Bisnis.com, BATAM — Badan Pengusahaan (BP) Batam mengambil langkah tegas dengan membekukan izin usaha dan impor tiga perusahaan yang terlibat dalam kasus masuknya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ilegal ke wilayah Batam. Kebijakan ini menjadi sinyal kuat penguatan pengawasan lingkungan sekaligus kepastian regulasi bagi iklim usaha.

Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Rullysyah mengonfirmasi bahwa Izin Usaha Khusus (IUK) serta izin impor milik PT Esun International Utama Indonesia (EIUI), PT Logam Internasional Jaya (LIJ), dan PT Batam Battery Recycle Industries (BBRI) resmi dibekukan.

"IUK kita freeze karena masih ada kewajiban re-ekspor," ujar Rullysyah, Jumat (26/12/2025) di Batam.

Selama masa pembekuan, ketiga perusahaan tidak diperkenankan melakukan aktivitas lalu lintas barang di Batam.

Pembekuan izin ini berkaitan langsung dengan temuan 73 kontainer limbah B3 ilegal di Pelabuhan Batu Ampar pada September 2025. Hasil uji laboratorium Kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menunjukkan muatan berupa limbah elektronik (e-waste) yang tidak sesuai dengan HS Code dalam dokumen impor.

KLH telah mewajibkan perusahaan terkait untuk melakukan re-ekspor ke negara asal guna mencegah dampak lingkungan. BP Batam menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari penegakan aturan dan perlindungan daya saing Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan yang patuh regulasi.

Dari sisi profil, EIUI disebut sebagai perusahaan lama di sektor pengolahan limbah plastik, LIJ tercatat memiliki volume impor terbesar dalam manifes, sementara BBRI terseret akibat temuan e-waste dalam jalur distribusinya.

BP Batam berharap langkah ini menjadi peringatan bagi pelaku usaha agar menjalankan aktivitas bisnis sesuai ketentuan lingkungan hidup, sekaligus menjaga kepercayaan investor terhadap Batam sebagai kawasan industri berstandar internasional.(239)

Bisnis.com, ACEH TAMIANG — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai langkah pencegahan terhadap bencana.

Pesan itu disampaikan Prabowo saat meninjau posko pengungsian warga terdampak banjir di Desa Sukajadi, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh pada Jumat (12/12/2025).

Dalam arahannya kepada warga dan pemerintah daerah, Prabowo menekankan bahwa kerusakan lingkungan memiliki dampak langsung terhadap meningkatnya risiko bencana.

Oleh karena itu, dia meminta seluruh pihak lebih waspada dalam mengelola alam.

“Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita, alam kita harus kita jaga, kita tidak boleh tebang pohon sembarangan,” ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa upaya pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki infrastruktur dan menyalurkan bantuan.

Menurutnya, pencegahan harus menjadi langkah jangka panjang, termasuk mengawasi aktivitas yang dapat merusak alam.

Dia juga meminta pemerintah daerah berperan aktif mengedukasi masyarakat dan memperketat pengawasan terhadap praktik-praktik yang berpotensi memicu bencana seperti banjir dan tanah longsor.

Kunjungan Prabowo ke Aceh Tamiang merupakan bagian dari rangkaian peninjauan lokasi terdampak banjir di berbagai wilayah Sumatra. Dalam kunjungan itu, Prabowo menyampaikan komitmen pemerintah untuk membantu percepatan pemulihan sekaligus memperbaiki tata kelola lingkungan.

“Saya minta pemerintah daerah lebih waspada lebih awasi, kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah anggota DPR mencecar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani terkait kualitas perizinan investasi di Tanah Air.

Para legislator menyoroti dugaan praktik investasi yang tidak ramah lingkungan sehingga menjadi biang kerok rentetan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra baru-baru ini, tepatnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hasani Bin Zuber menegaskan bahwa bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra tidak bisa dilihat semata-mata sebagai peristiwa alam biasa. Menurutnya, insiden tersebut merupakan kulminasi dari kerusakan ekologis akibat aktivitas korporasi yang tak terkontrol.

“Perlu kita sadari bahwa banjir Sumatra bukan semata-mata peristiwa alam yang terjadi begitu saja. Tetapi seringkali merupakan akumulasi dari degradasi lingkungan, alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, lemahnya pengawasan serta praktik usaha yang mengabaikan prinsip berkelanjutan,” tegasnya dalam rapat kerja Komisi XII dengan Rosan, Selasa (2/12/2025).

Hasani mendesak pemerintah untuk menjelaskan arah kebijakan investasi, khususnya di sektor padat karya. Dia mempertanyakan mekanisme konkret pemerintah dalam menjamin investor mematuhi praktik usaha yang bertanggung jawab, mulai dari proses perizinan hingga pengawasan dampak lingkungan jangka panjang.

“Mekanisme apa saja yang sedang atau akan disiapkan untuk menjamin bahwa setiap investor mematuhi praktik usaha yang bertanggung jawab terhadap lingkungan? Mulai dari proses perizinan hingga sistem pengawasan,” ujarnya.

Senada, Anggota DPR Andi Muzakkir Aqil mengingatkan pemerintah agar nafsu menarik investasi tidak mengorbankan tata kelola lingkungan. Meskipun mengakui bahwa investasi adalah darah bagi perekonomian daerah berkembang, Andi menilai aspek governance seringkali terabaikan.

Dewan dari Fraksi Partai Demokrat ini menduga kuat kerusakan di Sumatra diperparah oleh ulah investor yang melakukan pengerukan sumber daya alam tanpa tanggung jawab, mulai dari penebangan liar hingga pengelolaan limbah yang buruk.

“Kejadian di Sumatra ini bukan hanya terjadi secara alami. Bisa saja penebangan lingkungan atau pengelolaan limbah atau pengelolaan investor yang mengeruk perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya,” jelas Andi pada kesempatan yang sama.

Oleh karena itu, Andi meminta Rosan untuk merancang kerangka kebijakan yang menjadikan komitmen lingkungan sebagai prasyarat mutlak dalam setiap proses investasi, baik dari sisi perizinan maupun fasilitas yang diberikan.

Merespons cecaran tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani berdalih bahwa kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah tidak serta-merta menggugurkan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan.

Rosan menjelaskan, meskipun pemerintah menerapkan kebijakan percepatan atau insentif perizinan seperti fiktif positif, pengawasan di lapangan tetap menjadi prioritas melalui mekanisme pemeriksaan pasca-izin diterbitkan.

“Kebijakan fiktif positif yang kita berikan, itu tidak menghilangkan kewajiban para perusahaan itu [dalam menjaga lingkungan], karena kita akan selalu bersifat post audit,” jawab Rosan.

Eks Ketua Kadin Indonesia itu mengklaim bahwa kementeriannya melakukan pengawasan ketat secara berkelanjutan terhadap izin-izin yang telah diterbitkan untuk memastikan kepatuhan investor.

“Jadi kita selalu mengandalkan post [pasca] audit terhadap perizinan yang kita sudah berikan secara sangat-sangat ketat dan secara terus-menerus,” tutupnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Aqua memberikan penjelasan bahwa air yang mereka pakai adalah dari akuifer dalam yang merupakan bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq ada ancaman serius apabila Aqua terus mengambil air dari akuifer.

"Pemanfaatan air tanah dalam (akuifer) harus menjadi perhatian serius mengingat recharge air tanah dalam sangat lambat (diperlukan waktu bisa mencapai ratusan tahun). Kerusakan fungsi air tanah dalam (akuifer) sangat sulit untuk dipulihkan," kata dia saat dihubungi CNBC Indonesia, Minggu (26/10/2025).

Maka dari itu, dia menekankan untuk pemanfaatan air tanah dalam di daerah hulu harus dilakukan secara hati-hati dan dengan memperhatikan cadangan ketersediaannya (berkelanjutan).

Foto: Sejumlah pekerja mengangkut air minum dalam kemasan (AMDK) galon dengan alat pemberat di distributor Aqua di kawasan Jakarta, Kamis, (14/11/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Sejumlah pekerja mengangkut air minum dalam kemasan (AMDK) galon dengan alat pemberat di distributor Aqua di kawasan Jakarta, Kamis, (14/11/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

"Untuk meminimalkan dampak lingkungan dari dari pengambilan air tanah dalam (akuifer) oleh produsen air kemasan, diminta agar para produsen memulai mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan," bebernya.

Sementara itu, untuk mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan katanya maka upaya intensif peningkatan kualitas dan kuantitas air permukaan harus dilakukan secara berkelanjutan. Langkah peningkatan ini harus menjadi prioritas bersama, dengan mengedepan pemanfaatan secara lestari.

"Terhadap Pemanfaatan air tanah dalam yang dilakukan oleh produsen air kemasan saat ini, harus dilakukan secara lestari dengan memperhatikan dampak pengambilan air tanah terhadap lingkungan. Untuk memastikan pengambilan dan pemanfaatan air tanah dalam secara lestari, maka perlu dilakukan pengawasan kepatuhan terhadap semua para produsen air kemasan yang menggunakan air tanah dalam (akuifer)," tegas dia.