Bank Jakarta mendukung percepatan terwujudnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di DKI Jakarta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berupa pemberian satu unit mandi, cuci, kakus (MCK) komunal di Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar).

Peresmian sekaligus deklarasi STBM di Kelurahan Tomang dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah, serta sejumlah lembaga yang berkolaborasi dalam penyediaan fasilitas MCK komunal, termasuk Bank Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendorong tercapainya STBM di Jakarta sebagai salah satu indikator kota sehat sebagai salah satu parameter Kota Global.

Menurutnya, bergabungnya Kelurahan Tomang menambah jumlah kelurahan yang berstatus STBM Komitmen menjadi 194 kelurahan atau sekitar 72,65 persen dari total kelurahan di Jakarta. Capaian keberhasilan ini menurutnya merupakan hasil kolaborasi dari berbagai pihak yang peduli kualitas hidup masyarakat.

"Semoga seluruh kolaborator senantiasa diberikan kemudahan. Menyongsong Jakarta memasuki usia lima abad, kita harus terus bersinergi dan berkolaborasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," Ujar Rano dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (30/6).

Dalam kesempatan ini, Rano turut mengapresiasi kepada Bank Jakarta, dan seluruh kolaborator yang telah ikut berpartisipasi.

Senada dengan itu, Iin Mutmainah juga mengatakan bahwa deklarasi tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang sehat.

Ia menjelaskan, salah satu syarat untuk memperoleh status STBM ialah sedikitnya 500 kepala keluarga telah menggunakan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar melalui program STBM atau mandi, cuci, kakus (MCK) yang layak.

Terpisah, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo dalam keterangan tertulisnya menyebutkan Pemberian MCK Komunal ini merupakan wujud kepedulian Bank Jakarta dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat di Jakarta, khususnya di kawasan padat penduduk.

"Program CSR MCK komunal ini menjadi langkah Bank Jakarta untuk hadir meningkatkan kehidupan dan lingkungan Jakarta yang bermanfaat" ujar Agus.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun Jakarta yang modern, sehat, dan berdaya saing.

"Melalui program CSR ini, Bank Jakarta percaya kolaborasi antara pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun Jakarta yang modern, sehat, dan berdaya saing," ujar Agus.

Ia menambahkan dukungan Bank Jakarta terhadap program sanitasi masyarakat tersebut menjadi bagian dari komitmen Bank Jakarta dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan bagi warga Jakarta.

ACEH - Respons cepat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah dalam menangani persoalan sanitasi di hunian sementara (huntara) di Kecamatan Ketol mendapat apresiasi. Langkah cepat BPBD dan DLHK Aceh Tengah menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan warga.

Ketua Posko Wilayah Percepatan Rehab-Rekon (PRR) Aceh Safrizal ZA mengatakan, apresiasi diberikan setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh Tengah melakukan penyedotan limbah di dua lokasi huntara warga di Kecamatan Ketol, Senin, 22 Juni 2026.

"Aksi tanggap darurat yang dilakukan kurang dari 24 jam sejak adanya laporan ini menyasar huntara warga Kampung Burlah di Pondok Balik dan Huntara Warga Kampung Bintang Pepara di Jalan Tengah, Kecamatan Ketol," ujarnya, Selasa (23/6/2026).

Safrizal mengatakan pemerintah daerah memang harus hadir secara aktif dan tanggap dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.

“Di masa kebencanaan pemerintah daerah harus aktif dan tanggap membantu masyarakat. Kami sangat mengapresiasi jajaran Pemkab Aceh Tengah, khususnya BPBD dan DLHK, yang langsung menerjunkan armada ke lokasi begitu menerima laporan teknis,” ujarnya.

Aksi cepat pemda tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari rekomendasi tertulis yang dilayangkan oleh Tenaga Ahli Satgas PRR Aceh Posko Wilayah, Zam Zam Mubarak pada Minggu, 21 Juni 2026.

Dalam laporannya setelah berkoordinasi dengan Reje atau Kepala Desa Bintang Pepara, Zam Zam mengungkapkan fasilitas septic tank MCK komunal di Huntara Desa Bintang Pepara telah penuh sehingga berisiko memicu Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular.

“Kondisinya meluap dan sangat berisiko memicu penyebaran penyakit kulit, ISPA, hingga diare, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia di huntara. Ditambah lagi, warga tidak memiliki armada dan anggaran mandiri,” ungkapnya.

Selain persoalan sanitasi yang kini telah teratasi oleh pemda, laporan Satgas PRR Aceh juga mencatat dua persoalan krusial lain di Kecamatan Ketol yang membutuhkan intervensi lanjutan.

Persoalan pertama adalah lumpuhnya akses ekonomi akibat ruas jalan produksi menuju perkebunan warga mengalami longsor setelah dilanda curah hujan tinggi, sehingga biaya angkut hasil bumi melonjak drastis.

Persoalan kedua terkait dengan potensi kerawanan pangan karena warga huntara, khususnya lansia dan ibu hamil, mulai kekurangan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur.

Menanggapi situasi komprehensif ini, Safrizal meminta seluruh Tenaga Ahli Satgas PRR di berbagai daerah untuk senantiasa membangun komunikasi aktif dan sinergis dengan pemerintah daerah setempat.

“Keberadaan tenaga ahli di lapangan menjadi faktor penting sebagai penyambung lidah masyarakat dan penggerak instansi teknis. Terus jalin koordinasi agar setiap persoalan di lapangan cepat terdeteksi, dan pemulihan fisik serta ekonomi warga pascabencana bisa diatasi secara bersama-sama,” katanya.

Proyek Water Guardian resmi dimulai, yang dimulai lewat peletakan batu pertama atau groundbreaking yang dilakukan oleh seorang siswa Jakarta Intercultural School (JIS), Darren Ismaya Karmaina, di Jakarta Pusat. Kegiatan ini menandai awal pembangunan fasilitas akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat kawasan Kemayoran yang membutuhkan.

Program ini merupakan inisiatif sosial dan lingkungan yang dicetuskan Darren. Siswa kelas 8 itu mengaku tergerak menghadirkan akses air bersih yang berkelanjutan, serta sanitasi yang layak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Melalui pendekatan edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan fasilitas sederhana yang sesuai kebutuhan warga, proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan warga setempat. Program juga mencakup edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat, penggunaan air yang bertanggung jawab, serta pentingnya menjaga lingkungan demi keberlanjutan sumber daya air.

"Water Guardian bukan hanya tentang menyediakan akses air bersih, tetapi juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesehatan lingkungan dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan," kata Darren Ismaya Karmaina pada Senin (8/6).

Bagi Darren, proyek ini merupakan bentuk nyata dari semangat kepemimpinan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Sebagai pelajar, ia percaya bahwa setiap individu, termasuk generasi muda, memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan positif di lingkungan sekitarnya.

Masyarakat Kemayoran menyatakan menyambut baik inisiatif Darren. Proyek Water Guardian diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi warga, dengan dukungan dari berbagai guna memperluas dampak program.

"Melalui proyek Water Guardian, Darren menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Alex, salah seorang warga Kemayoran.

Program Water Guardian menjadi contoh kontribusi generasi muda dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 6: Clean Water and Sanitation atau Air Bersih dan Sanitasi Layak.

Peletakan batu pertama proyek menandai tonggak perjalanan Water Guardian menuju visi jangka panjangn, yakni menghadirkan solusi akses air bersih yang berkelanjutan bagi warga yang membutuhkan, serta menumbuhkan kesadaran lingkungan di kalangan generasi muda.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) merenovasi dua bangunan toilet yang diresmikan Selasa (28/4/2026) dan memberikan edukasi kebersihan bagi siswa SDN 2 Kuta, Lombok, yang dilakukan Rabu (20/5/2026).

Langkah ini menjadi upaya meningkatkan kualitas sanitasi, menerapkan pola hidup bersih, serta menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan nyaman. Kegiatan ini mencerminkan aksi konkret ITDC mengimplementasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar The Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Khususnya dalam meningkatkan kesehatan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi masyarakat serta generasi muda di desa penyangga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Direktur Operasi ITDC, Troy Warokka mengatakan, inisiatif ini wujud nyata perusahaan untuk terus berperan aktif meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar The Mandalika, seiring dengan pengembangan kawasan pariwisata yang berkelanjutan.

“Pengembangan kawasan KEK Mandalika harus berjalan selaras dengan peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di desa penyangga,’’ katanya dalam keterangan, Rabu (20/5/2026).

Melalui renovasi fasilitas sanitasi dan edukasi kebersihan ini, ITDC ingin menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat dan nyaman, sekaligus membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat bagi siswa sejak usia dini.

Renovasi yang dilaksanakan pada 6-24 April 2026 untuk meningkatkan kualitas sanitasi bagi siswa dan tenaga pendidik di SDN 2 Kuta. Sebelumnya, kondisi toilet sekolah rusak, kurang layak digunakan, serta saluran airnya tak optimal.

Perbaikan dilakukan secara menyeluruh, meliputi penggantian lantai, perbaikan sanitasi dan saluran air, pemasangan wastafel, penggantian pintu toilet, perbaikan atap dan ventilasi, pengecatan, hingga penataan area toilet agar lebih bersih dan nyaman digunakan.

ITDC juga memberikan edukasi kebersihan dan sanitasi kepada para siswa, melalui pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Mulai dari etika menggunakan toilet, pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, hingga edukasi sederhana terkait hidrasi dan kesehatan tubuh dengan mengenalkan indikator warna urine. Edukasi ini diharap bisa membangun kesadaran siswa akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan diri sejak dini.

Kepala SDN 2 Kuta, Lalu Satriadi, menyampaikan apresiasi atas dukungan ITDC kepada sekolah. “Kami sangat berterima kasih kepada ITDC atas perhatian dan dukungannya terhadap SDN 2 Kuta. Renovasi ini membawa perubahan yang sangat baik bagi kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekolah. Anak-anak kini dapat menggunakan fasilitas yang lebih layak dan sehat,” ungkapnya.

ITDC terus memperkuat kontribusi sosial di kawasan penyangga KEK Mandalika melalui berbagai inisiatif di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, sebagai bagian dari implementasi prinsip ESG perusahaan.

Langkah ini menegaskan komitmen ITDC menghadirkan pembangunan kawasan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal Nusa Tenggara Barat, khususnya di wilayah sekitar The Mandalika.

Bisnis.com, JAKARTA - Banyak masyarakat menganggap hantavirus sebagai penyakit langka yang hanya ditemukan di luar negeri. Namun, virus ini sebenarnya telah lama terdeteksi di Indonesia, bahkan keberadaannya sudah tercatat sejak dekade 1980-an.

Berdasarkan laporan “Perkembangan Situasi Penyakit Infeksi Emerging Minggu Epidemiologi ke-17 Tahun 2026, Data sampai Minggu Epidemiologi ke-16 Tahun 2026 (19–25 April 2026)” dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tercatat ada 23 kasus terkonfirmasi hantavirus sepanjang 2024 hingga minggu ke-16 tahun 2026.

Kasus tersebut tersebar di sembilan provinsi yakni DI Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, Banten, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat.

Meski sama-sama disebabkan oleh hantavirus, jenis yang ditemukan di Indonesia adalah Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS), yang berbeda dengan kasus yang ramai dibicarakan di kapal pesiar, yakni Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS).

Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, mengatakan risiko hantavirus bagi populasi umum di Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan karena Indonesia memiliki sejumlah faktor yang dapat mendukung penyebaran penyakit tersebut, seperti tingginya populasi rodensia, banjir musiman, sanitasi perkotaan yang belum optimal, hingga padatnya aktivitas di kawasan pelabuhan dan pergudangan.

"Kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi terpapar hantavirus meliputi petugas kebersihan, tukang sampah, pekerja gudang, pekerja pelabuhan, serta petani," katanya.

Selain itu, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir maupun orang yang sering berada di lingkungan tertutup, kotor, dan terinfestasi tikus juga termasuk kelompok rentan terhadap infeksi hantavirus.

Di sisi lain, tantangan penanganan hantavirus di Indonesia juga dinilai cukup besar. Salah satunya karena penyakit ini berpotensi tidak terdiagnosis atau underdiagnosed, mengingat gejalanya kerap menyerupai penyakit lain seperti leptospirosis, dengue, hingga pneumonia berat.

Meski demikian, ia menegaskan masyarakat tidak perlu panik menghadapi ancaman hantavirus. Menurutnya, langkah terpenting saat ini adalah tetap bersikap rasional dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memastikan rumah terbebas dari tikus.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk menyimpan makanan dengan baik, menggunakan masker maupun sarung tangan saat membersihkan gudang atau area kotor, serta menghindari kontak langsung dengan kotoran tikus. Terlebih saat musim hujan atau banjir, masyarakat disarankan tidak bersentuhan langsung dengan air kotor dan menggunakan alat pelindung demi mengurangi risiko penularan.

Dicky mengingatkan masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke dokter apabila mengalami gejala seperti demam, nyeri otot, atau sesak napas, terutama jika tinggal atau beraktivitas di lingkungan dengan sanitasi yang buruk.

ACEH - PT Jakarta International Container Terminal (JICT) membangun fasilitas air bersih dan sanitasi di sejumlah wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Pembangunan ini sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan masyarakat pascabencana.

Program ini menjangkau desa-desa di wilayah terpencil Tapanuli Selatan, Gayo Lues dan Aceh Timur. Fasilitas yang dibangun meliputi MCK, sumur bor atau sumur cincin, dan sistem pipanisasi air bersih di beberapa titik terdampak.Direksi JICT turun langsung ke lapangan selama lima hari untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran di wilayah dengan akses terbatas.

Direktur Administrasi JICT Henry Naldi bersama Direktur Human Resources Sandhy Wijaya yang hadir langsung meninjau lokasi menempuh perjalanan darat dan udara, termasuk menggunakan pesawat perintis untuk menjangkau daerah terpencil.

“Fokus kami adalah memastikan masyarakat dapat kembali mengakses kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi, yang menjadi fondasi utama pemulihan kesehatan dan aktivitas sehari-hari pascabencana,” ujar Henry Naldi di Aceh, Sabtu (9/5/2026).

Kehadiran langsung jajaran direksi ini juga menjadi bagian dari upaya JICT untuk memahami secara langsung kondisi masyarakat terdampak, sekaligus memastikan bahwa program bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Lihat video: Prabowo Datangi Lokasi Huntara Banjir Aceh, 198 Unit Siap Dihuni



Program bantuan difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat seperti pembangunan fasilitas MCK dan sarana pendukung tempat ibadah sebagai pusat aktivitas sosial masyarakat di Garoga, Tapanuli Selatan.

Selain itu pembangunan sumur bor, sumur cincin, dan jaringan pipanisasi juga dilakukan di Blangkejeren serta Penomon, Gayo Lues untuk memastikan ketersediaan air bersih berkelanjutan.

Sementara di Aceh Timur, JICT fokus pada pembangunan fasilitas MCK guna mendukung sanitasi dan kesehatan lingkungan warga. Sejumlah lokasi yang dijangkau merupakan daerah dengan akses terbatas pascabencana, di mana distribusi bantuan menghadapi kendala infrastruktur dan geografis.

Kehadiran langsung JICT di lapangan menjadi bagian dari upaya memastikan efektivitas bantuan sekaligus memverifikasi kebutuhan riil masyarakat terdampak.

Program ini terlaksana melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk PMI pusat dan daerah , pemerintah daerah di tingkat kabupaten, serta dukungan jaringan relawan di wilayah terdampak.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mempercepat proses pemulihan dan memastikan keberlanjutan pemanfaatan fasilitas yang dibangun.

Sebagai operator terminal peti kemas yang menjadi bagian dari rantai logistik nasional, JICT menilai keterlibatan dalam pemulihan wilayah terdampak bencana merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung ketahanan masyarakat.

“Pemulihan wilayah terdampak bencana tidak hanya membutuhkan bantuan jangka pendek, tetapi juga dukungan infrastruktur dasar yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” ujar Henry.

JICT menyatakan akan terus mendorong program bantuan sosial yang berorientasi pada dampak jangka panjang, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional (suspend) 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari total 26.800 unit.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menyatakan jumlah SPPG yang disetop sementara ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring proses perbaikan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi sangat dinamis sehingga sekarang ada sekitar 1.780 (SPPG) yang kita hentikan sementara. Mungkin dalam seminggu, dua minggu akan berubah juga angkanya," kata Dadan dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2026).

Dadan menegaskan bahwa BGN mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan. Dia menyebut, SPPG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) akan dihentikan sementara.

"Jadi saya sampaikan di sini bahwa SPPG-SPPG yang tidak memiliki IPAL, kemudian ada SPPG yang belum daftar SLHS, kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara," tegasnya.

Wacana Tim Khusus Baru

Lebih lanjut, Dadan menuturkan bahwa dalam upaya pengawasan dan perbaikan dalam program MBG tidak dilakukan melalui pembentukan tim khusus baru, melainkan melalui struktur internal yang sudah berjalan.

"Kalau itu bukan tim khusus, karena secara organik sudah ada di kami. Di Badan Gizi ada tiga wakil, salah satunya memegang investigasi dan komunikasi publik. Kemudian ada Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang merangkul seluruh SPPG di Indonesia," ujar Dadan.

Dia menambahkan, pengawasan juga diperkuat oleh inspektorat untuk menangani persoalan yang lebih rinci di lapangan. Seluruh mekanisme tersebut, kata dia, terus berjalan dengan target peningkatan kualitas dan efektivitas program sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026.

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan Program MBG bukan sekadar pemberian makanan, melainkan bagian dari upaya besar meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Program ini menargetkan sekitar 82,9 juta anak penerima manfaat di Indonesia, sebuah skala besar yang menurutnya tidak mudah dicapai dalam waktu singkat.

"Tentu sangat tidak mudah, 82 juta itu kalau negara lain itu enggak tahu berapa puluh tahun, kita kan baru satu tahun. Itu ada kekurangan di sana-sini yang terus-menerus kita sempurnakan. Kita tidak ingin, bukan soal langkah, satu pun enggak boleh ada masalah karena itu menyangkut anak-anak kita. Tapi terus kita berusaha," ungkapnya.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menutup 1.780 SPPG yang tidak memenuhi standar. "Ada 1.780 (SPPG) ditutup karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Jadi sudah mulai lakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih keras. Penutupan itu kan sudah paling keras," tegas Zulhas.

Zulhas pun mengimbau sekolah untuk aktif menyampaikan keluhan jika menemukan layanan yang tidak sesuai standar, baik melalui SPPG maupun fasilitas pengaduan pemerintah.

"Kami juga mengimbau kalau sekolah-sekolah di mana pun berada, kalau ada yang tidak sesuai bisa menyampaikan keberatan kepada SPPG. Menyampaikan keberatan sekali, dua kali, tiga kali. Pasti di sini ada namanya call center, di kantor saya ada namanya command center. Jadi kita akan cepat untuk menindaklanjuti," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menuntaskan penanganan darurat pada 27 infrastruktur sanitasi dan persampahan terdampak bencana di wilayah Sumatera guna mencegah risiko kesehatan lingkungan dan mempercepat pemulihan layanan dasar masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur sanitasi merupakan bagian penting dari penanganan pasca bencana.

“Sanitasi yang berfungsi dengan baik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penanganan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) harus dilakukan cepat, bertahap, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan risiko kesehatan di kemudian hari,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Penanganan tersebut mencakup 15 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan 12 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang sebelumnya mengalami gangguan operasional akibat timbunan material pasca bencana. Seluruh fasilitas tersebut kini telah kembali berfungsi pada tahap penanganan darurat.

Pada fase ini, penanganan difokuskan pada pembersihan sisa volume sampah dan material yang menghambat akses serta berpotensi menimbulkan masalah kesehatan lingkungan. Upaya ini dilakukan secara intensif untuk memastikan layanan sanitasi dapat kembali berjalan dan tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

Sebaran infrastruktur yang ditangani meliputi Provinsi Aceh dengan 10 IPLT dan 11 TPA, Sumatera Utara sebanyak 2 IPLT dan 3 TPA, serta Sumatera Barat 1 TPA.

Selain itu, Kementerian PU juga melakukan sejumlah pekerjaan teknis untuk mendukung keberlanjutan operasional, antara lain pemesanan geotekstil untuk perkuatan sel landfill, perbaikan akses jalan menuju TPA, serta rehabilitasi unit pengolahan di IPLT.

Kegiatan ini turut dilaksanakan melalui skema padat karya dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga tidak hanya mempercepat pemulihan infrastruktur tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga terdampak.

Memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian PU melakukan penanganan permanen sekaligus peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi dengan target tuntas pada Oktober 2028. Hal ini bertujuan agar sistem pengelolaan sampah dan air limbah domestik dapat beroperasi secara lebih baik dan berkelanjutan.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat, serta memastikan layanan dasar tetap berjalan pasca bencana.

Sebagai bagian dari pengembangan ke depan, Kementerian PU juga mengusulkan penerapan teknologi sanitasi ramah lingkungan melalui pengadaan Net-Zero Toilet 5.0 guna meningkatkan kualitas layanan sanitasi yang lebih modern dan berkelanjutan.

Kementerian PU menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur sanitasi dan persampahan bukan hanya investasi fisik, tetapi juga investasi sosial dan lingkungan jangka panjang demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA — Panitia Khusus (Pansus) Raperda Air Limbah Domestik DPRD Kota Surabaya membidik potensi pendanaan internasional guna memodernisasi infrastruktur sanitasi di Kota Pahlawan itu.

Anggota Pansus sekaligus Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, mengatakan langkah ini menyusul upaya percepatan regulasi pengelolaan limbah rumah tangga yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Menurutnya, Surabaya perlu segera mengimplementasikan peraturan daerah (perda) terkait limbah domestik untuk menyusul kota-kota besar lain seperti Makassar dan Banjarmasin yang telah lebih dulu memiliki regulasi serupa.

"Surabaya harus segera memiliki regulasi ini. Kuncinya ada pada kesiapan eksekutif dalam menjalankan aturan teknis di lapangan agar tidak ada lagi pencemaran di saluran air permukiman," ujar Baktiono saat rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Surabaya, Senin (6/4/2026).

Dalam draf regulasi tersebut, Pansus mengkaji skema pembiayaan melalui tarif retribusi yang terintegrasi. Salah satu opsinya adalah memanfaatkan basis data pelanggan PDAM Surya Sembada yang mencapai 600.000 sambungan rumah (SR).

Dia menilai, skema ini cukup menjanjikan sebagai sumber pendanaan berkelanjutan (recurring income) untuk operasional pengelolaan limbah, mirip dengan pola retribusi sampah yang sudah berjalan.

Selain itu, dia menekankan pentingnya kewajiban pengurasan tangki septik minimal tiga tahun sekali guna mencegah kontaminasi air tanah.

Pakar Teknik Lingkungan ITS, Prof. Joni Hermana, yang hadir sebagai narasumber strategis, mengungkapkan Surabaya memiliki daya tarik besar bagi investor dan donor internasional di sektor sanitasi.

Menurutnya, negara-negara seperti Jerman, Kanada, dan Australia memiliki minat tinggi untuk memberikan hibah pembangunan infrastruktur pengelolaan limbah domestik.

"Di daerah lain, nilai hibah ini bisa menyentuh angka Rp900 miliar. Untuk Surabaya, potensinya bisa jauh lebih besar mengingat populasi dan kompleksitas wilayahnya," ungkapnya.

Dia menambahkan, keterlibatan pihak asing biasanya mencakup pengawasan mutu pembangunan dan transfer teknologi. Hal ini dinilai akan menjamin sistem yang dibangun lebih modern dan memiliki daya tahan jangka panjang.

Dengan adanya sinergi antara regulasi daerah dan dukungan finansial internasional, dia berharap, Pemkot Surabaya diharapkan mampu menghadirkan sistem pengelolaan air limbah yang lebih sistematis dan mandiri secara fiskal. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus memajukan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang "nakal" karena beroperasi tak sesuai aturan.

Beberapa yang menjadi sorotan publik belakangan adalah semakin banyak SPPG yang menyajikan menu tidak layak, makanan olahan tidak bergizi, dan juga kebersihan SPPG yang diragukan.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa saat ini Badan Gizi Nasional sudah mulai bergerak dari persoalan kuantitas, kini mulai geser ke kualitas, dengan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Per 30 Maret 2026, Kementerian Pangan melaporkan MBG sudah berjalan di 38 provinsi, dan mencapai 61.680.043 penerima manfaat.

Sebanyak 26.066 SPPG telah beroperasi, dengan 2.162 ditutup sementara dan yang disuspensi 1.789, mendapat SP1 368 SPPG, dan SP2 5 SPPG.

"Ini adalah mereka yang nggak tertib, belum SLHS dan lain-lain. Program ini besar sekali, memberi makan lebih dari 60 juta orang, tapi kita terus melakukan penyempurnaan. Tentu masih ada kurangnya disini tapi semakin hari Insya Allah akan semakin bagus," katanya usai menggelar Rapar Koordinasi Terbatas di Jakarta, Kamis (2/4/2025).

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa SPPG yang mendapatkan suspensi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena belum mendapat SLHS, sudah mendaftar tapi belum keluar SLHS-nya. Kemudian, ada juga yang belum punya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Suspend ini dilakukan selama 2-3 minggu, dan data ini akan terus berubah karena mungkin dalam 2-3 hari ke depan ada SPPG yang SLHSnya sudah terbit," jelasnya.

Menanggapi banyaknya SPPG yang tidak patuh, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan bahwa program ini bagus, hanya saja persiapannya tidak matang.

"Dari pertengahan tahun lalu ada kasus banyak yang keracunan banyak saya sudah bilang tolong MBG dimoratorium dulu, karena sudah banyak evaluasi, terus menunya tidak sesuai," katanya.

Menurutnya, program ini juga sudah keluar dari tujuannya untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mencegah stunting.

"Tahu nggak mereka itu apa itu stunting? Stunting itu adalah sakit gizi yang harusnya dikelola dari ibu hamil sampai sebelum usia 3 tahun. Berbeda dengan kurang gizi, sangat berbeda. Sehingga programnya harusnya terpisah antara pemenuhan gizi dengan yang stunting, tapi kan tidak ada. Makanya saya bilang dulu moratorium dulu, tapi nyatanya terus berjalan,” kata Agus.

Menurutnya, temuan ribuan SPPG yang bermasalah menunjukkan pelaksanaan program belum didukung kesiapan sumber daya dan standar operasional yang memadai.

Agus juga menyoroti proses rekrutmen tenaga pengelola SPPG yang dinilai belum siap secara pengalaman, serta lemahnya pengawasan terhadap kualitas produksi makanan.

Selain itu, dia menilai penentuan lokasi dan sasaran program belum tepat. Distribusi MBG dinilai tidak fokus pada kelompok yang paling membutuhkan, sehingga berpotensi tidak efektif dari sisi manfaat.

Di sisi lain, Agus juga menyoroti potensi penyimpangan anggaran dalam rantai distribusi. Dengan alokasi sekitar Rp15.000 per porsi, dia menilai terdapat ruang kebocoran yang signifikan di tingkat pelaksana.

“Yang sampai ke anak bisa jauh berkurang. Anda bisa bayangkan kalau tinggal Rp6.000, kualitas makanannya seperti apa,” ujarnya.

Dia juga mengkritik belum jelasnya regulasi turunan yang mengatur standar operasional program, termasuk mekanisme pengawasan dan pemberian izin operasional SPPG.

Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat audit menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan anggaran MBG, padahal program tersebut menggunakan dana APBN.

“Tata kelola negara harus diaudit oleh BPK. Sampai sekarang saya belum dengar hasil auditnya,” kata Agus.

Bisnis.com, CIREBON- Sebanyak enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dihentikan sementara operasionalnya karena belum memenuhi sejumlah persyaratan dasar layanan sanitasi dan administrasi.

Penghentian sementara ini dilakukan menyusul laporan Koordinator Regional Provinsi Jawa Barat tertanggal 9 Maret 2026 kepada Badan Gizi Nasional.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional melalui Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Albertus Dony Dewantoro, mengatakan penghentian sementara tersebut dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan program makan bergizi berjalan sesuai standar kesehatan dan tata kelola yang berlaku.

“Langkah penghentian sementara ini dilakukan agar seluruh SPPG mematuhi ketentuan teknis, terutama terkait keamanan pangan dan sanitasi. Program makan bergizi harus berjalan dengan standar yang jelas agar manfaatnya optimal bagi masyarakat,” kata Dony dalam keterangan resmi, Jumat (13/3/2026).

Enam SPPG yang dihentikan operasionalnya berada di sejumlah kecamatan di Kabupaten Cirebon, yakni SPPG Cirebon Tengah di Desa Tani Dawuan, SPPG Ciledug di Desa Jatiseeng Kidul, SPPG Cirebon Lemahabang di Desa Asem, SPPG Kedawung di Desa Kertawinangun, SPPG Gunung Jati di Desa Grogol, serta SPPG Panguragan di Desa Kalianyar.

Dony menjelaskan bahwa penghentian operasional tersebut dilakukan karena sejumlah SPPG belum melakukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke dinas kesehatan setempat meski telah beroperasi lebih dari 30 hari.

“Dalam laporan yang kami terima, beberapa SPPG belum melakukan pendaftaran SLHS ke dinas kesehatan daerah,” ujarnya.

Menurut dia, pemenuhan persyaratan tersebut menjadi bagian penting dari standar operasional program makan bergizi gratis agar aspek keamanan pangan dan pengawasan dapat berjalan secara optimal.

Penghentian sementara operasional enam SPPG tersebut mengacu pada Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.

Dalam aturan tersebut, setiap SPPG diwajibkan memenuhi sejumlah standar, termasuk kelayakan higiene sanitasi, sistem pengolahan limbah, serta dukungan fasilitas bagi petugas pengawasan.

Dony mengatakan ketentuan tersebut disusun untuk menjaga kualitas layanan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

“Kami ingin memastikan seluruh fasilitas pelayanan gizi yang terlibat benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan. Ini bukan sekadar administrasi, tetapi menyangkut keamanan pangan bagi penerima manfaat,” kata dia.

Meski demikian, penghentian operasional tersebut bersifat sementara. SPPG yang terdampak masih dapat kembali beroperasi setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

SPPG diwajibkan terlebih dahulu mengajukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi ke dinas kesehatan setempat. Selain itu, pengelola juga harus memastikan ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah serta fasilitas tempat tinggal bagi Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan.

Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, pengelola SPPG dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian operasional kepada Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional dengan melampirkan bukti pendaftaran SLHS dari Dinas Kesehatan.

“Kami membuka ruang bagi pengelola untuk segera melengkapi persyaratan tersebut. Jika seluruh ketentuan telah dipenuhi dan dibuktikan secara administratif, maka penghentian sementara operasional dapat dicabut,” ujar Dony.

Ia menambahkan Badan Gizi Nasional akan terus melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan program makan bergizi gratis di berbagai daerah untuk memastikan seluruh pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.

“Tujuannya agar program ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus memenuhi standar kesehatan dan tata kelola yang baik,” kata dia.

SUKABUMI - MNC Peduli bersama MNC Land kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang sehat dan berkelanjutan. Kali ini, dukungan diwujudkan melalui rehabilitasi fasilitas sanitasi di SD Negeri Cibilik, Desa Nanggerang, Kabupaten Sukabumi, Rabu (26/2/2026).

Sekolah yang berada di kawasan KEK MNC Lido City ini merupakan salah satu sekolah binaan MNC Peduli dalam penerapan konsep sekolah hijau berkelanjutan. Rehabilitasi dilakukan dengan menambah dan memperbaiki wastafel guna meningkatkan kenyamanan serta kebersihan sarana cuci tangan bagi para siswa.

Fasilitas yang lebih layak diharapkan mampu menunjang penerapan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Program ini juga menjadi bagian dari upaya menanamkan kesadaran menjaga kebersihan sekaligus kelestarian lingkungan sejak usia dini.

Kepala SDN Cibilik Samsudin Harun mengapresiasi dukungan yang diberikan. Perbaikan fasilitas sanitasi sangat membantu sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman bagi siswa.

"Kami mengapresiasi atas dukungan yang diberikan karena membantu sekolah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman," ujarnya, Jumat (27/2/2026).

Melalui kolaborasi ini, MNC Peduli dan MNC Land berharap dapat terus mendukung terwujudnya sekolah hijau berkelanjutan serta membentuk generasi yang peduli terhadap kebersihan dan lingkungan.