Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kenaikan tarif royalti komoditas tambang akan berlaku pada Juni 2026.

Purbaya mengatakan dasar hukum untuk kenaikan ini berupa peraturan pemerintah (pp) ini sudah siap dan akan berlaku awal Juni.

"Itu pp-nya sudah, diskusi sudah selesai. Pp-nya sudah dinaikkan, mungkin mulai berlaku awal Juni," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Berdasarkan informasi yang ia dapat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, kenaikan ini akan berlaku bagi semua komoditas tambang.

"(Kenaikan royalti berlaku) across the board kata Pak Bahlil waktu saya ketemu dia kemarin. Across the board itu semua barang tambang," ujar Purbaya.

Kementerian ESDM telah menggelar public hearing terkait usulan perubahan tarif royalti tambang untuk komoditas tembaga, nikel, timah, emas dan perak ada Jumat (8/5).

Kabar terkait rencana Kementerian ESDM menaikkan royalti mineral sebelumnya sudah santer terdengar, disertai penetapan harga mineral acuan (HMA) khusus komoditas ekspor nikel.

Hal itu tertuang dalam materi Konsutlasi Publik Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian ESDM.

Berdasarkan usulan ESDM per Jumat (8/5), timah menjadi komoditas dengan usulan lonjakan tarif royalti tertinggi dari sebelumnya 3 persen hingga 10 persen menjadi kisaran 5 persen hingga 20 persen. Itu bergantung pada level HMA timah global.

Pada tabel usulan Kementerian ESDM, tarif royalti timah sebesar 5 persen berlaku untuk HMA di bawah US$20 ribu per ton. Tarif naik menjadi 7,5 persen pada rentang US$20 ribu-US$30 ribu per ton, lalu 10 persen untuk HMA US$30 ribu-US$35 ribu per ton.

Selanjutnya, tarif meningkat menjadi 12,5 persen untuk rentang US$35 ribu-US$40 ribu per ton dan 15 persen untuk HMA US$40 ribu-US$45 ribu per ton. Kenaikan 17,5 juga terjadi saat harga timah berada di kisaran US$45 ribu-US$50 ribu per ton.

Adapun level kenaikan tertinggi 20 persen terjadi ketika HMA menembus US$50 ribu per ton.

Tak hanya komoditas timah, kenaikan royalti tambang juga terjadi pada komoditas emas yang diusulkan naik antara 14 persen hingga 20 persen, dari sebelumnya di kisaran 7 persen hingga 16 persen.

Untuk perak, usulan tarif royalti berubah dari sebelumnya flat atau tetap di level 5 persen, diusulkan penyesuaian tarif dari 5 persen hingga 8 persen.

Sementara konsentrat tembaga, tarif royalti diusulkan naik dari rentang 7 persen hingga 10 persen menjadi 9 persen hingga 13 persen.

Adapun untuk katoda tembaga, usulan tarif royalti naik dari 4 persen hingga 7 persen menjadi 7 persen hingga 10 persen.

Kemudian, untuk tarif royalti nikel diusulkan penurunan interval HMA yang digunakan sebagai dasar pengenaan tarif, dari sebelumnya US$ 18 ribu per ton, menjadi US$16 ribu per ton. Begitu juga untuk HMA nikel US$31 ribu per ton menjadi US$26 ribu.

Dalam usulan baru, tarif 14 persen berlaku ketika HMA nikel di bawah US$16 ribu per ton. Tarif meningkat menjadi 15 persen untuk rentang US$16 ribu-US$18 ribu per ton.

Selanjutnya, 16 persen pada US$18 ribu-US$20 ribu per ton, 17 persen pada HMA US$20 ribu-US$22 ribu per ton, diikuti tarif royalti 18 persen pada HMA nikel US$22 ribu-US$26 ribu per ton, dan 19 persen ketika harga melampaui US$26 ribu per ton.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menggelar public hearing terkait usulan perubahan tarif royalti tambang untuk komoditas tembaga, nikel, timah, emas dan perak ada Jumat (8/5).

Sebelumnya, kabar terkait rencana Kementerian ESDM untuk menaikkan royalti mineral sudah santer, disertai penetapan harga mineral acuan (HMA) khusus komoditas ekspor nikel.

Hal itu tertuang dalam materi Konsutlasi Publik Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian ESDM.

Berdasarkan usulan ESDM per Jumat (8/5), timah menjadi komoditas dengan usulan lonjakan tarif royalti tertinggi dari sebelumnya 3 persen hingga 10 persen menjadi kisaran 5 persen hingga 20 persen. Itu bergantung pada level HMA timah global.

Pada tabel usulan Kementerian ESDM, tarif royalti timah sebesar 5 persen berlaku untuk HMA di bawah US$20 ribu per ton. Tarif naik menjadi 7,5 persen pada rentang US$20 ribu-US$30 ribu per ton, lalu 10 persen untuk HMA US$30 ribu-US$35 ribu per ton.

Selanjutnya, tarif meningkat menjadi 12,5 persen untuk rentang US$35 ribu-US$40 ribu per ton dan 15 persen untuk HMA US$40 ribu-US$45 ribu per ton. Kenaikan 17,5 juga terjadi saat harga timah berada di kisaran US$45 ribu-US$50 ribu per ton.

[Gambas:Youtube]

Adapun level kenaikan tertinggi 20 persen terjadi ketika HMA menembus US$50 ribu per ton.

Tak hanya komoditas timah, kenaikan royalti tambang juga terjadi pada komoditas emas yang diusulkan naik antara 14 persen hingga 20 persen, dari sebelumnya di kisaran 7 persen hingga 16 persen.

Untuk perak, usulan tarif royalti berubah dari sebelumnya flat atau tetap di level 5 persen, diusulkan penyesuaian tarif dari 5 persen hingga 8 persen.

Sedangkan konsentrat tembaga, tarif royalti diusulkan naik dari rentang 7 persen hingga 10 persen menjadi 9 persen hingga 13 persen. 

Adapun untuk katoda tembaga, usulan tarif royalti naik dari 4 persen hingga 7 persen menjadi 7 persen hingga 10 persen. 

Sedangkan untuk tarif royalti nikel diusulkan penurunan interval HMA yang digunakan sebagai dasar pengenaan tarif, dari sebelumnya US$ 18 ribu per ton, menjadi US$16 ribu per ton. Begitu juga untuk HMA nikel US$31 ribu per ton menjadi US$26 ribu.

Dalam usulan baru, tarif 14 persen berlaku ketika HMA nikel di bawah US$16 ribu per ton. Tarif meningkat menjadi 15 persen untuk rentang US$16 ribu-US$18 ribu per ton.

Sedangkan 16 persen pada US$18 ribu-US$20 ribu per ton, 17 persen pada HMA US$20 ribu-US$22 ribu per ton, diikuti tarif royalti 18 persen pada HMA nikel US$22 ribu-US$26 ribu per ton, dan 19 persen ketika harga melampaui US$26 ribu per ton.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa rencana tersebut akan dilakukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Nanti Kementerian ESDM juga akan membuat kebijakan yang akan menaikkan PNBP kita dari SDA. Misalnya royalti beberapa perusahaan akan dinaikkan, batu bara akan dinaikkan katanya," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (6/4/) dikutip dari CNBCIndonesia.

Ia menyampaikan bahwa kebijakan tersebut sudah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto dan telah disetujui.

"Untuk nikel juga akan dikenakan HMA, sehingga mereka membayar lebih banyak lagi ke kita," tambanya.

Bendahara keuangan menambahkan kalau royalti mineral dan penetapan HMA nikel menjadi salah satu exercise untuk memastikan penambahan pemasukan negara, sehingga defisit bisa lebih terkendali.

"Jadi saya agak tenang sedikit karena ada janji dari ketuanya pak ketua, dan itu clear sudah diputuskan di depan presiden hingga techicality-nya didetailkan," jelas Purbaya Senin (6/4).

Rencana pemerintah meningkatkan Harga Mineral Acuan (HMA) nikel dinilai sebagai langkah strategis untuk menciptakan keadilan bagi penambang dalam negeri.

Kebijakan ini dianggap penting untuk memperbaiki ketimpangan daya tawar antara penambang dan pemilik smelter.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, intervensi pemerintah melalui penyesuaian harga acuan diperlukan, mengingat posisi penambang saat ini relatif lemah akibat kebijakan larangan ekspor bijih nikel.

Menurut Fahmy, larangan ekspor membuat penambang tidak memiliki alternatif pasar selain menjual ke smelter domestik.

Sementara, sebagian besar smelter besar di Indonesia dikuasai investor asing, khususnya dari Cina, sehingga posisi tawar penambang menjadi semakin terbatas.

"Karena penambang tidak boleh ekspor, mereka harus menjual ke smelter dalam negeri."

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut kuota produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 yang telah disetujui mencapai sekitar 150 juta ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) ESDM Tri Winarno mengatakan proses persetujuan RKAB mineral dan batu bara masih terus berlanjut hingga saat ini.

"Kemungkinan di atas 150," kata Tri di Kemenko Perekonomian, Jumat (27/3/2026).

Adapun, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menggodok sejumlah kebijakan terkait dengan komoditas tambang mineral, khususnya batu bara dan nikel.

Hal tersebut disampaikan Bahlil usai bertemu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Jumat (27/3/2026).

'Menyangkut mineral, kami juga sudah melakukan rapat terbatas dengan Presiden [Prabowo Subianto] sejak dua hari lalu, dan tadi juga sudah melakukan sinkronisasi,” kata Bahlil.

Dia memerinci, sinkronisasi kebijakan pertama berkaitan dengan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) komoditas tambang. Menurutnya, belum ada perubahan mengenai ketentuan RKAB batu bara, tetapi pemerintah melakukan apa yang disebutnya dengan kebijakan relaksasi terukur.

Bahlil menyebut bahwa batu bara merupakan salah satu sumber energi yang terdapat di Indonesia, sehingga pemerintah akan berupaya mempertahankan kebutuhan dalam negeri. Hal ini dilakukan dengan menimbang aspek permintaan dan penawaran.

"Kalau harganya bagus terus, kita akan memproduksi juga lebih banyak, tetapi kalau harganya turun, kita akan menyesuaikan dengan permintaan di pasar. Jadi, supply and demand sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan," ujar Bahlil.

Berikutnya, terkait komoditas nikel, dia menyampaikan bahwa pemerintah juga akan menyeimbangkan permintaan dan penawaran dengan menghitung kebutuhan pabrik, sehingga harga nikel tidak jatuh. Oleh karena itu, harga mineral acuan (HMA) nikel juga akan dinaikkan.

"Sudah menjadi keputusan dari kami, bahwa kami akan menaikkan HMA-nya. Jadi harga standar acuan nikelnya kami akan naikkan,” ujar Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga batu bara acuan (HBA) pada periode pertama Januari 2026. Tercatat mayoritas harga menguat.

HBA terbaru ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lewat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 458.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Pertama Bulan Januari Tahun 2026.

Berdasarkan keputusan tersebut, HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR pada periode pertama Januari 2026 dipatok US$103,3 per ton. Angka tersebut naik dibandingkan HBA pada periode kedua Desember 2025, yakni US$100,81 per ton.

Sementara itu, HBA untuk batu bara nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR ditetapkan pada level US$72,23 per ton pada periode pertama Januari 2026. HBA jenis batu bara ini naik dibandingkan periode kedua Desember 2025 senilai US$69,93 per ton.

Untuk batu bara dengan kesetaraan nilai kalori 4.100 kcal/kg GAR, HBA dipatok sebesar US$47,05 per ton pada periode pertama Januari 2026. Angak itu menguat dibandingkan harga acuan kedua Desember 2025 di angka US$45,44 per ton.

Sementara itu, HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalori 3.400 kcal/kg GAR dipatok sebesar US$35,13 per ton. Harga acuan itu turun tipis dari posisi periode kedua Desember 2025 di angka US$35,44 per ton.

HBA Desember 2025 periode kedua juga digunakan sebagai dasar perhitungan harga patokan batu bara (HPB) bulan ini.

Selain HBA, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menetapkan harga mineral acuan (HMA) berbagai komoditas mineral periode pertama Januari 2026.

HMA nikel dipatok US$14.630/dmt, naik dibandingkan periode kedua Desember 2025 sebesar US$14.599,33/dmt.

Sementara itu, HMA aluminium menguat ke US$2.866,54/dmt dari sebelumnya US$2.822,13/dmt.

HMA tembaga juga menguat menjadi US$11.790,32/dmt dari sebelumnya US$11.149,47/dmt.

Melalui Kepmen ESDM Nomor 80.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan, HBA dan HMA akan terbit sebanyak dua kali dalam 1 bulan, yakni setiap tanggal 1 dan 15.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan strategi untuk menekan maraknya perdagangan timah ilegal di pasar. Hal itu dilakukan salah satunya dengan menetapkan Harga Patokan Mineral (HPM) untuk bijih timah.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae mengatakan, upaya tersebut sebagai salah satu upaya menekan disparitas harga antara timah resmi yang dijual ke PT Timah Tbk (TINS) dan timah selundupan yang bisa dijual lebih mahal karena pembeli timah ilegal tersebut tidak membayar royalti, pajak dan lainnya seperti yang telah dikeluarkan PT Timah.

"Memang di lapangan itu tidak bisa dipungkiri harga yang tidak resmi itu lebih tinggi dibanding harga PT Timah. Kenapa? Karena ada pajak, royalti yang tidak dibayarkan oleh pelaku tambang. Tapi kan negara tidak dapat apa-apa tuh," ucapnya dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia bertema "Kupas Tuntas Cara Prabowo Benahi Tata Kelola Demi Tambang Berkelanjutan", dikutip Senin (27/10/2025).

Untuk bisa menjalankan skema HPM tersebut, pihaknya sedang menyusun formula harga yang adil bagi negara dan masyarakat.

"Untuk merespons itu, kita akan bikin HPM-nya supaya negara dapat, rakyat dapat. Kalau di luar ini dia harga tinggi, kita sekarang mau bikin tambang ini dapat dimanfaatkan untuk negara, bukan hanya buat mereka di luar," jelasnya.

Selain menetapkan harga patokan, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi terhadap penambangan tanpa izin yang dinilai sudah mengakar di Bangka Belitung dan daerah penghasil timah lainnya.

Pihaknya mengakui, tambang ilegal di Bangka Belitung bukan sekadar persoalan hukum, tetapi sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat.

"Tambang ilegal bukan hanya sekedar kejahatan saja tapi budaya. Ini terjadi di Bangka. Saya tahu persis bahwa tambang timah itu berakar pada akar budaya. Kalau akar budaya ini tidak diberi legitimasi maka masyarakat akan melihat ini sebagai kejahatan," paparnya.

Di sisi lain, bagi perusahaan pemegang izin resmi yang melanggar aturan, pihaknya akan menerapkan sanksi tegas seperti pencabutan izin.

"Pengusaha ini lebih takut dicabut izin dibanding bayar denda. Jadi saya akan serahkan ini pada izin cabut biar selesai hidupnya. Kami di Ditjen Gakkum jangan mau kompromi," tegasnya.

Perlu diketahui, saat ini Kementerian ESDM memang sudah menetapkan Harga Mineral Acuan (HMA) untuk sejumlah komoditas. Namun untuk komoditas timah, yang ada saat ini yaitu HMA ingot timah, yakni ingot timah Pb 300, 200, 100, 050, dan 4NINE. Adapun harga ingot timah tersebut tergantung pada ICDX dan JFX pada hari penjualan. Namun untuk bijih timah tidak ada aturan terkait HMA-nya.