar.

Dikutip dari NBC News, Minggu (15/2/2026), Menteri Energi AS, Chris Wright, mengatakan bahwa kini dana hasil penjualan minyak Venezuela disimpan dalam rekening Departemen Keuangan AS.

“Sebuah rekening dibuka di Qatar, yang selama ini dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah AS, untuk menampung dana tersebut dan kemudian menyalurkannya kembali ke Venezuela,” kata Wright, Kamis (12/2/2026).

“Sekarang kami memiliki rekening di Departemen Keuangan AS. Dana itu tidak lagi dikirim ke Qatar,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Donald Trump mengambil alih penjualan minyak Venezuela setelah menangkap mantan Presiden Nicolás Maduro dalam operasi militer bulan lalu.

Pekan ini, Wright bertemu Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodríguez, dalam kunjungan pejabat tinggi AS pertama yang berfokus pada kebijakan energi ke negara anggota OPEC tersebut dalam hampir tiga dekade.

Awal Penempatan Dana di Qatar

Wright menjelaskan, pemerintah AS sebelumnya menyetor 500 juta dollar AS hasil awal penjualan minyak ke rekening di Qatar sebelum dana tersebut dipindahkan kembali ke Venezuela.

Skema tersebut menuai pertanyaan dari kalangan Demokrat di Kongres AS terkait transparansi dan legalitasnya.

Senator Chuck Schumer dan Senator Adam Schiff mengajukan rancangan undang-undang yang menginstruksikan Government Accountability Office untuk melakukan audit independen terhadap rekening Qatar tersebut.

Risiko Klaim Kreditur

Menurut Wright, penempatan dana di Qatar dilakukan karena adanya risiko kreditur Venezuela mencoba menyita dana tersebut apabila langsung ditempatkan di rekening bank AS.

Venezuela menghadapi klaim utang senilai puluhan miliar dollar AS akibat gagal bayar utang negara dan nasionalisasi aset perusahaan minyak seperti Exxon Mobil dan ConocoPhillips.

“Karena Venezuela memiliki begitu banyak kreditur dan utangnya sangat besar, ada risiko jika kami langsung menempatkannya di rekening bank AS yang baru dibuka, para kreditur bisa membekukan dana tersebut,” kata Wright.

“Kami pada akhirnya ingin para kreditur mendapatkan kembali uang mereka, tetapi dana itu sangat mendesak untuk disalurkan ke Venezuela,” lanjutnya.

Persoalan Pengakuan Pemerintahan

AS juga menghadapi persoalan terkait pengakuan pemerintahan. Washington tidak secara resmi mengakui pemerintahan yang dipimpin Rodríguez.

Pada masa jabatan pertamanya tahun 2019, Trump mengakui Majelis Nasional Venezuela hasil pemilu 2015 yang dipimpin oposisi sebagai otoritas sah.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat pada 28 Januari bahwa pemerintah perlu menemukan solusi hukum agar dana bisa ditempatkan di AS.

“Anda harus mengakui suatu pemerintahan, tetapi kami tidak mengakui pemerintahan ini. Kami mengakui Majelis Nasional 2015, sehingga kami harus menemukan cara yang kreatif secara hukum untuk memenuhi standar tersebut,” kata Rubio.

Penjualan Tambahan 5 Miliar Dollar AS

Wright menyebutkan, pendapatan dari penjualan minyak Venezuela kini telah melampaui 1 miliar dollar AS. Pemerintah AS juga memiliki perjanjian jangka pendek untuk menjual tambahan minyak mentah Venezuela senilai 5 miliar dollar AS dalam beberapa bulan ke depan.

Minyak tersebut sejauh ini telah dikirim ke kilang di AS dan Eropa.

Ahli hukum internasional Scott Anderson, yang sebelumnya bertugas di Departemen Luar Negeri AS dan Kedutaan Besar AS di Baghdad pada era Presiden Barack Obama, menyatakan secara teori dana minyak Venezuela yang ditempatkan di AS seharusnya berada di bawah kendali Majelis Nasional oposisi sesuai pengakuan Trump.

Hal itu memunculkan pertanyaan mengenai pemerintahan mana yang pada akhirnya akan diakui AS dan kapan keputusan tersebut diambil.

Wright mengatakan bahwa pemilu dan transisi kekuasaan kemungkinan akan berlangsung di Venezuela selama masa jabatan Trump. Ia menambahkan, pengawasan pemerintah AS terhadap urusan domestik Venezuela akan berakhir pada saat itu.

“Itu adalah persoalan proses untuk mencapainya. Pada akhirnya, siapa kepemimpinan politik jangka panjang di Venezuela akan ditentukan oleh rakyat Venezuela sendiri,” ujar Wright.

KOMPAS.com – CEO Tesla Elon Musk melontarkan peringatan keras terkait kondisi fiskal Amerika Serikat (AS). Musk menyebut AS sedang melaju menuju kebangkrutan seiring utang nasional yang terus meningkat.

“Kita 1.000 persen akan bangkrut sebagai negara dan gagal sebagai negara, tanpa AI dan robot. Tidak ada hal lain yang akan menyelesaikan utang nasional,” ujar Elon Musk dalam wawancara pada Kamis (5/2/2026) di Dwarkesh Podcast.

Menurut dia, tanpa terobosan produktivitas dari kecerdasan buatan (AI) dan robotika, situasi fiskal AS akan semakin memburuk.

Elon Musk bahkan menggambarkan kondisi tersebut dengan mengatakan Amerika Serikat “benar-benar kacau karena utang nasional menumpuk sangat gila.”

Utang Tembus 38,56 Triliun dollar AS

Dikutip dari Yahoo Finance, data Departemen Keuangan AS menunjukkan, utang nasional AS kini mencapai 38,56 triliun dollar AS. Angka tersebut terus bertambah karena belanja pemerintah melampaui penerimaan negara.

Pada tahun fiskal 2026 sejauh ini, pemerintah tercatat telah membelanjakan sekitar 602 miliar dollar AS lebih banyak dibandingkan pendapatan yang dikumpulkan.

Elon Musk juga menyoroti besarnya beban bunga yang harus dibayar pemerintah.

“Pembayaran bunga atas utang nasional melebihi anggaran militer, yang sebesar satu triliun dollar AS. Jadi kita memiliki lebih dari satu triliun dollar AS hanya untuk pembayaran bunga,” katanya.

Proyeksi ke depan pun menunjukkan tekanan yang kian besar.

Laporan Committee for a Responsible Federal Budget memperkirakan pembayaran bunga utang nasional AS akan melampaui 1,5 triliun dollar AS pada 2032 dan meningkat menjadi 1,8 triliun dollar AS pada 2035.

Peringatan soal “Spiral Kematian Utang”

Kekhawatiran terhadap utang AS tidak hanya datang dari Elon Musk. Pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio, juga mengingatkan risiko yang ia sebut sebagai “debt death spiral” atau spiral kematian utang.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah harus terus berutang hanya untuk membayar bunga, sehingga menciptakan siklus yang berulang.

Meski demikian, Dalio tidak memprediksi akan terjadi kebangkrutan formal.

“Tidak akan ada gagal bayar, bank sentral akan turun tangan dan kita akan mencetak uang serta membelinya. Dan di situlah terjadi depresiasi nilai uang,” ujarnya.

Dengan kata lain, pemerintah AS mungkin tidak kehabisan dollar AS secara teknis, tetapi nilai mata uang tersebut bisa tergerus.

Sebelumnya, Elon Musk juga mengingatkan bahwa jika tren saat ini berlanjut, “nilai dollar AS akan menjadi tidak bernilai.”

Data Federal Reserve Bank of Minneapolis menunjukkan, 100 dollar AS pada 2025 memiliki daya beli setara dengan 12,06 dollar AS pada 1970.

Emas Jadi Sorotan di Tengah Ketidakpastian

Di tengah kekhawatiran tersebut, Dalio menekankan pentingnya diversifikasi portofolio investasi. Ia secara khusus menyoroti emas sebagai aset lindung nilai.

“Orang-orang biasanya tidak memiliki jumlah emas yang memadai dalam portofolionya. Ketika masa sulit datang, emas adalah diversifier yang sangat efektif,” kata Dalio.

Emas selama ini dikenal sebagai aset safe haven. Logam mulia ini tidak dapat dicetak seperti uang fiat dan tidak terikat pada satu mata uang atau ekonomi tertentu.

Dalam periode gejolak ekonomi atau ketidakpastian geopolitik, investor cenderung beralih ke emas sehingga nilainya terdorong naik.

Dalam 12 bulan terakhir, harga emas tercatat naik lebih dari 70 persen meski sempat mengalami koreksi.

Pandangan serupa juga disampaikan CEO JPMorgan Jamie Dimon. Ia menyebut, dalam kondisi saat ini, harga emas dapat “dengan mudah” mencapai 10.000 dollar AS per ons.