Bisnis.com, JAKARTA — Pengelolaan sampah di Indonesia dinilai masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari lemahnya tata kelola hingga terbatasnya skema pembiayaan yang berkelanjutan.

CEO Waste4Change, Mohamad Bijaksana Junerosano, menyoroti pentingnya pembenahan menyeluruh dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Menurutnya, sektor ini masih dibebani berbagai persoalan mendasar, mulai dari lemahnya tata kelola hingga keterbatasan skema pembiayaan yang berkelanjutan.

Sano, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa sekitar 60–70% sampah nasional masih berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA), baik yang menggunakan metode sanitary landfill maupun yang bersifat terbuka.

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampah tersebut belum melalui proses pengolahan lanjutan yang memadai.

Sano menyebut persoalan ini berakar pada sistem pengelolaan sampah yang belum tertata dengan baik. Kondisi tersebut diperparah oleh berbagai miskonsepsi yang masih berkembang di masyarakat maupun pemangku kepentingan, sehingga penanganannya belum maksimal.

Dia mencontohkan sejumlah pandangan keliru yang kerap muncul, mulai dari anggapan bahwa penanganan sampah selesai saat sudah diangkut, padahal tidak. Lalu, ada pula keyakinan bahwa daur ulang bisa menjadi solusi utama, meski kenyataannya tidak semua sampah dapat diproses demikian.

Selain itu, masih ada pandangan bahwa tanggung jawab pengelolaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah, padahal permasalahan ini perlu melibatkan banyak aktor. Kemudian, masih ada pula asumsi bahwa pemilahan sampah bisa dilakukan di TPA, meski praktiknya di lapangan belum berjalan optimal karena sampah sudah tercampur sejak awal.

"Penyelesaian masalah sampah harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya sebagai sesuatu yang perlu dibuang, tetapi juga sebagai potensi sumber daya yang memiliki manfaat. Dalam konteks ini, pergeseran menuju circular economy menjadi penting, karena menempatkan sampah sebagai bagian dari siklus, bukan akhir dari proses," katanya dalam acara Refleksi Hari Bumi: Meninjau Ulang Sistem Pengelolaan Sampah Indonesia, Jakarta, Senin, (20/4/2026)

Meski demikian, pendekatan ini hanya dapat berjalan efektif apabila dibarengi dengan perubahan perilaku serta keterlibatan aktif seluruh pihak dalam ekosistem pengelolaan sampah. Tanpa dukungan tersebut, upaya perbaikan sistem akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Sebagai bentuk implementasinya, Waste4Change mengoperasikan lima fasilitas pengolahan sampah melalui Rumah Pemulihan Material (RPM), salah satunya berada di Tangerang. Fasilitas ini berperan dalam memilah dan mengolah sampah secara lebih terstruktur, sekaligus mendorong peningkatan tingkat pemulihan material dan mengurangi ketergantungan pada TPA.

Sementara itu, Affiliated Expert SUSTAINABILITAS, Center for Sustainability Studies Universitas Harkat Negeri, Fazlur Rahman Hassan, menilai bahwa persoalan pembiayaan pengelolaan sampah di Indonesia kerap terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik jangka pendek.

Dia menjelaskan banyak kepala daerah sebenarnya memahami bahwa biaya riil pengelolaan sampah jauh lebih tinggi dibandingkan tarif yang dibebankan kepada masyarakat. Namun, kebijakan untuk menaikkan retribusi sampah dinilai tidak populer secara politik sehingga cenderung dihindari.

"Akibatnya, sistem persampahan terus berjalan dengan tarif yang terlalu rendah untuk menghasilkan layanan yang layak. Yang kita butuhkan adalah generasi baru pemimpin yang berani memperlakukan pengelolaan sampah sebagai persoalan ekonomi-politik, bukan sekadar teknis," tegasnya.

Padahal, menjalankan ekonomi sirkular merupakan opsi menarik untuk pengelolaan sampah. Dalam konsep ekonomi sirkular, material harus diputar selama mungkin dalam sistem sehingga tidak menjadi limbah.

Segendang sepenarian, Nadia Sofia Habibie, Sekretaris Dewan Pengurus The Habibie Center, memberikan sorotan terhadap eratnya hubungan antara buruknya pengelolaan sampah dan isu keamanan air yang kini menjadi salah satu fokus strategis lembaganya. Dia menekankan bahwa persoalan sampah tidak hanya berdampak pada lingkungan daratan, tetapi juga merembet ke kualitas sumber daya air.

Nadia merujuk pada data Kementerian Lingkungan Hidup yang menunjukkan bahwa sebagian besar sungai di Indonesia telah mengalami pencemaran. Kondisi ini berpotensi semakin memburuk dengan adanya ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino, yang diperkirakan dapat memperparah krisis air di berbagai wilayah.

"Kita harus bersiap menghadapi dunia yang lebih kering. Karena itu, air yang tersisa harus tetap bersih dan dapat diakses oleh semua, terutama kelompok paling rentan,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Founder & Chief Executive Officer Waste4Change, Mohamad Bijaksana Junerosano mengatakan timbulan sampah nasional terus mengalami peningkatan setiap tahun. Dia menyebut laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup mencatat sampah yang dihasilkan Indonesia setiap harinya mencapai sekitar 144.000 ton.

Pria yang akrab disapa Sano itu menjelaskan bahwa jika seluruh sampah tersebut dikumpulkan di satu lokasi, volumenya setara dengan sekitar 12 Candi Borobudur. Artinya, dalam kurun satu tahun, akumulasi sampah di Indonesia bisa mencapai setara 4.380 Candi Borobudur.

"Mungkin ini masih banyak yang belum sadar. Karena kita merasa kantor kita bersih, rumah kita juga bersih. Padahal, yang sebenarnya terjadi, sampah yang ada di kita itu hanya berpindah," katanya dalam acara Refleksi Hari Bumi: Meninjau Ulang Sistem Pengelolaan Sampah Indonesia, Jakarta, Senin, (20/4/2026)

Sayangnya, dia mengemukakan pengelolaan sampah di Indonesia memang masih sebatas memindahkan limbah dari satu titik, seperti rumah atau perkantoran, ke lokasi lain. Aksi ini tak disertai dengan penanganan yang benar-benar menyelesaikan masalah. Secara sistematis, pengelolaan yang terstruktur dinilai masih belum berjalan efektif.

Hingga pengujung 2025, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat tingkat pengelolaan sampah nasional masih berada di kisaran 25% atau sekitar 36.684 ton per hari. Artinya, sebagian besar sampah, yakni 75% atau setara 105.483 ton per hari, belum tertangani dengan optimal dan berisiko mencemari lingkungan.

Selama ini, sebagian besar sampah berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan metode open dumping atau pembuangan di ruang terbuka. Metode ini justru membuat pengelolaannya makin kompleks. Ia menilai kondisi tersebut perlu segera dibenahi. Dirinya pun mengapresiasi langkah pemerintah tahun ini yang berencana menghentikan praktik open dumping tersebut.

"TPA seharusnya hanya digunakan untuk residu. Jangan sampai tragedi seperti di Leuwigajah tahun 2005 kembali terjadi," imbuhnya.

Dia menilai salah satu tantangan utama pengelolaan sampah di Indonesia adalah belum adanya sistem yang benar-benar holistik, efektif, dan dapat ditegakkan. Regulasi sebenarnya sudah ada, bahkan ada prinsip bahwa setiap orang wajib memilah sampah. Namun, ketiadaan sistem yang apik membuat masyarakat tetap mencampur sampah tanpa konsekuensi.

Selain itu, standar dan sertifikasi untuk pelaku pengelolaan sampah juga tidak diterapkan. Padahal, aturan mewajibkan setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah untuk memiliki sertifikat kompetensi. Kenyataannya, siapa saja bisa masuk tanpa standar yang jelas.

Masalah lain adalah ketergantungan pada bantuan dana, bukan membangun sistem permanen. Akibatnya, sistem menjadi tidak stabil dan membuka celah bagi praktik ilegal, seperti tempat pembuangan liar.

Kemudian, Sano juga menyoroti pengawasan dan sanksi yang juga lemah, sehingga pelanggaran menjadi hal yang dianggap normal. Ke depan, katanya, pengelolaan harus dimulai dari sumber awal, yakni pemilahan, pengurangan, dan tanggung jawab produsen serta konsumen.

"Indonesia memiliki potensi ekonomi sirkular hingga sekitar Rp500 triliun per tahun. Namun untuk mewujudkannya, diperlukan infrastruktur, sistem pengumpulan, serta industri daur ulang yang memadai," tuturnya.

Program Waste to Energy (WtE) yang dimotori Danantara hadir di tengah krisis persampahan nasional. Lemahnya tata kelola, rendahnya kapasitas pengolahan di tingkat daerah, buruknya sistem pemilahan, serta absennya integrasi kebijakan dari hulu ke hilir menunjukkan krisis persampahan nasional bersifat struktural, bukan teknis semata. Dalam konteks ini, tanpa pembenahan fondasi yang simultan, modernisasi pengelolaan sampah berisiko hanya berhenti sebagai narasi kebijakan yang gagal mewujud menjadi transformasi nyata.

Persoalan sampah telah lama menjadi benang kusut dalam kebijakan publik Indonesia. Jadi pembicaraan, tetapi tak kunjung menemukan penyelesaian. Sampah terus menggunung yang melahirkan krisis sistemik. Tak hanya ekologis, melainkan menyentuh langsung keberlangsungan hidup rakyat Indonesia. Dari sungai yang tercemar, udara yang memburuk, laut yang dipenuhi limbah plastik, hingga tempat pembuangan akhir yang semakin sesak.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan total akumulasi timbunan sampah nasional pada 2020-2025 sebesar 195,46 juta ton sampah. Sementara, kondisi kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mengkhawatirkan.

KLH mencatat terdapat sekitar 550 TPA, dengan 66% masih beroperasi secara open dumping dan rata-rata usia pakai telah mencapai 17 tahun. Hanya 34% TPA yang telah menggunakan pendekatan controlled landfill atau sanitary landfill. Ironisnya KLH juga memproyeksikan hampir seluruh TPA di Indonesia akan mengalami over capacity pada 2028.

Keterbatasan kapasitas TPA tersebut tercermin dari meningkatnya proporsi sampah yang tidak terkelola secara nasional dalam tiga tahun terakhir. Data SIPSN menunjukkan sampah yang tidak terkelola mencapai 34,76% pada 2023, naik menjadi 36,70% pada 2024. Angka ini melonjak tajam hingga 65,38% pada 2025. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan persampahan nasional belum mampu menyerap dan menangani volume sampah yang terus bertambah.

Persoalan sampah di Indonesia tidak semata karena tingginya produksi sampah atau infrastruktur yang minim. Persoalan ini juga mencerminkan lemahnya kapasitas tata kelola kelembagaan. Kondisi ini merefleksikan kultur pengelolaan sampah yang masih bertumpu pada pola lama: buang, angkut, dan timbun. Alih-alih pengelolaan yang berkelanjutan.

Masalah Struktural

Dalam hierarki pengelolaan sampah di Indonesia, pemerintah pusat berperan sebagai regulator, sementara pemerintah daerah menjadi pelaksana utama di lapangan. Namun, pembagian peran ini justru melahirkan persoalan struktural. Wewenang yang dimiliki daerah tidak selalu diikuti dengan kapasitas fiskal, kelembagaan, dan teknis yang memadai. Hal ini menyebabkan implementasi kebijakan persampahan sangat bergantung pada kemampuan anggaran dan kapasitas birokrasi masing-masing daerah.

Kondisi ini menyebabkan sistem pengelolaan sampah di Indonesia berjalan timpang. Di daerah yang memiliki kemampuan fiskal, memperoleh dukungan kelembagaan dan teknis pengelolaan sampah yang baik. Sebaliknya, daerah dengan kemampuan fiskal rendah, kelembagaan dan teknis kurang memadai sehingga pengelolaan sampah berjalan di tempat.

Data KLH yang menunjukkan 66% daerah masih bertumpu pada TPA open dumping menegaskan bahwa mayoritas daerah di Indonesia belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola sampah secara berkelanjutan.

Selain itu tumpang tindih regulasi menyebabkan kebijakan persampahan tidak sinkron. Di satu sisi, UU Nomor 18 Tahun 2008 dan PP Nomor 81 Tahun 2012 mendorong pengelolaan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir. Di sisi lain, pembagian urusan pemerintahan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 serta pendekatan teknis dalam Permen PU Nomor 03/PRT/M/2013 membuat tanggung jawab pengelolaan sampah terpecah antara fungsi lingkungan, infrastruktur, dan layanan publik. Kondisi ini menyebabkan sampah tidak dikelola sebagai satu sistem layanan yang utuh dan terintegrasi.

Meski pemerintah pusat telah menetapkan berbagai target pengelolaan sampah, implementasi kebijakan di lapangan sering berjalan tanpa arah yang jelas. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum adanya standar, mekanisme, serta aturan pelaksanaan yang tegas dan seragam. Akibatnya, pemerintah daerah seringkali menafsirkan dan menjalankan kebijakan persampahan dengan pendekatan yang berbeda-beda.

Fragmentasi ini terlihat nyata di dalam operasional pengangkutan sampah. Di banyak daerah, pengelolaan sampah tidak hanya melibatkan Dinas Kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga pihak swasta, pengelola kawasan, kontraktor pengangkutan, hingga komunitas dan sektor informal. Dalam praktiknya standar layanan dan mekanisme pengawasan antaraktor tersebut sering kali tidak diatur secara jelas. Akibatnya, pengelolaan sampah berjalan secara terpisah-pisah, bergantung pada inisiatif lokal, kontrak kerja, atau kapasitas institusi masing-masing.

Dalam kondisi seperti ini, negara pada akhirnya lebih berperan sebagai pengangkut residu belaka ketimbang pengelola sistem. Ketika persoalan struktural semacam ini terus berlangsung tanpa pembenahan, ia tidak lagi sekadar menjadi masalah tata kelola, melainkan berubah menjadi kultur pengelolaan sampah itu sendiri.

Memutus Rantai Pasok

Program Waste to Energy (WtE) yang dimotori Danantara membuka harapan baru bagi pengelolaan sampah di Indonesia. Di tengah krisis kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) dan rendahnya tingkat pemilahan sampah. Kehadiran proyek pengolahan sampah menjadi energi terlihat seperti jawaban atas persoalan yang tidak pernah selesai.

Dari empat daerah yang masuk tahap awal, baru Denpasar dan Bekasi yang sejauh ini telah resmi memulai proyek. Untuk menjalankan program tersebut, Danantara menggandeng dua perusahaan asal Tiongkok, yakni Wangneng Environment Co., Ltd. untuk Bekasi dan Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd. untuk Denpasar.

Jika ditilik lebih jauh, terdapat persoalan mendasar dalam pola modernisasi pengolahan sampah. Model teknologi yang dibawa Danantara bersama perusahaan Tiongkok pada dasarnya mengarah pada skema Waste-to-Energy (WtE) atau PSEL berbasis insinerasi sampah kota. Secara teknis, model ini bekerja melalui pembakaran langsung sampah campuran (mass-burn incineration), di mana panas hasil pembakaran digunakan untuk menghasilkan uap yang kemudian memutar turbin listrik. Dengan kata lain, sampah diposisikan terutama sebagai bahan bakar energi, bukan sebagai material yang harus dipulihkan, dipilah, dan diolah kembali ke dalam siklus ekonomi.

Akibatnya, tidak ada ruang bagi daur ulang dan pemulihan material, padahal di sanalah ekosistem ekonomi sampah sebenarnya hidup. Karena itu, membangun ekosistem sampah di Indonesia seharusnya tidak hanya dipahami sebagai pembangunan infrastruktur ekologis, tetapi juga infrastruktur ekonomi yang mampu menciptakan rantai nilai produktif dari hulu ke hilir.

Membangun Ekosistem Sampah Berkelanjutan

Masalah sampah di Indonesia tidak akan selesai jika pusat hanya berperan sebagai pembuat aturan, sementara daerah dibiarkan menanggung seluruh beban operasional dengan kapasitas yang timpang. Untuk itu, dibutuhkan sistem kelembagaan yang lebih terpadu, di mana pemerintah pusat memegang arah, standar, dan pembiayaan utama pengelolaan sampah nasional.

Dalam skema seperti ini, pembentukan BUMN khusus pengelola sampah menjadi penting untuk mengendalikan ekosistem persampahan dari hulu hingga hilir. Sedangkan pemerintah daerah difungsikan sebagai operator pengumpulan sampah yang bekerja berdasarkan standar dan target layanan nasional.

Di sisi hilir, pengelolaan sampah harus dibangun berbasis kemitraan strategis dengan sektor industri agar sampah benar-benar masuk ke dalam rantai ekonomi produktif. Sampah organik dapat diolah menjadi biogas, dengan hasil gasnya dijual dan didistribusikan melalui kerja sama dengan perusahaan ga. Adapun residunya dimanfaatkan menjadi pupuk dan semen yang dapat dipasarkan melalui perusahaan pupuk dan semen.

Sementara sampah tumbuhan dapat dikembangkan menjadi briket melalui kolaborasi dengan perusahaan energi. Pada saat yang sama, sampah anorganik seperti plastik dapat dijual dan diolah kembali bersama industri petrokimia menjadi bahan baku plastik baru, kertas dikelola melalui industri kertas, besi melalui industri baja, dan limbah elektronik melalui skema daur ulang industri yang lebih aman dan bernilai tambah. Adapun residu campuran kering yang tidak dapat dipilah dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk menjadi energi Listrik, di mana listriknya dapat didistribusikan oleh perusahaan listrik.

Pada tingkat hulu, sistem pengumpulan sampah perlu dibangun secara terorganisasi melalui perusahaan pengangkut yang berada di bawah pengawasan langsung BUMN pengelola sampah, dengan pola pengambilan berdasarkan jadwal dan kategori pemilahan. Dengan skema seperti ini, pemilahan sampah tidak lagi semata diposisikan sebagai tanggung jawab individual warga, melainkan sebagai bagian dari layanan publik yang terstruktur. Dalam kerangka tersebut, petugas pengumpul sampah juga perlu ditempatkan bukan hanya sebagai pengangkut, tetapi sekaligus sebagai aktor edukasi pemilahan di tingkat masyarakat.

Melalui model seperti ini, pengelolaan sampah tidak lagi berhenti pada pola angkut dan buang, melainkan bergerak menuju ekosistem ekonomi sirkular yang terintegrasi. Pada akhirnya, berbicara tentang sampah adalah berbicara tentang peradaban. Menyelesaikan persoalan sampah bukan semata soal membersihkan kota atau mengurangi tumpukan limbah, melainkan soal masa depan sebuah bangsa. Jika generasi terdahulu mewariskan artefak dan pengetahuan, maka generasi hari ini sedang menentukan apakah yang akan diwariskan adalah sistem kehidupan yang berkelanjutan atau gunungan sampah dan krisis ekologis.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup mengingatkan para kepala daerah untuk segera menangani masalah pengelolaan sampahnya, seiring dengan target pemerintah untuk mengakhiri praktik tempat pemrosesan akhir (TPA) open dumping atau pembuangan terbuka pada 2026.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Tahun 2026 memaparkan bahwa tingkat praktik open dumping di seluruh TPA di level nasional sempat mencapai 95% pada awal 2025. Namun persentase tersebut berhasil ditekan menjadi hanya 66% pada per saat ini.

“Tentu di 2026 ini kita bersepakat untuk segera mengakhiri open dumping 100 persen,” kata Hanif, Rabu (25/2/2026).

Praktik open dumping sendiri telah dilarang dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah daerah diharuskan membuat perencanaan penutupan TPA open dumping paling lama setahun sejak regulasi ini diteken, serta diwajibkan menutup TPA open dumping paling lama lima tahun sejak UU ini berlaku, alias pada 2013.

Hanif mencatat bahwa dari 471 kabupaten/kota yang disurvei, terdapat sekitar 325 yang TPA-nya masih mempraktikkan pembuangan terbuka. Meski demikian, hanya sekitar 40-an TPA yang benar-benar menerapkan open dumping.

“Nah ini [40-an TPA] juga telah memasuki masa penyelidikan. Beberapa kota besar juga telah memasuki penyidikan,” papar Hanif. Adapun beberapa TPA yang tengah diselidiki karena praktik open dumping yang berlanjut adalah TPA Suwung dan TPA Bantar Gebang.

“Kemudian untuk kota yang memasuki masa penyidikan yaitu kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Kemudian sekarang kami sedang melakukan penyelidikan serius untuk Tangerang Selatan,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa pemberhentian praktik pembuangan terbuka tidak berarti TPA ditutup secara penuh, melainkan ditangani dengan controlled landfill.

“Yaitu TPA ditutup dengan tanah atau geotekstil dan seterusnya,” kata Hanif.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengatakan pemanfaatan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dapat mengurangi beban timbunan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/TPA sampah.

"PSEL merupakan infrastruktur yang diharapkan dapat mengurangi beban timbunan sampah di TPA sampah," ujar Diana kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan sejumlah kondisi TPA sampah yang saat ini kelebihan beban atau overload merupakan bentuk akumulasi dari masih belum optimalnya upaya pengurangan serta pemilahan dan pengolahan sampah di sumber, komunal atau kawasan, sehingga seluruh sampah saat ini secara dominan masih berakhir ditimbun di TPA sampah.

"TPA sampah tetap diperlukan, sebagai satu bagian rangkaian yang tidak terpisahkan dalam sistem pengelolaan sampah secara utuh, yang harus diawali dengan upaya pencegahan sampah, pengurangan sampah, dan pengolahan sampah, sehingga beban dari TPA sampah akan turun, kebutuhan luas lahan TPA sampah mengecil, dan beban pencemaran dari TPA sampah juga akan berkurang," katanya.

Diana mengatakan Kementerian PU berkoordinasi dengan Danantara, kementerian atau lembaga negara lain, serta pemerintah daerah, dalam dukungan infrastruktur yang mendukung kinerja teknik PSEL.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah segera memulai pembangunan proyek "Waste to Energy" atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang akan diluncurkan di 34 titik.

Prasetyo menjelaskan proyek PSEL merupakan bagian dari program hilirisasi yang akan dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada bulan Januari hingga Maret mendatang.

"Berkenaan dengan (proyek) Waste to Energy yang akan dibangun di 34 kabupaten/kota atau di 34 titik, yang hari ini sampahnya sudah mencapai 1.000 ton lebih per hari, ini memerlukan penanganan sesegera mungkin untuk diolah," katanya.

Ia mengatakan proyek PSEL segera diluncurkan karena volume timbunan sampah harian mencapai rata-rata 1.000 ton per hari.

Oleh karenanya, pembangunan PSEL diharapkan mampu mengurangi beban lingkungan sekaligus menekan risiko kesehatan akibat penumpukan sampah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026