Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) meminta pemerintah melibatkan pelaku industri dalam pembahasan deregulasi sektor minerba menyusul banyaknya aturan baru yang dinilai membebani investasi dan operasional industri tambang nasional.

Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono mengatakan rencana Presiden Prabowo Subianto terkait Satgas Deregulasi patut diapresiasi. Dia menilai langkah tersebut menunjukkan adanya kesadaran pemerintah terhadap hambatan investasi yang muncul akibat berbagai regulasi baru.

Kendati demikian, pembentukan satgas tersebut perlu diikuti dialog langsung dengan para pelaku industri tambang. “Diwakili oleh asosiasi-asosiasi industri guna mendapatkan masukan yang lebih jernih mengenai situasi dan kondisi riil di lapangan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Sudirman menjelaskan berbagai regulasi baru belakangan ini telah menimbulkan tekanan besar terhadap industri pertambangan dan hilirisasi mineral. Sejumlah kebijakan yang dikeluhkan pelaku usaha antara lain kenaikan royalti dan pajak, kewajiban parkir devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 50% selama satu tahun, hingga pembatasan kuota produksi bijih nikel melalui persetujuan RKAB 2026.

Selain itu, industri juga menyoroti aturan Harga Patokan Mineral (HPM) baru yang disebut memicu lonjakan harga bijih nikel, pengenaan denda pembukaan lahan hutan, serta penundaan sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Menurutnya, keluhan tersebut sejatinya telah lama disuarakan berbagai asosiasi pertambangan nasional seperti Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), dan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI). Keluhan serupa belakangan turut disampaikan oleh kamar dagang dan industri China.

Sudirman berpendapat perubahan regulasi yang terjadi secara cepat telah mengganggu keberlangsungan operasional tambang maupun industri hilir.

“Perubahan regulasi tersebut telah membuat sektor industri pertambangan 'berantakan', terbukti dengan banyaknya kasus terhentinya operasional tambang maupun operasional industri hilirnya seperti smelter,” tuturnya.

Tak ayal, ribuan pekerja dari sektor pertambangan telah mengalami pemutusan hubungan kerja dari adanya regulasi baru di sektor industri pertambangan ini. Dia mengatakan kehadiran regulasi anyar turut berdampak ke ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah sekitar lokasi operasional industri tambang.

Perhapi pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor minerba, termasuk melalui penyesuaian tarif royalti. Namun, Sudirman mengingatkan kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan industri.

Terkait pembatasan produksi bijih nikel, Perhapi meminta pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih selektif berdasarkan jenis bijih yang ditambang. Menurut Sudirman, pembatasan dapat diterapkan pada bijih nikel saprolite berkadar tinggi karena kapasitas smelter RKEF dinilai sudah berlebih.

Sementara itu, produksi bijih nikel limonite berkadar rendah dinilai masih perlu didorong untuk mendukung pengembangan smelter HPAL dan industri baterai kendaraan listrik nasional.

“Beberapa investor termasuk dari China sudah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membangun proyek hilirisasi nikel tipe limonite ini, dan mereka tentunya sangat kecewa karena dengan adanya pembatasan produksi bijih nikel yang dipukul rata, maka juga berdampak kepada investasi yang telah dikeluarkan,” jelas Sudirman.

Dia menambahkan bahwa investor membutuhkan konsistensi regulasi sebelum memutuskan menanamkan modal di Indonesia. Karena itu, efektivitas Satgas Deregulasi nantinya akan diukur dari kemampuannya memangkas hambatan nyata di lapangan.

“Kalau tidak, maka investor membaca ini sekadar sebagai penambahan struktur tanpa perbaikan substansi,” tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sepakat menunda penerapan royalti dan bea keluar untuk komoditas tambang.

“Dalam pertemuan tadi, kedua menteri sepakat untuk membahas kembali rencana penerapan bea keluar dan royalti. Jadi, dipending (ditunda) untuk pembahasan lebih lanjut,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Selain kesepakatan tersebut, Anggia juga menyampaikan Bahlil dan Purbaya membahas bagaimana ESDM bisa memaksimalkan potensi penerimaan negara.

Akan tetapi, Anggia menyampaikan pembahasan antara kedua menteri tersebut belum menyentuh pengaruh melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar kepada harga bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi energi.

“Belum, belum sampai ke sana. Ini kan baru terjadi kan ya, (kurs) Rp17.500-an,” ucap Anggia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk mendiskusikan upaya peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), percepatan program swasembada energi, dan pengembangan listrik desa.

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya menyatakan siap mendukung langkah strategis yang disiapkan Kementerian ESDM, terutama yang berdampak pada penguatan fondasi ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pada dasarnya, setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Purbaya menyoroti sinergi antarkementerian dibutuhkan untuk memastikan kebijakan fiskal dan sektor energi berjalan selaras dalam mendukung pembangunan nasional.

Menteri ESDM pun menyampaikan optimisme terhadap kolaborasi kedua instansi, khususnya terkait kebijakan sektor energi dan penerimaan negara.

“Kami bersama Menteri Keuangan membahas program sinkronisasi, di antaranya bagaimana meningkatkan PNBP, tetapi juga bagaimana mewujudkan program swasembada energi dan listrik desa,” ujar Bahlil.

Dia juga menegaskan bahwa pengelolaan dan penataan potensi pendapatan negara di sektor ESDM perlu dilakukan secara terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dan pembangunan nasional menerima manfaat yang optimal.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat ditelepon Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai pemerintah memutuskan menunda penerapan tarif baru royalti komoditas tambang.

Purbaya mengaku mengetahui perubahan kebijakan tersebut tidak lama setelah dirinya menyampaikan kepada publik bahwa kenaikan royalti batu bara dan nikel akan mulai berlaku pada Juni 2026 bersamaan dengan penerapan bea keluar.

"Rupanya ada perubahan setelah saya bicara kemarin kan. Itu enggak lama perubahannya setelah saya ngomong, sejam atau dua jam setelah itu ada perubahan," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa (12/5).

Ia mengatakan Bahlil langsung menghubunginya terkait keputusan penundaan tersebut dan dirinya memilih mengikuti keputusan Kementerian ESDM.

"Pak Bahlil telepon saya, ya sudah kita ikutin," ujarnya.

Purbaya menegaskan belum ada kepastian sampai kapan penundaan kenaikan tarif royalti komoditas mineral itu berlangsung.

Meski begitu, ia memastikan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan lain yang dapat mendongkrak penerimaan negara sebagai pengganti potensi tambahan dari kenaikan royalti.

"Kita ikutin saja dari Pak Bahlil nanti seperti apa. Tapi akan ada perubahan yang tanpa itu (kenaikan tarif royalti) pun pendapatan kami akan meningkat. Yang penting untuk saya itu," ujarnya.

Bahlil sebelumnya menyatakan pemerintah menunda rencana kenaikan tarif royalti minerba melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 setelah menerima berbagai masukan dari pelaku usaha dan pasar.

Menurutnya, materi yang sebelumnya disosialisasikan masih sebatas tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final pemerintah.

"Selama beberapa hari ini feedback-nya sudah ada. Ketika ada tanggapan yang mungkin kurang pas atau tidak harus kita membangun formulasi baru, ya saya sebagai menteri ESDM akan melakukan evaluasi itu dan itu kan belum menjadi keputusan," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (11/5).

Ia menegaskan pemerintah akan menyusun kembali formulasi tarif royalti yang dinilai dapat menguntungkan negara sekaligus menjaga keberlanjutan usaha pertambangan.

"Ini saya pikir saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik yang saling menguntungkan. Negara untung tapi juga pengusaha harus untung," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menggelar public hearing terkait usulan perubahan tarif royalti untuk komoditas tembaga, nikel, timah, emas, dan perak pada Jumat (8/5).

Dalam usulan tersebut, komoditas timah menjadi salah satu yang mengalami kenaikan tarif royalti paling signifikan, dari sebelumnya sebesar 3 persen hingga 10 persen menjadi kisaran 5 persen sampai 20 persen, bergantung pada Harga Mineral Acuan (HMA) global.

Berdasarkan skema usulan Kementerian ESDM, tarif royalti timah sebesar 5 persen berlaku untuk HMA di bawah US$20 ribu per ton.

Tarif kemudian meningkat menjadi 7,5 persen pada rentang US$20 ribu hingga US$30 ribu per ton dan naik menjadi 10 persen untuk HMA US$30 ribu hingga US$35 ribu per ton.

Selanjutnya, tarif royalti meningkat menjadi 12,5 persen untuk rentang US$35 ribu hingga US$40 ribu per ton dan 15 persen pada HMA US$40 ribu hingga US$45 ribu per ton. Tarif juga diusulkan naik menjadi 17,5 persen ketika harga timah berada di kisaran US$45 ribu hingga US$50 ribu per ton.

Rencana pemerintah menaikkan tarif royalti pertambangan mineral seperti nikel hingga emas melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 mendapat respon negatif dari pasar.

Respons negatif muncul setelah Kementerian ESDM menggelar public hearing terkait usulan perubahan tarif royalti tambang untuk komoditas tembaga, nikel, timah, emas dan perak pada Jumat (8/5).

Berdasarkan usulan ESDM, timah menjadi komoditas dengan usulan lonjakan tarif royalti tertinggi dari sebelumnya 3 persen hingga 10 persen menjadi kisaran 5 persen hingga 20 persen. Itu bergantung pada level harga mineral acuan (HMA) timah global.

Pada tabel usulan Kementerian ESDM, tarif royalti timah sebesar 5 persen berlaku untuk HMA di bawah US$20 ribu per ton. Tarif naik menjadi 7,5 persen pada rentang US$20 ribu-US$30 ribu per ton, lalu 10 persen untuk HMA US$30 ribu-US$35 ribu per ton.

Selanjutnya, tarif meningkat menjadi 12,5 persen untuk rentang US$35 ribu-US$40 ribu per ton dan 15 persen untuk HMA US$40 ribu-US$45 ribu per ton. Kenaikan 17,5 juga terjadi saat harga timah berada di kisaran US$45 ribu-US$50 ribu per ton.

Respons yang kurang baik ini membuat pemerintah memutuskan untuk menunda sementara rencana kenaikan. Selama masa ini, Kementerian ESDM akan mendengar masukan dari pelaku usaha.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan rencana kenaikan tarif tersebut memang masih dalam pembahasan dan belum diterapkan. Namun, karena respons pasar tidak baik, maka akan dipertimbangkan kembali.

"Selama beberapa hari ini feedbacknya sudah ada. Ketika ada tanggapan yang mungkin kurang pas atau tidak harus kita membangun formulasi baru, ya saya sebagai menteri ESDM akan melakukan evaluasi itu dan itu kan belum menjadi keputusan," katanya ditemui di Kantornya, Senin (11/5).

Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai langkah pemerintah merevisi besaran royalti pada dasarnya merupakan hal yang wajar. Pemerintah tentu ingin memperbesar penerimaan negara di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.

"Pada dasarnya sah saja pemerintah berupaya melakukan revisi menaikkan besaran royalti, sekaligus revisi dasar harga dalam memperhitungkan royalti nikel, emas, tembaga, timah, krom, dan kobalt. Mengingat kondisi ekonomi global saat ini, pemerintah tentu berkeinginan memperbesar pendapatan negara," ujar Singgih.

Namun, ia menilai keputusan pemerintah yang menunda implementasi kenaikan royalti justru menjadi langkah yang tepat. Sebab, industri pertambangan mineral dan batu bara saat ini tengah menghadapi tekanan yang tidak ringan.

"Harus diakui kondisi pertambangan minerba bersamaan juga mengalami tekanan atas naiknya biaya produksi, khususnya kenaikan bahan bakar. Masalah mundurnya RKAB yang cukup lama juga cukup mempengaruhi perusahaan dalam mengelola produksi," katanya.

Selain persoalan biaya produksi dan RKAB, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) juga disebut menjadi tantangan lain yang harus dihadapi pelaku usaha pertambangan. Dalam situasi seperti sekarang, tambahan beban berupa kenaikan royalti dikhawatirkan justru akan mempersempit ruang gerak industri.

Menurut Singgih, sektor pertambangan membutuhkan kepastian jangka panjang karena karakter industrinya sangat padat modal dan berisiko tinggi. Perusahaan tambang, kata dia, sejak awal telah menyusun perencanaan investasi berdasarkan studi kelayakan yang matang.

"Investasi industri pertambangan memerlukan kepastian jangka panjang. Selain modal kerja yang cukup besar, korporasi tambang dalam memulai usaha telah membuat feasibility study yang diawali dengan investasi eksplorasi, kapasitas produksi, dan tentu proyeksi harga komoditas," jelasnya.

Karena itu, perubahan kebijakan yang terlalu sering atau mendadak dinilai dapat memunculkan ketidakpastian bagi investor. Dalam kondisi ekonomi global yang belum stabil, pemerintah justru dinilai lebih perlu fokus membenahi tata kelola industri pertambangan nasional.

Singgih juga mengingatkan Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki cadangan mineral strategis. Banyak negara lain menawarkan potensi sumber daya serupa dengan kebijakan investasi yang kompetitif.

"Cadangan minerba juga banyak dimiliki negara lain, sehingga kepastian investasi di dalam negeri harus diupayakan terjaga dengan baik," katanya.

Lebih jauh, Singgih menilai dampak kenaikan royalti tidak hanya dirasakan oleh pemilik tambang. Ekosistem industri pertambangan secara keseluruhan juga akan terkena imbas, termasuk perusahaan jasa pertambangan dan sektor perbankan.

"Karena hampir 85 persen perusahaan tambang memakai jasa pertambangan dan perbankan tentu juga akan berhitung atas revisi royalti tersebut," terangnya.

Di sisi lain, pemerintah tentu memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Apalagi sejumlah komoditas mineral seperti nikel dan kobalt memiliki prospek besar seiring perkembangan industri kendaraan listrik dan transisi energi global.

Meski begitu, Singgih berpandangan beban yang ditanggung perusahaan tambang saat ini sebenarnya sudah cukup besar. Royalti harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan biaya ekonomi, lingkungan, dan sosial yang ditanggung perusahaan tambang selama beroperasi di Indonesia.

[Gambas:Photo CNN]

"Saat ini saya melihat royalti dalam satu kesatuan economic cost, environmental cost, dan social cost telah cukup dalam menilai besaran kompensasi atas beroperasinya perusahaan mineral di Indonesia," katanya.

Dalam situasi ekonomi global yang belum memiliki arah jelas, pelaku industri saat ini lebih fokus melakukan proyeksi dan mitigasi risiko usaha. Karena itu, kebijakan kenaikan royalti yang dilakukan terlalu cepat dikhawatirkan justru akan memperbesar ketidakpastian.

"Jangan sampai kebijakan untuk menaikkan royalti yang terburu-buru, yang sebelumnya perusahaan dihadapkan pada ketidakpastian RKAB, justru menambah polemik dan beban bagi investor," tutur Singgih.

Ia menambahkan, apabila pemerintah pada akhirnya tetap memutuskan menaikkan royalti mineral, maka kebijakan tersebut sebaiknya dibarengi dengan stimulus lain yang dapat menjaga iklim investasi tetap kondusif.

"Pemerintah bersamaan justru harus memberikan keringanan melalui kebijakan fiskal dan non-fiskal dalam memperkuat investasi eksplorasi mineral ke depan," tuturnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 dibuka di zona merah pada perdagangan hari ini, Selasa (12/5/2026), di tengah sikap wait and see pelaku pasar menjelang pengumuman hasil review indeks MSCI Juni 2026. Saham AMRT, TAPG, dan ASII menjadi penekan utama indeks pada awal perdagangan.

Berdasarkan data IDX Mobile hingga pukul 09.05 WIB, indeks hasil kerja sama Bursa Efek Indonesia dengan harian Bisnis Indonesia itu melemah 0,10% ke level 466,89.

Sebanyak 13 saham konstituen tercatat melemah, 13 saham menguat, dan 1 saham bergerak stagnan.

Tekanan terbesar datang dari saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) yang turun 3,37% ke level Rp1.435. Selanjutnya, saham PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) melemah 1,87% ke posisi Rp1.840.

Saham PT Astra International Tbk. (ASII) juga turun 1,24% ke level Rp5.975, disusul PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) yang terkoreksi 1,19% ke Rp2.500 dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) yang melemah 1,06% ke level Rp7.025.

Di sisi lain, sejumlah saham masih mencatat penguatan. Saham PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) naik 1,94% ke level Rp9.175, diikuti PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) yang menguat 1,63% ke posisi Rp2.490.

Selanjutnya, saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) naik 1,35% ke level Rp3.000, sementara PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) menguat 0,96% menjadi Rp1.575.

Tim Riset Phintraco Sekuritas menilai tekanan pasar dipicu kombinasi sentimen negatif dari rencana kenaikan tarif royalti tambang serta kekhawatiran investor terhadap potensi keluarnya sejumlah saham besar dari indeks MSCI.

Pelaku pasar mencermati kebijakan pemerintah terkait penyesuaian tarif royalti komoditas tambang seperti tembaga, timah, nikel, emas, dan perak. Meski Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut implementasi aturan tersebut ditunda, Menteri Keuangan memastikan kebijakan itu tetap akan mulai berlaku pada awal Juni 2026.

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terhadap prospek emiten tambang, terutama di tengah fluktuasi harga komoditas global. Investor pun cenderung melakukan aksi jual pada saham-saham berbasis sumber daya alam.

Di tengah tekanan pasar, data domestik sebenarnya menunjukkan kondisi konsumsi masyarakat yang relatif stabil. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia tercatat berada di level 123 pada April 2026, sedikit meningkat dibandingkan posisi Maret 2026 sebesar 122,9.

Persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini juga membaik, tercermin dari subindeks kondisi ekonomi yang naik 1,1 poin menjadi 116,5.

Selain itu, penjualan sepeda motor domestik melonjak 28,1% secara tahunan menjadi 520.972 unit pada April 2026. Angka tersebut berbalik positif dibandingkan kontraksi 17,1% pada Maret lalu seiring normalisasi aktivitas masyarakat usai periode libur Lebaran.

Meski demikian, fokus investor pada pekan ini diperkirakan tetap tertuju pada dua sentimen utama, yakni rilis data penjualan ritel dan pengumuman hasil review MSCI.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa ekonomi terjadi pada Senin (11/5/2026), mulai dari penundaan penerapan royalti tambang hingga tidak ada pemeriksaan ulang terhadap harta yang diungkapkan oleh peserta Tax Amnesty Jilid II.

Berikut sejumlah berita ekonomi kemarin yang menarik dibaca kembali pada pagi hari ini.

1. Menteri Bahlil tunda penerapan royalti tambang

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunda penerapan royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas dan perak untuk membangun formulasi yang lebih baik.

“Setelah mendengar masukan dari publik dan teman-teman pengusaha, maka ini saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Danantara dan Pemda teken MoU percepat pembangunan PSEL di enam lokasi

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui PT Danantara Investment Management menandatangani kesepakatan (MoU) dengan pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik (PSEL) di enam lokasi.

“Baru saja telah ditandatangani MoU antara Danantara dengan pemda untuk percepatan pembangunan PSEL di enam lokasi, yaitu Lampung, Serang, Medan, Semarang, Bogor-Depok, dan Kabupaten Bekasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Purbaya pastikan pembayaran gaji KDMP tak menambah defisit APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembayaran gaji untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tak akan menambah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, menjelaskan skema pembayaran gaji manajer KDMP akan dilakukan secara bertahap, di mana sumber anggaran pada dua tahun pertama akan berasal dari APBN.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Menteri Bahlil usulkan ASEAN bangun storage hub minyak di Indonesia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan agar Indonesia menjadi lokasi pembangunan storage hub cadangan minyak untuk negara-negara ASEAN.

“Kita akan membangun storage di mana saja, tetapi kemarin saya tawarkan untuk di Indonesia,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Menkeu Purbaya pastikan tak akan periksa ulang peserta tax amnesty

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tak akan memeriksa ulang harta yang telah diungkapkan oleh wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II.

Pernyataannya itu untuk meluruskan informasi mengenai pemeriksaan terhadap peserta PPS yang sebelumnya disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.

“Pada dasarnya, yang sudah tax amnesty tidak akan digali-gali yang sudah didaftarkan itu. Ke depan, mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya saja, perkembangan bisnis seperti biasa,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (11/5/2026) sore ditutup melemah 63,78 poin atau 0,92 persen ke posisi 6.905,62.

IHSG sempat bergerak rebound terbatas setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan menunda penerapan tarif royalti komoditas tambang. “Setelah melanjutkan koreksi pada sesi I, IHSG sempat rebound terbatas setelah diberitakan bahwa Menteri ESDM menunda rencana penerapan tarif royalti tambang komoditas untuk tembaga, timah, nikel, emas, dan perak guna menyusun formulasi yang lebih optimal dan adil bagi semua pihak,” kata Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan aturan penyesuaian tarif royalti perusahaan tambang akan mulai berlaku pada awal Juni 2026 yang diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

Rencana tersebut dinilai turut menjadi faktor yang membuat IHSG tetap parkir di zona merah pada penutupan perdagangan hari ini. “Pelemahan rupiah hingga posisi di atas Rp 17.400 per dolar AS juga menambah sentimen negatif,” jelas Ratna.

Sementara itu, mayoritas indeks di bursa Asia juga ditutup melemah seiring kenaikan harga minyak mentah setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak proposal damai dari Iran. Dengan berbagai sentimen tersebut, Phintraco memproyeksikan IHSG akan melanjutkan pelemahan dan menguji level support di kisaran 6.750-6.850.

Adapun sepanjang perdagangan tercatat sebanyak 263 saham menguat, 463 saham melemah, dan 233 saham stagnan. Kapitalisasi pasar BEI tercatat sebesar Rp 12.283 triliun.

Aktivitas perdagangan hari ini mencapai 39,08 miliar saham dengan frekuensi 2,8 juta transaksi, sementara nilai transaksi tercatat sebesar Rp 20,41 triliun.

Berdasarkan sektornya, hanya sektor infrastruktur yang masih mencatat penguatan 1,52 persen pada penutupan perdagangan hari ini.

Sebaliknya, pelemahan terjadi pada sektor transportasi sebesar 2,88 persen, sektor energi 2,02 persen, sektor keuangan 1,74 persen, sektor perindustrian 1,46 persen, sektor kesehatan 1,05 persen, sektor barang konsumen primer 0,88 persen, sektor properti 0,80 persen, sektor teknologi 0,53 persen, sektor barang baku 0,19 persen, dan sektor barang konsumen nonprimer 0,13 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah sedang menyiapkan kenaikan royalti dan bea keluar untuk sejumlah komoditas tambang. Kebijakan tersebut ditargetkan mulai berlaku pada Juni 2026. Purbaya mengatakan pembahasan mengenai kenaikan pungutan sektor pertambangan sejauh ini sudah selesai. Pemerintah kini tinggal menunggu proses penerbitan peraturan pemerintah (PP).

“Diskusi sudah selesai, PP-nya sudah dinaikkan. Mungkin mulai berlaku awal Juni,” kata Purbaya dalam taklimat media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Ia menyebut kenaikan royalti dan bea keluar kemungkinan berlaku untuk berbagai komoditas tambang. Namun, rincian kebijakan masih menunggu aturan resmi diterbitkan pemerintah.

“Across the board itu semua barang tambang,” ujarnya mengutip pembahasan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Purbaya mengatakan pemerintah masih melihat proses penyelesaian aturan sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Menurut dia, waktu pemberlakuan sangat bergantung pada cepat atau lambatnya proses penerbitan peraturan pemerintah.

Kebijakan kenaikan royalti dan bea keluar itu disiapkan di tengah upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Selain itu, pemerintah juga sedang memperketat aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) agar dana hasil ekspor tetap tersimpan di dalam negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunda penerapan royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak guna membangun formulasi yang lebih baik.

“Setelah mendengar masukan dari publik dan teman-teman pengusaha, maka ini saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Formulasi baru terkait royalti tambang itu, kata dia, akan diupayakan menjadi formulasi yang menguntungkan negara dan pengusaha. Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan sidang dengar pendapat pada 8 Mei 2026 terkait usulan perubahan tarif royalti untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak merupakan sosialisasi dan belum menjadi keputusan.

“(Target Juni) masih kami pikirkan lagi. Andaikan pun itu harus mencari formulasi yang ideal, yang tidak boleh merugikan pengusaha, tetapi juga pendapatan negara bisa kita optimalkan,” ucap Bahlil.

Sentimen terkait royalti tambang telah mempengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI). IHSG pada Senin (11/5/2026) pagi dibuka melemah 9,46 poin atau sekitar 0,14 persen ke level 6.959,94.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Hari Rachmansyah di Jakarta, Senin (11/5/2026), menilai laju pergerakan IHSG selama tiga hari perdagangan ke depan akan banyak dipengaruhi dinamika geopolitik global dan kebijakan tarif royalti komoditas.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memutuskan untuk menunda rencana kenaikan tarif royalti minerba melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025.

Menurut Bahlil, rencana kenaikan tarif tersebut memang masih dalam pembahasan dan belum diterapkan. Namun, karena resposn pasar tidak baik, maka akan dipertimbangkan kembali.

"Selama beberapa hari ini feedback-nya sudah ada. Ketika ada tanggapan yang mungkin kurang pas atau tidak harus kita membangun formulasi baru, ya saya sebagai menteri ESDM akan melakukan evaluasi itu dan itu kan belum menjadi keputusan," katanya ditemui di Kantornya, Senin (11/5).

Bahlil menekankan akan menunda rencana kenaikan tarif royalti tersebut dan akan kembali menyusun formulasi yang sama-sama menguntungkan baik bagi negara maupun dunia usaha.

"Ini saya pikir saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik yang saling menguntungkan. Negara untung tapi juga pengusaha harus untung," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menggelar public hearing terkait usulan perubahan tarif royalti tambang untuk komoditas tembaga, nikel, timah, emas dan perak ada Jumat (8/5).

[Gambas:Youtube]

Timah menjadi komoditas dengan usulan kenaikan tarif royalti signifikan dari sebelumnya 3 persen hingga 10 persen menjadi kisaran 5 persen hingga 20 persen. Itu bergantung pada level HMA timah global.

Pada tabel usulan Kementerian ESDM, tarif royalti timah sebesar 5 persen berlaku untuk HMA di bawah US$20 ribu per ton. Tarif naik menjadi 7,5 persen pada rentang US$20 ribu-US$30 ribu per ton, lalu 10 persen untuk HMA US$30 ribu-US$35 ribu per ton.

Selanjutnya, tarif meningkat menjadi 12,5 persen untuk rentang US$35 ribu-US$40 ribu per ton dan 15 persen untuk HMA US$40 ribu-US$45 ribu per ton. Kenaikan 17,5 juga terjadi saat harga timah berada di kisaran US$45 ribu-US$50 ribu per ton.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan wacana pengenaan royalti tambahan untuk sektor tambang batal diterapkan pada Juni mendatang. Hal tersebut diambil setelah mendapatkan masukan dari para pelaku usaha.

Ia mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi kembali sebelum menerapkan skema tersebut. Sebab hingga saat ini memang belum ada keputusan pasti untuk penerapan royalti tambahan maupun pengenaan bea keluar di sektor tambang.

Bahlil mengaku pihaknya masih mencari formulasi yang pas untuk meningkatkan pendapatan negara di sektor pertambangan, sambil memastikan kebijakan yang diterapkan nantinya tidak memberatkan dunia usaha maupun memperburuk iklim investasi di sektor pertambangan.

"Mungkin masih kita pikirkan lagi (penerapan royalti tambang Juni). Andaikan pun itu (diterapkan), harus mencari formulasi yang ideal, yang tidak boleh merugikan juga pengusaha, tapi juga pendapatan negara juga bisa kita optimalkan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (11/5/2026).

Sebelumnya Kementerian ESDM telah melakukan uji publik terhadap materi aturan Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian ESDM.

Uji publik tersebut berkaitan dengan rencana perubahan tarif royalti tambang untuk beberapa komoditas seperti, nikel, timah, emas, dan perak. Target awal dari penerapan wacana tersebut di Bulan Juni, apabila mendapatkan respon positif dari dunia usaha.

"Itu kan belum menjadi keputusan. Sekali lagi saya katakan ya, bahwa apa yang disosialisasikan itu bukan keputusan, tapi itu baru ya istilahnya uji publik lah. Ada masukan apa-apa, gitu. Nah, begitu masukannya enggak baik, kita akan segera melakukan revisi. Dan sekali lagi saya katakan bahwa itu belum menjadi aturan karena itu kan nanti jadi PP," kata Bahlil.

Oleh sebab itu, Bahlil memastikan penerapan royalti tambahan tambang dan pengenaan bea keluar akan di pending sementara sambil mencari formula yang tepat dan saling menguntungkan antara penerimaan negara dan dunia usaha.

"Saya setelah mendengar masukan dari publik dan teman-teman pengusaha. Maka ini saya pikir saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan. Negara untung dan juga pengusaha harus untung," lanjutnya.

Sekadar informasi, belakangan isu terkait tambahan pengenaan royalti tambang maupun bea keluar mendapatkan respons yang kurang bagus di pasar.

Mengutip data PT Bursa Efek Indonesia, sektor pertambangan yang masuk dalam kelompok basic material dan sektor energi terkoreksi masing-masing 5,58 persen dan 5,72 persen dalam sepekan, 4-8 Mei 2026. Sementara pada perdagangan hari ini (11/5), kembali mengalami koreksi masing-masing 1,22 persen dan 2,51 persen .

(Febrina Ratna Iskana)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menggelar public hearing terkait usulan perubahan tarif royalti tambang untuk komoditas tembaga, nikel, timah, emas dan perak ada Jumat (8/5).

Sebelumnya, kabar terkait rencana Kementerian ESDM untuk menaikkan royalti mineral sudah santer, disertai penetapan harga mineral acuan (HMA) khusus komoditas ekspor nikel.

Hal itu tertuang dalam materi Konsutlasi Publik Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian ESDM.

Berdasarkan usulan ESDM per Jumat (8/5), timah menjadi komoditas dengan usulan lonjakan tarif royalti tertinggi dari sebelumnya 3 persen hingga 10 persen menjadi kisaran 5 persen hingga 20 persen. Itu bergantung pada level HMA timah global.

Pada tabel usulan Kementerian ESDM, tarif royalti timah sebesar 5 persen berlaku untuk HMA di bawah US$20 ribu per ton. Tarif naik menjadi 7,5 persen pada rentang US$20 ribu-US$30 ribu per ton, lalu 10 persen untuk HMA US$30 ribu-US$35 ribu per ton.

Selanjutnya, tarif meningkat menjadi 12,5 persen untuk rentang US$35 ribu-US$40 ribu per ton dan 15 persen untuk HMA US$40 ribu-US$45 ribu per ton. Kenaikan 17,5 juga terjadi saat harga timah berada di kisaran US$45 ribu-US$50 ribu per ton.

[Gambas:Youtube]

Adapun level kenaikan tertinggi 20 persen terjadi ketika HMA menembus US$50 ribu per ton.

Tak hanya komoditas timah, kenaikan royalti tambang juga terjadi pada komoditas emas yang diusulkan naik antara 14 persen hingga 20 persen, dari sebelumnya di kisaran 7 persen hingga 16 persen.

Untuk perak, usulan tarif royalti berubah dari sebelumnya flat atau tetap di level 5 persen, diusulkan penyesuaian tarif dari 5 persen hingga 8 persen.

Sedangkan konsentrat tembaga, tarif royalti diusulkan naik dari rentang 7 persen hingga 10 persen menjadi 9 persen hingga 13 persen. 

Adapun untuk katoda tembaga, usulan tarif royalti naik dari 4 persen hingga 7 persen menjadi 7 persen hingga 10 persen. 

Sedangkan untuk tarif royalti nikel diusulkan penurunan interval HMA yang digunakan sebagai dasar pengenaan tarif, dari sebelumnya US$ 18 ribu per ton, menjadi US$16 ribu per ton. Begitu juga untuk HMA nikel US$31 ribu per ton menjadi US$26 ribu.

Dalam usulan baru, tarif 14 persen berlaku ketika HMA nikel di bawah US$16 ribu per ton. Tarif meningkat menjadi 15 persen untuk rentang US$16 ribu-US$18 ribu per ton.

Sedangkan 16 persen pada US$18 ribu-US$20 ribu per ton, 17 persen pada HMA US$20 ribu-US$22 ribu per ton, diikuti tarif royalti 18 persen pada HMA nikel US$22 ribu-US$26 ribu per ton, dan 19 persen ketika harga melampaui US$26 ribu per ton.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa rencana tersebut akan dilakukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Nanti Kementerian ESDM juga akan membuat kebijakan yang akan menaikkan PNBP kita dari SDA. Misalnya royalti beberapa perusahaan akan dinaikkan, batu bara akan dinaikkan katanya," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (6/4/) dikutip dari CNBCIndonesia.

Ia menyampaikan bahwa kebijakan tersebut sudah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto dan telah disetujui.

"Untuk nikel juga akan dikenakan HMA, sehingga mereka membayar lebih banyak lagi ke kita," tambanya.

Bendahara keuangan menambahkan kalau royalti mineral dan penetapan HMA nikel menjadi salah satu exercise untuk memastikan penambahan pemasukan negara, sehingga defisit bisa lebih terkendali.

"Jadi saya agak tenang sedikit karena ada janji dari ketuanya pak ketua, dan itu clear sudah diputuskan di depan presiden hingga techicality-nya didetailkan," jelas Purbaya Senin (6/4).