Dengan memulihkan mangrove yang ada, tidak hanya membantu lingkungan tapi bisa membantu pendapatan dari perdagangan karbon

Denpasar (ANTARA) - Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali memetakan potensi perdagangan karbon di Pulau Dewata dengan estimasi tertinggi diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun.

“Dengan memulihkan mangrove yang ada, tidak hanya membantu lingkungan tapi bisa membantu pendapatan dari perdagangan karbon,” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Bali Supendi di Denpasar, Kamis.

Ia menjelaskan perdagangan karbon itu hanya di satu lokasi yaitu di Tamah Hutan Raya Ngurah Rai yang terletak di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Pihaknya telah melakukan penilaian sumber daya alam pada 2024 di kawasan Konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai yang bertujuan untuk mendapatkan salah satu nilai jasa ekosistem yaitu penyerapan karbon.

Adapun potensi serapan karbon di Tahura itu diperkirakan mencapai 2.464.460,29 ton.

Ia menjelaskan ada tiga kelompok untuk menghitung harga karbon yaitu berdasarkan biaya sosial, Bank Dunia dan Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) dengan cara mengalikan total serapan karbon itu dengan harga karbon.

Supendi lebih lanjut memaparkan untuk Bank Dunia (World Bank) memiliki harga karbon tertinggi yakni mencapai 44 dolar AS per metrik ton setara karbon dioksida (CO2).

Sedangkan berdasarkan biaya sosial yang paling rendah yakni 10,9 dolar AS dan berdasarkan IDX Carbon mencapai Rp58.800 per metrik ton setara CO2.

Sehingga estimasi potensi nilai perdagangan karbon tertinggi adalah Bank Dunia dengan asumsi kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sesuai APBN 2026 sebesar Rp16.500 maka diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun.

Kemudian apabila berdasarkan biaya sosial diperkirakan sekitar Rp423,26 miliar dan berdasarkan IDX Carbon diperkirakan mencapai Rp144,9 miliar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pada 2021, luas ekosistem mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai merupakan yang terbesar di Pulau Dewata mencapai 1.373,5 hektare dari total luas mangrove di Bali mencapai 1.894 hektare.

Menurut Kemenkeu, perdagangan karbon merupakan sebuah mekanisme berbasis pasar yaitu izin emisi atau unit karbon dapat diperdagangkan untuk mengurangi total emisi gas rumah kaca (GRK).

Sebagai informasi, perdagangan karbon diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah mengembangkan Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) yang mengakomodasi kebutuhan perdagangan karbon di tanah air dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara itu, OJK mencatat sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 30 April 2026, Bursa Karbon Indonesia secara total telah mencatatkan 155 pengguna jasa yang telah terdaftar dan 10 proyek Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).

Adapun, secara agregat, volume transaksi tercatat sebanyak 1,98 juta ton setara CO2e, dengan akumulasi nilai transaksi mencapai Rp93,75 miliar.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah gejolak harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik global, pemerintah memilih mempercepat langkah menuju kemandirian energi.

Implementasi biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 bukan sekadar kebijakan pencampuran bahan bakar, melainkan pertaruhan besar atas masa depan ketahanan energi, devisa negara, industri sawit, hingga arah transisi energi Indonesia.

Di tengah ketidakpastian yang terus membayangi pasar energi global, Indonesia memilih mengambil jalur yang berbeda.

Ketika perang, konflik geopolitik, dan ketegangan di jalur perdagangan energi dunia berkali-kali mengguncang harga minyak mentah, pemerintah justru mempercepat agenda yang selama satu dekade terakhir dibangun secara bertahap: memperbesar porsi energi domestik dalam bauran energi nasional.

Mulai 1 Juli 2026, Indonesia resmi mengimplementasikan mandatori biodiesel B50 secara nasional. Artinya, setiap liter solar yang digunakan akan mengandung campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME).

Sekilas, kebijakan tersebut tampak sebagai langkah teknis di sektor energi. Namun, jika ditelisik lebih dalam, B50 merupakan salah satu proyek ekonomi paling ambisius yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun pertama pemerintahannya.

Taruhannya tidak kecil

Pemerintah menargetkan penghentian impor solar, penghematan devisa hingga Rp157,28 triliun, penciptaan lebih dari 2,2 juta lapangan kerja, serta pengurangan emisi gas rumah kaca mencapai 46,72 juta ton CO2 pada 2026.

Di balik angka-angka tersebut tersimpan pertanyaan yang lebih besar: mampukah Indonesia benar-benar mengubah sawit menjadi instrumen kedaulatan energi?

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar energi global bergerak dalam pola yang semakin sulit diprediksi. Perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, ketegangan di Laut Merah, hingga ancaman terhadap Selat Hormuz telah membuat harga minyak dunia berulang kali melonjak tajam sebelum kemudian terkoreksi.

Bagi Indonesia yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energi fosilnya, volatilitas tersebut menjadi ancaman langsung terhadap stabilitas fiskal, neraca perdagangan, hingga inflasi.

Situasi inilah yang menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah mempercepat implementasi B50.

Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa ketahanan energi saat ini tidak lagi sekadar berbicara soal pasokan energi.

"Berbicara mengenai ketahanan energi ini ada empat parameternya, yaitu availability atau ketersediaan, kemudian akses energi, keterjangkauan atau affordability, dan juga ramah lingkungan atau acceptability," ujar Dwi, Rabu (17/6/2026).

Empat parameter tersebut menjadi fondasi utama kebijakan energi nasional. Ketersediaan pasokan harus terjamin. Akses energi harus merata. Harga harus tetap terjangkau. Pada saat yang sama, energi juga harus semakin ramah lingkungan.

Dalam konteks tersebut, biodiesel berbasis sawit dianggap mampu menjawab keempat tantangan sekaligus.

Menurut Dwi, Presiden Prabowo secara khusus mengarahkan agar Indonesia semakin mengoptimalkan sumber daya domestik sebagai fondasi ketahanan energi nasional.

"Presiden mengharapkan agar kita dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik serta juga mendorong transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan," katanya.

Lebih jauh, implementasi B50 juga menjadi instrumen mitigasi terhadap fluktuasi harga minyak global.

"Jadi ada beberapa faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan, lebih kepada merespons juga kondisi geopolitik. Kita tahu harga minyak sedang naik turun, teman-teman juga mungkin merasakan fluktuasi harga minyak," ujar Dwi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa B50 tidak hanya diposisikan sebagai program energi terbarukan, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan ekonomi nasional.

Jalan Panjang dari B20 Menuju B50

Keputusan menerapkan B50 bukan kebijakan yang lahir dalam semalam. Indonesia telah menjalani perjalanan panjang selama satu dekade untuk sampai pada titik ini.

Program biodiesel dimulai melalui implementasi B20 pada 2016. Saat itu, pemerintah mewajibkan pencampuran 20% biodiesel ke dalam solar. Empat tahun kemudian, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan B30 secara penuh.

Langkah tersebut kemudian berlanjut melalui implementasi B35 pada Februari 2023 dan peningkatan ke B40 pada 2025.

Pemerintah kemudian melakukan serangkaian uji coba lapangan untuk B50 sepanjang 2025 hingga awal 2026 yang melibatkan Kementerian ESDM, Pertamina, produsen biodiesel, industri otomotif, hingga operator alat berat.

Hasil evaluasi menunjukkan performa mesin tetap terjaga dan distribusi bahan bakar dapat berjalan sesuai standar. Dengan bekal itulah pemerintah memutuskan implementasi penuh B50 mulai Juli 2026.

Argumen paling kuat di balik kebijakan B50 terletak pada sisi ekonomi makro. Indonesia selama bertahun-tahun menghadapi persoalan klasik berupa tingginya impor energi.

Meskipun menjadi produsen minyak sawit terbesar dunia, tetapi Indonesia masih harus mengeluarkan devisa dalam jumlah besar untuk membeli solar dari luar negeri.

Ketergantungan tersebut membuat perekonomian rentan terhadap lonjakan harga minyak internasional maupun pelemahan nilai tukar rupiah.

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai B50 berpotensi mengubah kondisi tersebut secara signifikan.

"Kalau yang disampaikan demikian, memang itu akan menurunkan angka impor. Salah satu dampaknya nanti juga bisa terhadap apresiasi nilai tukar rupiah," ujarnya kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).

Dalam perspektif makroekonomi, pengurangan impor energi memiliki efek berlapis. Defisit transaksi berjalan dapat ditekan, belum lagi cadangan devisa lebih terjaga dan permintaan terhadap dolar AS menurun serta peluang nilai tukar rupiah menjadi lebih stabil.

Pada saat yang sama, pemerintah memperoleh ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program pembangunan lainnya. Target penghematan devisa hingga Rp157,28 triliun menjadi angka yang sangat signifikan.

Sebagai perbandingan, angka tersebut setara dengan lebih dari dua kali anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahap awal atau mendekati total belanja beberapa kementerian besar dalam satu tahun anggaran.

Karena itu, keberhasilan B50 tidak hanya akan berdampak pada sektor energi, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.

Menjadi Pionir Dunia

Indonesia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara. Sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, Indonesia menguasai sekitar setengah produksi sawit global.

Keunggulan tersebut membuat Indonesia memiliki pasokan bahan baku biodiesel yang relatif melimpah dibandingkan negara lain.

Menurut Hendry, implementasi B50 menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat strategis dalam peta energi dunia.

"Indonesia juga berpeluang menjadi pionir dalam penerapan biodiesel dengan campuran tinggi. Sejumlah negara masih menerapkan kadar biodiesel lebih rendah, seperti Malaysia yang berada di kisaran B10 hingga B20, Thailand sekitar B20, serta sejumlah negara Eropa yang menggunakan campuran sekitar 7 sampai 10 persen," ungkapnya.

Jika berhasil, Indonesia bukan hanya menjadi produsen sawit terbesar dunia, tetapi juga laboratorium terbesar dunia bagi pengembangan biodiesel skala masif. Posisi tersebut berpotensi membuka peluang ekspor teknologi, standar industri, hingga model kebijakan energi ke negara berkembang lainnya.

Implementasi B50 juga akan menciptakan gelombang permintaan baru terhadap minyak sawit domestik. Kebutuhan FAME diperkirakan meningkat tajam seiring naiknya kadar pencampuran dari B40 menjadi B50.

Konsekuensinya, utilisasi pabrik biodiesel akan meningkat dan peluang investasi baru berpotensi masuk ke sektor hilir sawit. Permintaan tandan buah segar dari petani ikut terdorong. Lapangan kerja baru tercipta di sepanjang rantai pasok industri.

“Inilah yang membuat kebijakan B50 bukan hanya kebijakan energi, melainkan juga kebijakan industrialisasi,” ucapnya.

Selama ini Indonesia kerap dikritik karena terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah. Melalui biodiesel, pemerintah berupaya menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Sawit tidak lagi sekadar diekspor sebagai komoditas mentah, melainkan diolah menjadi energi yang memberikan manfaat ekonomi lebih luas.

Tantangan yang Tidak Kecil

Meski demikian, jalan menuju keberhasilan B50 tidak sepenuhnya mulus, sebab terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Pertama, kesiapan pasokan bahan baku. Peningkatan konsumsi sawit untuk biodiesel berpotensi menciptakan kompetisi dengan kebutuhan ekspor dan industri pangan.

Kedua, aspek pembiayaan lantaran harga biodiesel masih bergantung pada berbagai faktor, termasuk harga minyak sawit mentah (CPO) dan skema insentif pemerintah.

Ketiga, tantangan lingkungan di mana peningkatan konsumsi sawit berpotensi memicu kekhawatiran terkait ekspansi perkebunan. Oleh karena itu, Hendry mengingatkan agar peningkatan produksi dilakukan melalui produktivitas dan teknologi, bukan pembukaan lahan baru.

Di sisi lain, Pakar energi Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Rishal Asri melihat kebijakan B50 tidak hanya rasional dari sisi ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat lingkungan.

"Tindakan yang dilakukan pemerintah sudah benar. Mengurangi subsidi dengan pencampuran bahan baku sampai B50 itu benar secara ekonomi," ujarnya.

Menurut Rishal, semakin tinggi kandungan biodiesel dalam bahan bakar, semakin rendah pula emisi yang dihasilkan.

"Secara hasil penelitian, emisinya otomatis berkurang karena kandungan dieselnya semakin berkurang. Kadar karbon monoksida dan hidrokarbonnya berkurang," katanya.

Aspek ini menjadi semakin penting ketika dunia bergerak menuju ekonomi rendah karbon. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan berbagai negara maju terus memperketat standar emisi.

“Bagi Indonesia, keberhasilan B50 dapat menjadi modal penting untuk menunjukkan bahwa industri sawit juga mampu berkontribusi terhadap agenda keberlanjutan,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Perusahaan konsultan bisnis dan audit BDO Indonesia mengumumkan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) berbasis sains atau science-based targets perusahaan telah divalidasi dan disetujui oleh Science Based Targets initiative (SBTi).

Persetujuan tersebut mencakup target jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan dalam upaya menurunkan emisi dan mencapai target net-zero.

BDO Indonesia berkomitmen mengurangi emisi GRK cakupan 1 dan cakupan 2 sebesar 42 persen pada 2030 dengan tahun dasar 2025. Perusahaan juga menyatakan akan mengukur dan mengurangi emisi cakupan 3.

Selain itu, BDO di Indonesia menargetkan pencapaian net-zero pada 2050. Sebagai bagian dari target tersebut, perusahaan berkomitmen menurunkan emisi cakupan 1, 2, dan 3 sebesar 90 persen pada 2050 dibandingkan tahun dasar 2025.

CEO BDO Indonesia Thano Tanubrata mengatakan, persetujuan target iklim oleh SBTi menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan.

"Persetujuan target iklim kami oleh SBTi merupakan bukti nyata dari komitmen BDO di Indonesia dalam memimpin transisi menuju praktik bisnis yang berkelanjutan," ujar Thano dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

"Sebagai firma profesional, kami menyadari bahwa tanggung jawab kami tidak hanya memberikan layanan terbaik bagi klien, tetapi juga memastikan operasional kami selaras dengan upaya global dalam membatasi pemanasan bumi. Ini adalah komitmen jangka panjang untuk masa depan kita bersama," lanjut dia.

Target jangka pendek dan jangka panjang

BDO Indonesia menyebut validasi SBTi menjadi tonggak penting dalam perjalanan keberlanjutan perusahaan menuju ekonomi net-zero.

ESG Partner BDO Indonesia Johan Sebastian mengatakan, pencapaian tersebut juga menjadi bentuk komitmen perusahaan untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam operasionalnya.

"Pencapaian validasi SBTi ini membuktikan tekad kami untuk memimpin melalui keteladanan (lead by example). Sebagai konsultan yang membantu berbagai perusahaan bertransisi menuju praktik bisnis yang berkelanjutan, sangat penting bagi kami untuk mengukur, mengelola, dan mengurangi jejak karbon kami sendiri secara kredibel terlebih dahulu," kata Johan.

Ia berharap langkah yang dilakukan perusahaan dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mempercepat agenda dekarbonisasi secara terstruktur dan terukur.

"Kami berharap langkah nyata BDO di Indonesia ini dapat menginspirasi dan mendorong lebih banyak pelaku bisnis di Indonesia untuk bersama-sama mengakselerasi agenda dekarbonisasi mereka secara terstruktur dan terukur," ujar Johan.

Dekarbonisasi jadi bagian strategi keberlanjutan

ESG Expert BDO Indonesia Amandari mengatakan, penyelarasan target pengurangan emisi dengan standar berbasis sains merupakan upaya perusahaan untuk memastikan proses dekarbonisasi dilakukan secara kredibel dan terukur.

"Validasi dari SBTi menjadi tonggak penting yang memperkuat arah perjalanan kami menuju masa depan rendah karbon," ungkap Amandari.

Menurut dia, tantangan dalam upaya dekarbonisasi akan terus berkembang. Meski demikian, perusahaan berkomitmen untuk terus mengembangkan dan menerapkan berbagai inisiatif yang mendukung pencapaian target pengurangan emisi jangka panjang hingga 2050.

BDO di Indonesia menempatkan dekarbonisasi sebagai salah satu elemen penting dalam strategi keberlanjutan perusahaan. Perusahaan menyatakan akan terus mengidentifikasi dan mengimplementasikan peluang pengurangan emisi yang material dari kegiatan operasional.

Selaras dengan kerangka kerja SBTi, emisi residual yang masih tersisa ketika target net-zero tercapai akan dikelola melalui mekanisme netralisasi yang memenuhi prinsip dan persyaratan sesuai standar yang berlaku.

Mengenal Science Based Targets initiative

Science Based Targets initiative (SBTi) merupakan organisasi aksi iklim yang membantu perusahaan di seluruh dunia menetapkan target pengurangan emisi berdasarkan pendekatan ilmiah.

SBTi bermitra dengan sejumlah organisasi, antara lain CDP, United Nations Global Compact, We Mean Business Coalition, World Resources Institute (WRI), dan World Wide Fund for Nature (WWF).

Organisasi tersebut mengembangkan standar dan panduan agar perusahaan dapat menetapkan target pengurangan emisi yang sejalan dengan upaya menjaga pemanasan global serta mencapai target net-zero paling lambat pada 2050.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memproyeksikan implementasi mandatori biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan.

Selain meningkatkan ketahanan energi nasional, program tersebut diperkirakan mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun, meningkatkan nilai tambah industri sawit, serta menciptakan jutaan lapangan kerja.

Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengatakan manfaat program biodiesel telah terlihat sejak penerapan B40 pada 2025.

"Di 2026 ini dengan implementasi B50 diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun," ujar Dwi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (17/6/2026).

Menurut Dwi, penghematan devisa tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pada 2025, implementasi B40 tercatat mampu mengurangi kebutuhan impor bahan bakar sehingga menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp133 triliun.

Selain itu, program biodiesel juga memberikan dampak positif terhadap industri kelapa sawit nasional. Dwi menyebut implementasi B40 sepanjang 2025 berhasil meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah sebesar Rp20,9 triliun.

"Proyeksinya diharapkan di 2026 ini ada peningkatan nilai tambah sebesar Rp24,68 triliun," katanya.

Peningkatan penggunaan biodiesel berbasis sawit juga diyakini akan memberikan manfaat langsung bagi para petani dan pelaku industri sawit dalam negeri melalui peningkatan permintaan bahan baku domestik.

Tak hanya itu, implementasi B50 diperkirakan mampu memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor yang terkait dengan rantai pasok industri biodiesel. Pada 2025, penerapan B40 tercatat menyerap sekitar 1,8 juta tenaga kerja.

"Di 2025 sebanyak 1,8 juta tenaga kerja yang terserap, dan diharapkan dengan implementasi B50 di Juli 2026 ini proyeksinya penyerapan tenaga kerja bisa di angka 2.216.874 orang," ujar Dwi.

Dari sisi lingkungan, pemerintah menilai program biodiesel menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca dan mencapai target Net Zero Emission.

Dwi menjelaskan bahwa implementasi B40 pada 2025 telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 39,66 juta ton karbon dioksida (CO2). Dengan peningkatan campuran biodiesel menjadi 50 persen, pemerintah menargetkan penurunan emisi yang lebih besar.

"Di 2026 ini kita bisa mengimplementasikan penurunan emisinya sebesar 46,72 juta ton karena ini bagian kontribusi Indonesia dalam menjaga sustainability lingkungan," katanya.

Lebih lanjut, Dwi menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian ESDM terus mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia. Dengan mengoptimalkan sumber daya domestik, Indonesia diharapkan memiliki sistem energi yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Implementasi B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli mendatang menjadi tonggak baru dalam pengembangan energi berbasis sumber daya lokal sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan program biodiesel terbesar di dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mulai mengimplementasikan program biodiesel B50 pada 1 Juli 2026 sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas sawit dalam negeri.

Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan.

"Kali ini kami akan memaparkan terkait dengan implementasi program B50, karena memang dalam waktu dekat, tepatnya pada 1 Juli nanti akan ada implementasi untuk B50 sesuai dengan arahan Presiden," ujar Dwi Anggia dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (17/6/2026).

Dwi menjelaskan terdapat empat faktor utama yang melatarbelakangi pengembangan biofuel hingga mencapai campuran biodiesel 50 persen. Pertama, untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional di tengah kondisi geopolitik global yang dinamis.

Menurutnya, ketidakpastian geopolitik dunia kerap memicu fluktuasi harga minyak mentah internasional yang berdampak langsung terhadap harga energi di dalam negeri. Karena itu, pemanfaatan bahan bakar berbasis sumber daya domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak pasar global.

Selain itu, implementasi B50 juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan sekaligus mendukung pencapaian target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.

"Pemerintah juga ikut berperan aktif menciptakan atau mencapai Net Zero Emission," kata Dwi.

Faktor ketiga adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah industri sawit. Dengan penggunaan biodiesel yang lebih besar, kebutuhan bahan baku sawit dalam negeri akan meningkat sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh para petani.

"Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita," ujarnya.

Dwi menambahkan aspek perlindungan lingkungan dan keberlanjutan juga menjadi perhatian utama pemerintah dalam pengembangan biofuel. Menurut dia, isu energi hijau dan sustainability kini menjadi perhatian masyarakat, khususnya generasi muda.

"Yang tidak kalah penting adalah perlindungan lingkungan dan juga sustainability, lebih kepada arah green energy. Ini yang didorong saat ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Dwi menjelaskan bahwa B50 merupakan bahan bakar solar yang dicampur dengan Fatty Acid Methyl Ester (FAME), yaitu bahan baku biodiesel yang berasal dari minyak kelapa sawit. Pada program B50, komposisi campuran terdiri atas 50 persen FAME dan 50 persen solar murni.

"Presiden jelas menyampaikan bahwa kita akan memproduksi solar campuran dari minyak sawit, FAME itu Fatty Acid Methyl Ester, yang merupakan asam lemak campuran kelapa sawit yang di-blend dengan solar murni dengan komposisinya 50-50, makanya disebut dengan B50," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan terbaruIndicators of Global Climate Change(IGCC) yang diterbitkan dalam jurnalEarth System Science Datamengungkap bahwa aktivitas manusia telah mendorong pemanasan global mencapai 1,37 derajat Celsius pada 2025 dan diproyeksikan melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius dalam sekitar empat tahun ke depan.

Laporan yang melibatkan lebih dari 70 ilmuwan dari 56 institusi di 17 negara ini mencatat emisi gas rumah kaca global mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yakni 56,8 miliar ton setara karbon dioksida (CO₂e) pada 2024, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil. Laju pemanasan yang disebabkan aktivitas manusia juga tercatat di level tertinggi sepanjang masa, yakni sekitar 0,27 derajat Celsius per dekade.

Para ilmuwan dalam laporan turut menyoroti kondisi ketidakseimbangan energi Bumi yang mencapai level memprihatinkan. Energi Bumi yang merefleksikan ukuran seberapa cepat panas terakumulasi dalam sistem iklim melanjutkan tren tumbuh sejak 1970-an dan kini berada di level tertinggi yang pernah tercatat, bahkan berlipat ganda dalam beberapa dekade terakhir.

Penulis utama laporan sekaligus Direktur Priestley Centre for Climate Futures Universitas Leeds Prof. Piers Forster mengatakan ketidakseimbangan energi Bumi seharusnya mendekati nol tanpa pengaruh manusia.

"Tanpa pengaruh manusia, indikator ini seharusnya mendekati nol, tetapi terus tumbuh sejak 1970-an dan kini berada di rekor tertinggi, berlipat ganda dalam beberapa dekade terakhir," katanya, dikutip dari siaran pers, Jumat (12/6/2026).

Konsekuensi paling mendesak dari tren ini adalah menipisnya anggaran karbon global. Mulai awal 2026, sisa anggaran karbon untuk membatasi pemanasan tetap di bawah 1,5 derajat Celsius diestimasi hanya 130 miliar ton CO₂. Jika laju emisi saat ini berlanjut, volume anggaran karbon tersebut diperkirakan habis dalam sekitar tiga tahun. Adapun untuk target 1,7 derajat Celsius, anggaran karbon yang tersisa diestimasi 500 miliar ton CO₂dan akan habis dalam sekitar 12 tahun.

Strategic Lead for Climate Copernicus Climate Change Service (C3S) di ECMWF Dr. Samantha Burgess mengatakan hampir seluruh pemanasan dalam satu dekade terakhir didorong oleh aktivitas manusia.

"Dampak terhadap mata pencaharian dan ekosistem sudah dirasakan di seluruh dunia, dan akan makin cepat seiring suhu terus meningkat," katanya.

Banjir Pesisir dan Gelombang Panas Meningkat

Laporan ini juga mencatat sejumlah indikator fisik yang mempertegas percepatan perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut global mencapai rekor 23 sentimeter sejak 1901, dengan laju kenaikan sekitar 1,8 milimeter per tahun yang terus berakselerasi akibat peningkatan suhu lautan dan mencairnya es daratan.

Peneliti Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ) Dr. Aimée Slangen mengatakan meski terdengar kecil, perubahan level permukaan laut ini sudah meningkatkan frekuensi banjir pesisir di wilayah dengan dataran rendah di seluruh dunia.

"Ini mungkin terdengar kecil, tetapi bahkan perubahan pada level ini sudah meningkatkan banjir pesisir di wilayah dataran rendah di seluruh dunia, merugikan mata pencaharian dan ekosistem," katanya.

Laporan juga memperkenalkan indikator baru, yakni jumlah hari gelombang panas laut. Pada 2025 saja, dunia mengalami 65 hari gelombang panas laut. Secara global, jumlah hari gelombang panas laut telah meningkat lebih dari tiga kali lipat antara 1991 dan 2025.

Prof. June-Yi Lee dari Pusan National University mengatakan gelombang panas laut makin sering terjadi seiring pemanasan permukaan laut yang terus berlanjut. Kondisi ini meningkatkan ancaman pada ekosistem laut, produksi pangan, dan perlindungan wilayah pesisir.

"Gelombang panas laut makin sering terjadi, konsisten dengan pemanasan permukaan laut yang terus berlanjut. Jumlah hari gelombang panas laut telah meningkat lebih dari tiga kali lipat secara global antara 1991 dan 2025. Peristiwa ini merusak ekosistem laut sekaligus mengancam produksi pangan, perekonomian, dan perlindungan pesisir," katanya.

Di sisi lain, laporan ini juga menyoroti ancaman terhadap keberlangsungan pemantauan iklim global itu sendiri. Lebih dari 40 dataset global yang digunakan dalam laporan IGCC edisi ini kini terancam oleh keputusan pendanaan di berbagai negara.

Senior Research Scholar International Institute for Applied Systems Analysis Dr. Chris Smith mengatakan tanpa koordinasi internasional untuk menjaga keberlangsungan observasi iklim, asesmen serupa di masa depan akan jauh lebih sulit dilakukan.

"Tanpa ini, asesmen di masa depan akan jauh lebih sulit dilakukan pada saat aksi iklim yang mendesak sangat dibutuhkan," katanya.

Bisnis.com, PADANG — PT Semen Padang tengah menyiapkan sertifikasi emisi gas rumah kaca sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing perusahaan dalam mendukung perluasan pasar ekspor yang kini semakin menuntut pemenuhan aspek keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan.

Direktur Operasi PT Semen Padang, Andria Delfa, menjelaskan bahwa kebutuhan sertifikasi emisi gas rumah kaca semakin penting seiring meningkatnya aktivitas ekspor perusahaan, termasuk untuk produk semen tipe 52,5 N yang telah dipasarkan ke wilayah Reunion Island.

“Jadi dalam proses komunikasi dengan mitra bisnis internasional, perusahaan diminta untuk menunjukkan komitmen pengendalian emisi melalui penerapan standar ISO 14064, yang menjadi salah satu acuan global dalam pengukuran dan pelaporan emisi gas rumah kaca. Kami akan berupaya hal itu bisa terpenuhi,” katanya, dalam keterangan resmi, Rabu (10/6/2026).

Ia menambahkan bahwa upaya sertifikasi emisi tersebut menunjukkan semakin kuatnya peran aspek keberlanjutan yang kini menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari proses bisnis perusahaan.

“Kemampuan perusahaan dalam menghitung, mengevaluasi, dan melaporkan emisi karbon secara terukur menjadi kebutuhan penting untuk mendukung transaksi bisnis di pasar internasional," ujar Andria.

Menurutnya, selama ini perusahaan telah melakukan perhitungan emisi menggunakan metodologi internasional yang umum dipakai di industri semen. Namun, sertifikasi berbasis ISO 14064 menjadi langkah lanjutan agar data emisi yang dimiliki dapat memperoleh pengakuan lebih luas di tingkat global.

Karena itu, saat ini perusahaan melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) bagi sejumlah personel lintas unit yang akan terlibat dalam proses penghitungan, evaluasi, serta pelaporan emisi karbon sesuai standar internasional yang diterapkan di PT Semen Padang.

Andria berharap para peserta bimtek dapat meningkatkan kompetensi yang nantinya bisa diterapkan secara langsung dalam mendukung proses sertifikasi perusahaan.

"Pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh dari kegiatan ini diharapkan mampu mendukung berbagai inisiatif perusahaan ke depan,” sebutnya.

Ia juga menegaskan bahwa di tengah ketatnya persaingan industri semen, aspek keberlanjutan menjadi faktor penting yang tidak hanya meningkatkan daya saing produk, tetapi juga membuka peluang ekspor yang lebih luas.

Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, melainkan merupakan kontribusi bersama dalam mendukung pencapaian target perusahaan pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Kepala Unit Sistem Manajemen PT Semen Padang, Arie Ronaldo, menjelaskan bahwa bimtek ini merupakan tahap awal dari rangkaian penguatan sistem penghitungan karbon perusahaan yang ditargetkan rampung pada Juli 2026. Sebelumnya, perusahaan telah melakukan penghitungan emisi karbon menggunakan metode World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

“Data yang telah tersedia tersebut selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan inventarisasi emisi sesuai standar ISO 14064-1:2018,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa melalui bimtek ini, perusahaan ingin memastikan seluruh proses penghitungan karbon berjalan sesuai standar internasional, mulai dari pengumpulan data, metode perhitungan, hingga pelaporan dan proses verifikasi.

"Target kami, pada Juli 2026, hasil penghitungan karbon PT Semen Padang sudah terverifikasi dan tervalidasi sehingga dapat digunakan sebagai data emisi yang diakui secara internasional," katanya.

Menurut Arie, program ini juga menjadi bagian penting dalam kesiapan perusahaan menghadapi berbagai kebijakan pengendalian emisi karbon, termasuk implementasi mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) serta regulasi perdagangan internasional yang mensyaratkan pelaporan jejak karbon produk.

Ia menambahkan bahwa persyaratan pelaporan karbon kini semakin luas diterapkan, terutama pada aktivitas ekspor ke berbagai negara dan kawasan, termasuk pasar Eropa. Karena itu, kesiapan sistem penghitungan karbon menjadi kebutuhan strategis bagi perusahaan.

Sementara itu, Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Padang, Dindin Syafruddin, yang menjadi narasumber dalam bimtek tersebut, menyampaikan apresiasinya atas komitmen PT Semen Padang yang dinilai proaktif dalam penerapan pengelolaan emisi gas rumah kaca.

"Kami hadir untuk belajar bersama, berdiskusi bersama, dan memastikan dunia industri mendapatkan pendampingan terbaik dalam penerapan standar yang mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memperkuat daya saing industri nasional,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmen Indonesia untuk menekan emisi gas rumah kaca melalui target iklim yang telah ditetapkan dalam dokumen nasional maupun komitmen internasional.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup Laksmi Widyajayanti mengatakan Indonesia terus menjalankan komitmen yang telah disampaikan dalam Persetujuan Paris (Paris Agreement) untuk membatasi kenaikan suhu global.

"Indonesia secara nyata menegaskan komitmennya terkait dengan perubahan iklim terhadap Paris Agreement untuk menjaga kenaikan suhu global kita tetap berada sedekat mungkin pada batas 1,2 derajat Celsius," ujar Laksmi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, komitmen tersebut tercermin dalam target Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC) 2030. Pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan upaya domestik dan hingga 42,20% melalui dukungan internasional.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan strategi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang tertuang dalam dokumen Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050).

Laksmi mengatakan isu perubahan iklim menjadi salah satu fokus peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Secara global, peringatan tahun ini mengusung tema Inspired by Nature for Climate, for Our Future yang didukung kampanye Now for Climate.

Menurut dia, tema tersebut menitikberatkan pada penguatan solusi berbasis alam (nature-based solutions/NBS), peningkatan partisipasi publik, dan pemanfaatan teknologi hijau untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

"Tema ini diarahkan untuk memperkuat aksi iklim berbasis alam atau nature based solutions, memperluas partisipasi publik secara inklusif serta menampilkan inovasi teknologi hijau guna memitigasi dampak buruk perubahan iklim yang kian nyata," katanya.

Sejalan dengan tema global tersebut, Indonesia menetapkan tema Hari Lingkungan Hidup Nasional 2026 yakni "Saatnya Kita Bekerja untuk Iklim".

Laksmi mengatakan tema tersebut ditujukan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam aksi lingkungan dan iklim.

"Indonesia merespon secara progresif dan menetapkan Hari Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2026 dengan tema Saatnya Kita Bekerja untuk Iklim. Tema nasional ini memang dirancang sebagai instrumen penggerak untuk mentransformasikan paradigma masyarakat dalam pengelolaan lingkungan," tandasnya.

Zaenal Abidin

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia-IDI (2012–2015)

Wakil Ketua Umum PP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia – MHKI (2024–2027)

DAVID Wallace-Wells membuka bukunya, The Uninhabitable Earth: A Story of the Future, dengan kalimat yang terasa seperti tamparan: "It is worse, much worse, than you think." Buku itu terbit pada 2019. Tujuh tahun kemudian, bumi telah membuktikan bahwa Wallace-Wells tidak berlebihan. Ia bahkan tergolong konservatif.

Januari 2025 bukan sekadar bulan biasa. Layanan Iklim Eropa Copernicus mencatat, bulan itu adalah Januari terpanas dalam sejarah pencatatan manusia, suhu global menyentuh 1,75 derajat Celsius di atas rata-rata era pra-industri. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menegaskan bahwa sebelas tahun terpanas yang pernah dicatat semuanya terjadi dalam rentang 2015 hingga 2025.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebutnya “tanda bahaya besar.” Bagi saya, ini bukan lagi tanda bahaya. Ini adalah alarm yang sudah berbunyi dan kita pilih mematikan tombolnya lalu kembali tidur.

Skenario yang Bukan Fiksi

Wallace-Wells dalam bukunya menyusun “bab-bab bencana”: panas yang mematikan, kelaparan, banjir, kebakaran hutan, perang sumber daya, pandemi baru, hingga keruntuhan ekonomi, semua dikaitkan langsung dengan trajektori pemanasan global yang sedang kita jalani. Yang paling mengguncang, temuan bahwa bencana-bencana itu tidak akan terjadi satu per satu, melainkan bersamaan, saling memperkuat, seperti pasien dengan penyakit multiorgan yang serentak gagal.

Lautan adalah contoh paling fasih tentang betapa dalamnya kerusakan, tersembunyi dari mata telanjang. Pada 2025, sebuah studi yang melibatkan lebih dari 50 ilmuwan memperkirakan bahwa samudra dunia menyerap tambahan sekitar 23 zettajoule energi, setara dengan puluhan tahun konsumsi energi seluruh manusia.

Panas itu tidak menguap. Ia merusak ekosistem laut, mencairkan es kutub, dan mendorong permukaan laut naik 11 sentimeter sejak 1993. Wallace-Wells mengingatkan kita bahwa “lautan adalah penyerap dosa iklim kita.” Tetapi penyerap itu pun kini sudah hampir tidak sanggup lagi menelan.

Polusi gas rumah kaca saat ini berada di level tertinggi dalam 800.000 tahun terakhir. Bukan 80 tahun. Bukan 8.000 tahun. Delapan ratus ribu tahun. Angka ini seharusnya membuat kita terdiam, bukan sekadar mengangguk dalam rapat kebijakan lalu melanjutkan agenda berikutnya.

Indonesia: Bukan di Pinggir, Melainkan di Titik Paling Rentan

Jika Wallace-Wells menulis dari perspektif global dengan latar New York dan Eropa, maka Indonesia adalah “bab yang belum ia tulis”, sebuah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer yang berdiri tepat di garis depan bahaya. Bukan karena pilihan, melainkan karena geografi dan ketidakadilan emisi global yang brutal.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat suhu rata-rata nasional pada 2024 mencapai 27,52 derajat Celsius, tertinggi sejak pencatatan dimulai, dengan anomali +0,81 derajat Celsius dibanding normal 1991–2020. Lebih dari 90 persen bencana nasional kini adalah bencana hidrometeorologi: banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Fenomena yang dulu kita sebut anomali kini telah menjadi rutinitas yang mematikan.

WALHI melaporkan puluhan pulau kecil telah tenggelam. Kenaikan muka laut di perairan Indonesia berkisar 0,3–0,5 sentimeter per tahun. Jakarta, Semarang, Demak, bukan hanya terancam banjir, melainkan terancam hilang dari peta. Ini bukan hiperbola. Ini adalah proyeksi sains yang sudah divalidasi berkali-kali.

Sektor pertanian dan perikanan, dua tulang punggung kehidupan jutaan rakyat, juga terpukul. Pergeseran musim tanam yang tidak terduga, gagal panen, dan intensitas hujan ekstrem mengancam ketahanan pangan nasional.

Petani di Jawa Timur sudah merasakannya: puluhan kabupaten dalam kondisi tanggap darurat kekeringan, sementara di waktu yang sama banjir bandang menghantam wilayah tetangganya. Inilah yang dimaksud Wallace-Wells dengan “chaos bertumpuk”, bukan satu bencana, melainkan sistem yang compang-camping sekaligus.

Janji yang Keropos dan Kepentingan yang Mengganjal

Perjanjian Paris 2015 menargetkan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius. Target itu kini seperti janji yang kita ucapkan di bibir altar sambil tangan kita diam-diam menandatangani kontrak batu bara baru. Batas 1,5 derajat yang semestinya baru terlampaui pada 2100, sudah kita lampaui pada 2024, tujuh puluh enam tahun lebih awal dari yang “diperkirakan”.

Wallace-Wells menyebut fenomena ini sebagai “moral hazard terbesar dalam sejarah umat manusia”: generasi yang paling bertanggung jawab atas emisi karbon adalah generasi yang tidak akan hidup cukup lama untuk menanggung konsekuensinya.

Mereka yang mewarisi kehancuran itu adalah anak-anak kita. Anak-anak yang hari ini masih belajar menghafal nama-nama benua di buku geografi, sementara sebagian benua itu sedang perlahan-lahan berubah menjadi zona tidak layak huni.

Hal lebih memprihatinkan, komitmen global justru melemah di saat paling kritis. Keputusan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump untuk mundur dari komitmen iklim internasional adalah luka yang dalam, bukan hanya bagi lingkungan, tetapi bagi kepercayaan multilateral yang sudah susah payah dibangun. Preseden itu berbahaya: jika negara dengan emisi historis terbesar bisa berbalik arah, apa yang menahan negara lain untuk melakukan hal serupa?

Di dalam negeri, tantangannya tidak kalah berat. Industri batu bara masih menjadi pemain dominan dalam konstelasi energi nasional, didukung oleh kepentingan ekonomi, yang sangat besar dan jaringan politik sangat dalam. Transisi energi bukan hanya soal teknologi atau kebijakan; ia adalah soal kemauan untuk melawan arus kepentingan yang sudah lama mengalir deras. Dan selama ini, arus itulah yang menang.

Dari Ilmu Pengetahuan ke Tindakan

Wallace-Wells bukan fatalis. Ia menutup bukunya bukan dengan kepasrahan, melainkan dengan seruan: bahwa kita masih punya waktu untuk memilih seberapa parah situasi, akan diwariskan. Setiap sepersepuluh derajat yang berhasil kita cegah akan menyelamatkan jutaan nyawa. Pilihan kita hari ini adalah hidup-mati generasi mendatang.

Dalam konteks Indonesia, ada tiga pilar tindakan yang tidak bisa lagi ditunda. Pertama, percepatan transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) harus menjadi prioritas nasional yang nyata, bukan sekadar retorika dalam dokumen RPJMN. Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, cahaya matahari tropis sepanjang tahun, dan potensi angin yang belum digarap. Hambatannya bukan teknologi; hambatannya adalah keberanian politik untuk memutus rantai ketergantungan pada batu bara.

Kedua, perlindungan hutan dan lahan gambut harus menjadi garis merah yang tidak bisa dikompromikan oleh proyek infrastruktur, perkebunan, atau pertambangan mana pun. Hutan bukan sekadar aset ekologi; ia adalah tameng iklim, sekali musnah tidak bisa digantikan oleh teknologi apa pun yang kita miliki saat ini. Deforestasi adalah bom waktu yang sumbu apinya terus memendek.

Ketiga, adaptasi iklim harus disematkan ke dalam setiap level perencanaan pembangunan: dari tata kota pesisir yang mempertimbangkan kenaikan muka laut, hingga sistem irigasi pertanian yang adaptif terhadap pergeseran musim. BMKG memproyeksikan suhu rata-rata nasional dapat meningkat lebih dari 1,3 derajat Celsius pada 2020–2049. Kita harus membangun bukan untuk kondisi iklim hari ini, melainkan untuk kondisi iklim dua dekade ke depan.

Catatan Akhir: Butuh Keberanian

Seorang dokter tidak menunggu pasiennya sekarat sebelum memberikan pengobatan. Ia bertindak berdasarkan gejala, data, dan proyeksi, bahkan ketika pasiennya merasa baik-baik saja. Perubahan iklim adalah pasien global yang gejalanya sudah sangat nyata: suhu yang memecahkan rekor demi rekor, lautan yang mendidih perlahan, pulau-pulau yang tenggelam, dan panen yang gagal tanpa peringatan.

Bumi tidak bisa menunggu siklus politik lima tahunan. Ia tidak mengenal jadwal pemilu, rotasi kabinet, atau revisi anggaran. Setiap ton karbon dilepaskan hari ini akan menghangatkan atmosfer selama berabad-abad, menjadi ancaman kesehatan-dehidrasi-kematian, menggerus ekosistem, dan mengubah geografi tempat anak-cucu kita akan hidup, atau tidak bisa hidup.

Wallace-Wells menutup “Bumi yang Tak Dapat Dihuni” dengan pertanyaan yang menghantui: bukan apakah perubahan iklim akan berdampak, melainkan seberapa parah kita bersedia membiarkannya terjadi. Di sini, di negeri dengan 287.198.400 jiwa (BPS 2026), yang sebagian besar hidupnya bergantung pada alam, pada laut, pada musim, pada hutan, dan pada hujan, pertanyaan itu bukan lagi urusan akademik.

Data sudah berbicara. Sains sudah bicara. Bencana sudah berbicara. Yang belum cukup berbicara, dengan tindakan nyata, adalah kita: para pembuat kebijakan, pemimpin industri, dan warga negara yang punya suara dan pilihan. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita tahu. Pertanyaannya adalah apakah kita cukup berani untuk bertindak sebelum terlambat. Wallahu a’lam bish-shawab.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mempersiapkan program mandatori Biodiesel 50% atau B50 jelang implementasi yang ditargetkan pada 1 Juli 2026 mendatang.

Kebijakan tersebut disiapkan secara bertahap melalui serangkaian evaluasi teknis dan pengujian lintas sektor untuk memastikan implementasi berjalan aman dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan program biodiesel menjadi salah satu kebijakan strategis nasional yang selama ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi impor bahan bakar minyak sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi domestik.

“Program biodiesel menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan energi dalam negeri sekaligus mendukung transisi energi Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Menurut Eniya, implementasi biodiesel sejak 2015 juga telah memberikan dampak positif terhadap penguatan pasar domestik dan stabilitas industri sawit nasional di tengah dinamika pasar global.

Pada implementasi B40 tahun 2025, realisasi penyaluran biodiesel tercatat mencapai 14,94 juta kiloliter atau sekitar 95,67% dari total alokasi sebesar 15,61 juta kiloliter.

Implementasi tersebut menghasilkan penghematan devisa sekitar Rp133,3 triliun. Selain itu, program biodiesel juga menciptakan nilai tambah sebesar Rp20,92 triliun, menyerap tenaga kerja sekitar 1,88 juta orang, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 39,66 juta ton CO2.

“Capaian tersebut mencerminkan kontribusi biodiesel dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” katanya.

Pemerintah pun mulai melakukan persiapan implementasi B50 melalui rangkaian evaluasi dan pengujian teknis secara komprehensif sesuai standar yang berlaku.

Pengujian dilakukan di berbagai sektor, mulai dari otomotif, alat mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, hingga perkeretaapian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan B50 tetap aman dan andal terhadap kebutuhan operasional di lapangan.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan implementasi biodiesel tetap mempertimbangkan aspek keekonomian dan keberlanjutan. Dukungan program biodiesel dilakukan melalui mekanisme insentif yang bersumber dari pengelolaan dana sawit sehingga tidak membebani anggaran negara.

Menurut Eniya, implementasi biodiesel juga memperbesar pemanfaatan bahan baku domestik untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Pemerintah pun terus menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi, keberlanjutan industri sawit nasional, dan stabilitas ekonomi domestik.

“Melalui pemanfaatan energi domestik dan penguatan kolaborasi lintas sektor, Indonesia ingin membangun sistem energi yang semakin mandiri, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyebut implementasi campuran bahan bakar nabati (BBN) berupa bioetanol 5% atau E5 ke bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin akan diberlakukan bersamaan dengan mandatori B50 pada Juli 2026 mendatang.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, implementasi E5 pada tahap awal akan difokuskan pada lokasi yang dekat dengan sumber pasokan lokal. Hal Ini seiring dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

"Mandatori untuk E5 itu nanti dikeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) alokasi volume, jadi insya Allah (implementasi) bareng mulai dengan B50,” ujar Eniya.

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) mengungkapkan sektor pertanian yang sangat rentan terhadap krisis iklim hanya mendapatkan 4 persen dari total pendanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pernyataan ini disampaikan setelah Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) dan FAO mengeluarkan laporan tentang dampak pemanasan global terhadap sistem pangan, ekosistem, dan kehidupan manusia.

Laporan itu memperingatkan sejumlah kawasan mungkin akan mengalami 250 hari yang terlalu panas untuk bekerja di luar ruangan. WMO dan FAO menekankan perlunya peningkatan sistem peringatan dini dan praktik pertanian yang tahan terhadap pemanasan global.

Asisten Direktur Jenderal dan Direktur Kantor Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati, dan Lingkungan FAO Kaveh Zahedi mengatakan setiap tahun dampak perubahan iklim pada sektor pertanian semakin buruk. Zahedi mengatakan setiap kenaikan 1 derajat Celsius akan mengurangi 6 persen hasil panen komoditas pertanian penting.

Ia mengatakan panen beras, jagung, gandum, dan kedelai sudah turun. Komoditas-komoditas itu merupakan makanan pokok yang menyediakan 60 persen kalori dunia. Zahedi mengatakan sangat penting mempersiapkan petani dalam menghadapi krisis iklim untuk menjaga ketahanan pangan dunia.

"Petani tidak bisa mempersiapkan diri dari apa yang tidak mereka ketahui akan terjadi. Karena itu, sistem peringatan dini multi-bahaya merupakan salah satu investasi tercerdas yang dapat kita lakukan untuk melindungi petani dan ketahanan pangan dari panas ekstrem," kata Zahedi seperti dikutip dari Anadolu Agency, Selasa (26/5/2026).

Meski terdapat kesenjangan dalam penggunaan internet dan ponsel, menurut Zahedi, sistem peringatan dini masih menjadi alat paling penting untuk melindungi kelompok paling rentan. Ia mengatakan hambatan itu dapat diatasi dengan menggunakan alat komunikasi lain seperti SMS, radio komunitas, atau pengumuman di tingkat pemerintahan daerah terkecil.

Ia menekankan hal paling penting adalah memastikan petani mendapatkan informasi yang tepat waktu dan efektif, apa pun cara penyampaian informasinya. Zahedi mengatakan dukungan untuk petani tidak boleh berhenti pada sistem peringatan dini, tetapi harus dipadukan dengan panduan agar petani dapat mengambil tindakan.

"Mereka perlu lebih dari sekadar informasi adanya panas ekstrem. Kita perlu melangkah lebih lanjut dan menyampaikan apa yang sebenarnya dapat mereka lakukan," katanya.

Zahedi mengatakan petani perlu mendapatkan pelatihan tentang cara melindungi kelembapan tanah melalui pemulsaan, cara menyimpan air, menggeser waktu penyiraman tanaman ke jam-jam yang lebih sejuk, atau menggunakan jaring peneduh untuk melindungi tanaman.

"Saran praktis dan dapat ditindaklanjuti harus berjalan seiring dengan sistem peringatan dini,” katanya.

Zahedi mengatakan pendanaan iklim yang tersedia masih jauh di bawah kebutuhan sektor pertanian.

“Ketika Anda melihat pendanaan iklim, analisis kami menunjukkan hanya sekitar 4 persen dari pendanaan iklim publik yang dialokasikan untuk pertanian dan membangun ketahanan di bidang pertanian,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank DBS Indonesia meningkatkan portofolio pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan menjadi lebih dari Rp15,6 triliun pada 2025, naik dibandingkan Rp14,1 triliun pada tahun sebelumnya.

Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia Lim Chu Chong mengatakan keberlanjutan kini menjadi bagian yang terintegrasi dalam seluruh lini bisnis perseroan, mulai dari pembiayaan, pengelolaan risiko, hingga operasional perusahaan.

“Peningkatan signifikan dalam portofolio pembiayaan bisnis berkelanjutan ini menunjukkan komitmen nyata Bank DBS Indonesia untuk menyalurkan dana menuju bisnis yang secara aktif berkontribusi pada ekonomi yang lebih hijau dan lebih setara di Indonesia,” ujar Lim Chu Chong dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).

Menurut dia, posisi bank yang relevan di masa depan harus diiringi kontribusi terhadap penciptaan ekonomi yang lebih tangguh dan inklusif.

Dia juga menyebut pihaknya telah menerbitkan laporan keberlanjutannya yang menyoroti tiga fokus utama, yakni perbankan bertanggung jawab, praktik bisnis bertanggung jawab, dan dampak sosial di luar sektor perbankan.

Dari sisi pembiayaan berkelanjutan, Bank DBS Indonesia mencatat penyaluran kumulatif lebih dari Rp3,8 triliun kepada individu berpenghasilan rendah melalui mitra pembiayaan. Perseroan juga menyalurkan kredit modal kerja senilai Rp70 miliar kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) perseroan tercatat mencapai 6,97 persen, melampaui target internal bank.

Di pasar modal, DBS Indonesia mencatat langganan obligasi hijau melampaui Rp1 triliun pada 2025. Sementara itu, langganan reksa dana berbasis environmental, social, and governance (ESG) tercatat Rp148 miliar di tengah pergeseran preferensi investor ke instrumen pendapatan tetap jangka pendek.

Perseroan juga terlibat dalam pengembangan ekosistem energi bersih melalui kerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT PLN, serta International Energy Agency (IEA) untuk pengembangan sistem penyimpanan energi baterai atau battery energy storage system (BESS).

Di sisi operasional, Bank DBS Indonesia mencatat penurunan konsumsi energi sebesar 15 persen secara tahunan menjadi 8.397 megawatt hour (MWh). Total emisi gas rumah kaca (GRK) juga turun 17 persen menjadi 11.528 ton setara karbon dioksida.

Selain itu, perseroan menggunakan energi terbarukan sebesar 213 MWh dan membeli 8.500 MWh Renewable Energy Certificate (REC) untuk mendukung pengembangan pasar energi hijau.

Dalam aspek tata kelola, DBS Indonesia memperkuat sistem keamanan digital dan perlindungan nasabah melalui pengembangan sistem pemantauan penipuan, masa penangguhan transfer bernilai besar, serta penerapan token digital baru. Bank juga menjalankan kampanye edukasi keamanan finansial melalui program “Behind the Scam”.