Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkap butuh anggaran sebesar Rp30 triliun untuk membenahi 136 perlintasan sebidang yang ada di jalan nasional di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian PU, total perlintasan sebidang di seluruh Indonesia berjumlah 4.242 lokasi. Dari jumlah ini ada 184 lokasi yang berada di bawah kewenangan nasional, di mana yang tertangani baru 48 lokasi, sisanya 136 masih belum diperbaiki.

"Dari sisi kebutuhan konstruksi, estimasi biaya untuk penanganan 136 lokasi tersebut ini mencapai sekitar Rp30 triliun. Dengan perkiraan ini rata-rata biaya konstruksi ini sekitar Rp350 (juta)sampai Rp400 juta per meternya," ujar Diana dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Kamis (21/5).

Diana menyebutkan 136 lokasi perlintasan sebidang tersebar di tujuh provinsi. Rinciannya, di Sumatera Utara 27 lokasi, Sumatera Barat itu 7 lokasi, Sumatera Selatan 18 lokasi, Banten 8 lokasi, Jawa Barat 13 lokasi, Jawa Tengah 16 lokasi, dan Jawa Timur 47 lokasi.

"Dan data ini menunjukkan bahwa skala pekerjaan ini cukup besar," imbuhnya.

Menurut Diana, pembenahan perlintasan sebidang akan disesuaikan dengan karakter lokasi. Kementerian PU, diklaim sangat mampu melakukannya dengan pengalaman yang sudah ada.

Diana memaparkan beberapa contoh perlintasan sebidang yang sudah berhasil ditangani instansinya, anatara lain flyover kretek yang terletak di Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah sepanjang 788,5 meter pada 2017

Lalu, ada juga flyover Kelonengan, Jawa Tengah sepanjang 760 meter dan flyover Dermoleng sepanjang 617,5 meter yang sama-sama dibangun pada 2017. Kemudian ada juga, underpass Karangsawah sepanjang 850 meter pada 2018 lalu.

"Nah, contoh-contoh yang kami sampaikan tersebut, ini menunjukkan bahwa penanganan ini dapat disesuaikan dengan karakter lokasi dan kebutuhan konstruksinya," pungkas Diana.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan Kementerian PU berkomitmen agar Sekolah Rakyat (SR) Tahap II dapat siap digunakan untuk mendukung proses penerimaan siswa baru.

"Pada prinsipnya, kami berkomitmen agar Sekolah Rakyat Tahap II dapat siap digunakan untuk mendukung proses penerimaan siswa baru sesuai rencana operasional yang telah disusun. Karena itu, seluruh upaya saat ini difokuskan agar pelaksanaan berjalan optimal dan dapat memberikan manfaat tepat waktu bagi masyarakat," ujar Diana kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II saat ini terus berjalan sesuai target pelaksanaan yang telah ditetapkan. Kementerian PU bersama seluruh pihak terkait melakukan percepatan pekerjaan di berbagai lokasi agar kesiapan fasilitas dapat tercapai sesuai jadwal yang direncanakan.

"Setiap progres di lapangan dipantau secara 24 jam, baik dari sisi konstruksi bangunan, penyediaan utilitas dasar, maupun kelengkapan sarana pendukung lainnya. Langkah-langkah percepatan juga terus dilakukan dengan tetap menjaga mutu pekerjaan, keselamatan konstruksi, dan fungsi bangunan," katanya.

Upaya percepatan tersebut antara lain dilakukan melalui penambahan tenaga kerja, penguatan pengawasan lapangan, dukungan lintas unit di lingkungan Kementerian PU, serta pemanfaatan teknologi konstruksi agar target penyelesaian pada Juni dapat terus dikejar secara optimal.

"Selain itu, pemantauan terhadap progres pembangunan dilakukan secara intensif, terutama pada titik-titik pekerjaan yang masih berada di bawah target, sehingga kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditangani secara cepat melalui langkah-langkah korektif yang terukur," kata Diana.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengupayakan 97 titik pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tahap II dapat diselesaikan pada Juni 2026 melalui percepatan pekerjaan di berbagai lokasi.

Dody mengatakan percepatan itu dilakukan agar fasilitas pendidikan tersebut dapat digunakan pada tahun ajaran baru mendatang sesuai target pemerintah.

Ia menjelaskan progres pembangunan di lapangan masih bervariasi sehingga diperlukan konsolidasi harian, penguatan pengawasan dan dukungan lintas unit di lingkungan Kementerian PU.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Saat ini pekerjaan di berbagai lokasi terus berlangsung secara paralel, mencakup penyelesaian struktur, arsitektur, utilitas, serta penataan kawasan pendukung

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan progres pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan.

"Sejauh ini progres pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Saat ini pekerjaan di berbagai lokasi terus berlangsung secara paralel, mencakup penyelesaian struktur, arsitektur, utilitas, serta penataan kawasan pendukung," ujar Diana kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan Kementerian PU secara konsisten melakukan pengawasan dan koordinasi intensif bersama seluruh pihak terkait agar pelaksanaan di lapangan tetap on schedule, dengan tetap mengedepankan aspek kualitas, keselamatan konstruksi dan akuntabilitas pekerjaan.

Sebagai program prioritas nasional, pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat.

"Karena itu, kami memastikan setiap tahapan dilaksanakan secara cermat agar hasil pembangunan nantinya benar-benar siap dimanfaatkan sesuai target yang telah ditetapkan," kata Diana.

Kementerian PU optimistis, dengan sinergi seluruh pihak, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dapat berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta generasi penerus bangsa.

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang layak dan berkualitas serta mempersiapkan peserta didik yang memiliki daya saing sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

Sekolah Rakyat menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya, tanpa terkendala oleh latar belakang ekonomi atau sosial mereka.

Sekolah Rakyat akan mengintegrasikan tiga aspek utama yaitu pendidikan formal, keterampilan hidup dan pemberdayaan ekonomi melalui kurikulum vokasional.

Keberadaan asrama diharapkan dapat menjadi lingkungan yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran dan pembentukan karakter dan kepribadian luhur, sehingga peserta didik tidak hanya mendapatkan pendidikan gratis tetapi juga terpenuhi kebutuhan gizi dan kesehatannya.

Sekolah Rakyat mempunyai visi mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui Pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan, dengan misi memberikan pendidikan berkualitas untuk siap menempuh pendidikan lanjutan.

Kemudian menanamkan pola pikir pantang menyerah dan gigih dalam meraih masa depan, menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan cinta tanah air, dan menguatkan rasa percaya diri, berkarakter dan berbudi pekerti luhur.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan wanita memiliki peran yang strategis di dalam sektor infrastruktur.

Ia menilai penghargaan Anugerah Kartini Infrastruktur 2026 menjadi pengingat bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam sektor infrastruktur.

"Kalau kita lihat bahwa kegiatan Anugerah Kartini Infrastruktur 2026 ini sejalan dengan Astacita, dan ini juga memperkuat strategi perempuan Indonesia dalam mendukung agenda Astacita," ujar Diana di Jakarta, Rabu (22/4/2026) malam.

Hal ini, lanjutnya, termasuk juga memastikan bahwa pembangunan infrastruktur ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan ekonomi, dan juga memperkuat daya saing bangsa.

"Di Kementerian PU juga diwujudkan melalui semangat PU 608 dan ini juga membangun budaya kerja yang berintegritas dan juga profesional dan tentunya berorientasi pada kinerja melalui penguatan kolaborasi untuk peningkatan kompetensi serta pemanfaatan inovasi dan juga teknologi, dan terus mendorong penyelenggaraan infrastruktur yang andal, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi nasional," kata Diana.

Anugerah Kartini Infrastruktur 2026 menjadi ruang apresiasi bagi perempuan-perempuan yang berkontribusi nyata dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Ketua Panitia Anugerah Kartini Infrastruktur 2026 Roy Afriansyah menegaskan proses seleksi dilakukan secara ketat dan mendalam.

Panitia tidak hanya mencari nama, tetapi juga menelusuri cerita di balik kontribusi para kandidat.

Dari lebih dari 150 perempuan yang terjaring, panitia menyaring hingga menjadi 25 finalis yang terbagi dalam lima kategori.

Para finalis kemudian melalui tahap wawancara bersama dewan juri yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi hingga aktivis perempuan.

"Kami menemukan banyak kisah pengabdian yang sering tidak terlihat, tetapi dampaknya besar bagi masyarakat. Ini bukan sekadar penilaian, melainkan perjalanan menemukan makna," ujar Roy.

Ia menambahkan perempuan dalam sektor infrastruktur kerap bekerja di balik layar, baik dalam perencanaan maupun di lapangan.

Meski jarang mendapat sorotan, peran mereka nyata dalam setiap pembangunan jalan, jembatan, hingga sistem yang menunjang kehidupan masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan ruangan kerjanya hingga ruang kerja Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti turut digeledah oleh petugas Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis (9/4/2026).

"Oh iya [ruangan Menteri dan Wamen PU digeledah petugas Kejati DKI Jakarta]. Jadi begini, saya memberikan izin kepada penyidik untuk menggeledah seluruh ruangan yang ada di Kementerian PU," kata Dody dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (10/4/2026), dikutip dari Antara.

Ia menegaskan langkah tersebut dilakukan agar tidak muncul kesan tebang pilih, sekaligus menunjukkan komitmen seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) untuk bersikap kooperatif dalam menghadapi proses hukum.

"Karena saya juga haqul yakin seluruh jajaran di Kementerian PU juga ingin menunjukkan bahwa mereka juga baik-baik saja, maksudnya digeledah pun boleh-boleh saja," ujar Dody.

Ia menyebut penyidik sempat berhati-hati saat akan memasuki ruang menteri karena posisinya sebagai pembantu Presiden, sehingga ia merasa perlu meminta izin secara khusus kepada Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu.

"Tetapi kan mungkin karena mau masuk ke ranahnya menteri, menteri itu kan salah satu pembantunya Presiden, mungkin penyidiknya agak khawatir, makanya kemudian saya mohon izin khusus kepada Bapak Presiden," tuturnya.

Ia kemudian melaporkan langsung kepada Prabowo Subianto terkait rencana pemberian akses penuh kepada penyidik untuk memasuki seluruh ruangan, termasuk ruang kerja menteri.

"Saya mengatakan ke Bapak Presiden, 'Pak, saya izin kasih keleluasaan kepada seluruh penyidik untuk masuk ruangan siapa pun. Jadi supaya tidak ada kesan tebang pilihlah. Nantinya memang saya salah, ya saya salah.' Gitu saja," bebernya.

Dalam komunikasinya, ia menuturkan Presiden memberikan respons positif dan langsung menyetujui permintaan tersebut, meskipun saat itu tidak berada di Jakarta, serta mendukung penuh upaya keterbukaan dalam proses penyidikan.

"[Kata Presiden] iya, boleh kasih izin. Kan saya cuma mohon izin ke beliau. Pak, saya izin mau ngasih, mau ngasih akses kepada seluruh penyidik untuk masuk ke semua ruangan di gedung kementerian ini, termasuk ruangannya menteri PU. [kata Presiden] boleh, gitu," tutur Dody.

Meski begitu, Dody menegaskan dirinya tidak ingin mencampuri proses hukum yang sedang berjalan dan memilih menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara profesional dan independen.

Dody juga mengaku tidak mengetahui jenis perkara tindak pidana terkait penggeledahan di kementeriannya.

Ia juga mengaku tidak mengetahui secara rinci barang-barang yang disita dalam penggeledahan tersebut, termasuk dokumen maupun perangkat lain yang diambil dari sejumlah ruangan di kementerian itu.

"Saya juga memang sengaja tidak mau tanya lebih detail, karena saya menganggap sudahlah jalannya aparat penegak hukum, jadi saya enggak mau tahu lebih jauh," katanya.

Namun demikian, ia menyebut terdapat sejumlah dokumen yang diambil penyidik, terutama yang berkaitan dengan hasil audit dan catatan yang berada di beberapa unit kerja kementerian. Termasuk satu unit PC lantai tiga gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya.

"Cuma detailnya saya lupa karena kebanyakan dokumen, apa-apa yang ada di meja saya. Tapi kalau komputer enggak diambil sih [di ruangan saya]. Jadi saya berharap komputer saya diambil biar saya punya baru gitu, tapi ternyata enggak diambil," beber Dody.

Penggeledahan dilakukan di sejumlah ruangan termasuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ia menegaskan pula pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap kebutuhan penyidik, termasuk penyediaan dokumen maupun data tambahan yang diperlukan untuk mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung.

Dody menambahkan, langkah membuka akses luas kepada penyidik merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam pengelolaan anggaran negara.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II ditargetkan rampung paling lambat akhir Juni tahun ini.

"Pembangunan Sekolah Rakyat ditargetkan rampung sebelum dimulainya Tahun Ajaran 2026–2027, atau paling lambat pada akhir Juni 2026, khususnya untuk lokasi-lokasi yang kontraknya telah berjalan," ujar Diana kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II pada 104 lokasi yang tersebar di 102 kabupaten/kota pada 32 provinsi. Pelaksanaan konstruksi di lapangan menunjukkan variasi tahapan pekerjaan, menyesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi.

Sebagian lokasi masih berada pada tahap pekerjaan pondasi, yang desain dan metodenya disesuaikan dengan karakteristik tanah setempat, sementara beberapa lokasi lainnya telah memasuki pekerjaan struktur atas, seperti kolom, balok, serta pelat lantai dua.

Secara keseluruhan, progres fisik pembangunan hingga saat ini telah mencapai 7,70 persen (status tanggal 20 Februari 2026). Capaian ini masih relatif rendah karena terdapat beberapa lokasi yang belum memasuki tahap kontrak.

Menurut Diana, meskipun progres pembangunan Sekolah Rakyat saat ini baru mencapai 7,70 persen, Kementerian PU tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Presiden RI.

"Sementara itu, untuk lokasi yang hingga saat ini belum berkontrak, kami akan mempercepat proses lelang ulang agar segera memperoleh penyedia yang memenuhi kualifikasi. Kami optimistis seluruh lokasi tersebut dapat diselesaikan dalam Tahun Anggaran 2026," kata Diana.

Kementerian PU, lanjutnya, memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik, agar pembangunan Sekolah Rakyat ini dapat terlaksana secara tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, tepat manfaat.dan tepat administrasi.

"Kami terus melakukan pengawasan dan percepatan di lapangan agar pembangunan dapat berjalan tepat waktu, dengan tetap menjaga kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan," kata Diana.

Sebagai informasi, Pemerintah meluncurkan Sekolah Rakyat Tahap II yang sedang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum di 104 lokasi di seluruh Indonesia.

Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini bagian dari komitmen pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui pendidikan dengan memperluas akses pendidikan yang berkualitas, inklusif, adil dan berpihak pada masyarakat yang rentan serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing di seluruh Indonesia.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang bangsa dalam menciptakan generasi masa depan yang berdaya saing.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” kata Dody.

Program Sekolah Rakyat Tahap II dirancang untuk menampung 112.320 siswa melalui penyediaan 3.744 rombongan belajar (rombel) yang terdiri dari 1.872 rombel Sekolah Dasar (SD), 936 rombel Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 936 rombel Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dilaksanakan secara merata di berbagai wilayah Indonesia dengan sebaran lokasi yakni Pulau Sumatera 26 lokasi, Jawa 40 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara masing-masing 1 lokasi, Sulawesi 16 lokasi, Kepulauan Maluku 4 lokasi, dan Papua 3 lokasi. Setiap Sekolah Rakyat dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami mengantisipasi potensi hujan intensitas tinggi, genangan, dan longsor di sejumlah titik rawan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap mengantisipasi potensi cuaca ekstrem pada periode arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini.

"Kami mengantisipasi potensi hujan intensitas tinggi, genangan, dan longsor di sejumlah titik rawan," ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Untuk ruas tol, lanjut Diana, disiagakan posko, Disaster Relief Unit (DRU), alat berat, serta material tanggap darurat.

Sedangkan untuk jalan nasional, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga telah memetakan lokasi rawan longsor, banjir, dan kecelakaan serta menyiapkan mekanisme pelaporan harian kondisi jalan dan lalu lintas selama periode Lebaran.

"Koordinasi dilakukan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, dan Kementerian Perhubungan untuk pengaturan lalu lintas apabila terjadi gangguan. Apabila terjadi gangguan, respons di lapangan dilakukan dengan cepat sehingga mobilitas masyarakat tetap terjaga," kata Diana.

Sebagai informasi, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta semua pihak mengantisipasi cuaca ekstrem selama Angkutan Lebaran 2026.

Ia mengatakan, dengan adanya kondisi cuaca ekstrem semua pihak pun harus mengantisipasinya terutama selama Angkutan Lebaran 2026.

Dudy menjelaskan, bila memungkinkan pun pihaknya akan mempertimbangkan opsi pelaksanaan modifikasi cuaca untuk memberikan layanan kepada masyarakat saat melakukan penyeberangan.

Menurut dia, perlu juga dilakukan antisipasi adanya gelombang tinggi di wilayah perairan penyeberangan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga menemui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) memperkuat pengawasan pada titik rawan arus mudik Lebaran 2026 guna meningkatkan keselamatan perjalanan serta kelancaran mobilitas masyarakat di wilayah tersebut.

Dudy menegaskan pentingnya memperkuat pengawasan pada sejumlah titik rawan yang berpotensi menimbulkan kepadatan maupun gangguan keselamatan perjalanan masyarakat selama masa mudik dan balik Lebaran 2026, khususnya di wilayah Jawa Barat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Saat ini seluruh jajaran di lapangan sedang melakukan percepatan pemeliharaan rutin dan patching untuk memastikan kondisi jalan dalam keadaan mantap dan laik layanan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan Direktorat Jenderal atau Dirjen Bina Marga membentuk Tim Pemantauan Kesiapan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Jalur Lebaran 2026.

"Untuk jalan nasional dan jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga telah membentuk Tim Pemantauan Kesiapan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Jalur Lebaran 2026 yang melakukan monitoring lintas wilayah di seluruh Indonesia sejak Februari hingga menjelang arus mudik dan balik," ujar Diana kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut Diana, Tim ini memastikan kemantapan jalan dan kesiapan jembatan pada lintas utama. Pendekatan ini dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 1447 H, Kementerian PU memastikan kesiapan menyeluruh baik pada jalan tol maupun jalan nasional.

"Sebagaimana telah disampaikan Bapak Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, pada periode H-7 hingga H+7 Lebaran ditargetkan tidak ada lubang baik di ruas tol maupun jalan nasional. Saat ini seluruh jajaran di lapangan sedang melakukan percepatan pemeliharaan rutin dan patching untuk memastikan kondisi jalan dalam keadaan mantap dan laik layanan," kata Diana.

Sebagai informasi, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pihaknya memproyeksikan sebanyak 143,9 juta orang melakukan pergerakan perjalanan pada angkutan Lebaran Idul Fitri 2026.

Dudy mengatakan jumlah tersebut berdasarkan survei angkutan Lebaran 2026 yang telah dilakukan kementerian itu untuk mengidentifikasi preferensi dan mengukur persepsi masyarakat yang akan melakukan perjalanan.

Dia menyampaikan pihaknya telah mengoordinasikan kesiapan angkutan Lebaran pada Rapat Tingkat Menteri, di Kantor Pusat Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan.

Untuk melayani pergerakan masyarakat tersebut, Menhub mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan sarana angkutan Lebaran di antaranya 31.345 unit bus, 829 unit kapal, 2.683 unit sarana kereta api, 392 unit pesawat, serta 255 unit kapal penyeberangan.

Adapun, lanjut Menhub, jumlah sarana transportasi yang sudah melalui ramp check antara lain angkutan darat sebanyak 19.376 unit, angkutan laut 485 unit, angkutan penyeberangan 19 unit, angkutan udara 392 unit, serta perkeretaapian 2.177 unit.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami menyiapkan tambahan 10 ruas tol fungsional sepanjang 290,855 km

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan Kementerian PU menyiapkan tambahan 10 ruas tol fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026.

"Kami menyiapkan tambahan 10 ruas tol fungsional sepanjang 290,855 km," ujar Diana saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Dia menambahkan tambahan 10 ruas tol fungsional tersebut adalah Ruas Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1, Ruas Tol Palembang-Betung Seksi 1-2-3-4, Probolinggo-Banyuwangi Seksi 1-2-3, Solo-Yogyakarta Seksi Prambanan-Purwomartani, dan Ruas Tol Yogyakarta-Bawen Seksi Ambarawa-Bawen untuk membantu kelancaran arus lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026, Kementerian PU memastikan kesiapan menyeluruh baik pada jalan tol maupun jalan nasional.

"Untuk jalan tol, saat ini terdapat 76 ruas jalan tol yang telah beroperasi dengan total panjang 3.115,98 km, didukung oleh 136 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP/rest area)," kata Diana.

Kemudian, lanjutnya, 189 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) serta 539 gerbang tol.

Sebagai informasi, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memprediksi sekitar 144 juta orang melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2026 atau Idul Fitri 1447 H berdasarkan hasil survei nasional, dengan potensi kenaikan jumlah pemudik dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan operasional posko angkutan Lebaran akan berlangsung pada 13–29 Maret 2026 untuk mengoordinasikan seluruh moda transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian.

Menurut dia, sejumlah langkah antisipasi telah disiapkan, antara lain pembatasan operasional angkutan barang sumbu tiga ke atas, kecuali kendaraan pengangkut bahan pokok, bahan bakar minyak, dan kebutuhan penting lainnya sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian.

Selain itu, Kementerian Perhubungan bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menerapkan rekayasa lalu lintas berupa contraflow, sistem satu arah (one way), dan ganjil genap di sejumlah ruas tol yang berpotensi padat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengungkapkan jalan tol memiliki nilai strategis pascapesawat tempur TNI AU berhasil melakukan uji coba pendaratan dan lepas landas di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka).

Wamen PU menegaskan bahwa infrastruktur jalan tol memiliki nilai strategis yang tidak hanya mendukung konektivitas, tetapi juga kepentingan nasional secara lebih luas.

“Alhamdulillah. Terima kasih atas uji coba pendaratan pesawat tempur di segmen jalan tol ini dengan selamat. Kita jadikan acuan. Terima kasih,” ujar Diana dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

TNI AU menggelar uji coba pendaratan dua pesawat tempur yakni EMB-314 Super Tucano dan F-16, pertama kali di JTTS Ruas Terpeka KM228-KM231 Provinsi Lampung.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto mengatakan uji coba pendaratan pesawat tempur berjalan sukses. Begitu pula dengan lepas landasnya berjalan aman. Uji coba ini menjadi yang pertama dilakukan di jalan tol di Indonesia.

Menurut dia, uji coba ini menjadi penanda penting penguatan sistem pertahanan negara, khususnya dalam menyiapkan infrastruktur sipil yang dapat difungsikan untuk kepentingan pertahanan saat kondisi darurat.

Ia menjelaskan, dua jenis pesawat tempur yang diuji memiliki karakteristik berbeda. Super Tucano merupakan pesawat turboprop yang digunakan TNI AU untuk patroli udara, pengintaian, serta dukungan udara jarak dekat.

Sementara F-16 merupakan pesawat tempur supersonik yang berfungsi sebagai garda terdepan pertahanan udara nasional.

Ia menegaskan, uji coba ini bukan sekadar atraksi, melainkan bagian dari konsep besar pertahanan negara yang melibatkan seluruh elemen, termasuk infrastruktur sipil.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan manfaat diskon tarif tol selama periode Natal 2025 dan Tahun 2026 (Nataru 2025/2026) diterima 4,39 juta pengguna jalan tol.

"Kita bisa melihat secara total diskon tarif tol telah diterima kepada penggunanya sebanyak 4.392.757 pengguna jalan tol dan estimasi total manfaat ekonominya Rp11,93 miliar," ujar Diana dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Pemerintah dengan Komisi V DPR RI terkait Evaluasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026) di Jakarta, Selasa.

Sebagai bentuk peningkatan layanan jalan tol, apresiasi kepada masyarakat terdapat diskon tarif tol selama periode Nataru.

Diana mengatakan, secara total 26 ruas jalan tol ini telah berpartisipasi dalam pemberian diskon tarif tol. Besaran diskon tarif tol ini berkisar 10 sampai dengan 20 persen sesuai dengan usulan masing-masing badan usaha jalan tol (BUJT) dan jadwal diskon tarif ini diberlakukan 3 hari yaitu tanggal 22, 23, dan 31 Desember kecuali ruas jalan tol Manado-Bitung yang diberlakukan dari 22 Desember sampai 10 Januari 2026.

Kemudian ruas jalan tol Becakayu ini diberlakukan 13 Oktober sampai 31 Desember 2025 berupa dynamic pricing dan jam-jam non-sibuk dan ruas jalan tol Krian-Legundi-Bunder ini diberlakukan 21 Oktober sampai dengan 31 Desember 2025.

"Dan secara umum ketentuan potongan tarif tol ini diberlakukan untuk tarif terjauh (barrier to barrier) dengan metode pembayaran uang elektronik. Diskon tidak berlaku apabila saldo tidak cukup dan tidak terdeteksi asal tujuan kendaraan tersebut," kata Diana.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan belanja masyarakat atau spending pada bulan Januari mencapai Rp116 triliun, sebagai bagian dari upaya akselerasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk mendorong belanja masyarakat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah mengumumkan berbagai program diskon. Salah satunya diskon tarif tol dengan besaran 10 sampai 20 persen.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengatakan pemanfaatan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dapat mengurangi beban timbunan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/TPA sampah.

"PSEL merupakan infrastruktur yang diharapkan dapat mengurangi beban timbunan sampah di TPA sampah," ujar Diana kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan sejumlah kondisi TPA sampah yang saat ini kelebihan beban atau overload merupakan bentuk akumulasi dari masih belum optimalnya upaya pengurangan serta pemilahan dan pengolahan sampah di sumber, komunal atau kawasan, sehingga seluruh sampah saat ini secara dominan masih berakhir ditimbun di TPA sampah.

"TPA sampah tetap diperlukan, sebagai satu bagian rangkaian yang tidak terpisahkan dalam sistem pengelolaan sampah secara utuh, yang harus diawali dengan upaya pencegahan sampah, pengurangan sampah, dan pengolahan sampah, sehingga beban dari TPA sampah akan turun, kebutuhan luas lahan TPA sampah mengecil, dan beban pencemaran dari TPA sampah juga akan berkurang," katanya.

Diana mengatakan Kementerian PU berkoordinasi dengan Danantara, kementerian atau lembaga negara lain, serta pemerintah daerah, dalam dukungan infrastruktur yang mendukung kinerja teknik PSEL.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah segera memulai pembangunan proyek "Waste to Energy" atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang akan diluncurkan di 34 titik.

Prasetyo menjelaskan proyek PSEL merupakan bagian dari program hilirisasi yang akan dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada bulan Januari hingga Maret mendatang.

"Berkenaan dengan (proyek) Waste to Energy yang akan dibangun di 34 kabupaten/kota atau di 34 titik, yang hari ini sampahnya sudah mencapai 1.000 ton lebih per hari, ini memerlukan penanganan sesegera mungkin untuk diolah," katanya.

Ia mengatakan proyek PSEL segera diluncurkan karena volume timbunan sampah harian mencapai rata-rata 1.000 ton per hari.

Oleh karenanya, pembangunan PSEL diharapkan mampu mengurangi beban lingkungan sekaligus menekan risiko kesehatan akibat penumpukan sampah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026