Bisnis.com, BANDUNG - Pengerjaan proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka direncanakan dimulai pada Agustus tahun ini.

Langkah ini akan dimulai setelah pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan kepastian surat penugasan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada PLN.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih, mengatakan bahwa surat tersebut akan dikirim ESDM kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam waktu dekat.

"Insyaallah minggu ini paling lambat seminggu sudah bisa diterima pak gubernur," katanya dikutip Minggu (18/1/2026). Ai menambahkan, surat ini kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) ke PLN.

Negosiasi harga tidak akan berlangsung lama karena harga PLN membeli listrik dari TPPAS Legok Nangka sudah disetujui sebelumnya.

"Pastinya perlu ditindaklanjuti PJBL dengan PLN dan saya kira prosesnya nanti tidak akan lama karena sudah ada kesepakatan harga jadi tidak ada negosiasi lagi dengan PLN jadi prosesnya akan cepat," kata dia.

Setelah PJBL, ada tahap akhir yang harus dilakukan terutama kepada konsorsium yang ikut mengelola TPPAS Legok Nangka yaitu Konsorsium Sumitomo Hitachi Zosen.

Adapun Konsorsium Sumitomo Hitachi Zosen resmi menjadi pemenang tender TPPAS Legok Nangka sejak 12 Juli 2023.

"Nanti setelah PJBL itu pastinya akan ada proses financial close untuk pemenuhan pembiayaan, kira-kira 6-9 bulan dari pihak Sumitomo baru setelah itu dilanjutkan dengan proses konstruksi," tuturnya.

DLH Provinsi Jabar berharap, pengerjaan TPPAS Legok bisa dimulai pada Agustus 2026 ini.

"Jadi mudah-mudahan bisa mulai konstruksinya di bulan Agustus paling lambat. Kurang lebih ya karena dinamikanya luar biasa, seperti penugasan menteri," katanya.

Sebagai informasi, Pemprov Jabar dan PLN telah menandatangani nota kesepahaman tentang Penyediaan Tenaga Listrik dari TPPAS Regional Legok Nangka. PLN mendukung upaya pemanfaatan sampah menjadi energi hijau melalui penyerapan listrik.

TPPAS Legok Nangka memiliki luas area 90 hektare dan kapasitas 1.853 – 2.131 ton sampah per hari dan diproyeksikan menampung sampah dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat kepastian dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memulai proyek pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka sekaligus pembangkit listrik berbasis sampah.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Kementerian ESDM menyatakan akan segera menerbitkan surat penugasan kepada PT PLN (Persero) terkait proyek TPPAS Regional Legoknangka. Surat penugasan itu menjadi prasyarat penting untuk melangkah ke tahap perjanjian jual beli listrik dan penutupan pembiayaan (financial close).

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, pihaknya secara aktif mendatangi Kementerian ESDM untuk memastikan proses administrasi tersebut segera rampung. Langkah jemput bola itu dilakukan atas arahan Gubernur Jawa Barat.

“Pak Gubernur menugaskan kami jemput bola ke Kementerian ESDM, bahkan kami sudah meyiapkan tenda, kalau lama mau buka tenda di sini, kami mau tidur saja di sini sampai dapat surat penugasan, tapi ternyata sudah dibahas kemarin pagi,” ujar Herman, Rabu (14/1/2026).

Menurut Herman, keberadaan surat penugasan sangat krusial mengingat Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menandatangani nota kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Jabar Environmental Solutions (JES) selaku pemenang tender proyek TPPAS Legoknangka sejak 2024.

“Sudah ditandatangani pada 2024 dan harapannya 2025 ini sudah financial close, tapi ternyata sudah lewat 2025 ada bottleneck di penugasan ke PLN dari Kementerian ESDM,” katanya.

Ia menambahkan, seluruh persyaratan yang diminta dalam proses tersebut sebenarnya telah dipenuhi, mulai dari legal opinion hingga review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan selesainya proses di internal kementerian, Pemprov Jawa Barat berharap tahapan pembiayaan proyek dapat segera dituntaskan.

“Dan sekarang Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Ibu Dirjen langsung mengawal keputusan tentang penugasan ke PLN akan turun dan setelah itu kita dorong financial close,” ujar Herman.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya L. Dewi memastikan, surat penugasan dari Menteri ESDM akan diterbitkan dalam waktu dekat. Ia menyebutkan, seluruh aspek perencanaan tata bangunan dan lingkungan telah terpenuhi sehingga proyek dapat langsung terhubung ke jaringan listrik PLN.

“Kita sekarang sedang memproses keputusan Pak Menteri untuk segera menugaskan PLN. Ini sudah ada di rencana tata bangunan dan lingkungan juga, jadi nanti langsung bisa terfasilitasi untuk masuk ke grid PLN, segera turun paling lambat Senin,” kata Eniya.

Dengan terbitnya surat penugasan tersebut, proyek TPPAS Regional Legoknangka dinilai telah melewati salah satu hambatan utama, yakni kepastian pendanaan. Proyek ini didukung investor asal Jepang melalui Konsorsium Sumitomo–EPN–Hitachi Zosen, dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) berperan sebagai fasilitator dalam layanan penasihat transaksi, termasuk proses lelang.

Dalam perjanjian kerja sama, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK), sementara PT JES berkewajiban menjaga rasio utang terhadap ekuitas minimal 80:20. Periode konsesi proyek ditetapkan selama 20 tahun sejak Tanggal Operasi Komersial (Commercial Operation Date/COD) yang ditargetkan dimulai pada Februari 2029.

Kesepakatan kerja sama juga mencakup pemenuhan dokumen transaksi pada Desember 2024 serta pelaksanaan uji komisioning yang dijadwalkan pada Agustus 2028. Selain itu, perjanjian dengan PT JES akan dilengkapi dengan komitmen penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

TPPAS Regional Legoknangka akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 20 hektare di Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Fasilitas ini dirancang untuk mengelola sampah regional dari wilayah Bandung Raya, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, serta Kabupaten Sumedang.

Bisnis.com, PALEMBANG - PT Pusri Palembang yang merupakan anggota holding dari PT Pupuk Indonesia (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat operasional perusahaan, khususnya dalam hal ketersediaan energi listrik yang stabil dan berkelanjutan untuk mendukung produksi pupuk nasional.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB).

Acara penandatanganan berlangsung di Gedung Wisma Melati PT Pusri Palembang (28/11) dan menjadi momentum penting bagi Pusri dalam memantapkan kesiapan energi menuju penguatan operasional pabrik dan pengembangan fasilitas pendukung. Dokumen MoU ditandatangani oleh Direktur Utama Pusri, Maryono dan General Manager PLN UID S2JB, Adhi Herlambang. Serta serah terima dokumen MoU dilakukan oleh Direktur Operasi & Produksi Pusri, Sholikin bersama General Manager PLN UID S2JB, Adhi Herlambang. Penandatangan dilanjutkan dengan PJBTL antara SVP Pemeliharaan Pusri, Agung Prasetyanto, dan Manager UP3 PLN Palembang, Henry Nugroho.

Bagi Pusri, kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memastikan akses energi yang konsisten dan berkualitas tinggi. Dengan kebutuhan awal daya sebesar 13,8 MVA yang diperuntukkan bagi perkantoran, perumahan, hingga operasional pabrik, Pusri menegaskan bahwa ketersediaan listrik yang andal merupakan prasyarat utama untuk menjaga performa produksi yang efisien. Pusri juga menyampaikan bahwa kebutuhan suplai listrik tahap pertama dapat meningkat hingga 20 MVA seiring berkembangnya kebutuhan pabrik.

Dalam kerja sama ini, PLN menyediakan dedicated trafo serta jaringan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) khusus untuk Pusri. Infrastruktur ini menjadi komponen penting bagi Pusri dalam meningkatkan stabilitas suplai listrik, mengurangi risiko gangguan, serta memastikan setiap lini operasional dapat berjalan tanpa hambatan. Keandalan sistem kelistrikan ini mendukung Pusri menjaga kualitas produksi pupuk mulai dari proses pengolahan bahan baku, operasi unit pendukung, hingga pengiriman produk yang tepat waktu.

Direktur Operasi & Produksi Pusri Palembang, Sholikin, menegaskan bahwa kerja sama dengan PLN memiliki peran penting dalam menjaga operasional perusahaan.

“Kerja sama dengan PLN ini sangat strategis bagi Pusri. Kelancaran proses produksi pupuk bergantung pada pasokan energi yang stabil dan handal yang mana kami berharap MoU dan PJBTL ini dapat meningkatkan efisiensi operasi serta memastikan kontinuitas pasokan energi untuk mendukung target produksi perusahaan. Pada tahap pertama, Pusri membutuhkan suplai listrik PLN hingga 20 MVA,” jelas Sholikin.

GM PLN UID S2JB, Adhi Herlambang, menyampaikan dukungan penuh terhadap kebutuhan Pusri sebagai salah satu industri vital nasional.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama dengan PT Pusri Palembang. PLN berkomitmen menghadirkan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing industri,” ujar Adhi.

Lewat penandatanganan MoU dan PJBTL ini, Pusri memperkuat langkah strategis dalam memastikan operasional perusahaan semakin tangguh dan efisien. Sinergi dengan PLN diharapkan menjadi fondasi jangka panjang yang mampu mendukung roadmap pengembangan Pusri, meningkatkan keandalan energi, dan memperkuat kontribusi Pusri sebagai pilar penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.