Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menuntaskan transformasi teknologi informasi (IT) guna memperkuat kapasitas sistem serta kualitas layanan digital demi mencapai target melayani 40 juta nasabah pada 2030.

“Transformasi ini memang dibutuhkan karena perseroan harus menjadi besar. Kenapa IT ini harus di-upgrade,karena kami memiliki keinginan untuk bisa memberikan layanan yang sama seperti bank besar lainnya. Dan itu juga menjadi ekspektasi nasabah,” kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam acara “Ngopi Bareng Media” di Kantor Pusat BSI, Jakarta, Rabu.

Adapun perseroan menargetkan memiliki 40 juta nasabah pada 2030, meningkat dari sekitar 24 juta saat ini. Di samping itu, perseroan juga membidik aset mencapai Rp1.000 triliun serta meningkatkan return on equity (ROE) menjadi di atas 25 persen pada 2030.

Pada tahun tersebut, lanjutnya, BSI juga memiliki aspirasi untuk masuk dalam jajaran lima bank syariah terbesar di dunia.

Anggoro menjelaskan bahwa dalam satu tahun terakhir, BSI mencatat pertumbuhan signifikan dari dual licence yakni bank syariah dan bank emas. Jumlah nasabah meningkat menjadi lebih dari 24 juta per April 2026, menyusul lisensi bank emas pada Februari 2025 dan kenaikan status menjadi persero pada awal 2026.

Perseroan memandang, kapasitas sistem perlu diperbesar untuk mengantisipasi pertumbuhan ke depan. Oleh sebab itu, BSI menuntaskan migrasi core banking dari sistem R10 ke R24 pada pertengahan Mei 2026.

Modernisasi tersebut diproyeksikan menjadi fondasi bagi ekspansi bisnis hingga 2030 sekaligus membuka ruang lebih besar bagi inovasi layanan digital, terutama pada BYOND by BSI untuk nasabah ritel dan BEWIZE by BSI untuk nasabah institusi (wholesale).

Proses migrasi core banking melibatkan sekitar 1.500 personel lintas fungsi. Seluruh proses dilakukan secara bertahap melalui berbagai rehearsal, dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Danantara untuk memastikan implementasi berjalan aman, terkendali, dan transparan.

Pascamigrasi, availability seluruh channel BSI mencapai 99,99 persen sehingga transaksi melalui channel digital dan cabang berlangsung lebih lancar.

Selain itu, transformasi tersebut juga meningkatkan efisiensi operasional hingga sekitar 80 persen, mempercepat proses close of business (COB), serta memperbesar kapasitas sistem untuk mendukung ekspansi bisnis digital dan inovasi produk.

“Ruang untuk menumbuhkan nasabah, inovasi untuk fitur baru di BYOND sangat luas karena kapasitas terpakai masih di bawah 10 persen. Nasabah akan merasakan manfaat dari kekuatan dan kecepatan IT BSI yang baru,” kata Anggoro.

Hingga Mei 2026, BSI membukukan laba bersih (unaudited) sebesar Rp3,39 triliun atau tumbuh 16,73 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Total aset mencapai Rp444 triliun, dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp372 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp335 triliun dengan kualitas terjaga.

Pada periode yang sama, layanan mobile banking BSI telah digunakan lebih dari 10 juta pengguna dengan nilai transaksi melampaui Rp450 triliun. Sementara BEWIZE terus mencatat pertumbuhan pengguna dan transaksi sebagai penggerak bisnis wholesale.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kalau dalam plan kita, dua sampai tiga tahun harusnya kita bisa masuk ke KBMI 4

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menargetkan untuk dapat naik kelas menjadi bank kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 dalam dua hingga tiga tahun ke depan atau paling lambat pada 2030.

“Kalau dalam plan kita, dua sampai tiga tahun harusnya kita bisa masuk ke KBMI 4,” kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam acara “Ngopi Bareng Media” di Kantor Pusat BSI Jakarta, Rabu.

Anggoro menjelaskan kenaikan ke kategori KBMI IV merupakan sebuah keharusan bagi perseroan. Saat ini, BSI telah resmi menyandang status persero dan menjadi bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), namun masih berada dalam kategori KBMI 3.

Merujuk laporan keuangan perseroan per akhir Maret 2026, modal inti (Tier 1) BSI tercatat sebesar Rp46,15 triliun, tumbuh 6,24 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Untuk naik kelas menjadi KBMI 4 dibutuhkan modal inti di atas Rp70 triliun. Dengan posisi modal inti per akhir Maret 2026 tersebut, BSI masih memerlukan tambahan sekitar Rp23,85 triliun untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Ketika ditanya mengenai upaya merealisasikan target tersebut, Anggoro mengatakan bahwa perseroan masih mengeksplorasi sejumlah opsi. Namun, menurutnya, pencapaian target tersebut juga masih dapat ditempuh melalui pertumbuhan secara organik.

Anggoro menambahkan bahwa target BSI menjadi bank KBMI 4 sejalan dengan ambisi perseroan untuk masuk dalam jajaran lima bank syariah terbesar di dunia pada 2030.

Di samping itu, perseroan juga menargetkan porsi saham yang beredar di publik (free float) dapat memenuhi ketentuan minimum 15 persen dalam waktu dekat.

Menurut Anggoro, sejumlah opsi untuk meningkatkan free float tengah dibahas bersama Danantara selaku pemegang saham. Meski demikian, keputusan mengenai skema yang akan dipilih sepenuhnya berada di tangan pemegang saham dan perseroan akan menjalankan keputusan tersebut.

Untuk diketahui, BSI secara administratif telah berstatus perusahaan persero sejak 23 Januari 2026. Perubahan status ini merupakan konsekuensi dari putusan pemegang saham pada RUPSLB yang digelar 22 Desember 2025 terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Kemudian, perubahan ini memperoleh persetujuan Kementerian Hukum pada 23 Januari 2026 dan telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi pada situs IDX.

Hingga Mei 2026, BSI membukukan laba bersih (unaudited) sebesar Rp3,39 triliun atau tumbuh 16,73 persen (yoy). Total aset mencapai Rp444 triliun, dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp372 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp335 triliun dengan kualitas terjaga.

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong penguatan fundamental bank, termasuk untuk naik kelas.

Saat ini, tercatat baru ada empat bank yang memiliki modal inti di atas Rp70 triliun atau masuk dalam KBMI 4 antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Brantas Abipraya (Persero), badan usaha milik negara Indonesia di bidang konstruksi, mempercepat penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk pemerataan pendidikan.

“Melalui pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bogor, kami terus menghadirkan fasilitas pendidikan yang berkualitas, aman, dan selesai tepat waktu agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Mendukung target pemerintah tersebut, Brantas Abipraya terus mengakselerasi penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bogor ini.

BUMN konstruksi itu memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bogor berjalan sesuai target dengan tetap mengedepankan kualitas konstruksi, keselamatan kerja, dan ketepatan waktu.

Sebagai salah satu kontraktor pelaksana, tutur Dian, Brantas Abipraya berhasil menjaga progres pembangunan tetap sesuai target meski dihadapkan pada tantangan kondisi geografis yang cukup kompleks. Hingga 28 Juni 2026, progres fisik pembangunan telah mencapai 81,42 persen dan kini memasuki tahap penyelesaian akhir (finishing).

Beragam fasilitas dibangun secara terintegrasi dalam satu kawasan, meliputi gedung sekolah untuk setiap jenjang pendidikan, asrama putra dan putri, asrama guru, gedung serbaguna, tempat ibadah, kantin, lapangan olahraga, ruang terbuka hijau, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya yang dirancang untuk menunjang proses belajar mengajar secara optimal.

“Kami mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang terlibat sehingga proyek ini dapat berjalan sesuai target meskipun menghadapi tantangan kondisi medan yang cukup berat,” ujar Dian.

Pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bogor memiliki tantangan tersendiri karena lokasi proyek sebelumnya merupakan kawasan hutan dengan kondisi lahan berkontur dan kemiringan lereng yang cukup ekstrem.

Selain itu, tingginya intensitas hujan serta akses menuju lokasi yang terbatas turut menjadi tantangan dalam proses mobilisasi material dan pelaksanaan konstruksi.

Pembangunan proyek ini melibatkan sekitar 960 tenaga kerja serta mendapat dukungan 25 personel TNI-AD Teritorial Pembangunan (TP). Kolaborasi tersebut menjadi wujud sinergi dalam mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jasinga dan sekitarnya.

“Ke depan, Brantas Abipraya akan terus menghadirkan karya-karya infrastruktur yang berkualitas, tepat mutu, tepat waktu, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing,” kata Dian.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto bakal memimpin langsung upacara dan syukuran HUT ke-80 Bhayangkara di Lapangan Satlat Korbrimob Cikeas, Kabupaten Bogor, hari ini Rabu (1/7/2026). Berdasarkan pantauan di Satlat Brimob, sejumlah persiapan terlihat sudah dilakukan dengan matang dalam memeriahkan kegiatan tersebut.

Sejumlah personel kepolisian berterbangan dengan menggunakan paramotor mengelilingi venue acara. Warna-warni parasut dari paramotor menghiasi langit di Satlat Brimob Cikeas.

Dari sejumlah paramotor, ada dua di antaranya membawa bendera merah putih dan bendera berlogo Polri yang terus memutari lokasi.

Di sisi lain, terdapat panggung pertunjukan yang sudah dipersiapkan untuk memeriahkan acara. Tepat di bagian depannya, terdapat panggung dengan tenda berwarna biru muda dengan terpasang tulisan 80 tahun Polri Mengabdi untuk Masyarakat.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan selain Presiden, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta kementerian lembaga juga turut hadir dalam kegiatan itu.

"Pada Upacara Hari Bhayangkara ke-80 akan dipimpin Presiden Prabowo Subianto sebagai Inspektur Upacara dan dihadiri Wapres Gibran Rakabuming Raka serta seluruh K/L dan stakeholders serta tamu undangan juga melibatkan parade defile dan peserta upacara dari seluruh elemen masyarakat," ujar Isir.

Pemilihan lokasi di Puslat Brimob Cikeas sesuai dengan tema yang diambil yakni Polri untuk Masyarakat. "Satlat Brimob Polri di Cikeas Bogor representasi secara terbuka agar masyarakat dapat melihat setiap tugas kepolisian ada proses pendidikan, latihan pembentukan nilai-nilai dan karakter sebagai simbol peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi pelayanan Polri serta profesional dan modern sekaligus selalu ada di tengah-tengah masyarakat di mana pun," ungkapnya.

Nantinya perayaan Hari Bhayangkara diisi sejumlah kegiatan yakni parade, pemberian tanda kehormatan, peragaan, defile, dan syukuran. Selain itu, juga ada pameran alat utama (alut) dan alat khusus (alsus) milik Polri yang merupakan produk dalam negeri serta pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.

Bisnis.com, MAKASSAR – Pengembang properti PT Ghezz Patombong Perkasa (GPP) memperluas ekspansi portofolio propertinya dengan meluncurkan proyek perumahan subsidi terbaru, Taman Ria Regency, di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Direktur Taman Ria Regency Rochmad Bustari mengungkapkan bahwa kehadiran proyek ini merupakan komitmen jangka panjang perusahaan dalam memenuhi kebutuhan hunian layak dengan harga yang kompetitif di pasar.

"Keberhasilan tahap sebelumnya menjadi motivasi besar bagi kami untuk kembali menghadirkan kawasan hunian yang nyaman, berkualitas, dan terjangkau. Kami ingin membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi masyarakat, terutama kalangan MBR, untuk memiliki rumah sendiri," ujar Rochmad melalui keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Proyek yang membidik segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ini berlokasi di Jalan Hasanudin Toto, Kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat.

Langkah tersebut diambil menyusul kesuksesan korporasi dalam memasarkan tahap terdahulu, yakni Taman Ria Estate Tahap I dan II, yang mencatatkan penjualan hingga lebih dari 600 unit.

Dalam mengeksekusi proyek teranyar ini, pengembang menggandeng PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Cabang Palu guna memfasilitasi skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi calon konsumen.

Peluncuran proyek ini mencatatkan respons positif dari pasar. Berdasarkan data internal perusahaan, tercatat sekitar 1.700 peminat telah mendaftar untuk melakukan peninjauan lokasi, dengan sejumlah calon pembeli menyatakan komitmen siap membayar uang muka (down payment/DP).

Momentum peluncuran ini dinilai strategis karena bertepatan dengan persiapan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Pengembang memanfaatkan momentum tersebut dengan merilis stimulus pasar berupa promo uang muka yang sangat miring.

"Hari Kemerdekaan RI, kita harus merdeka dari yang mahal-mahal. Itulah visi kami. Konsumen cukup membayar DP sebesar Rp81.000 dan bisa langsung menerima kunci rumah," kata Rochmad.

Selain sebagai strategi penetrasi pasar, proyek Taman Ria Regency ini juga dirancang untuk mendukung program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pihak pengembang optimistis skema pembiayaan yang mudah dijangkau akan mempercepat penyerapan backlog perumahan di daerah.

Secara total, Taman Ria Regency diproyeksikan merangkum 239 unit rumah subsidi tipe 36 dengan luas lahan mencapai 96 meter persegi per unit. Dari total target tersebut, pengembang melaporkan sebanyak 87 unit saat ini sudah memasuki tahapan konstruksi di lapangan.

Dari sisi aksesibilitas, proyek ini diuntungkan oleh lokasinya yang berada di dalam area perkotaan. Lokasi perumahan hanya berjarak sekitar 10 menit menuju Palu Grand Mall serta memiliki konektivitas yang dekat dengan pusat perbelanjaan, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pusat layanan publik.

Pengembang mematok harga normal unit hunian ini sebesar Rp173 juta. Namun, guna menstimulus daya beli selama masa promo, konsumen disajikan sejumlah insentif tambahan, antara lain DP khusus senilai Rp81.000, bebas biaya akad dan biaya notaris, bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bonus fasilitas pemasangan kanopi rumah tanpa biaya tambahan.

Manajemen optimistis kombinasi antara lokasi yang strategis, rekam jejak (track record) perusahaan, serta insentif finansial yang ditawarkan akan mampu mengerek kinerja penjualan Taman Ria Regency di pasar properti Sulawesi Tengah pada kuartal ini.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapat amanah dari Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, untuk mendampingi dan mengawal pelaksanaan program 3 juta rumah agar dapat berjalan dengan baik sejak awal hingga selesai.

“Sebagai auditor intern pemerintah, BPKP tidak hanya berperan melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan pendampingan agar tata kelola program terlaksana secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan,” ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan lancar, meminimalisasi potensi penyimpangan, serta menjaga agar setiap tahapan pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan.

Hal yang menjadi perhatian utama BPKP adalah memastikan program ini benar-benar tepat sasaran. Dia menekankan bahwa manfaat yang diberikan harus dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan para pekerja informal yang jumlahnya cukup besar, khususnya di wilayah Cikarang dan Bekasi, Jawa Barat.

“Kami sebagai auditor dapat tugas dari Presiden, khususnya Menteri PKP, untuk mendampingi, mengawal program ini dengan baik, supaya program ini bisa berjalan dengan lancar, tata kelolanya baik, tidak ada penyimpangan dan terakhir terutama supaya bisa tepat sasaran, bener-bener diterima para masyarakat yang berpenghasilan rendah terutama para pekerja informal yang tentu sangat banyak di daerah Cikarang, Bekasi,” kata Ateh.

Untuk itu, BPKP berkomitmen penuh terhadap pelaksanaan program ini melalui sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Keuangan, Danantara, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

BPKP berharap melalui pengawalan yang kuat dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, program ini dapat terlaksana secara efektif, memiliki tata kelola yang baik, bebas dari penyimpangan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai tambahan, pemerintah menerima hibah lahan seluas 30 hektare yang berlokasi di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan rumah susun subsidi yang ditujukan bagi MBR. Kehadiran lahan hibah tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan kawasan hunian vertikal di wilayah penyangga Jakarta.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Pemerintah terus mendorong penyediaan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melalui Danantara Housing.

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengatakan proyek tersebut akan dibangun di atas lahan hibah yang disiapkan untuk mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengatakan Danantara Housing akan membangun rumah susun atau rusun subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di lahan hibah kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Kita ada nanti Danantara Housing yang akan membangun. Dan juga tentunya kalau pembiayaannya dengan pihak perbankan. Dan ini yang paling penting, kita juga akan menghitung berapa pastinya agar bisa cicilan ini tidak memberatkan dan benar-benar bisa dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Rosan di Jakarta dilansir Antara, Selasa, 30 Juni 2026.

Danantara siapkan pembangunan dan skema pembiayaan

Ia mengatakan sebagai pelaksana pembangunan dan juga pembiayaan, Danantara sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk menyiapkan perencanaannya, targetnya, implementasinya, agar semua dapat berjalan sesuai rencana dan tepat waktu.

Karena yang dibangun itu berupa rumah susun subsidi untuk segmen MBR, maka ia mengatakan nantinya harganya tentu harus terjangkau.

"Dan tidak hanya mulai dari segi pembangunan perumahan tersebut, tapi kita pun melakukan pembiayaan, baik pembiayaan untuk proyek itu sendiri (maupun) juga tentunya pembiayaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, agar bisa mendapatkan akses finansialnya dari pihak perbankan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan lahan hibah di wilayah Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bakal dimanfaatkan untuk pembangunan hunian yang layak huni dan terjangkau bagi rakyat.

Proyek tersebut direncanakan akan menyediakan total sekitar 141.000 hunian untuk MBR dari tiga lokasi lahan yang telah disiapkan.

Proyek tersebut merupakan salah satu proyek hunian vertikal terbesar yang diharapkan dapat membantu masyarakat pekerja memiliki rumah layak di dekat pusat ekonomi dan industri.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

JAKARTA, iNews.id - Sebelum ditumbuhi pakcoy, sawi, hingga kangkung, lahan di tengah permukiman padat RW 07 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini lebih akrab dengan tumpukan puing bangunan. Warga bahkan pernah menjadikannya tempat membuang sampah dan mengikat kambing.

Suasananya kini berubah total. Bedeng-bedeng tanaman memenuhi sudut lahan yang kini diberi nama Taman Urban Farming Dahlia ini, sementara warga silih berganti datang untuk menanam, memanen, hingga belajar bercocok tanam.

Transformasi tersebut lahir dari inisiatif warga yang kemudian diperkuat melalui dukungan BRI. Kebun sederhana itu berkembang menjadi sentra urban farming yang menghasilkan sayuran organik dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.

Setiap beberapa pekan, pakcoy, sawi, kangkung, hingga terong dipanen dari bedeng-bedeng sederhana. Sayuran itu sebagian dibagikan kepada warga, sebagian lagi dijual untuk membeli bibit dan pupuk agar kebun tetap hidup.

Pengurus Taman Urban Farming Dahlia, Sukarni menyatakan seluruh tanaman di lahan ini dibudidayakan secara organik. Pengelola tidak menggunakan pupuk kimia maupun pestisida sintetis.

"Kalau konvensional juga di sini kita termasuk tanaman organik, karena kita tidak menggunakan urea atau NPK. Paling pupuk kandang saja," kata Pengurus Taman Urban Farming Dahlia, Sukarni kepada iNews.id pada Senin (22/6/2026).

Ketika tanaman diserang hama, kata dia, warga memilih membuat pestisida alami dari bahan dapur.

"Kalau kemarin waktu kita kena ada kutu-kutu itu, dibikin obatnya dari bawang putih campur air kita semprotin," ujarnya.

Menurut Sukarni, kawasan hijau tersebut dulunya hanyalah lahan kosong yang terbengkalai.

Rumah Sukarni berada tepat di samping lokasi itu. Selama bertahun-tahun, dia melihat lahan tersebut berubah menjadi tempat pembuangan puing bangunan, bahkan sesekali dijadikan lokasi mengikat kambing sehingga menimbulkan bau yang mengganggu warga sekitar.

Melihat kondisi tersebut, Sukarni mulai berpikir lahan ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih berguna.

"Melihat dari situ saya jadi berinisiatif, 'Kenapa enggak dibikin sesuatu yang bermanfaat ya?' Akhirnya saya merintis tuh sedikit-sedikit," katanya.

Awalnya, hanya ada beberapa tanaman peria atau pare dan jeruk nipis yang ditanam bersama ibu-ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Meski belum banyak warga yang terlibat, tetapi perlahan hasil panen kecil mulai terlihat.

Semangat itu semakin tumbuh ketika kawasan tersebut mengikuti Program Kampung Iklim (Proklim) dari Kementerian Lingkungan Hidup (LH). Warga kemudian bergotong royong membersihkan lahan bersama pengurus RT dan petugas PPSU.

"Karena ini dulu tempat buang sampah. Akhirnya diangkat semua, dirapiin, kita bikin ala-ala desa. Kita bikin saung bambu. Pokoknya manfaatin bahan-bahan yang enggak kepakai di luar, angkutin ke sini," ujar Sukarni.

Sedikit demi sedikit wajah kawasan berubah. Jalan diperkeras menggunakan konblok, saung dibangun sebagai tempat berkumpul warga, sementara berbagai tanaman mulai memenuhi lahan yang sebelumnya terbengkalai.

Perubahan tersebut menarik perhatian banyak pihak, termasuk BRI.

Melihat potensi Taman Urban Farming Dahlia yang dibangun secara swadaya oleh warga, BRI Peduli melalui program BRI Bertani di Kota (BRInita) kemudian memberikan dukungan untuk mengembangkan kawasan tersebut.

"Awalnya kita swadaya. Terus kemudian ada dari BRI ngelihat waktu itu, 'Oh masih ada di Jakarta tempat terpencil kayak gini dimanfaatin jadi urban farming,'" kata Sukarni.

Setelah melalui proses perizinan dengan kelurahan dan pengelola lahan, pembangunan dilakukan pada 2022.

Berbagai fasilitas kemudian dibangun untuk menunjang aktivitas warga, mulai dari pagar, gazebo, bedeng tanam, kolam ikan, kanopi, kamar mandi, pompa air, hingga mesin pencacah.

"Kontribusinya dari BRI awal ya bibit dapat, kemudian fasilitasnya kayak pagar, kamar mandi semua dapat. Gazebo ini juga dari BRI. Kolam juga dapat dari BRI," ujarnya.

Selain membangun fasilitas fisik, BRI juga memberikan berbagai pelatihan mengenai teknik budidaya tanaman.

"Dulu ada soal bercocok tanam dari BRI. Misalnya cara nanam, cara memelihara tanaman yang benar," katanya.

Seiring bertambahnya pengalaman warga, hasil panen Taman Urban Farming Dahlia tak lagi hanya dinikmati sendiri. Sebagian sayuran mulai dipasarkan kepada masyarakat sekitar. 

Bahkan belum lama ini, pengelola berhasil memasok sekitar 28 kilogram pakcoy ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cempaka Putih Timur 2 untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Terakhir kita panen pakcoy itu 28 kilogram kita jual ke SPPG. Lumayan itu kemarin," ujar Sukarni.

Meski demikian, keuntungan finansial bukanlah tujuan utama. Menurut Sukarni, hasil penjualan kembali diputar untuk membeli bibit, pupuk organik, dan memenuhi kebutuhan operasional kebun.

"Kalau ditanya berapa sih keuntungannya? Kita belum bisa teriak kita dapat keuntungan. Paling kita kelola dapat Rp100.000 sampai Rp200.000. Kemudian kita belikan lagi untuk kompos, beli bibit lagi," katanya.

Manfaat terbesar yang dirasakan Sukarni dari keberadaan Taman Urban Farming Dahlia justru tidak diukur dari jumlah panen. Kebun tersebut telah menjadi ruang berkumpul warga, tempat belajar anak-anak, sekaligus media mempererat hubungan antarwarga.

Dia mengatakan anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) rutin datang untuk belajar menyemai benih, menanam, hingga memanen sayuran. Saat panen ikan lele, warga juga bergotong royong membersihkan dan mengolah hasilnya sebelum dijual.

"Yang tadinya jarang ketemu kan bisa jadi kumpul di sini. Silaturahmi itu yang kita jaga," ujarnya.

Menurut Sukarni, suasana kebersamaan itulah yang membuat Taman Urban Farming Dahlia memiliki nilai lebih dibanding sekadar lahan pertanian.

"Kalau kita panen lele aja bapak-bapak yang ambilin, bantuin nyuci. Bareng-bareng. Jadi itu satu momen yang belum tentu semua orang bisa ngerasain. Orang bilang, 'Enak lho di sana pada rukun,'" katanya.

Sukarni pun berharap Taman Urban Farming Dahlia dapat terus berkembang. Dia bermimpi ruang hijau di tengah kota itu mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi warga yang selama ini mengelolanya secara sukarela.

"Mudah-mudahan BRI bisa rutin membantu kita, untuk pupuk dan bibit saja. Mungkin bisa ada apresiasi juga," ujarnya.

Hasil panen Taman Urban Farming Dahlia tidak hanya menjadi konsumsi para pengelola kebun. Sebagian sayuran organik hingga ikan lele yang dihasilkan juga dibagikan kepada warga sekitar. 

Suasana panen pun menjadi momen yang dinantikan warga. Ketika sayuran siap dipetik, warga RW 7 kerap datang untuk mengambil hasil panen yang dibagikan secara bergiliran.

Salah seorang warga RW 07 Cempaka Putih Barat, Erwin, mengaku keberadaan Taman Urban Farming Dahlia membawa manfaat nyata bagi lingkungan tempat tinggalnya. Menurut dia, hasil kebun tidak hanya dinikmati pengelola, tetapi juga dirasakan masyarakat sekitar.

"Lumayanlah. Apalagi buat warga RW, kalau panen-panen gitu bagi-bagi ke warga. Ada juga yang dijual. Hasil panen sayuran, ada ikan lele juga," ujar Erwin.

Dia mengaku beberapa kali membawa pulang hasil panen dari kebun tersebut. Warga yang ingin menikmati sayuran biasanya cukup datang saat panen berlangsung.

"Kalau ada panen, warga sini kalau mau ambil ya kita ambil aja, minta gitu ya. Terus dibagi-bagiin buat warga RW 07-lah," katanya.

Menurut Erwin, pola berbagi hasil panen itu membuat keberadaan kebun semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Warga dari luar RW 07 pun dapat membeli hasil panen yang tersedia.

"Ya ngerasainlah. Misal mau minta nanti dikasih. Kalau mau beli misal dari warga RW lain bisa," ujarnya.

Dia menilai keberadaan Taman Urban Farming Dahlia juga menjadi salah satu ruang yang paling aktif menggerakkan kegiatan masyarakat. Berbagai pelatihan hingga kunjungan dari instansi pemerintah rutin digelar di lokasi tersebut.

Dia mengungkapkan berbagai kegiatan edukasi itu juga melibatkan BRI yang selama ini mendampingi pengembangan Taman Urban Farming Dahlia.

"Iya dari pihak BRI. Kerja sama dengan pihak BRI juga. Adalah kegiatan. Aktif banget," ujarnya.

Keberadaan kebun itu, lanjut Erwin, bahkan beberapa kali menarik perhatian pemerintah daerah. Sejumlah pejabat dari tingkat kota hingga provinsi pernah berkunjung untuk melihat langsung pengembangan urban farming yang dikelola warga.

"Jangankan pendampingan, waktu menanam saja seluruh DKI (pejabat Pemprov DKI Jakarta) pernah datang ke sini, dari sudin, dari wali kota, dari gubernur. Waktu itu terakhir istri gubernur datang," katanya.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan pengembangan urban farming menjadi salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendorong pelestarian lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Melalui program BRI Bertani di Kota (BRInita), BRI ingin menghadirkan ruang hijau yang tidak hanya memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi warga.

Menurut dia, hasil panen dari kegiatan urban farming dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, menambah pendapatan melalui penjualan hasil panen, hingga mendukung berbagai kegiatan sosial di lingkungan masyarakat.

"Panen bisa dipakai untuk pangan keluarga, dijual untuk tambah penghasilan, atau ditukar dalam program sosial sebagai apresiasi," ujar Dhanny.

Dia menjelaskan, BRInita merupakan bagian dari upaya BRI mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memperluas ruang terbuka hijau, mengurangi dampak pencemaran lingkungan, serta memperkuat ketahanan pangan berbasis komunitas. Program tersebut juga sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

"Bersama, kita wujudkan kota yang sehat dan berkelanjutan, demi masa depan pangan yang lebih baik untuk seluruh generasi," ucapnya.

Editor: Rizky Agustian

JAKARTA, iNews.id – QRIS BRI kian mengubah pola transaksi masyarakat, bahkan hingga ke gerobak baKso goreng dan otak-otak crispy pinggir jalan di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat.

Perubahan itu dirasakan langsung Aldi, pedagang basreng asal Rangkasbitung, Banten, yang setiap hari mangkal di sekitar Stasiun Gondangdia. Dia kini lebih sering melayani pembayaran non-tunai lewat QRIS BRI dibanding uang tunai.

“Sekarang orang-orang malas bawa dompet. Jarang banget saya melayani transaksi cash,” kata Aldi kepada iNews.id.

Menurut dia, penggunaan QRIS BRI membuat aktivitas berdagang jauh lebih ringkas. Proses transaksi berjalan cepat tanpa perlu menghentikan aktivitas memasak di gerobak.

“Sekarang jadi lebih gampang kalau pakai QRIS, kan tinggal scan, saya nggak ribet. Terus juga enggak perlu menyiapkan uang kembalian saat saya sedang menggoreng baso dan otak-otak,” ucapnya.

QRIS BRI Dorong Pedagang Kecil Naik Level
Manfaat QRIS BRI tidak berhenti di kemudahan transaksi. Aldi merasakan dampak langsung dalam pengelolaan pemasukan harian berkat pencatatan otomatis melalui layanan BRIMerchant.

“Enaknya sekarang kalau QRIS bisa dilihat hasilnya nanti kalau sudah di rumah. Lebih praktis sih jadi nggak perlu repot mencatat lagi,” kata dia.

Dari sisi omzet, pembayaran digital ikut mendongkrak penjualan. Aldi mengaku pendapatan hariannya cukup stabil dan meningkat saat akhir pekan.

“Kalau lagi weekday itu bisa dapat 1,3 juta sehari. Kalo weekend justru ramai bisa sampai 2 juta pernah,” ucapnya.

Transformasi digital ini sejalan dengan strategi Bank Rakyat Indonesia dalam memperluas ekosistem pembayaran nontunai. Direktur Information Technology BRI Saladin D. Effendi menilai pengembangan QRIS Tap di BRImo menjadi langkah krusial untuk masyarakat urban.

“Dengan QRIS Tap, transaksi dapat dilakukan dengan mudah dengan mendekatkan smartphone ke perangkat pembayaran. Cara ini tidak hanya membuat proses pembayaran menjadi lebih praktis, tetapi juga memberikan kenyamanan ekstra bagi nasabah dalam bertransaksi,” ujarnya.

Kinerja digital BRI juga menunjukkan tren positif. Sepanjang Triwulan I 2026, BRI mencatat laba bersih Rp15,5 triliun atau tumbuh 13,7 persen secara tahunan, sebagaimana disampaikan melalui unggahan resmi Instagram perseroan pada 17 Mei 2026.

Pada super apps BRImo, jumlah pengguna mencapai 47,8 juta atau naik 18,6 persen secara tahunan. Volume transaksi BRImo melonjak ke Rp2.042,2 triliun dengan pertumbuhan 29,4 persen year on year.

Platform korporasi digital QLola by BRI mencatat 320,4 ribu pengguna atau tumbuh 33,1 persen. Nilai transaksinya menembus Rp4.462 triliun atau meningkat 53,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sektor merchant, BRI kini memiliki 323,7 ribu pengguna layanan digital dengan total volume transaksi Rp67,9 triliun atau tumbuh 26,5 persen secara tahunan. Layanan QRIS BRI menjadi salah satu pendorong utama dengan volume transaksi Rp30,5 triliun atau melonjak 76 persen dan jumlah transaksi melampaui 253 miliar atau naik 86,7 persen.

Lonjakan ini menegaskan peran ekosistem digital BRI dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari pedagang kaki lima hingga pelaku usaha berskala besar.

Editor: Reynaldi Hermawan

JAKARTA, iNews.id – Matahari menjadi bagian penting dalam proses produksi Dorula, dodol berbahan rumput laut milik Mahdiah. Selama cuaca cerah, rumput laut cukup dijemur sekitar tiga hari sebelum diolah menjadi penganan manis.

Namun ketika langit mendung dan hujan datang, proses pengeringan dapat mamakan waktu hingga sepekan. Cuaca menjadi penentu utama kelancaran produksi Dorula.

Mahdiah masih mempertahankan rutinitas tersebut di rumahnya yang berlokasi di Pulau Panggang, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta. Perempuan berusia 56 tahun itu sabar menunggu panas matahari setiap kali memproduksi dodol rumput laut.

Potensi rumput laut di Pulau Panggang diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi. Prosesnya memang tidak singkat.

"(Usaha) masih (berjalan), sih. Kemarin saya produksi," kata Mahdiah kepada iNews.id saat ditemui di Pulau Panggang pada Senin (15/6/2026).

Mahdiah mengingat betul perjalanannya mengikuti program pemberdayaan BRI bermula secara tidak sengaja. Saat itu, dia mengikuti sebuah bazar di Balai Kota Jakarta dengan membawa produk olahan rumput laut. 

Dari kegiatan tersebut, perwakilan BRI melihat potensi yang dimiliki warga Pulau Panggang.

"Dari 2020. Awalnya saya bazar di Balai Kota. Akhirnya ketemu orang BRI. Datang ke mari orang BRI, suruh bikin kelompok rumput laut," ujarnya.

Pertemuan itu menjadi awal lahirnya kelompok usaha rumput laut di Pulau Panggang. Mahdiah kemudian dipercaya menjadi ketua kelompok yang beranggotakan 10 orang. Seluruh anggotanya memproduksi dodol rumput laut dengan memanfaatkan hasil laut yang tersedia di sekitar pulau.

Selama kurang lebih satu tahun, kelompok tersebut memperoleh pendampingan secara intensif lewat program Peningkatan Keterampilan Usaha Rakyat (PKUR) dari Yayasan Baitul Maal (YBM) BRILiaN.

Pendampingan tidak hanya berfokus pada cara mengolah produk hingga siap dipasarkan. Para anggota kelompok juga dibekali dengan kemampuan mengelola usaha agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

"Terus berjalan dibimbing sama mereka, satu tahun. Diajarin pembukuan, dikasih modal," kata Mahdiah.

Berbeda dengan skema pinjaman usaha, bantuan yang diterima Mahdiah bersama kelompoknya berupa hibah. Seluruh dana yang diperoleh dapat langsung digunakan untuk menunjang kegiatan produksi.

"Kita dikasih modal cuma-cuma. Dipakai buat beli perabotan, beli bahan-bahan," ujarnya.

Menurut Mahdiah, total bantuan yang diterima kelompok mencapai lebih dari Rp40 juta. Dana tersebut dibagi kepada seluruh anggota untuk membeli berbagai kebutuhan produksi, mulai dari kompor, wajan, hingga bahan baku pembuatan dodol.

Tak hanya bantuan modal, kelompok juga memperoleh gerobak yang dimanfaatkan untuk membantu memasarkan hasil produksi kepada masyarakat.

"Uang waktu itu untuk 10 orang Rp40 juta lebih, bantuan modal berbentuk uang. Kita belanjakan buat bahan baku. Jadi satu orang Rp4 juta lebih, buat beli kompor, wajan, bahan-bahan untuk bikin dodol," katanya.

Selain belajar menyusun pembukuan sederhana, Mahdiah dan anggota kelompok mulai memahami pentingnya menjaga keberlanjutan usaha agar produk olahan rumput laut dapat terus dipasarkan.

Meski program pendampingan telah selesai dan kelompok usaha kini tidak lagi aktif, Mahdiah tetap melanjutkan produksi dodol rumput laut secara mandiri.

Pengalaman mengikuti pelatihan tersebut menjadi bekal penting baginya dalam menjalankan usaha hingga sekarang. Selain dodol, dia juga pernah mencoba mengembangkan produk turunan lain berupa kerupuk rumput laut.

"Kelompoknya sudah bubar, tapi jualannya masih. Dilatih setahun dari BRI, terus kitanya mengembangkan sendiri," ujarnya.

Saat ini, Dorula dijual seharga Rp20.000 per kemasan berukuran 200 gram. Produk tersebut memiliki masa simpan sekitar satu bulan pada suhu ruang, tetapi dapat bertahan lebih lama apabila disimpan dalam freezer.

Seluruh proses produksi masih mengandalkan cara-cara sederhana. Setelah rumput laut dikeringkan di bawah sinar matahari, bahan tersebut diolah menjadi dodol dengan berbagai tahapan sebelum akhirnya dikemas dan dipasarkan.

"Produksi paling lama seminggu, karena kan ini jemur alami. Kalau mataharinya bagus tiga hari jadi," ujarnya.

Tak hanya melalui program pemberdayaan seperti yang diterima Mahdiah, BRI juga menghadirkan layanan perbankan langsung ke Pulau Panggang melalui Kapal Bahtera Seva I.

Sepekan sekali, kapal layanan terapung tersebut bersandar di Pulau Panggang untuk melayani berbagai kebutuhan transaksi keuangan masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan laut jika ingin datang ke kantor bank di daratan Jakarta.

Kepala Teras BRI Kapal Bahtera Seva I Algi Meza ikut turun langsung melayani para nasabah. Menurutnya, fasilitas yang tersedia di atas kapal dibuat sama seperti layanan di kantor BRI pada umumnya.

"Pelayanannya macam-macam, ada yang ganti kartu, PIN yang terblokir, ada yang ganti buku, ada yang penarikan, ada yang setor tunai, ada juga yang pengajuan pinjaman," ujar Algi.

Dalam setiap kunjungan ke Pulau Panggang, sedikitnya lebih dari 20 nasabah memanfaatkan layanan tersebut. Sebagian besar merupakan nelayan, sementara sisanya terdiri atas pedagang sembako hingga pelaku usaha mikro yang menjalankan usahanya di wilayah kepulauan.

Algi menjelaskan, pola aktivitas ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu memiliki karakteristik tersendiri karena sangat dipengaruhi kondisi alam. Bagi nelayan, hasil tangkapan dan pendapatan sangat bergantung pada cuaca di laut.

"Di sini mereka mengandalkan cuaca kalau untuk nelayan. Kalau cuacanya lagi bagus ya mereka tidak ada kendala untuk pembayaran," katanya.

Selain melayani kebutuhan transaksi masyarakat, Kapal Bahtera Seva I juga menjadi titik penyetoran uang bagi jaringan AgenBRILink yang tersebar di berbagai pulau. Selama kapal belum datang, para agen inilah yang lebih dulu melayani kebutuhan transaksi harian warga.

"Kebanyakan di sini kita terima setoran dari AgenBRILink. Karena mitra kita yang membantu kita sewaktu-waktu enggak ke pulau, jadi kebanyakan nasabah kita setor tariknya di AgenBRILink," ujarnya.

Tingginya aktivitas transaksi membuat nilai uang yang dibawa kembali ke daratan setiap pekan mencapai miliaran rupiah. Dalam satu siklus pelayaran dari Senin hingga Jumat, nominal kas yang dihimpun dapat menembus Rp2 miliar.

"Kas yang kami bawa dari Senin sampai Jumat bisa sampai Rp2 miliar. Paling kecil di bawah Rp1 miliar," kata Algi.

Antusiasme warga terhadap layanan terapung ini pun tak pernah surut. Bahkan, menurut Algi, masyarakat kerap sudah menunggu di dermaga jauh sebelum kapal terlihat mendekat.

"Sebelum kapal menyandar mereka biasanya sudah antre. Kadang ada yang bertanya kenapa datangnya lama, padahal perjalanan juga bergantung ombak dan cuaca," tuturnya.

Editor: Rizky Agustian

IDXChannel - Pemerintah resmi menerima hibah lahan seluas 30 hektare di kawasan Meikarta dari PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) untuk mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, lahan hibah tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya dalam bentuk hunian vertikal atau rumah susun (rusun).

Menurut Ara, hibah dari Lippo Cikarang ini menjadi bentuk nyata dukungan dunia usaha terhadap program pemerintah sekaligus menjadi bukti semangat gotong royong dalam mewujudkan keadilan sosial.

"PT Lippo Cikarang sebagai bagian dari dunia usaha memberikan kontribusi nyata dan contoh nyata untuk gotong royong dalam rangka keadilan sosial yang sering disampaikan Presiden Prabowo yaitu Sila ke-5. Bagaimana itu bisa dijalankan dengan baik dan dengan tata kelola yang benar," kata Ara usai penandatanganan komitmen hibah lahan Meikarta di Wisma Danantara, Senin (29/6/2026).

Dia memastikan, proses tersebut mendapat pengawasan dari Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta telah dikonsultasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di mana KPK telah menyatakan lahan tersebut berstatus clear and clean, sehingga proses hibah kepada negara dapat dilanjutkan.

"Saya 4 bulan lalu datang ke KPK dan sudah dinyatakan oleh KPK tanahnya adalah clear and clean dalam proses itu. Jadi kita bisa melanjutkan proses ini," ujarnya.

Dia menilai, hibah lahan ini menjadi terobosan penting untuk mempercepat pembangunan rumah susun bersubsidi. Pasalnya, berdasarkan data pemerintah, pembiayaan rumah susun subsidi dalam lima tahun terakhir baru mencapai sekitar 140 unit.

Di atas lahan seluas sekitar 30 hektare tersebut, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian dengan berbagai tipe, mulai dari satu kamar, dua kamar, hingga tiga kamar. Selain itu, desain juga mencakup unit berukuran 45 meter persegi yang diprioritaskan bagi keluarga.

"Kita berharap tahun ini kita bisa melakukan akad. Akad itu artinya kita berusaha bagaimana para konsumen sudah bisa memesan," katanya.

Ara menambahkan, pembangunan hunian vertikal menjadi salah satu solusi untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah yang masih tinggi. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, backlog kepemilikan rumah secara nasional masih mencapai 9,64 juta unit.

"Permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan, juga dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan. Oleh sebab itu penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal," tutur dia.

(DESI ANGRIANI)

Program FLPP berdampak terhadap sosial ekonomi karena mampu menciptakan pasar perumahan yang terserap secara pasti...

Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp689,80 miliar dipergunakan membangun 5.292 rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil DJPb Kemenkeu Sulsel Angkaswantoro di Makassar, Senin, mengatakan, anggaran Rp689,80 miliar itu digunakan untuk 5.292 unit rumah yang berhasil dibangun di 22 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan per Mei 2026.

"Program FLPP memasuki tahun kedua dan hingga Mei 2026 sudah dibangun 5.292 unit rumah dengan penyaluran Rp689,80 miliar," ujarnya.

Angkaswantoro menjelaskan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjamin akses hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia mengatakan akses pembiayaan perumahan formal bagi MBR masih terbatas sehingga diperlukan instrumen pembiayaan perumahan yang berkelanjutan dan berjangka panjang, mengingat sektor perumahan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi serta pencipta efek berganda di daerah.

"Program FLPP berdampak terhadap sosial ekonomi karena mampu menciptakan pasar perumahan yang terserap secara pasti, sebab rumah subsidi hampir selalu diminati masyarakat berkat suku bunga rendah dan harga yang terjangkau," katanya.

Menurut dia, dari total rumah yang dibangun, penyaluran anggaran yang direalisasikan mencapai Rp689,80 miliar itu disalurkan melalui berbagai skema pembiayaan perumahan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Angkaswantoro menegaskan bahwa realisasi anggaran dan pembangunan rumah ini tidak hanya berdampak pada sektor perumahan, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.

"Jadi mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas sektor konstruksi, hingga penguatan daya beli masyarakat," ucapnya.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026