Bisnis.com, SOLOK - Kementerian Pertanian (Kementan) mulai melakukan rehabilitasi 10.000 hektare lahan sawah yang terdampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatra Barat.

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian mengatakan mengawali tahun ini Mentan Amran Sulaiman memutuskan untuk memulai melakukan rehabilitasi lahan sawah di Sumatra yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Khusus di Sumbar saya datang langsung ke Kabupaten Solok ini, data yang kami terima total kerusakan lahan sawah di seluruh daerah di Sumbar mencapai 6.451 hektare. Rehabilitasi ini akan kami lakukan secara bertahap,” katanya, Kamis (15/1/2026).

Dia menjelaskan dari 6.451 hektare lahan sawah yang terdampak itu, terdapat rusak ringan 2.802 hektare, rusak sedang 822 hektare, dan rusak berat 2.827 hektare. Untuk tahapan I ini rehabilitasi lahan ditargetkan untuk sawah yang rusak ringan dengan luas 1.247 hektare, dan hal ini ada di Kabupaten Solok.

“Kabupaten Solok memiliki lahan sawah yang terluas terdampak bencana alam dibandingkan kabupaten dan kota lainnya. Jadi, secara bertahap rehabilitasi ini untuk Tahap I dimulai untuk 1.247 hektare,” jelasnya.

Menurutnya pendataan lahan sawah terdampak bencana alam ini, belum merupakan angka final, karena masih ada di sejumlah daerah masih melakukan pendataan dan verifikasi di lapangan, serta melengkapi administrasi lainnya, sehingga data jumlah kerusakan lahan sawah ini akan terus diperbarui.

Sam Herodian juga menyebutkan untuk lahan sawah yang direhabilitasi ini ada beberapa proses yang dilakukan, mulai dari pengerukan pasir yang masuk ke lahan sawah yang ketebalannya mencapai 50 cm, hingga nanti melakukan membajak sawah kembali.

“Jadi kondisi lahan sawah yang dipenuhi tanah dan pasir ini, kami keruk dulu. Nanti tanahnya diolah lagi dengan cara dibajak sampai ke lumpur. Dengan hal ini, ketika ditanami padi kembali, insyaallah kualitas tanaman padi tetap bagus,” tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto menyampaikan dari sisi pembiayaan untuk rehabilitasi lahan sawah ini, Kementerian Pertanian telah menyiapkan alokasi anggaran eksisting rehabilitasi lahan sawah nasional seluas 10.000 hektare dengan nilai Rp148,53 miliar.

Dikatakannya anggaran tersebut akan direvisi dan dialokasikan untuk menangani rehabilitasi lahan sawah dengan tingkat kerusakan sedang di wilayah terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatra, termasuk di Sumbar.

“Selain itu, tersedia anggaran kegiatan optimasi lahan di tiga provinsi sebesar Rp310 miliar untuk menangani rehabilitasi dengan tingkat kerusakan ringan,” ujarnya.

Menurutnya kegiatan rehabilitasi lahan sawah tersebut meliputi perapihan pematang, normalisasi saluran irigasi tersier, primer, dan sekunder, perbaikan bangunan irigasi seperti pintu air dan box bagi, serta pekerjaan olah lahan.

Sebagai bagian dari dukungan konkret, Kementan juga menyalurkan berbagai bantuan sarana produksi pertanian, mulai dari pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, hingga bantuan sembako.

“Jadi sesuai arahan dari Mentan Amran, kami perlu memastikan seluruh bantuan yang dijanjikan kepada pemerintah daerah telah direalisasikan secara tepat sasaran,” sebutnya.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Arry Yuswandi mengatakan adanya kegiatan rehabilitasi lahan sawah oleh Kementan ini, diharapkan dapat mendongkrak pergerakan perekonomian daerah. Terlebih, di Kabupaten Solok merupakan penghasil beras premium yakni Beras Solok terbesar di Sumbar.

“Tahap awal ini Kementan melakukan rehabilitasi untuk lahan sawah yang rusak ringan, sembari nanti pendataan lahan sawah terus diperbarui,” katanya.

“Kami dari pemerintah daerah tentu menaruh harapan yang besar adanya rehabilitasi lahan sawah dari Kementan ini, agar perekonomian petani kembali bergairah. Karena yang dilakukan Kementan ini tidak hanya melakukan pemulihan lahan, tapi juga turut memberikan bantuan untuk kebutuhan pertanian,” sambung Arry.

Menurutnya melihat dari adanya kepedulian dari Kementan yang dilengkapi dengan bantuan mulai dari pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, hingga bantuan sembako itu, turut membuat petani bersemangat untuk mengolah lahan sawah kembali pascabencana ini.

“Wilayah Nagari/Desa Salayo ini juga terdampak bencana alam pada Desember 2025. Selain ada belasan rumah yang terdampak, lahan sawah juga ikut terdampak, bahkan yang terluas lahan sawah rusak itu ya di Kabupaten Solok ini, ungkapnya.

Oleh karena itu, Arry berharap petani turut mendukung kegiatan rehabilitasi lahan sawah yang dilakukan Kementan ini, sehingga target rehabilitasi lahan sawah ini bisa terealisasi dengan baik.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkapkan kerusakan lahan yang diakibatkan pembukaan lahan oleh 6 perusahaan diduga penyebab banjir Sumatra seluas lebih dari 2,5 ribu hektare.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan mengatakan keenam perusahaan bergerak di bidang tambang emas, PLTA, hingga sawit. Dampak kerusakan lahan terbesar disebabkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI).

"2,516,39 hektare totalnya [kerusakan lingkungan dari enam perusahaan]," katanya saat konferensi pers di Plaza Kuningan, Kamis (15/1/2026).

Dia menyebutkan inisial enam perusahaan tersebut, yaitu; PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS. Seluruh perusahaan berlokasi di Sumatra Utara.

Rizal mengatakan pihaknya telah melayangkan gugatan perdata untuk dua perusahaan di PN Kota Medan, tiga perusahaan di PN Jakarta Selatan, dan satu di PN Jakarta Pusat.

Dia menyampaikan mereka digugat atas dugaan kerusakan lingkungan dengan nilai lebih dari Rp4,8 triliun. Dari nominal tersebut, kerugian lingkungan hidup lebih dari Rp4,6 triliun. Adapun, pemulihan lingkungan hidupnya sebesar Rp178 miliar.

Menurut Rizal, sifat gugatan adalah strict liability atau pertanggungjawaban mutlak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup secara langsung, serta keselamatan kehidupan masyarakat.

"Pastinya gugatan ini ada dasar-dasarnya bahwa peran mereka terhadap kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup sudah ada," jelasnya.

Diketahui, ada total 70 perusahaan di Sumatra dan Aceh yang dilakukan verifikasi oleh KLH. Di Aceh, ada 22 entitas perusahaan yang sedang dilakukan verifikasi dan 11 telah dilakukan verifikasi.

Di Sumatra Utara, 7 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 8 telah dilakukan verifikasi. Sumatra Barat sebanyak 4 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 18 telah diverifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkapkan kerusakan lahan yang diakibatkan pembukaan lahan oleh 6 perusahaan diduga penyebab banjir Sumatra seluas lebih dari 2,5 ribu hektare.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan mengatakan keenam perusahaan bergerak di bidang tambang emas, PLTA, hingga sawit. Dampak kerusakan lahan terbesar disebabkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI).

"2,516,39 hektare totalnya [kerusakan lingkungan dari enam perusahaan]," katanya saat konferensi pers di Plaza Kuningan, Kamis (15/1/2026).

Dia menyebutkan inisial enam perusahaan tersebut, yaitu; PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS. Seluruh perusahaan berlokasi di Sumatra Utara.

Rizal mengatakan pihaknya telah melayangkan gugatan perdata untuk dua perusahaan di PN Kota Medan, tiga perusahaan di PN Jakarta Selatan, dan satu di PN Jakarta Pusat.

Dia menyampaikan mereka digugat atas dugaan kerusakan lingkungan dengan nilai lebih dari Rp4,8 triliun. Dari nominal tersebut, kerugian lingkungan hidup lebih dari Rp4,6 triliun.

Sedangkan pemulihan lingkungan hidupnya sebesar Rp178 miliar.

Menurut Rizal, sifat gugatan adalah strict liability atau pertanggungjawaban mutlak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup secara langsung, serta keselamatan kehidupan masyarakat.

"Pastinya gugatan ini ada dasar-dasarnya bahwa peran mereka terhadap kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup sudah ada," jelasnya.

Diketahui, ada total 70 perusahaan di Sumatra dan Aceh yang dilakukan verifikasi oleh KLH. Di Aceh, ada 22 entitas perusahaan yang sedang dilakukan verifikasi dan 11 telah dilakukan verifikasi.

Di Sumatra Utara, 7 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 8 telah dilakukan verifikasi. Sumatra Barat sebanyak 4 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 18 telah diverifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat kerusakan signifikan pada sektor pertanian akibat banjir dan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra.

Berdasarkan pendataan awal, sekitar 70.000 hektare lahan pertanian terdampak, dengan sekitar 11.000 hektare di antaranya mengalami kerusakan berat atau puso di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan lahan yang mengalami puso tidak lagi dapat langsung ditanami lantaran mengalami perubahan fisik yang berat.

Pemerintah menyiapkan langkah pemulihan melalui program cetak sawah baru guna menjaga keberlanjutan produksi pangan.

“Lahan yang mengalami puso ini sudah tidak berbentuk sawah lagi. Untuk itu, Kementerian Pertanian akan melakukan perbaikan melalui program cetak sawah, termasuk penyediaan benih dan alat mesin pertanian agar lahan bisa kembali produktif,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (1/1/2026).

Sudaryono menjelaskan pemulihan lahan sawah akan dilakukan secara bertahap seiring dengan proses pembersihan dan rehabilitasi wilayah terdampak.

Nantinya, Kementan akan melakukan pendataan lebih rinci mulai awal Januari 2026 untuk memastikan tingkat kerusakan serta kebutuhan intervensi di setiap daerah.

Kendati demikian, Sudaryono menyampaikan bahwa tidak seluruh lahan terdampak mengalami gagal panen. Untuk sawah yang hanya terendam sementara atau mengalami gangguan akses distribusi, Kementan akan memberikan pendampingan agar aktivitas produksi dapat kembali berjalan normal.

Selain tanaman pangan, dampak bencana juga dirasakan pada subsektor peternakan. Adapun saat ini, Kementan tengah melakukan pendataan terhadap ternak ayam, sapi, dan kambing yang terdampak banjir di wilayah Sumatra.

“Untuk peternakan yang mengalami kerusakan akibat bencana, Kementan akan menyiapkan bantuan pemulihan pascabencana, termasuk bantuan ternak, pakan, dan sarana pendukung lainnya agar usaha peternakan masyarakat bisa bangkit kembali,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sudaryono menambahkan penanganan sektor pertanian pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan darurat, tetapi juga menyangkut perlindungan sumber penghidupan petani dan peternak serta stabilitas ketahanan pangan nasional.

“Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada masa darurat harus berjalan, tetapi negara juga harus memastikan lahan dan usaha pertanian bisa segera pulih agar petani dan peternak dapat kembali berproduksi,” ujarnya.

Dalam upaya pemulihan tersebut, Kementan menyatakan perlu adanya kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah daerah maupun organisasi petani, agar perbaikan lahan dan peternakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menaruh harapan yang besar kepada Kementerian Pertanian untuk membantu pemulihan lahan yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi yang telah menyebabkan 16 kabupaten dan kota mengalami kondisi yang memprihatinkan.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan bencana alam yang terjadi di Sumbar turut berdampak kepada lahan pertanian yang tersebar di sejumlah daerah, mulai dari rusak tertimbun material banjir hingga tertimbun dan terban akibat terseret derasnya air bah banjir bandang.

“Kami mencatat, bencana alam ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tapi juga menyebabkan kerusakan lahan dalam skala luas dan berdampak langsung terhadap sumber penghidupan masyarakat. Saya berharap, Mentan Amran Sulaiman bisa turun langsung ke Sumbar melihat kondisi di lapangan, setelah itu kami ingin agar Kementan bisa bantu pemulihan lahan,” katanya, Senin (8/12/2025).

Dia menjelaskan bila melihat dari data yang dihimpun Posko Terpadu Penanganan Bencana Sumbar telah menunjukkan 6.713 hektare lahan pertanian terdampak, , serta 1.031 hektare lahan perkebunan masyarakat rusak. Sementara total warga terdampak mencapai 247.762 jiwa, dengan 20.474 jiwa diantaranya harus mengungsi.

“Jadi untuk kondisi bencana alam yang terjadi ini tidak hanya mengakibatkan korban nyawa, tetapi juga merusak lahan-lahan yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Mahyeldi menegaskan bahwa upaya pemulihan harus dilakukan cepat agar masyarakat segera kembali berproduksi. Oleh karena itu, Pemprov Sumbar mengajukan dukungan peralatan berat, yang nantinya bisa dipergunakan untuk pemulihan lahan yang tertimbun akibat material air bah.

“Perkiraan kami, untuk mengembalikan fungsi lahan masyarakat, dibutuhkan sekitar 200 ekskavator. Kami berharap Kementerian Pertanian dapat membantu pemulihan ini secara menyeluruh,” sebutnya.

Dia menekankan pentingnya pemulihan sektor pertanian ini, karena tidak hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga ketahanan pangan daerah.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat kembali menanam, memanen, dan menggerakkan ekonomi keluarga. Dengan dukungan pemerintah pusat, insyaallah pemulihan dapat berjalan lebih cepat,” tegas gubernur.

Mahyeldi juga menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar siap bersinergi dengan kementerian dan seluruh pihak terkait agar proses rehabilitasi lahan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Ini ikhtiar bersama. Kami berharap langkah-langkah pemulihan dapat segera dilakukan demi keberlangsungan hidup masyarakat,” tutupnya.