REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sudaryono meminta seluruh jajaran organisasi melaporkan dan menindak setiap penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun penyaluran bantuan pertanian. Ia menekankan peran HKTI sebagai pengawas aktif hingga tingkat akar rumput.

Sudaryono menyampaikan hal itu saat peringatan HUT ke-53 HKTI di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (27/4/2026). Ia menempatkan HKTI sebagai mitra strategis pemerintah yang harus hadir langsung di tengah persoalan petani.

“Kalau ada yang keliru, irigasi tidak tepat, bantuan alsintan dari Kementerian Pertanian kok ditebus orang, disuruh bayar, laporkan, kita pidanakan. Kalau ada dapur-dapur MBG yang brengsek, ya kita laporkan, kita tutup begitu, Pak. Kalau ada bantuan benih, bibit tidak sesuai, laporkan,” kata tokoh yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian itu.

Ia menilai pengawasan di tingkat bawah menjadi kunci agar berbagai program pemerintah berjalan tepat sasaran. HKTI diminta tidak sekadar menjadi organisasi formal, melainkan terlibat aktif dalam proses verifikasi dan pendampingan petani.

Dalam forum itu, Sudaryono juga menegaskan posisi HKTI sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Organisasi ini diharapkan mampu membantu penentuan calon petani dan calon lokasi (CPCL) penerima bantuan, termasuk dalam program alat dan mesin pertanian serta pengembangan komoditas strategis.

"HKTI tidak menggantikan pemerintah, tapi HKTI sekarang berada di tengah-tengah pemerintah, menjadi mitra strategis pemerintah untuk kita sama-sama menjadi mata, telinga, corong, dan tangan kepanjangan pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti keberhasilan sejumlah program pemerintah yang mulai berdampak di lapangan. Salah satunya penyerapan hasil pertanian oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai membantu petani menjual produk mereka.

Menurut Sudaryono, kondisi saat ini menunjukkan perbaikan distribusi hasil pertanian. Produk hortikultura yang sebelumnya terbuang kini mulai terserap oleh program pemerintah.

“Tidak ada lagi petani sayur yang buang wortelnya. Tidak ada lagi petani buah-buahan yang buang pisangnya. Tidak ada lagi petani kita yang kemudian susah menjual barang pertaniannya, karena sebagian besar diserap oleh Badan Gizi, SPG, dan MBG kita,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Sudaryono juga memaparkan agenda konsolidasi organisasi HKTI. Ia menargetkan seluruh struktur organisasi dari pusat hingga daerah rampung pada 2026, disertai penguatan keanggotaan hingga tingkat kelompok tani.

HKTI juga telah membentuk koperasi dan yayasan sebagai instrumen penguatan kelembagaan. Ke depan, organisasi ini akan menjalankan program pendidikan dan pelatihan bagi kader di daerah melalui skema training of trainers.

Sosok yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan pentingnya kerja nyata setelah pelantikan organisasi. Aktivitas di lapangan dinilai lebih menentukan dibanding seremoni.

Sudaryono menutup sambutannya dengan mengingatkan agar penyelesaian masalah pertanian dilakukan langsung di titik persoalan. Ia mengajak seluruh kader HKTI kembali ke daerah masing-masing dan bekerja menyelesaikan persoalan petani secara konkret.

Bisnis.com, SOLOK - Kementerian Pertanian (Kementan) mulai melakukan rehabilitasi 10.000 hektare lahan sawah yang terdampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatra Barat.

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian mengatakan mengawali tahun ini Mentan Amran Sulaiman memutuskan untuk memulai melakukan rehabilitasi lahan sawah di Sumatra yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Khusus di Sumbar saya datang langsung ke Kabupaten Solok ini, data yang kami terima total kerusakan lahan sawah di seluruh daerah di Sumbar mencapai 6.451 hektare. Rehabilitasi ini akan kami lakukan secara bertahap,” katanya, Kamis (15/1/2026).

Dia menjelaskan dari 6.451 hektare lahan sawah yang terdampak itu, terdapat rusak ringan 2.802 hektare, rusak sedang 822 hektare, dan rusak berat 2.827 hektare. Untuk tahapan I ini rehabilitasi lahan ditargetkan untuk sawah yang rusak ringan dengan luas 1.247 hektare, dan hal ini ada di Kabupaten Solok.

“Kabupaten Solok memiliki lahan sawah yang terluas terdampak bencana alam dibandingkan kabupaten dan kota lainnya. Jadi, secara bertahap rehabilitasi ini untuk Tahap I dimulai untuk 1.247 hektare,” jelasnya.

Menurutnya pendataan lahan sawah terdampak bencana alam ini, belum merupakan angka final, karena masih ada di sejumlah daerah masih melakukan pendataan dan verifikasi di lapangan, serta melengkapi administrasi lainnya, sehingga data jumlah kerusakan lahan sawah ini akan terus diperbarui.

Sam Herodian juga menyebutkan untuk lahan sawah yang direhabilitasi ini ada beberapa proses yang dilakukan, mulai dari pengerukan pasir yang masuk ke lahan sawah yang ketebalannya mencapai 50 cm, hingga nanti melakukan membajak sawah kembali.

“Jadi kondisi lahan sawah yang dipenuhi tanah dan pasir ini, kami keruk dulu. Nanti tanahnya diolah lagi dengan cara dibajak sampai ke lumpur. Dengan hal ini, ketika ditanami padi kembali, insyaallah kualitas tanaman padi tetap bagus,” tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto menyampaikan dari sisi pembiayaan untuk rehabilitasi lahan sawah ini, Kementerian Pertanian telah menyiapkan alokasi anggaran eksisting rehabilitasi lahan sawah nasional seluas 10.000 hektare dengan nilai Rp148,53 miliar.

Dikatakannya anggaran tersebut akan direvisi dan dialokasikan untuk menangani rehabilitasi lahan sawah dengan tingkat kerusakan sedang di wilayah terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatra, termasuk di Sumbar.

“Selain itu, tersedia anggaran kegiatan optimasi lahan di tiga provinsi sebesar Rp310 miliar untuk menangani rehabilitasi dengan tingkat kerusakan ringan,” ujarnya.

Menurutnya kegiatan rehabilitasi lahan sawah tersebut meliputi perapihan pematang, normalisasi saluran irigasi tersier, primer, dan sekunder, perbaikan bangunan irigasi seperti pintu air dan box bagi, serta pekerjaan olah lahan.

Sebagai bagian dari dukungan konkret, Kementan juga menyalurkan berbagai bantuan sarana produksi pertanian, mulai dari pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, hingga bantuan sembako.

“Jadi sesuai arahan dari Mentan Amran, kami perlu memastikan seluruh bantuan yang dijanjikan kepada pemerintah daerah telah direalisasikan secara tepat sasaran,” sebutnya.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Arry Yuswandi mengatakan adanya kegiatan rehabilitasi lahan sawah oleh Kementan ini, diharapkan dapat mendongkrak pergerakan perekonomian daerah. Terlebih, di Kabupaten Solok merupakan penghasil beras premium yakni Beras Solok terbesar di Sumbar.

“Tahap awal ini Kementan melakukan rehabilitasi untuk lahan sawah yang rusak ringan, sembari nanti pendataan lahan sawah terus diperbarui,” katanya.

“Kami dari pemerintah daerah tentu menaruh harapan yang besar adanya rehabilitasi lahan sawah dari Kementan ini, agar perekonomian petani kembali bergairah. Karena yang dilakukan Kementan ini tidak hanya melakukan pemulihan lahan, tapi juga turut memberikan bantuan untuk kebutuhan pertanian,” sambung Arry.

Menurutnya melihat dari adanya kepedulian dari Kementan yang dilengkapi dengan bantuan mulai dari pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, hingga bantuan sembako itu, turut membuat petani bersemangat untuk mengolah lahan sawah kembali pascabencana ini.

“Wilayah Nagari/Desa Salayo ini juga terdampak bencana alam pada Desember 2025. Selain ada belasan rumah yang terdampak, lahan sawah juga ikut terdampak, bahkan yang terluas lahan sawah rusak itu ya di Kabupaten Solok ini, ungkapnya.

Oleh karena itu, Arry berharap petani turut mendukung kegiatan rehabilitasi lahan sawah yang dilakukan Kementan ini, sehingga target rehabilitasi lahan sawah ini bisa terealisasi dengan baik.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memecat seorang pegawai pelaku pungutan liar (pungli) bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Amran menyatakan hal ini saat berdialog dengan anggota Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Selasa (16/12) lalu.

"Ada yang menipu rakyat. Dua minggu lalu sudah saya pecat. Tidak ada toleransi," kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta.

Amran menyatakan Kementan tidak memberi ruang sedikit pun bagi praktik penyimpangan yang mencederai kepercayaan publik dan merugikan petani.

Menurutnya pegawai yang dipecat tersebut terbukti menyalahgunakan kewenangan dengan meminta sejumlah uang kepada petani untuk mengakses bantuan pemerintah yang mestinya gratis.

Pungutan liar yang dilakukan berkisar Rp50 juta hingga Rp100 juta per unit alat dan mesin pertanian. Bahkan di salah satu titik nilainya mencapai sekitar Rp600 juta.

"Jangan nyolong. Masa rakyat disuruh bayar Rp50 juta sampai Rp600 juta. Itu langsung saya copot," kata Amran.

Pemecatan ini menurutnya merupakan tindakan nyata, bukan sekadar peringatan simbolik.

"Masa satu orang mau mengganggu kepentingan 286 juta rakyat. Risiko apa pun saya siap terima, yang penting saya berpihak pada rakyat," ujar Amran.

Amran menegaskan Kementan akan terus menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait dugaan pungutan liar maupun penyimpangan lainnya. Seluruh laporan akan diverifikasi secara menyeluruh, dan apabila terbukti, akan dikenakan sanksi administratif hingga proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui dialog bersama HKTI ini, Amran kembali menekankan bahwa reformasi birokrasi dan penegakan integritas aparatur merupakan fondasi utama dalam membangun sektor pertanian yang bersih, adil, dan berpihak pada petani.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka pemberdayaan petani di wilayah kerja Cabang Madya Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Kepala Sekretariat Perusahaan dan TJSL PPI Ira Berlianty Aziz menyampaikan penyaluran ini berfokus pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) nomor 8, yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, melalui peningkatan kapasitas serta produktivitas para petani lokal.

"Mendukung aktivitas pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan, PPI menyalurkan 20 unit sprayer pestisida kepada 20 kelompok tani, yang sebagian besar merupakan pelanggan produk Dharmabrand," ujar Ira dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Ira berharap bantuan ini dapat meningkatkan efektivitas pengendalian hama, memperbaiki kualitas hasil panen, serta mendorong peningkatan pendapatan petani. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk nyata kontribusi perusahaan dalam memperkuat perekonomian masyarakat lokal melalui pemberdayaan sektor pertanian.

Ira menyampaikan bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Branch Manager PPI Cabang Madya Padang, Yohanes Subagyo dan Manager Humas, Kelembagaan, dan TJSL PPI, Muhammad Ikhsan kepada 20 kelompok tani di wilayah Pasar Ambacang, Kuranji, Kota Padang. Ira menegaskan komitmen perusahaan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya di sektor ekonomi produktif yaitu pertanian.

"Bantuan sarana dan prasarana ini kami harapkan dapat membantu petani meningkatkan hasil pertanian sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal," ucap Ira.

Selain bantuan pemberdayaan terhadap petani, lanjut Ira, PPI juga menyalurkan donasi bantuan kemanusiaan bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat. Ira mengatakan bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan berkelanjutan yang dilakukan ID FOOD Group terhadap bencana yang melanda wilayah Sumatera.

"Penyaluran bantuan yang dilakukan ini menjadi wujud nyata kepedulian PPI dalam mendukung percepatan penanggulangan bencana dan pemulihan kondisi sosial masyarakat," kata Ira.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan akan mengumumkan paket bantuan pertanian senilai US$12 miliar untuk para petani yang terdampak rendahnya harga komoditas serta efek kebijakan tarif dagang AS.

Seorang pejabat Gedung Putih dikutip dari Bloomberg pada Senin (8/12/2025) mengatakan paket tersebut akan menyasar basis pendukung utama Trump di sektor pertanian yang dalam beberapa waktu terakhir tertekan akibat melemahnya harga panen dan perlambatan ekspor, terutama ke China.

Dari total dana tersebut, hingga US$11 miliar akan disalurkan sebagai pembayaran sekali (one-time payment) kepada petani tanaman pangan melalui program baru Departemen Pertanian AS (USDA) bernama Farmer Bridge Assistance (FBA). Sisanya dialokasikan bagi komoditas yang tidak tercakup dalam program tersebut.

Trump dijadwalkan mengumumkan paket bantuan pada Senin sekitar pukul 14.00 waktu Washington atau hari Selasa (9/12/2025) pukul 02.00 waktu Indonesia dalam acara yang dihadiri para petani jagung, kapas, sorgum, kedelai, beras, gandum, kentang, serta peternak sapi. Acara tersebut juga akan dihadiri Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Menteri Pertanian AS Brooke Rollins.

Dana program bantuan ini disahkan melalui payung hukum Commodity Credit Corporation Charter Act dan akan dikelola oleh Farm Service Agency, kata pejabat tersebut.

Bantuan ini diluncurkan di tengah meningkatnya frustrasi petani atas lambannya realisasi pembelian komoditas oleh China, yang sempat membatasi impor sebagai respons terhadap eskalasi tarif perdagangan yang diterapkan Trump sejak awal tahun.

Langkah ini juga mengulang kebijakan Trump pada periode kepemimpinan pertamanya, ketika AS dan China juga terlibat perang dagang. Saat itu, pemerintahannya menggelontorkan paket kompensasi besar untuk menutup kerugian petani.

Kebijakan ini juga muncul seiring meningkatnya tekanan dari sejumlah legislator Partai Republik yang menyoroti penderitaan ekonomi petani, di tengah desakan agar pemerintah segera mengambil langkah menjelang pemilu paruh waktu tahun depan.

Komunitas pertanian, yang mayoritas memberikan dukungan kepada Trump pada Pemilu Presiden 2024, mengalami terpukulnya pasar ekspor sejumlah komoditas, khususnya kedelai, setelah pembelian China sempat melambat tajam pada awal tahun.

Meski pemerintahan Trump pada periode keduanya memangkas sejumlah program jaring pengaman federal, pemerintah tetap menyisihkan dana baru bagi petani dalam undang-undang belanja negara yang disahkan awal tahun ini.

Pembelian China Meningkat

Pembelian kedelai oleh China mulai meningkat secara bertahap setelah kesepakatan antara Trump dan Presiden China Xi Jinping pada akhir Oktober. Bulan lalu, China mencatat pembelian harian terbesar kedelai asal AS dalam dua tahun terakhir.

Berdasarkan data USDA, sejak 30 Oktober, total penjualan kedelai ke China telah mencapai 2,25 juta ton. Namun, volume tersebut masih jauh dari target 12 juta ton yang diharapkan akan dibeli hingga akhir Februari, target yang sebelumnya diyakini oleh Bessent tetap berada di jalur pemenuhan.

Pada tahun lalu, AS menyumbang sekitar seperlima dari total impor kedelai China, dengan nilai lebih dari US$12 miliar.

Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan bahwa China sejauh ini telah mematuhi kesepakatan perdagangan bilateral, seraya menyebut realisasi pembelian kedelai baru mencapai sekitar sepertiga dari komitmen pada musim tanam berjalan.

Sebelumnya, Trump sempat merencanakan pendanaan program tersebut menggunakan penerimaan tarif impor, namun peluncurannya tertunda akibat penutupan sebagian pemerintahan federal.

Pada periode pertama pemerintahannya, Trump mengucurkan bantuan sekitar US$28 miliar pada 2018–2019 untuk mengompensasi kerugian petani akibat perang dagang dengan China.

Kendati memberikan bantuan jangka pendek, kebijakan itu memiliki dampak jangka panjang, mendorong China meningkatkan ketergantungan pada Brasil sebagai pemasok utama kedelai.

Meski sempat naik dalam sebulan terakhir seiring harapan tercapainya kesepakatan dagang dengan China, harga kontrak berjangka kedelai saat ini masih mendekati level terendah sejak 2020. Kondisi itu menggerus pendapatan petani di tengah kenaikan biaya produksi, termasuk pupuk.

Pada Maret lalu, USDA juga mengumumkan program bantuan darurat senilai hingga US$10 miliar melalui Emergency Commodity Assistance Program, yang disahkan Kongres AS pada akhir 2024 untuk membantu petani menghadapi kenaikan biaya input serta penurunan harga komoditas.

Hingga 23 November, lebih dari US$9 miliar telah tersalurkan, dengan petani jagung dan kedelai menjadi penerima utama dana tersebut.

Trump turut mengkritik mantan Presiden AS Joe Biden, yang dinilainya gagal menegakkan kesepakatan pembelian kedelai dalam perjanjian dagang Phase One dengan China, yang dinegosiasikan selama masa jabatan pertama Trump.