Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis katering merupakan salah satu bisnis yang bisa bertahan, karena berkaitan dengan makanan.

Apalagi saat ini tren makanan sehat banyak diminati, sehingga usaha katering makanan sehat juga bisa menjanjikan cuan.

Namun, membuka bisnis katering tidak bisa semudah itu, karena ada risiko dan persiapan yang harus disiapkan seperti halnya jenis bisnis lainnya.

Dilansir dari Le Cordon Bleu, berikut langkah-langkah dalam membangun bisnis katering yang sukses

1. Riset Pasar

Pertama-tama, perhatikan baik-baik para pesaing di wilayah Anda. Jika perlu, buatlah spreadsheet atau dokumen dengan informasi berikut:

- Nama pesaing
- Jenis makanan
- Demografi
- Harga
- Ukuran perusahaan

Selanjutnya, cobalah untuk mengevaluasi apakah ada permintaan di daerah Anda untuk bisnis katering lain, atau bahkan, apakah Anda cukup berbeda untuk memberikan dampak.

Bicaralah dengan teman, gunakan media sosial, dan selidiki kemungkinan meluncurkan survei di situs seperti SurveyMonkey. Hal ini telah dibahas lebih detail dalam artikel kami, Cara Memulai Bisnis Restoran yang Sukses .

2. Pilih Makanan yang Tepat

Makanan yang Anda sajikan akan lebih dari sekadar memberi nutrisi. Makanan itu akan menjadi citra merek Anda. Pikirkan apa yang paling Anda sukai untuk dimakan dan disiapkan - Anda akan sering menyiapkannya!

Selanjutnya, perhatikan biaya – baik bahan maupun tenaga kerja. Sayuran umumnya lebih murah daripada daging, tetapi makanan vegan membutuhkan waktu lebih lama untuk disiapkan. Idealnya, produk Anda harus terjangkau untuk dibuat, relatif cepat untuk diproduksi secara massal, serta memiliki tampilan dan rasa yang enak.

Uji makanannya! Ajak teman dan keluarga – idealnya dari pasar yang ingin Anda targetkan. Berikan mereka sampel dan ajukan pertanyaan tentang rasa, daya tarik visual, harga, dan apakah mereka akan merekomendasikan perusahaan yang menyediakan makanan ini.

3. Temukan Niche Anda

Selain jenis makanan, pertimbangkan juga tempat di mana Anda merasa paling nyaman bekerja. Hal ini juga penting dalam membangun hubungan bisnis dan bahkan aspek-aspek seperti penagihan.

Pertimbangkan jenis pasar seperti apa yang ingin Anda geluti: apakah Anda merasa lebih nyaman di acara perusahaan, peluncuran produk unik, rumah orang, atau pesta anak-anak (untuk beberapa contoh saja)? Seberapa besar pesanan awal yang dapat Anda tangani? Kualitas apa yang paling penting bagi Anda dalam makanan; rasa, nilai, penampilan, inovasi, kecanggihan?

Produk Anda harus unik untuk area tempat Anda bekerja, memiliki ciri khas yang mencolok, dan mencerminkan keahlian Anda sendiri.

4. Menyusun Menu

Setelah Anda menentukan jenis masakan dan target demografis, langkah selanjutnya adalah membuat menu. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang pada akhirnya harus Anda lakukan, tetapi ini juga merupakan langkah psikologis penting: bisnis katering akan terasa lebih nyata ketika Anda menyusun menu pertama Anda.

Jika memungkinkan, berikan pelanggan pilihan sebanyak mungkin, baik dari segi finansial maupun kuliner.

Sebagian besar penyedia jasa katering memiliki penawaran berjenjang – memvariasikan paket harga, menawarkan diskon untuk pesanan dalam jumlah besar, dan sebagainya.

5. Buat Rencana Bisnis

Hal ini telah dibahas dalam artikel kami baru-baru ini yang berjudul Cara Memulai Bisnis Food Truck .

Rencana bisnis Anda harus mencakup:
- Menu
- Biaya, seperti tenaga kerja, bahan baku, pemasaran, transportasi, dll.
- Margin keuntungan dari penjualan makanan
- Proyeksi pendapatan

6. Cari Pembiayaan (jika diperlukan)

Perusahaan katering memiliki biaya operasional awal yang lebih rendah dibandingkan banyak bisnis makanan lainnya, seperti membuka restoran. Jadi, dimungkinkan untuk menghemat uang untuk pengeluaran awal dan memulai bisnis secara mandiri.

Namun, jika Anda membutuhkan pembiayaan, Anda memiliki beberapa pilihan (lihat juga: Pembiayaan restoran ).

Bank, koperasi kredit, dan pemberi pinjaman online semuanya menawarkan pinjaman yang bersaing untuk bisnis baru. Bandingkan berbagai penawaran untuk menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda dan masukkan pembayaran cicilan ke dalam biaya operasional.

Pinjaman Usaha

Bank, koperasi kredit, dan pemberi pinjaman online semuanya menawarkan pinjaman yang bersaing untuk bisnis baru. Bandingkan berbagai penawaran untuk menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda dan masukkan pembayaran cicilan ke dalam biaya operasional.

Menganugerahkan

Bisnis Anda mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan dana hibah usaha kecil dari pemerintah daerah Anda; informasi tentang hibah di Inggris dapat ditemukan di sini . Sebaiknya Anda juga mencari informasi tentang layanan konsultasi publik gratis .

Investor/Mitra

Anda mungkin mengenal seseorang yang tertarik untuk berinvestasi dalam bisnis Anda, atau yang mungkin cocok untuk berbisnis bersama Anda. Idealnya, mitra bisnis adalah seseorang yang keahliannya melengkapi keahlian Anda, sehingga gabungan atribut Anda mencakup semua yang dibutuhkan bisnis – kecerdasan bisnis, bakat dalam bidang katering, dan keinginan untuk menghasilkan bisnis (melalui penjualan dan/atau pemasaran).

7. Mengurus Lisensi

Setiap bisnis makanan harus memiliki izin, dan jika Anda berbasis di Inggris, Anda dapat mengajukan permohonan izin di situs pendaftaran bisnis makanan pemerintah .

8. Jaringan

Ikuti perusahaan-perusahaan di media sosial yang menurut Anda akan tertarik dengan layanan Anda, terutama jika berpotensi menghasilkan bisnis berulang.

Bawalah brosur (pamflet) dan/atau kartu nama ke acara yang Anda layani sebagai antisipasi jika ada permintaan langsung di tempat.

Tanyakan kepada orang-orang di sekitar, sebarkan informasi, dan investasikan dana untuk pemasaran jika memungkinkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah pandemi COVID-19 berlalu banyak orang mulai beraktivitas lebih sering dari biasanya. Aktivitas tersebut juga terus meningkat ditopang oleh laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus membaik. Tak ayal, berbagai acara pun mulai banyak digelar.

Kondisi ini rupanya turut mendorong perkembangan bisnis event organizer (EO). Dalam beberapa tahun belakangan, bisnis EO tumbuh cukup signikan. Secara harfiah, EO atau event organizer berarti mengorganisir kegiatan yang bersifat sewaktu-waktu/tidak kontinyu.

DIlansir dari umkm.go.id, asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI) mencatat, sepanjang 2025 terdapat 149 pameran dan konferensi yang diselenggarakan di Jakarta. Angka ini bertumbuh dari 139 event pada 2024, dengan potensi transaksi sebesar lebih dari Rp100 triliun per tahun.

Pada 2022, Indonesia Professional Organizer Summit (IPOS) pernah merilis nilai bisnis event di Indonesia berkisar antara Rp 34,5 triliun-Rp 164,4 triliun. Dengan jumlah event mencapai 1,725-2.950 event per tahun, di luar bisnis acara pernikahan.

Dilihat dari data tersebut, maka bisa dipastikan bisnis event organizer adalah salah satu bisnis yang menguntungnkan.

Bagi Anda yang ingin mencoba terjun ke bisnis event organizer, berikut tips yang bisa dijalankan melansir socialtables.

1. Buat rencana bisnis yang solid

Mulailah dengan meneliti rencana dan bisnis yang sukses yang serupa dengan ruang lingkup pekerjaan Anda. Kemudian hubungi orang lain di industri acara yang mungkin dapat membimbing Anda!

Bahkan jika Anda belum pernah melihat rencana bisnis, ada banyak sumber daya dan templat daring yang dapat membantu Anda memulai. Selain itu, ketika Anda ingin mengembangkan bisnis Anda, rencana bisnis yang mutakhir sangat penting untuk mengamankan investasi apa pun.

Mulailah dengan alat manajemen acara yang tepat untuk bisnis Anda.

2. Tetapkan anggaran pemasaran dan gunakan perusahaan PR jika memungkinkan

Saat memulai bisnis perencanaan pesta Anda, anggaran pemasaran Anda mungkin mencapai 30% atau lebih dari pengeluaran bisnis Anda. Apakah itu tampak banyak? Pikirkan semua hal yang Anda perlukan:

• Sebuah situs web untuk bisnis Anda.
• Kartu nama
• Selebaran dan informasi tercetak lainnya
• Pemasaran digital dan iklan online
• Biaya perjalanan untuk menghadiri acara networking.

3. Jelaskan secara jelas ruang lingkup pekerjaan, misi, dan tujuan bisnis

Bisnis perencanaan acara Anda mungkin akan berkembang seiring waktu, tetapi bahkan saat Anda baru memulai, penting untuk menguraikan dengan jelas apa yang bersedia dan tidak bersedia Anda lakukan. Anda bahkan dapat mencantumkannya di situs web Anda untuk menarik jenis klien yang tepat.

Saat Anda masih membangun bisnis, mengatakan "tidak" kepada klien adalah salah satu hal tersulit untuk dilakukan. Tetapi hal itu mungkin menyelamatkan Anda dari berurusan dengan jenis pelanggan yang menghabiskan terlalu banyak waktu dan tidak memberikan nilai yang cukup sebagai imbalan.

4. Siapkan presentasi singkat

Setelah saya mendirikan bisnis acara pertama saya, saya kesulitan memasarkannya kepada orang-orang karena presentasi singkat 30 detik saya belum sempurna. Pastikan untuk meluangkan waktu untuk mengembangkannya — ini adalah kunci untuk memperkenalkan bisnis Anda kepada semua orang.

Tips profesional: Jangan terlalu memikirkan nama bisnis perencanaan acara Anda. Pada akhirnya, nama bisnis Anda tidak terlalu penting—asalkan Anda menghasilkan acara yang benar-benar berkesan. Namun, ide nama bisnis acara yang menarik mungkin akan lebih mudah diingat seseorang saat presentasi singkat.

5. Lakukan riset pasar Anda

Sebelum terjun ke bisnis, pahami pasar dan pesaing mereka. Apa proposisi nilai unik Anda? Apakah biaya Anda serupa, lebih baik, atau lebih tinggi daripada pesaing di wilayah Anda? Memahami pesaing dan klien Anda akan memberi Anda keunggulan di pasar ini. Jangan lewatkan langkah ini!

6. Luangkan waktu untuk mempelajari hukum pajak dan prosedur pengajuan pajak bisnis

Apa pun jenis bisnis yang ingin Anda mulai, ada banyak aspek hukum yang perlu dipahami. Saya meluangkan waktu untuk meneliti jenis bisnis mana yang paling cocok untuk saya (LLC adalah pilihan yang paling masuk akal untuk bisnis konsultasi saya).

Penting juga untuk memahami implikasi pajaknya sebelum Anda terjun ke dalamnya. Misalnya, ketika saya memindahkan bisnis saya dari Virginia ke California, saya harus melalui proses pembubaran bisnis. Seharusnya saya meluangkan lebih banyak waktu untuk meneliti kemungkinan lain!

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu menyiapkan rencana bisnis yang matang sebelum mengajukan pembiayaan kepada perbankan maupun lembaga keuangan. Perencanaan yang jelas dinilai menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan usaha sekaligus kelayakan memperoleh akses modal.

CEO AffiliADS yang merupakan bagian dari Hubaku Group, Rudy Kurniawan, menegaskan bahwa pengajuan pembiayaan tidak hanya soal kebutuhan dana, tetapi juga kesiapan pelaku usaha dalam mengelola perputaran modal serta menghadapi risiko usaha.

“Pada saat membuat business plan, semua hal itu harus dipersiapkan. Jadi, apa yang akan dilakukan berdasarkan sumber daya yang dimiliki saat ini, bagaimana jika mendapat tambahan sumber daya untuk mengembangkan usaha, hingga menyiapkan backup plan,” ujar Rudy dalam acara Funding Day Financial Event di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Rudy mengatakan pembiayaan konvensional maupun syariah pada dasarnya memiliki prinsip penilaian yang serupa, yakni berfokus pada kelayakan usaha dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengembalikan pembiayaan.

“Fokuslah pada rencana bisnis yang Anda ukur sendiri, hitung sendiri, dan siapkan sendiri. Selain itu, bank juga akan melihat kemampuan Anda untuk membayar,” katanya.

Lebih lanjut, Rudy menjelaskan terdapat tiga jalur utama ekspansi bisnis yang dapat dipilih UMKM sesuai karakter usaha masing-masing.

Pertama, ekspansi fisik seperti membuka cabang atau menambah fasilitas produksi. Model ini umumnya membutuhkan modal besar dan pasar lokal yang sudah terbukti kuat.

“Ini cocok untuk usaha dengan modal besar karena investasinya tinggi di awal,” ujarnya.

Kedua, ekspansi melalui agregator atau platform layanan digital yang memungkinkan pelaku usaha menguji pasar dalam waktu relatif cepat dengan kebutuhan modal yang lebih ringan.

“Ini cocok untuk makanan segar, siap saji, dan produk-produk populer. Dari sisi modal, kebutuhan infrastrukturnya juga lebih ringan,” jelas Rudy.

Namun, untuk model ekspansi ini, pelaku usaha perlu memperhitungkan margin keuntungan yang dapat tertekan akibat biaya platform dan tingginya persaingan.

“Artinya, kita harus lebih cermat menghitung margin. Kalau produknya bagus, semua pelaku usaha akan masuk ke pasar itu sehingga persaingannya ketat,” katanya.

Ketiga, ekspansi melalui marketplace digital yang dinilai menjadi jalur tercepat untuk menguji produk sekaligus membangun pasar.

Meski demikian, Rudy mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap platform digital dapat menjadi risiko apabila pelaku usaha tidak mulai membangun merek secara mandiri.

“Ketika bisnis sudah berjalan secara online, kita bisa terus bergantung pada platform tersebut. Kecuali jika memiliki partner, tim, atau orang yang mampu membantu membangun rencana bisnis secara mandiri,” tuturnya.

Perbankan harus tetap independen dalam menentukan strategi bisnisnya. Bank bukan instrumen kebijakan semata, melainkan entitas bisnis yang wajib dikelola secara profesional,

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tak mewajibkan bank untuk menyalurkan pembiayaan ke program prioritas pemerintah diharapkan dapat memperkuat independensi perbankan.

Konsultan dan perencana keuangan Elvi Diana berpendapat, penegasan yang tertuang dalam revisi aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) itu merupakan langkah yang tepat dan sejalan dengan prinsip dasar industri perbankan.

“Perbankan harus tetap independen dalam menentukan strategi bisnisnya. Bank bukan instrumen kebijakan semata, melainkan entitas bisnis yang wajib dikelola secara profesional,” kata Elvi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Ia menekankan bahwa operasional perbankan harus berlandaskan prinsip kehati-hatian (prudential) dan berbasis manajemen risiko. Dalam konteks ini, kewajiban untuk mendukung program pemerintah secara langsung dikhawatirkan mengganggu objektivitas bank dalam menilai kelayakan kredit.

Menurutnya, keputusan pembiayaan perlu melalui analisis risiko yang matang. Bila bank diwajibkan untuk menyalurkan kredit ke sektor tertentu, salah satu risiko yang muncul berkaitan dengan stabilitas perbankan.

Lebih lanjut, Elvi menjelaskan bahwa struktur permodalan bank juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan guna menghindari risiko sistemik yang menekan perbankan.

Di sisi lain, dia juga mengingatkan kebijakan penghapusan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK bagi debitur yang pinjamannya di bawah Rp1 juta perlu dilakukan dengan terukur.

Penerapan kebijakan itu dinilai tetap perlu melalui pembuktian bahwa debitur yang bersangkutan melunasi hutang atau sudah tak ada sangkutan dengan bank atau institusi keuangan apapun.

Secara keseluruhan, dia mengatakan, mekanisme perbankan tetap harus berjalan, mengingat bank bekerja berdasarkan prinsip kehati-hatian yang menuntut verifikasi dan validasi sebelum mengambil keputusan kredit.

“Jika tidak ada proses pembuktian, maka akan muncul risiko moral hazard, yakni debitur merasa bisa lepas dari kewajiban. Bahkan potensi kerugian sistemik bagi industri perbankan pun ada bila tiada pembuktian tersebut,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menargetkan ekspansi bisnis yang tetap tumbuh secara berkelanjutan pada tahun ini, dengan penyaluran kredit yang diproyeksikan sejalan dengan pertumbuhan industri.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengatakan, penyaluran kredit oleh perseroan difokuskan pada sektor-sektor prospektif yang resilien dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Sejalan dengan itu, Bank Mandiri juga terus memperkuat dukungan terhadap ekonomi kerakyatan melalui akselerasi pembiayaan UMKM sekaligus mendukung berbagai agenda strategis pemerintah termasuk di dalamnya penguatan sektor produktif dan juga pembangunan nasional,” kata Novita menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa.

Novita menambahkan bahwa dukungan terhadap ekonomi kerakyatan merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam menjalankan peran sebagai agent of development bagi perekonomian nasional.

Adapun dari sisi pendanaan, Bank Mandiri menargetkan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kredit.

Dalam hal ini, perseroan tetap berfokus pada peningkatan dana murah atau current account saving account (CASA) agar struktur funding semakin efisien dan likuiditas terjaga. Loan to deposit ratio (LDR) juga akan dijaga pada level yang sehat.

Dari sisi profitabilitas, Bank Mandiri memperkirakan net interest margin (NIM) tetap stabil yang dicapai melalui penguatan ekosistem, akselerasi transaksi, serta optimalisasi portfolio mix sehingga mendorong terjaganya yield of loan serta cost of fund yang lebih optimal.

Novita mengatakan, kontribusi fee based income juga dilihat perseroan sebagai salah satu faktor pendapatan yang akan terus didorong sebagai sumber pertumbuhan, terutama yang bersifat recurring income.

Hal ini turut diperkuat oleh kapabilitas digital melalui aplikasi Livin’ by Mandiri dan Kopra by Mandiri, serta peningkatan aktivitas dan transaksi nasabah di seluruh ekosistem Bank Mandiri.

Untuk diketahui, per Maret 2026, pengguna (user) Livin’ by Mandiri tumbuh 27 persen (yoy) mencapai 39 juta pengguna dengan frekuensi transaksi yang tumbuh 13 persen (yoy) ke angka 1,24 miliar transaksi.

Sementara Kopra by Mandiri telah melayani sekitar 335 ribu pengguna terdaftar, tumbuh 27 persen (yoy), dengan frekuensi transaksi tumbuh 13 persen (yoy) ke angka 395 juta transaksi. Perseroan mencatat sekitar 85 persen pengguna Kopra merupakan pelaku UMKM.

“Secara keseluruhan, dengan fundamental yang kuat, strategi bisnis yang terarah, serta disiplin dalam pengelolaan risiko, Bank Mandiri optimis dapat menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan di sepanjang tahun 2026,” kata Novita.

Per akhir Maret 2026, laba konsolidasi Bank Mandiri mencapai Rp15,4 triliun atau tumbuh 16,6 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Kredit tercatat tumbuh 17,4 persen (yoy) mencapai Rp1.530 triliun, sedangkan penghimpunan DPK tumbuh 21,1 persen (yoy) mencapai Rp1.675 triliun.

Kinerja tersebut diimbangi dengan kualitas aset yang terjaga sehingga NPL bank only berada pada kisaran 0,98 persen dan cost of credit (COC) 0,48 persen, dengan coverage ratio yang terjaga pada level 245 persen.

Namun, NIM Bank Mandiri tercatat turun 12 basis poin (bps) secara yoy dari 4,58 persen pada Maret 2025 menjadi 4,46 persen pada Maret 2026.

Kemudian, capital adequacy ratio (CAR) tetap kuat pada level 19,7 persen dan return on equity (ROE) pada level 22,1 persen. Sementara rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) membaik ke level 58,0 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menilai penyesuaian Peraturan OJK (POJK) tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) hanya merinci dukungan bank terhadap berbagai program pemerintah yang selama ini sudah dilakukan.

“Saya membacanya, di (aturan) RBB yang baru nanti akan ada lembar lampiran terkait program pemerintah yang dikerjakan bank. Jadi lebih detail saja, diungkapkan di situ. Jadi ada lampiran khusus,” kata Nixon menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan bahwa selama ini perseroan juga telah mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari penyaluran KPR FLPP, kredit usaha rakyat (KUR), hingga kredit program perumahan (KPP).

Sehingga, menurut dia, pencantuman rencana pemberian kredit dalam RBB mendatang hanya memperjelas apa yang selama ini sudah berjalan.

Sebagai bank BUMN, Nixon memastikan bahwa dukungan terhadap kepentingan negara merupakan hal yang pasti dan menjadi program utama perseroan, sehingga porsi pembiayaan tersebut memang terbilang besar.

“Buat kami ini bukan sesuatu yang baru, hanya mendetailkan di lampiran RBB terkait dengan pengerjaan atau rencana kerja yang terkait dengan program pemerintah di 2026, 2027, dan seterusnya,” kata Nixon.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan penyesuaian POJK tentang RBB yang mendorong perbankan untuk lebih berpartisipasi dalam penyaluran kredit kepada program-program prioritas pemerintah.

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Di dalamnya bagaimana kita mendukung bank lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah seperti MBG, 3 Juta Rumah, Kopdes, dan lain-lain, itu juga kita siapkan dalam ketentuan di RPOJK RBB tersebut,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia di Jakarta, Selasa (7/4).

Ketika ditanya wartawan mengenai Rancangan POJK (RPOJK) tersebut, Friderica atau akrab disapa Kiki menjelaskan bahwa pembiayaan untuk program prioritas tidak wajib, akan tetapi regulator mendorong hal tersebut.

“Tidak wajib, tapi kita dorong untuk itu. Kan semuanya harus sesuai dengan manajemen risiko dan risk appetite dari mereka (perbankan),” katanya.

Lebih lanjut, Kiki menyampaikan bahwa OJK saat ini tidak hanya berfokus untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melainkan juga mendorong sektor jasa keuangan agar lebih berperan terhadap pembangunan nasional.

“Kepada UMKM, misalnya, memang harus kita dorong, harus ada keberpihakan untuk UMKM. Kalau tidak, angkanya segitu-segitu saja kan,” katanya.

Terkait penyesuaian POJK tersebut, OJK tengah membuka permintaan tanggapan dari publik atas rancangan regulasi, sebagaimana yang disampaikan melalui situs resmi OJK. Salah satu yang menjadi sorotan yakni perincian rencana penanaman dana dalam RBB.

Dalam Pasal 12 POJK 5/2016, rencana tersebut paling sedikit meliputi rencana penyediaan dana kepada pihak terkait; rencana pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur inti; rencana kredit berdasarkan kegiatan usaha tertentu; rencana kredit berdasarkan lapangan usaha, jenis penggunaan, provinsi, dan jenis akad; rencana kredit kepada UMKM; rencana penanaman dana dalam bentuk surat berharga; serta rencana penanaman dana lainnya.

Dalam draf RPOJK RBB, selain mempertahankan rincian rencana kredit sebagaimana diatur dalam POJK 5 Tahun 2016, terdapat penambahan cakupan pada rincian penanaman dana, antara lain rencana pembiayaan ekspor impor; rencana penyaluran KUR; serta rencana pemberian kredit lainnya termasuk kredit dalam rangka program pemerintah.

Draf ketentuan tersebut mencontohkan kredit program pemerintah seperti kredit program perumahan, kredit ketahanan pangan dan energi, serta kredit usaha pembibitan sapi.

Di samping penambahan rincian penanaman dana, RPOJK terbaru memuat ketentuan di mana bank harus menguraikan rencana pembagian dividen pada lembar kebijakan dan strategi manajemen.

Draf RPOK menyebutkan, uraian tersebut paling sedikit meliputi informasi mengenai kebijakan umum yang mengatur pembagian dividen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Setiap upaya untuk memastikan bank melalukan fungsi intermediasinya, yaitu memberi pinjaman, itu bagus buat ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) turut mendorong penguatan fungsi intermediasi bank, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

“Setiap upaya untuk memastikan bank melalukan fungsi intermediasinya, yaitu memberi pinjaman, itu bagus buat ekonomi,” kata Purbaya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

Lewat revisi itu, OJK berencana mendorong perbankan untuk lebih berpartisipasi dalam penyaluran kredit kepada program-program prioritas pemerintah.

Menkeu mengatakan pemerintah sebetulnya sudah mengalirkan pendanaan yang cukup untuk melaksanakan program-program prioritas, sehingga dukungan tambahan dari bank masih belum dibutuhkan.

Namun, kata Purbaya, masih ada program-program pembangunan lain yang membutuhkan tambahan dukungan dari perbankan.

“Mungkin didorong ke arah sana, ke sektor riil dan pembangunan,” tambahnya.

Purbaya mengaku belum mengetahui secara rinci gambaran besar penyesuaian aturan bank oleh OJK. Namun, secara umum, dia berpendapat upaya tersebut dapat memberikan dampak positif bila terimplementasi dengan baik.

“Itu kalau dikerjakan mestinya bagus, tapi saya belum lihat seperti apa peraturannya. Nanti saya asses dulu peraturannya seperti apa,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan OJK saat ini tidak hanya berfokus untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melainkan juga mendorong sektor jasa keuangan agar lebih berperan terhadap pembangunan nasional.

Maka dari itu, pihaknya merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB, yang salah satunya mengkaji dukungan perbankan untuk menyasar program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Program 3 Juta Rumah, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Aturan mengenai RBB sebelumnya diatur dalam POJK Nomor 5 Tahun 2016 tentang RBB. Adapun saat ini, OJK tengah melakukan revisi terhadap aturan tersebut dengan membuka permintaan tanggapan dari masyarakat atas rancangan regulasi dimaksud, sebagaimana disampaikan melalui situs resmi OJK.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Tidak wajib, tapi kita dorong untuk itu. Kan semuanya harus sesuai dengan manajemen risiko dan risk appetite dari mereka (perbankan),

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan penyesuaian Peraturan OJK (POJK) tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) yang mendorong perbankan untuk lebih berpartisipasi dalam penyaluran kredit kepada program-program prioritas pemerintah.

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Di dalamnya bagaimana kita mendukung bank lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah seperti MBG, 3 Juta Rumah, Kopdes, dan lain-lain, itu juga kita siapkan dalam ketentuan di RPOJK RBB tersebut,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia di Jakarta, Selasa.

Ketika ditanya wartawan mengenai Rancangan POJK (RPOJK) tersebut, Friderica atau akrab disapa Kiki menjelaskan bahwa pembiayaan untuk program prioritas tidak wajib, akan tetapi regulator mendorong hal tersebut.

“Tidak wajib, tapi kita dorong untuk itu. Kan semuanya harus sesuai dengan manajemen risiko dan risk appetite dari mereka (perbankan),” kata dia.

Lebih lanjut, Kiki menyampaikan bahwa OJK saat ini tidak hanya berfokus untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melainkan juga mendorong sektor jasa keuangan agar lebih berperan terhadap pembangunan nasional.

“Kepada UMKM, misalnya, memang harus kita dorong, harus ada keberpihakan untuk UMKM. Kalau tidak, angkanya segitu-segitu saja kan,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa dukungan terhadap UMKM memerlukan strategi yang menyeluruh. Dalam hal ini, tidak hanya mengupayakan akses pembiayaan saja, tetapi juga menjaga kualitas kredit.

"Hal itu merupakan satu strategi nasional, bagaimana misalnya UMKM kita bisa didorong naik kelas dan sebagainya, itu akan menjadi suatu kolaborasi yang luar biasa dari semua pihak, baik itu dari sektor keuangan, pemerintah seperti melalui kementerian UMKM dan itu akan terus bisa jalan,” kata Kiki.

Sebelumnya pada beberapa tahun lalu, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 5 Tahun 2016 tentang RBB. Adapun saat ini, OJK tengah melakukan revisi terhadap aturan tersebut dengan membuka permintaan tanggapan dari masyarakat atas rancangan regulasi dimaksud, sebagaimana disampaikan melalui situs resmi OJK.

Penyesuaian yang dilakukan antara lain mencakup perincian rencana penanaman dana. Dalam Pasal 12 POJK 5/2016, rencana tersebut paling sedikit meliputi rencana penyediaan dana kepada pihak terkait; rencana pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur inti; rencana kredit berdasarkan kegiatan usaha tertentu.

Kemudian rencana kredit berdasarkan lapangan usaha, jenis penggunaan, provinsi, dan jenis akad; rencana kredit kepada UMKM; rencana penanaman dana dalam bentuk surat berharga; serta rencana penanaman dana lainnya.

Dalam draf RPOJK tentang RBB, selain mempertahankan rincian rencana kredit sebagaimana diatur dalam POJK 5/2016, terdapat penambahan cakupan pada rincian penanaman dana, antara lain rencana penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) serta rencana pemberian kredit lainnya, termasuk kredit dalam rangka program pemerintah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merancang Peraturan OJK atau POJK baru mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB). Rancangan aturan anyar tersebut salah satunya mendorong industri untuk masuk dalam program-program prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” kata Kiki, Selasa (7/4/2026).

Kiki, sapaan akrabnya, mengatakan dalam rancangan beleid tersebut OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

Program prioritas pemerintah yang dimaksud di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, dan Koperasi/Kelurahan Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

“Harus ada keberpihakan untuk UMKM itu. Kalau enggak, angkanya ya segitu-segitu aja kan,” ujarnya.

Untuk diketahui, aturan mengenai RBB telah diatur dalam POJK No.5 /POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

Dalam beleid itu, OJK mewajibkan bank menyusun rencana bisnis secara realistis setiap tahun, dengan memerhatikan sejumlah faktor di antaranya faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha bank; prinsip kehati-hatian; penerapan manajemen risiko; dan asas perbankan yang sehat.

Selain itu, rencana bisnis tersebut minimal harus memuat ringkasan eksekutif; evaluasi pelaksanaan RBB tahun sebelumnya; visi, misi, dan strategi bisnis; kebijakan dan rencana pengembangan (produk, jasa, jaringan kantor, SDM, dan TI); proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; rencana ekspansi kredit/pembiayaan; serta rencana pendanaan dan permodalan.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. mengungkapkan rencana bisnis ke depan setelah gagal mendapat pita frekuensi 1,4 GHz.

Dalam proses tersebut, Telkom tidak berhasil melaju sebagai pemenang setelah kalah dari dua peserta lainnya, yakni PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), dan PT Eka Mas Republik, anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) atau MyRepublic.

VP Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko mengatakan perusahaan menerima hasil seleksi. “Kami telah berpartisipasi dalam proses lelang tersebut secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Andri kepada Bisnis pada Senin (20/10/2025).

Andri menegaskan, Telkom akan terus berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dengan mengoptimalkan spektrum frekuensi yang dimiliki saat ini.

Selain itu, perusahaan juga akan melanjutkan perluasan jaringan ke seluruh wilayah Indonesia guna mendorong pemerataan akses komunikasi dan internet.

“Serta terus mengeksplorasi berbagai peluang strategis untuk mendukung percepatan transformasi digital Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Komdigi telah mengumumkan hasil lelang harga pita frekuensi 1,4 GHz. PT Telemedia Komunikasi Pratama (WIFI) memenangkan Regional I yang mencakup Pulau Jawa, Maluku, dan Papua dengan penawaran tertinggi sebesar Rp403,7 miliar, mengungguli Telkom (Rp399 miliar) dan PT Eka Mas Republik (Rp331 miliar).

Sementara itu, PT Eka Mas Republik memenangkan Regional II yang meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara dengan penawaran Rp300,8 miliar, lebih tinggi dibandingkan Telkom (Rp259 miliar) dan Telemedia (Rp136 miliar). Perusahaan yang sama juga keluar sebagai pemenang di Regional III (Kalimantan dan Sulawesi) dengan penawaran Rp100 miliar, mengalahkan Telkom (Rp80 miliar) dan Telemedia (Rp64 miliar).

Pada tahun pertama, pemenang lelang diwajibkan membayar tiga kali nilai penawaran, kemudian melanjutkan pembayaran sesuai nilai penawaran selama sembilan tahun berikutnya.

Komdigi menyampaikan peserta seleksi masih dapat mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi paling lambat Jumat, 17 Oktober 2025 pukul 15.00 WIB. Jika tidak ada sanggahan, proses seleksi akan dilanjutkan ke tahap penyampaian laporan hasil seleksi dan penetapan resmi pemenang oleh Menteri Komunikasi dan Digital.