Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menuntaskan penanganan darurat pada 27 infrastruktur sanitasi dan persampahan terdampak bencana di wilayah Sumatera guna mencegah risiko kesehatan lingkungan dan mempercepat pemulihan layanan dasar masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur sanitasi merupakan bagian penting dari penanganan pasca bencana.

“Sanitasi yang berfungsi dengan baik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penanganan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) harus dilakukan cepat, bertahap, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan risiko kesehatan di kemudian hari,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Penanganan tersebut mencakup 15 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan 12 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang sebelumnya mengalami gangguan operasional akibat timbunan material pasca bencana. Seluruh fasilitas tersebut kini telah kembali berfungsi pada tahap penanganan darurat.

Pada fase ini, penanganan difokuskan pada pembersihan sisa volume sampah dan material yang menghambat akses serta berpotensi menimbulkan masalah kesehatan lingkungan. Upaya ini dilakukan secara intensif untuk memastikan layanan sanitasi dapat kembali berjalan dan tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

Sebaran infrastruktur yang ditangani meliputi Provinsi Aceh dengan 10 IPLT dan 11 TPA, Sumatera Utara sebanyak 2 IPLT dan 3 TPA, serta Sumatera Barat 1 TPA.

Selain itu, Kementerian PU juga melakukan sejumlah pekerjaan teknis untuk mendukung keberlanjutan operasional, antara lain pemesanan geotekstil untuk perkuatan sel landfill, perbaikan akses jalan menuju TPA, serta rehabilitasi unit pengolahan di IPLT.

Kegiatan ini turut dilaksanakan melalui skema padat karya dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga tidak hanya mempercepat pemulihan infrastruktur tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga terdampak.

Memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian PU melakukan penanganan permanen sekaligus peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi dengan target tuntas pada Oktober 2028. Hal ini bertujuan agar sistem pengelolaan sampah dan air limbah domestik dapat beroperasi secara lebih baik dan berkelanjutan.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat, serta memastikan layanan dasar tetap berjalan pasca bencana.

Sebagai bagian dari pengembangan ke depan, Kementerian PU juga mengusulkan penerapan teknologi sanitasi ramah lingkungan melalui pengadaan Net-Zero Toilet 5.0 guna meningkatkan kualitas layanan sanitasi yang lebih modern dan berkelanjutan.

Kementerian PU menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur sanitasi dan persampahan bukan hanya investasi fisik, tetapi juga investasi sosial dan lingkungan jangka panjang demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA — Panitia Khusus (Pansus) Raperda Air Limbah Domestik DPRD Kota Surabaya membidik potensi pendanaan internasional guna memodernisasi infrastruktur sanitasi di Kota Pahlawan itu.

Anggota Pansus sekaligus Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, mengatakan langkah ini menyusul upaya percepatan regulasi pengelolaan limbah rumah tangga yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Menurutnya, Surabaya perlu segera mengimplementasikan peraturan daerah (perda) terkait limbah domestik untuk menyusul kota-kota besar lain seperti Makassar dan Banjarmasin yang telah lebih dulu memiliki regulasi serupa.

"Surabaya harus segera memiliki regulasi ini. Kuncinya ada pada kesiapan eksekutif dalam menjalankan aturan teknis di lapangan agar tidak ada lagi pencemaran di saluran air permukiman," ujar Baktiono saat rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Surabaya, Senin (6/4/2026).

Dalam draf regulasi tersebut, Pansus mengkaji skema pembiayaan melalui tarif retribusi yang terintegrasi. Salah satu opsinya adalah memanfaatkan basis data pelanggan PDAM Surya Sembada yang mencapai 600.000 sambungan rumah (SR).

Dia menilai, skema ini cukup menjanjikan sebagai sumber pendanaan berkelanjutan (recurring income) untuk operasional pengelolaan limbah, mirip dengan pola retribusi sampah yang sudah berjalan.

Selain itu, dia menekankan pentingnya kewajiban pengurasan tangki septik minimal tiga tahun sekali guna mencegah kontaminasi air tanah.

Pakar Teknik Lingkungan ITS, Prof. Joni Hermana, yang hadir sebagai narasumber strategis, mengungkapkan Surabaya memiliki daya tarik besar bagi investor dan donor internasional di sektor sanitasi.

Menurutnya, negara-negara seperti Jerman, Kanada, dan Australia memiliki minat tinggi untuk memberikan hibah pembangunan infrastruktur pengelolaan limbah domestik.

"Di daerah lain, nilai hibah ini bisa menyentuh angka Rp900 miliar. Untuk Surabaya, potensinya bisa jauh lebih besar mengingat populasi dan kompleksitas wilayahnya," ungkapnya.

Dia menambahkan, keterlibatan pihak asing biasanya mencakup pengawasan mutu pembangunan dan transfer teknologi. Hal ini dinilai akan menjamin sistem yang dibangun lebih modern dan memiliki daya tahan jangka panjang.

Dengan adanya sinergi antara regulasi daerah dan dukungan finansial internasional, dia berharap, Pemkot Surabaya diharapkan mampu menghadirkan sistem pengelolaan air limbah yang lebih sistematis dan mandiri secara fiskal. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat sebanyak 176 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mengalami kerusakan imbas bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pemulihan infrastruktur dasar tersebut dilakukan melalui dua tahap, yakni penanganan sementara dan penanganan permanen.

"Kami mengidentifikasi ada 176 SPAM yang terdampak dan alhamdulillah sudah hampir 70% yang sudah bisa kita selesaikan, dan kami targetkan semua bisa fungsional selambatnya tanggal 15 Februari 2026. Untuk permanen, kami menargetkan sampai dengan Agustus 2028," ujar Dody dalam keterangannya, dikutip Selasa (27/1/2026).

Selain akses air bersih, sektor infrastruktur sanitasi juga mengalami kerusakan berat. Kementerian PU mencatat sebanyak 12 fasilitas pengolahan lumpur tinja dan 15 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah mengalami kerusakan.

Hingga kini, progres penanganan sanitasi tersebut diklaim telah menyentuh angka 83%. Pemerintah mematok tenggat waktu yang sama untuk sektor sanitasi, yakni seluruh fasilitas pengolahan limbah dan sampah harus sudah beroperasi kembali secara fungsional pada 15 Februari 2026.

Sebagai langkah mitigasi krisis air, tambah Dody, pihaknya juga melakukan pengeboran sumur dalam dan dangkal di titik-titik strategis. Sumur bor dalam dengan kedalaman lebih dari 80 meter disiapkan untuk menghasilkan air kualitas premium yang siap konsumsi bagi masyarakat.

Sebaliknya, sumur dangkal difungsikan untuk memenuhi kebutuhan non-konsumsi seperti mandi, cuci, hingga keperluan teknis pembersihan sisa-sisa lumpur bencana. Total terdapat 86 titik sumur bor yang tengah dikerjakan oleh tim di lapangan dengan progres yang bervariasi.

Dody merinci, saat ini baru sekitar 15% sumur bor dalam yang telah tuntas dikerjakan, sementara untuk sumur bor dangkal progresnya sudah mencapai 53%. Kementerian PU menargetkan seluruh proyek pengeboran ini rampung sebelum memasuki bulan Ramadan tahun ini.

"Targetnya adalah sebelum bulan Ramadan kita sudah bisa menyelesaikan sumur-sumur bor ini," pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Kementerian PU mengungkap kebutuhan anggaran penanganan pascabencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menembus angka Rp74 triliun. Kebutuhan anggaran tersebut diperlukan guna melakukan penanganan hingga periode 2028 mendatang.

Sementara itu, mengacu pada paparan yang disampaikan, anggaran penanganan bencana paling masif dikucurkan untuk Provinsi Aceh yang mencapai Rp39,89 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk penanganan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), bidang Cipta Karya, dan bidang Prasarana Strategis.

Posisi kedua ditempati Provinsi Sumatra Barat yang akan mendapat alokasi kucuran penanganan bencana sebesar Rp18,88 triliun, disusul Provinsi Sumatra Utara sebesar Rp15,21 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan infrastruktur sanitasi terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, guna mencegah risiko gangguan kesehatan lingkungan serta memastikan layanan dasar masyarakat dapat segera pulih.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemulihan infrastruktur sanitasi merupakan bagian penting dari penanganan pasca bencana.

"Sanitasi yang berfungsi dengan baik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penanganan tempat pemrosesan akhir (TPA) dan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) harus dilakukan cepat, bertahap, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan risiko kesehatan di kemudian hari," kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selama 10 hari terakhir, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Aceh telah melakukan pembersihan intensif pada kawasan TPA dan IPLT yang terdampak timbunan material pasca bencana.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan program padat karya, sehingga selain mempercepat pemulihan lingkungan juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.

TPA Rantau yang saat ini masih beroperasi dengan sistem open dumping menjadi prioritas penanganan karena berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.

Fokus pekerjaan diarahkan pada pembersihan jalan akses, serta penanganan material yang menghambat operasional dan mobilitas.

Memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian PU merencanakan pemulihan sekaligus peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi agar sistem pengelolaan sampah dan air limbah domestik dapat kembali berfungsi secara normal dan berkelanjutan.

Langkah ini meliputi pengadaan truk tinja, tangki septik beserta bioaktivator, serta pendampingan tata kelola dan penyusunan studi teknis apabila diperlukan.

Untuk TPA Rantau, Kementerian PU menyiapkan penanganan yang mencakup perbaikan sel landfill eksisting, pembangunan sel landfill baru, perbaikan jalan akses, serta pengadaan alat berat pendukung operasional.

Sementara itu, untuk penanganan IPLT Rantau berupa pembersihan area IPLT, serta rehabilitasi unit pengolahan, mulai dari bak anaerobik, fakultatif, maturasi, hingga wetland.

Saat ini, telah dilaksanakan pembersihan kawasan IPLT dan pengangkatan lumpur pada bak pengolahan sebagai langkah awal pemulihan fungsi layanan.

Secara keseluruhan di Provinsi Aceh, Kementerian PU tengah melaksanakan peningkatan pelayanan pada 11 TPA sampah di 11 kabupaten/kota serta peningkatan layanan 10 IPLT di 10 kabupaten/kota.

Sementara di Provinsi Sumatera Utara, peningkatan pelayanan dilakukan pada dua TPA sampah di dua kabupaten/kota serta satu IPLT di satu kota.

Adapun di Provinsi Sumatera Barat, Kementerian PU melaksanakan peningkatan pelayanan satu TPA sampah di satu kabupaten.

Seluruh pekerjaan tersebut saat ini berada dalam tahap pelaksanaan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan, mencegah risiko kesehatan masyarakat, dan mempercepat pemulihan layanan dasar pasca bencana.

Ke depan, Kementerian PU juga mengusulkan penerapan teknologi sanitasi ramah lingkungan melalui pengadaan Net-Zero Toilet 5.0 sebagai bagian dari inovasi peningkatan layanan sanitasi berkelanjutan di wilayah terdampak bencana.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) mengungkapkan progres konstruksi proyek infrastruktur sanitasi Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1 mencapai 42 persen.

“Pembangunan sistem air limbah terpusat bukan hanya membangun pipa dan instalasi, tetapi menghadirkan peradaban baru. Infrastruktur sanitasi modern akan menjamin lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan layak huni bagi masyarakat,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kementerian PU terus mempercepat pembangunan infrastruktur sanitasi di DKI Jakarta melalui proyek JSDP Zona 1 yang berlokasi di Pluit, Jakarta Utara. Hingga Oktober 2025, progres kumulatif pembangunan JSDP Zona 1 telah mencapai sekitar 42 persen.

Pekerjaan Jakarta Sewerage Development Project Zona 1 mencakup empat paket pekerjaan utama yang menjadi bagian penting dari sistem pengelolaan air limbah terpadu di wilayah DKI Jakarta.

Proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala perkotaan ini merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam menghadirkan layanan sanitasi aman dan berkelanjutan bagi masyarakat perkotaan, sekaligus mendukung tercapainya target pembangunan berkelanjutan sektor air dan sanitasi.

Infrastruktur ini ditargetkan mampu melayani hingga 989.389 jiwa atau sekitar 220.000 sambungan rumah (SR) yang tersebar di 3 kota administrasi, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat, mencakup delapan kecamatan.

Seluruh kegiatan pembangunan ini didukung oleh pembiayaan melalui pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan nilai total mencapai Rp6,37 triliun.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana mengatakan dengan tersedianya sistem air limbah yang modern, masyarakat Jakarta dapat menikmati lingkungan yang lebih bersih dan aman, sementara pemerintah daerah memperoleh sistem pengelolaan sanitasi yang lebih efisien dan terintegrasi dengan jaringan rumah tangga.

Selain itu, upaya tersebut dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Prabowo dalam mewujudkan kemandirian bangsa di sektor ekonomi hijau, dimana Kementerian PU menghadirkan solusi pengelolaan limbah modern

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025