Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana angkat bicara terkait dengan wacana pembentukan tim khusus baru dalam upaya pengawasan dan perbaikan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menuturkan bahwa upaya pengawasan dan perbaikan MBG tidak dilakukan melalui pembentukan tim khusus baru, melainkan melalui struktur internal yang sudah berjalan.

"Kalau itu bukan tim khusus, karena secara organik sudah ada di kami. Di Badan Gizi ada tiga wakil, salah satunya memegang investigasi dan komunikasi publik. Kemudian ada Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang merangkul seluruh SPPG di Indonesia," kata Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Dia menambahkan, pengawasan juga diperkuat oleh inspektorat untuk menangani persoalan yang lebih rinci di lapangan. Seluruh mekanisme tersebut, kata dia, terus berjalan dengan target peningkatan kualitas dan efektivitas program sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026.

Sementara itu, BGN juga telah menghentikan sementara operasional (suspend) 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari total 26.800 unit.

Dadan menyatakan jumlah SPPG yang disetop sementara ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring proses perbaikan pada pelaksanaan program MBG.

"Jadi sangat dinamis sehingga sekarang ada sekitar 1.780 (SPPG) yang kita hentikan sementara. Mungkin dalam seminggu, dua minggu akan berubah juga angkanya," ujarnya.

Dadan menegaskan bahwa BGN mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan. Dia menyebut, SPPG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) akan dihentikan sementara.

"Jadi saya sampaikan di sini bahwa SPPG-SPPG yang tidak memiliki IPAL, kemudian ada SPPG yang belum daftar SLHS, kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan Program MBG bukan sekadar pemberian makanan, melainkan bagian dari upaya besar meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Program ini menargetkan sekitar 82,9 juta anak penerima manfaat di Indonesia, sebuah skala besar yang menurutnya tidak mudah dicapai dalam waktu singkat.

"Tentu sangat tidak mudah, 82 juta itu kalau negara lain itu enggak tahu berapa puluh tahun, kita kan baru satu tahun. Itu ada kekurangan di sana-sini yang terus-menerus kita sempurnakan. Kita tidak ingin, bukan soal langkah, satu pun enggak boleh ada masalah karena itu menyangkut anak-anak kita. Tapi terus kita berusaha," ungkapnya.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menutup 1.780 SPPG yang tidak memenuhi standar. "Ada 1.780 (SPPG) ditutup karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Jadi sudah mulai lakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih keras. Penutupan itu kan sudah paling keras," tegas Zulhas.

Zulhas pun mengimbau sekolah untuk aktif menyampaikan keluhan jika menemukan layanan yang tidak sesuai standar, baik melalui SPPG maupun fasilitas pengaduan pemerintah.

"Kami juga mengimbau kalau sekolah-sekolah di mana pun berada, kalau ada yang tidak sesuai bisa menyampaikan keberatan kepada SPPG. Menyampaikan keberatan sekali, dua kali, tiga kali. Pasti di sini ada namanya call center, di kantor saya ada namanya command center. Jadi kita akan cepat untuk menindaklanjuti," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus memajukan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang "nakal" karena beroperasi tak sesuai aturan.

Beberapa yang menjadi sorotan publik belakangan adalah semakin banyak SPPG yang menyajikan menu tidak layak, makanan olahan tidak bergizi, dan juga kebersihan SPPG yang diragukan.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa saat ini Badan Gizi Nasional sudah mulai bergerak dari persoalan kuantitas, kini mulai geser ke kualitas, dengan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Per 30 Maret 2026, Kementerian Pangan melaporkan MBG sudah berjalan di 38 provinsi, dan mencapai 61.680.043 penerima manfaat.

Sebanyak 26.066 SPPG telah beroperasi, dengan 2.162 ditutup sementara dan yang disuspensi 1.789, mendapat SP1 368 SPPG, dan SP2 5 SPPG.

"Ini adalah mereka yang nggak tertib, belum SLHS dan lain-lain. Program ini besar sekali, memberi makan lebih dari 60 juta orang, tapi kita terus melakukan penyempurnaan. Tentu masih ada kurangnya disini tapi semakin hari Insya Allah akan semakin bagus," katanya usai menggelar Rapar Koordinasi Terbatas di Jakarta, Kamis (2/4/2025).

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa SPPG yang mendapatkan suspensi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena belum mendapat SLHS, sudah mendaftar tapi belum keluar SLHS-nya. Kemudian, ada juga yang belum punya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Suspend ini dilakukan selama 2-3 minggu, dan data ini akan terus berubah karena mungkin dalam 2-3 hari ke depan ada SPPG yang SLHSnya sudah terbit," jelasnya.

Menanggapi banyaknya SPPG yang tidak patuh, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan bahwa program ini bagus, hanya saja persiapannya tidak matang.

"Dari pertengahan tahun lalu ada kasus banyak yang keracunan banyak saya sudah bilang tolong MBG dimoratorium dulu, karena sudah banyak evaluasi, terus menunya tidak sesuai," katanya.

Menurutnya, program ini juga sudah keluar dari tujuannya untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mencegah stunting.

"Tahu nggak mereka itu apa itu stunting? Stunting itu adalah sakit gizi yang harusnya dikelola dari ibu hamil sampai sebelum usia 3 tahun. Berbeda dengan kurang gizi, sangat berbeda. Sehingga programnya harusnya terpisah antara pemenuhan gizi dengan yang stunting, tapi kan tidak ada. Makanya saya bilang dulu moratorium dulu, tapi nyatanya terus berjalan,” kata Agus.

Menurutnya, temuan ribuan SPPG yang bermasalah menunjukkan pelaksanaan program belum didukung kesiapan sumber daya dan standar operasional yang memadai.

Agus juga menyoroti proses rekrutmen tenaga pengelola SPPG yang dinilai belum siap secara pengalaman, serta lemahnya pengawasan terhadap kualitas produksi makanan.

Selain itu, dia menilai penentuan lokasi dan sasaran program belum tepat. Distribusi MBG dinilai tidak fokus pada kelompok yang paling membutuhkan, sehingga berpotensi tidak efektif dari sisi manfaat.

Di sisi lain, Agus juga menyoroti potensi penyimpangan anggaran dalam rantai distribusi. Dengan alokasi sekitar Rp15.000 per porsi, dia menilai terdapat ruang kebocoran yang signifikan di tingkat pelaksana.

“Yang sampai ke anak bisa jauh berkurang. Anda bisa bayangkan kalau tinggal Rp6.000, kualitas makanannya seperti apa,” ujarnya.

Dia juga mengkritik belum jelasnya regulasi turunan yang mengatur standar operasional program, termasuk mekanisme pengawasan dan pemberian izin operasional SPPG.

Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat audit menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan anggaran MBG, padahal program tersebut menggunakan dana APBN.

“Tata kelola negara harus diaudit oleh BPK. Sampai sekarang saya belum dengar hasil auditnya,” kata Agus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi gratis yang bermasalah.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan, saat ini terdapat sekitar 1.030 SPPG yang telah ditutup atau di-disuspend karena tidak memenuhi ketentuan.

Ia menyampaikan, pihaknya terus melakukan cross check antara keluhan masyarakat dengan kondisi program MBG di lapangan.

"Dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari 1.000 (SPPG)," kata Prabowo dikutip dalam video Prabowo Menjawab, Kamis (19/3/2026).

Prabowo menyampaikan, dalam rangka evaluasi program MBG ia juga kerap memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta keterangan.

"Ini saya punya Wakil Kepala (BGN) satu Ibu, Ibu ini, Ibu Nanik (Nanik Sudaryanti Deyang) ya. Ini galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya," ucap dia.

Ia menambahkan, pemerintah saat ini tengah melakukan sertifikasi terhadap SPPG yang masih ingin terus berjalan.

Sertifikasi ini meliputi standar kebersihan, keamanan makanan, hingga kualitas air yang digunakan.

"Standardisasi, kalau tidak beres ditutup, di-disuspend saja," imbuh dia.

Pemerintah juga menyediakan nomor telepon bebas pulsa agar masyarakat mendapatkan transparansi data dari SPPG tersebut.

Hal tersebut termasuk di dalamnya adalah titik koordinat lokasi dari SPPG tersebut.

"Jadi siapapun, ibu-ibu, orang tua, kepala sekolah, boleh masuk dan komplain," terang Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga menekankan pemerintah untuk membangun budaya baru dalam menjalankan tata kelola.

Pemangku kepentingan diharapkan meninggalkan praktik laporan yang tidak sesuai fakta.

"Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas," tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan 78 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Solo Raya terindikasi tidak menjalankan operasional sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pendataan dan pemantauan yang dilakukan BGN, sejumlah aspek yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sejumlah temuan tersebut antara lain pembangunan SPPG yang tidak sesuai ketentuan juknis, tidak tersedianya kamar atau ruang khusus bagi Kepala SPPG (KaSPPG), Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan, serta masih dominannya peran mitra dalam pengelolaan operasional dapur.

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian serius untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

“BGN menemukan sejumlah pelanggaran terhadap juknis dalam operasional SPPG di Solo Raya. Temuan ini menjadi bahan evaluasi penting agar seluruh pelaksana program mematuhi standar yang telah ditetapkan,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, Minggu (8/3/2026).

Menurutnya, kepatuhan terhadap juknis merupakan aspek krusial dalam menjaga kualitas tata kelola dapur program pemenuhan gizi, termasuk dalam hal fasilitas dan sistem pengawasan yang mendukung operasional sehari-hari.

“Setiap SPPG wajib memenuhi standar fasilitas yang telah diatur dalam juknis. Ketersediaan ruang bagi KaSPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan merupakan bagian penting dari sistem pengawasan agar operasional berjalan tertib dan akuntabel,” ujarnya.

Selain itu, BGN juga menyoroti pola kemitraan yang dalam beberapa kasus dinilai terlalu dominan dalam pengelolaan operasional dapur.

Menurut Nanik, keterlibatan mitra tetap diperbolehkan selama berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak mengambil alih peran yang seharusnya dijalankan oleh struktur resmi SPPG.

“Peran mitra harus tetap berada dalam koridor aturan. Pengelolaan utama SPPG harus tetap berada dalam struktur yang telah ditetapkan agar pengawasan dan akuntabilitas program tetap terjaga,” tegas Nanik.

Lebih lanjut, hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar bagi BGN untuk melakukan evaluasi serta langkah pembinaan terhadap SPPG di wilayah Solo Raya agar pelaksanaan program pemenuhan gizi dapat berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.