Bisnis.com, JAKARTA — Danantara bersama enam pemerintah daerah menandatangani kerja sama percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Enam daerah tersebut meliputi Lampung Raya, Serang Raya, Semarang Raya, Medan Raya, Bogor Raya 2, serta Kabupaten Bekasi yang disebut sebagai aglomerasi gabungan.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Berbasis Teknologi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembangunan PSEL diprioritaskan pada wilayah yang menghasilkan sampah lebih dari 1.000 ton per hari atau telah masuk kategori darurat.

"Darurat itu yang tadi, yang dikatakan tanda tangan ini, yang di atas 1.000 ton, seperti Bantargebang dan lain-lain yang tingginya sudah hampir gedung 15-16 lantai. Itu yang harus dipercepat menjadi energi yang bersih, listrik," katanya kepada awak media.

Dia menjelaskan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik telah teruji dan diklaim tidak menimbulkan bau maupun zat beracun sehingga dinilai aman bagi lingkungan.

Pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten dan kota sebagai bagian dari upaya penanganan masalah sampah di berbagai daerah. Sementara itu, daerah dengan volume sampah di bawah 1.000 ton per hari akan diatur melalui regulasi tersendiri.

"Untuk membuat Indonesia bersih dan asri. Asri itu aman, sehat, resik, indah. Yang terus disampaikan kepada Presiden. Khususnya di perkotaan dalam 3 tahun ke depan. Jadi separuh akan selesai di 2027. Separuh lagi di Mei 2028," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan proyek tersebut menjadi salah satu proyek besar, terutama dari sisi pendanaan.

Dia menyebut nilai penggalangan dana proyek tersebut mencapai US$5 miliar, yang menunjukkan skala investasi yang signifikan.

"Secara fundraising juga ini 5 miliar dolar, Pak, jumlahnya. Jadi enggak kecil. Kami perlu support dari semua, termasuk juga dari masyarakat, karena ini merupakan krisis sampah," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah lebih dulu menandatangani kerja sama pembangunan PSEL dengan Danantara pada Senin (4/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy (WtE).

Wakil Menteri ESDM Yuliot menuturkan, langkah itu dilakukan sebagai salah satu solusi atas krisis sampah dan energi. Pemerintah menargetkan pembangunan 34 proyek di 34 kota pada periode 2026–2027.
Dia pun telah meninjau PT Sumber Organik yang membangun dan mengoperasikan PSEL di tempat pemrosesan akhir (TPA) Benowo, Surabaya pada Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, gunungan sampah mulai menjadi ancaman nyata di daerah. TPA makin penuh, sementara volume sampah terus bertambah setiap hari.
Pemerintah pun memproyeksikan hampir seluruh TPA di Indonesia akan mengalami kelebihan kapasitas paling lambat pada 2028 jika tidak ada terobosan signifikan.
Yuliot mengatakan, pengelolaan sampah perkotaan merupakan kegiatan prioritas yang mendapat pantauan langsung Presiden Prabowo Subianto.
"Karena itu, diperlukan upaya yang serius dan sistematis agar sampah perkotaan tidak lagi menjadi sumber masalah, melainkan justru memberi manfaat,” ujar Yuliot melalui keterangan resmi.
Dia menyebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 sebagai payung hukum untuk mempercepat penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan.
Dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Prabowo juga menegaskan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI, yang merupakan singkatan dari aman, sehat, resik, dan indah. Gerakan ini akan menjadi langkah nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata.
Sementara itu, Direktur Utama PT Sumber Organik Agus Nugroho Santoso menjelaskan bahwa pihaknya mengelola sampah dari masyarakat Surabaya dan sekitarnya dengan volume 1.600 ton per hari.

Berbeda dengan pengelolaan di banyak tempat lain yang hanya menangani sampah baru, PT Sumber Organik juga mengolah timbunan sampah lama agar dapat dimanfaatkan kembali.
“Kami mengolah timbunan sampah, baik sampah lama maupun baru, menjadi bahan yang bermanfaat,” ujar Agus.
PT Sumber Organik diketahui telah membangun dan mengoperasikan PSEL di TPA Benowo, Surabaya, yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 6 Mei 2021.
Selain mengolah sampah menjadi listrik, fasilitas waste to fuel juga tengah dibangun di TPA Benowo oleh PT Prakarsa Energi Sejahtera (SEP). Fasilitas ini ditujukan untuk mengurangi timbulan sampah dan direncanakan segera beroperasi.
Proses pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar dilakukan melalui tahapan penyortiran atau handpicking untuk memastikan bahan baku pirolisis berupa plastik.

Setelah itu, plastik diproses menggunakan mesin pirolisis (teknologi pemanasan) dengan menggunakan metode flue gas treatment system agar memenuhi baku mutu emisi yang sudah ditetapkan Kementerian Lingkungan untuk menghasilkan Bahan Bakar Minyak Terbarukan (BBMT) setara diesel oil.
Saat ini pabrik pengolahan waste to fuel masih dalam proses konstruksi. Pabrik ini nantinya dapat mengolah sampah menjadi BBMT dengan besaran kapasitas sampah kota yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengolahan. Berdasarkan hasil uji coba, kapasitas produksi BBMT diperkirakan mencapai 60–70 kiloliter per hari.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Lingkungan Hidup sepakat membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat.

Hal itu ditandai dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik di Sarimukti di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik tersebut merupakan langkah konkret untuk mengatasi persoalan sampah yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan secara tuntas.

Menurutnya, sampah dari sejumlah daerah di Jawa Barat nantinya akan diproses di Sarimukti dan diubah menjadi energi listrik, sekaligus mengurangi volume timbunan di tempat pembuangan akhir.

Dedi juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat serta para kepala daerah yang terlibat dalam kesepakatan tersebut, di antaranya bupati dari Sumedang, Purwakarta, Bandung Barat, Cianjur, dan Kabupaten Bandung.

Ia menyebutkan, TPA Sarimukti saat ini mampu menampung dan mengolah sekitar 3.700 ton sampah per hari dan kapasitas tersebut masih memungkinkan untuk ditingkatkan.

Menurut Dedi, pembangunan PLTSa ini juga merupakan bagian dari program pemerintah pusat dalam mempercepat penyelesaian persoalan sampah secara menyeluruh.

Ia berharap dalam beberapa tahun ke depan pengelolaan sampah di Jawa Barat dapat mengalami perubahan signifikan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan teknologi yang digunakan dalam PLTSa Sarimukti akan disesuaikan dengan volume timbunan sampah harian yang dihasilkan masyarakat Jawa Barat.

Menurutnya, penyesuaian teknologi menjadi faktor penting agar fasilitas pengolahan sampah tersebut dapat beroperasi optimal dalam mengelola sampah perkotaan sekaligus menghasilkan energi listrik.

Kesepakatan ini melibatkan Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.

Sebelumnya,Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan persoalan sampah di Provinsi Jabar akan menemukan titik terang setelah Danantara turun tangan.

Dedi Mulyadi mengatakan PLTSa di Jabar akan dibangun di empat kawasan aglomerasi, yaitu Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor–Depok, Kota Bekasi–Kabupaten Bekasi dan terakhir adalah Purwakarta–Karawang–Subang–Kota Bandung–Cimahi–Cianjur–Sukabumi–Kabupaten Bandung.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia mengungkapkan proses peletakan batu pertama proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) ditargetkan berjalan bertahap pada Maret hingga Juni 2026.

Berdasarkan laporan Danantara bertajuk Addressing Future Waste Challenges, proyek PSEL yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 109/2025 ini merupakan program nasional jangka panjang dengan masa kontrak 30 tahun.

Proyek sampah menjadi listrik tersebut dirancang sebagai respons darurat terhadap tantangan sampah perkotaan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Dalam laporan yang dikutip Senin (19/1/2026) itu, Danantara menyatakan pelaksanaan program dibagi dalam empat tahapan utama. Saat ini, fokus tertuju pada empat wilayah awal yang dinilai paling siap yakni Bekasi, Bogor Raya, Bali, dan Yogyakarta.

Berdasarkan indikatif timeline yang dirilis Danantara, proses seleksi daftar penyedia terpilih (DPT) dan penerbitan request for proposal (RFP) telah diselesaikan pada periode Oktober hingga Desember 2025.

Dari proses tersebut, sebanyak 24 perusahaan dinyatakan lulus kualifikasi DPT dan berhak mengikuti tender di wilayah yang telah siap.

Memasuki Januari 2026, agenda utama adalah penyerahan proposal atau proposal submission dari para peserta tender, yang kemudian dilanjutkan dengan proses evaluasi mendalam pada Januari hingga Februari 2026.

Adapun, sistem penilaian menggunakan formula bobot seimbang. Sebesar 50% mencakup komponen teknis yakni keandalan teknologi dan kepatuhan lingkungan, serta 50% komponen finansial yaitu struktur pendanaan.

Laporan itu menyatakan harga terendah tidak otomatis menjadi pemenang, melainkan skor tertinggi yang mencakup kualitas teknologi dan keberlanjutan.

Setelah pengumuman pemenang dan penunjukan mitra bisnis (BUPP PSEL) yang dijadwalkan pada Februari 2026, proses akan memasuki fase negosiasi terbatas dan pemenuhan dokumen hukum.

“Konstruksi baru dapat dimulai setelah seluruh dokumen hukum dieksekusi” tulis laporan Danantara Indonesia.

Proses penandatanganan perjanjian penting tersebut dijadwalkan berlangsung antara Maret hingga Mei 2026. Dokumen yang dimaksud mencakup Perjanjian Jual Beli Listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dengan PT PLN (Persero), perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah, serta kontrak EPC dan O&M.

Danantara juga menetapkan standar tinggi bagi konsorsium yang ingin mengelola proyek ini. Calon pelaksana minimal memiliki aset Rp2,5 triliun per tahun dalam tiga tahun terakhir dan ekuitas di atas Rp700 miliar.

Selain itu, secara teknis, perusahaan wajib memiliki pengalaman dalam mengoperasikan fasilitas waste-to-energy dengan kapasitas minimal 1.000 ton per hari. Hal ini guna memastikan teknologi yang digunakan teruji dan mampu memberikan dampak bagi transformasi pengelolaan sampah berkelanjutan.

--

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyebut antusiasme investor pada proyek pengelolaan sampah kota menjadi energi atau waste to energy cukup besar.

Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengatakan ada lebih dari 100 perusahaan dari dalam negeri maupun asing, yang tergabung dalam 70 konsorsium menyatakan minat terhadap proyek waste to energy.

"Kita sudah mulai prosesnya dari dua minggu lalu. Ya alhamdulillah bagus sekali," ujarnya di Hotel JS Luwansa Jakarta, Kamis (15/10/2025).

Pandu optimis pada masa depan proyek ini karena Peraturan Presiden yang memayungi program energi bersih itu sudah terbit. Langkah selanjutnya yaitu memilih pemain-pemain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tepat untuk sektor ini.

Disebutkan bahwa proyek mengubah sampah menjadi energi atau waste to energy membutuhkan investasi sebesar Rp 91 triliun. Rencananya proyek ini akan dilaksanakan di 33 kota di seluruh Indonesia.

Tahap awal akan dilakukan di 10 kota besar terlebih dahulu seperti kota Tangerang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali dan Makassar.

Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) memiliki daya kapasitas yang mampu mengolah sebanyak 1.000 ton sampah per hari. Dalam pemilihan lokasi PSEL, akan dipertimbangkan sejumlah kriteria yang mana tidak hanya dari segi sampahnya, tapi juga dari kesediaan air, lahan, dan yang lain-lainnya.

"Ya, Insya Allah sih akhir tahun ini nanti kita sudah bisa launching," pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2025

"Presiden RI menunjukkan komitmen kuat untuk menyelesaikan permasalahan sampah nasional melalui solusi inovatif yaitu mengubah sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan," mengutip pengumuman di laman Kementerian Lingkungan Hidup.

Penanganan sampah perkotaan menjadi energi mempertimbangkan beberapa hal, termasuk kondisi timbunan sampah di Indonesia tahun 2023 yang mencapai 56,63 juta ton per tahun dengan capaian pengelolaan sampah nasional tahun 2023 hanya sebesar 39,01%. Sementara sisa sampah sebesar 60,99% hanya dikelola dengan sistem pembuangan terbuka (open dumping).

Sampah tersebut telah menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta gangguan kesehatan masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya kedaruratan sampah terutama di perkotaan.

Kedaruratan sampah dinilai perlu ditangani secara cepat khususnya pengolahan sampah dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Hasil pengolahan sampah dapat menjadi sumber energi terbarukan berupa listrik, bioenergi, bahan bakar minyak terbarukan, dan produk lainnya dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung ketahanan energi.

Hal tersebut selaras dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang tidak berjalan efektif.