Di sini saya lihat satu hektare bisa di atas enam ton dan saya cek benar di atas enam ton.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan panen raya jagung di Kabupaten Gorontalo yang menghasilkan sekitar 210 ton menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan produksi pangan nasional guna mendukung percepatan swasembada pangan.

Menurut Zulhas, keberhasilan panen tersebut mencerminkan meningkatnya produktivitas budi daya jagung di daerah sekaligus memberikan keuntungan lebih baik bagi petani karena harga jual berada di atas harga acuan pemerintah.

"Harga jagung sesuai dengan acuan Rp5.500 (per kg), tapi di sini Rp6.000, bagus sekali. Di sini saya lihat satu hektare bisa di atas enam ton dan saya cek benar di atas enam ton," kata Zulhas dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Panen raya tersebut dilaksanakan di Desa Mulyonegoro, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, di lahan seluas 30 hektare dengan produktivitas rata-rata hingga tujuh ton per hektare.

Menurut Zulhas, produktivitas jagung di lokasi tersebut lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah dan didukung kelancaran distribusi pupuk bagi petani.

"Kemarin saya sempat lihat di Lampung per hektare bisa lima ton jadi lebih sedikit. Yang kedua, pupuk lancar dan harganya juga diskon sampai 20 persen," ujarnya.

Panen tersebut merupakan hasil pembinaan Usaha Dagang (UD) Damai Sejahtera bersama Kelompok Tani Sipatana Hijau dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani jagung.

Panen berlangsung di lahan Kelompok Tani Sipatana Hijau yang diketuai Rahmad Danupoyo di Desa Mulyonegoro, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo.

Zulhas mengatakan pemerintah akan terus mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani agar kontribusi sentra-sentra produksi jagung terhadap kebutuhan nasional semakin besar.

Ia optimistis produksi jagung di wilayah tersebut terus meningkat. Pada Juli 2026, luas panen jagung di wilayah binaan itu ditargetkan bertambah menjadi lebih dari 1.000 hektare, sehingga diharapkan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap produksi jagung nasional.

Selain meningkatkan produksi, pemerintah juga mendorong kolaborasi antara petani, kelompok tani, pelaku usaha, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi usaha tani.

Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat hilirisasi komoditas jagung guna meningkatkan nilai tambah sekaligus mendukung ketahanan dan swasembada pangan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, INDRAMAYU- Ketahanan pangan Jawa Barat semakin bertumpu pada Kabupaten Indramayu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menunjukkan produksi beras Indramayu pada 2025 mencapai 914.305 ton, tertinggi di provinsi tersebut dan jauh melampaui daerah lain.

Angka itu setara hampir tiga kali lipat produksi Kabupaten Cirebon yang berada di posisi keenam dengan 328.326 ton.

Dominasi Indramayu juga terlihat di kawasan Ciayumajakuning yang meliputi Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Dari total produksi beras empat daerah tersebut yang mencapai sekitar 1,67 juta ton pada 2025, lebih dari separuh atau sekitar 54% berasal dari Indramayu.

Kondisi itu menempatkan Indramayu sebagai penyangga utama pasokan beras Jawa Barat. Namun di sisi lain, tingginya ketergantungan terhadap satu daerah memunculkan risiko baru bagi ketahanan pangan regional.

Kepala BPS Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, menegaskan data statistik menjadi instrumen penting untuk membaca struktur ekonomi dan sektor strategis daerah, termasuk sektor pertanian yang menopang kebutuhan pangan masyarakat Jawa Barat.

Berdasarkan data BPS Jawa Barat, produksi beras Indramayu mencapai 914.305 ton pada 2025. Jumlah tersebut mengungguli Karawang yang memproduksi 689.925 ton dan Subang sebanyak 632.216 ton.

“Di wilayah Ciayumajakuning, jarak produksi Indramayu dengan daerah lain bahkan sangat lebar. Majalengka menghasilkan 286.576 ton, Cirebon 328.326 ton, sedangkan Kuningan hanya 144.189 ton.” kata Margaretha, Rabu (24/6/2026).

Selain produksi, kata Margaretha, Indramayu juga menjadi kabupaten dengan luas panen terbesar di Jawa Barat. Pada 2025, luas panen padi di daerah itu mencapai 239.498 hektare. Angka tersebut lebih tinggi dibanding Karawang 202.293 hektare dan Subang 184.319 hektare.

Menurutnya, ketika produksi beras Jawa Barat sangat bergantung pada Indramayu, gangguan iklim seperti kekeringan panjang, banjir besar, serangan organisme pengganggu tanaman, maupun kerusakan infrastruktur irigasi berpotensi langsung memengaruhi pasokan beras regional.

Dampaknya tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga dapat menjalar ke rantai distribusi, stabilitas harga pangan, hingga tingkat inflasi daerah.

“Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena cuaca ekstrem semakin sering terjadi. Karena itu, ketergantungan berlebihan terhadap satu sentra produksi menjadi tantangan tersendiri bagi upaya menjaga ketahanan pangan jangka panjang,” tuturnya.

Selain itu, Data BPS menunjukkan sejumlah daerah lain mulai mengalami peningkatan produksi beras pada 2025. Cianjur mencatat produksi 462.410 ton, Sukabumi 381.200 ton, dan Cirebon 328.326 ton.

Peningkatan produksi di daerah-daerah tersebut dapat menjadi modal untuk memperkuat struktur pangan Jawa Barat agar tidak terlalu terkonsentrasi pada satu wilayah.

Penguatan jaringan irigasi, perlindungan lahan sawah produktif, peningkatan indeks pertanaman, serta pemanfaatan teknologi pertanian menjadi faktor penting untuk mendorong pemerataan produksi.

“Meski demikian, hingga saat ini Indramayu masih menjadi tulang punggung utama pangan Jawa Barat. Dengan kontribusi lebih dari separuh produksi beras Ciayumajakuning dan produksi yang menembus 914 ribu ton per tahun, setiap perubahan kondisi pertanian di daerah tersebut berpotensi memberi dampak langsung terhadap ketersediaan beras di Jawa Barat,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto bercerita bahwa saat menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dirinya pernah menghadap Aburizal Bakrie yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian untuk meminta pemerintah menghentikan impor beras.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan pada Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Prabowo mengatakan saat itu pemerintah berencana mengimpor beras. Sebagai Ketua Umum HKTI, dia meminta agar impor tidak dilakukan, terutama ketika petani akan memasuki masa panen.

"Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai Ketua Umum HKTI, saya mengimbau janganlah mengimpor beras, apalagi mengimpor beras di saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak balik modal," ujar Prabowo.

Dia menjelaskan sejumlah pakar yang menjadi penasihat Aburizal Bakrie saat itu memaparkan alasan perlunya impor beras. Menurut Prabowo, para pakar berpendapat bahwa jika petani Indonesia tidak seefisien petani Vietnam, maka lebih baik Indonesia mengimpor beras dari negara tersebut.

"Saya kaget dan saya sedih, saya mengatakan dalam hati saya. Ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara," katanya.

Menurut Prabowo, tujuan bernegara dan kemerdekaan Indonesia adalah untuk menyejahterakan rakyat, termasuk petani, nelayan, dan buruh agar dapat hidup layak. Karena itu, pemerintah seharusnya selalu mendahulukan kepentingan rakyat, terutama petani.

"Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekadar merdeka," ujar Prabowo.

Bisnis.com, GARUT- Serangan hama tikus dilaporkan melanda areal persawahan di 17 kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Meski persebarannya cukup luas, Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Garut memastikan kondisi serangan masih tergolong ringan dan belum menyebabkan puso atau gagal panen pada lahan pertanian yang terdampak.

Kepala Bidang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Pertanian Dispertan Garut Susi Suhartianti mengatakan, serangan hama tikus menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi menurunkan produktivitas padi apabila tidak segera dikendalikan.

“Yang terserang ada di 17 kecamatan dengan kondisi ringan dan tidak menyebabkan puso,” kata Susi, Senin (22/6/2026).

Menurut dia, Dispertan bersama petani dan petugas lapangan terus melakukan pengendalian secara rutin untuk mencegah penyebaran serangan ke areal yang lebih luas.

Langkah tersebut dilakukan melalui gerakan pengendalian di tingkat kelompok tani, pemberian pestisida, bantuan belerang, hingga penggunaan alat emposan untuk membasmi tikus di sarangnya.

Ia menjelaskan, bantuan sarana pengendalian yang diberikan pemerintah masih terbatas sehingga pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kebutuhan dan laporan dari lapangan.

Petani Bisa Minta Dukungan Kemana?

Petani yang membutuhkan dukungan sarana pengendalian dapat mengajukan permohonan melalui petugas penyuluh pertanian setempat.

“Pengendalian hama secara gerakan pengendalian rutin dilakukan oleh para petani bersama dengan petugas di lapangan,” ujarnya.

Data Dispertan menunjukkan, luas serangan hama tikus mengalami penurunan dalam satu bulan terakhir. Pada Mei 2026, serangan tercatat melanda sekitar 120 hektare lahan pertanian.

Sementara pada Juni 2026, luas serangan menurun menjadi sekitar 90 hektare atau turun sekitar 25%.

Penurunan tersebut dinilai menunjukkan efektivitas pengendalian yang dilakukan secara berkelanjutan. Namun, Dispertan mengakui masih ditemukan kemunculan serangan baru di sejumlah wilayah meskipun skalanya relatif kecil.

Susi menambahkan, keberhasilan pengendalian hama tikus sangat bergantung pada keterlibatan petani secara serentak dalam satu hamparan lahan.

Karena itu, pihaknya terus mendorong petani untuk memperkuat koordinasi dan melakukan pengendalian bersama guna menekan perkembangan populasi tikus.

“Adanya penurunan serangan sekitar 25%, namun di tempat lain masih ada serangan lagi, hanya kenaikannya tidak tinggi,” katanya.

Denpasar (ANTARA) -

“Indonesia saat ini sedang mempersiapkan inisiatif untuk mempromosikan sistem pertanian padi rendah emisi khususnya pada wilayah produksi hasil rendah dan menengah,” kata Kepala Biro Kerja Sama Pertanian Kementerian Pertanian Ade Candradijaya pada sambutan virtual di sela Dialog Transformasi Padi Berkelanjutan Organisasi PBB Bidang Pangan dan Pertanian (FAO) di Sanur, Bali, Senin.

Menurut dia, inisiatif itu mengedepankan pendekatan terukur yang dapat menekan emisi, sembari mempertahankan produktivitas dan meningkatkan pendapatan petani.

Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi peluang besar dan sistem data juga mendukung produksi padi yang efisien dan berkelanjutan.

Pihaknya memperkuat produksi beras dalam negeri melalui investasi irigasi, pembenihan, hingga pemberdayaan kepada petani.

Meski begitu, lanjut dia, pemerintah Indonesia menekankan ketahanan pangan tidak dapat dicapai hanya berbasis peningkatan produktivitas, tapi aksi keberlanjutan juga dibutuhkan di antaranya dalam mengelola sumber daya air, kesehatan tanah, adaptasi iklim, hingga efisiensi produksi.

Untuk mendorong pertanian rendah emisi itu, kata dia, Pemerintah Indonesia mengapresiasi dukungan dari lembaga kemitraan dan pendanaan internasional Global Environment Facility (GEF), FAO, Bank Dunia, UNDP dan mitra lainnya melalui Program Terintegrasi Sistem Pangan (FSIP).

“Program ini menyediakan wadah penting untuk memajukan pendekatan terpadu yang mendukung produksi pangan, keberlanjutan lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati dan ketahanan iklim,” imbuhnya kepada puluhan delegasi dari 12 negara di Asia dan Afrika yang kumpul dalam dialog itu di Bali.

FSIP merupakan program yang dipimpin oleh FAO, dan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) dan didukung GEF.

Dengan dana hibah GEF lebih dari 280 juta dolar AS dan total investasi sekitar 2,2 miliar dolar AS, FSIP memprioritaskan sektor pangan utama mencakup tanaman pangan seperti padi, gandum, dan jagung.

Kemudian komoditas yang diperdagangkan secara global seperti kakao, minyak sawit, dan kedelai, peternakan, dan akuakultur, sambil menerapkan sistem pertanian terpadu dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Menurut FAO pada 2023, emisi dari sistem pangan dan pertanian global menyentuh 16,5 miliar ton setara karbon dioksida atau sekitar 32 persen dari total emisi gas rumah kaca global.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, optimistis produktivitas padi pada tahun ini bisa tembus 500.000 ton gabah kering panen (GKP) dari target sekitar 321.000 ton GKP seiring dengan adanya inovasi pupuk organik cair dari limbah rumah tangga.

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan pemanfaatan limbah rumah tangga seperti kulit buah, sisa sayur dan lainnya dilakukan oleh komunitas peduli sampah yang juga petani.

"Kita lihat bersama panen padi yang menjadi percontohan menggunakan pupuk organik cair dari limbah rumah tangga, dan hasil ubinan produksi padi mampu mencapai 9,1 ton gabah per hektare, ini luar biasa bila dibandingkan sebelumnya 7,3 ton gabah per hektare," kata Bupati Rio usai panen padi bersama hasil optimalisasi pemanfaatan limbah rumah tangga di area persawahan Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kamis.

Bupati mengapresiasi komunitas peduli sampah Situbondo itu yang terus melakukan inovasi membuat pupuk organik cair limbah rumah tangga dan berhasil meningkatkan produktivitas tanaman padi.

Dalam kesempatan itu, Rio mendorong inovasi pengolahan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik cair ini perlu dikembangkan dan ditiru petani di kecamatan lainnya, karena selain mampu meningkatkan hasil panen padi juga bisa menekan biaya produksi.

Bupati juga meminta kepada komunitas peduli sampah di Kecamatan Situbondo itu untuk segera melengkapi izinnya agar bisa lebih luas menjangkau pasar, sehingga memberikan manfaat kepada petani lainnya.

"Kami minta jangan berhenti sampai di sini, lengkapi izinnya, kolaborasi dengan komunitas lainnya, salah satunya komunitas kampus, karena ini sudah terbukti produksi padi naik dari 7,3 ton gabah menjadi 9,1 ton gabah per hektare," katanya.

Sementara itu, Petani Milenial Situbondo, Purwanto mengatakan akan terus melakukan percobaan di lahan sendiri maupun lahan komunitasnya untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk organik cair dari limbah rumah tangga tersebut.

"Semula kami uji coba dari hasil produksi padi 6 ton per hektare dan sampai saat ini bisa mencapai 9,1 ton per hektare, dan saat ini kami akan coba lagi sampai produksi padi mencapai 12 ton per hektare," ujarnya.

Purwanto mengaku berinisiatif mengolah sampah rumah tangga menjadi pupuk organik cair karena banyak sampah organik yang dibuang, selain itu semangat itu terdorong dari harga pupuk kimia cukup mahal, dan ketergantungan petani terhadap pupuk kimia masih tinggi.

"Menggunakan pupuk cair organik dari limbah dapur ini bisa hemat biaya produksi 30 persen, manfaat lainnya sampah bisa teratasi, biaya produksi bisa ditekan karena nutrisi tanaman yang murah dan tanaman tumbuh dengan lebih baik," katanya.

Dari pantauan, panen padi bersama bertajuk "Optimalisasi Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Untuk Pertanian Produktif Berkelanjutan" itu dihadiri pula Dandim 0823/Situbondo Letkol Inf Ferry Ardian, pimpinan OPD terkait dengan kelompok tani setempat.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat memperkuat implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) untuk mendukung petani kopi, teh, dan kakao.

Langkah ini dilakukan agar petani tidak lagi terpaksa menjual hasil panen ketika harga komoditas sedang rendah.

Kepala Disperindag Jabar, Nining Yuliastiani, mengatakan SRG menjadi salah satu instrumen yang dapat membantu petani memperoleh akses penyimpanan, pembiayaan, hingga pemasaran yang lebih baik.

Menurutnya, selama ini banyak petani yang langsung menjual hasil panen karena tidak memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai. Akibatnya, petani kesulitan menunda penjualan saat harga komoditas belum menguntungkan.

Melalui SRG, hasil panen dapat disimpan di gudang terakreditasi yang telah memenuhi standar dan mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

"Petani tidak harus menjual hasil panennya saat harga sedang murah. Komoditas bisa disimpan di gudang terstandarisasi dengan kualitas dan kuantitas yang tetap terjaga," katanya, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, resi atau bukti penyimpanan yang diterbitkan gudang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan.

Dengan skema itu, petani tetap memiliki akses modal usaha tanpa harus melepas komoditasnya ketika harga pasar belum sesuai harapan.

"Ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat rantai pasok karena komoditas dapat terkumpul dalam jumlah besar dan memiliki kualitas yang lebih terjaga," katanya.

Selain memberi manfaat bagi petani, SRG juga dinilai mampu memperkuat rantai pasok komoditas perkebunan. Produk kopi, teh, dan kakao yang terkonsolidasi dalam jumlah besar akan lebih mudah dipasarkan, baik ke pasar domestik maupun internasional.

Menurut Nining, konsolidasi komoditas melalui gudang terakreditasi memungkinkan pelaku usaha memenuhi kebutuhan pasar dalam volume yang lebih besar, sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui proses pengolahan.

Saat ini, Disperindag Jabar terus mendorong pengembangan gudang SRG yang dikelola swasta, koperasi, maupun pemerintah kabupaten dan kota agar memenuhi standar yang ditetapkan Bappebti.

"Kami mendorong agar standarisasi gudang bisa tercapai sehingga fasilitas SRG dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petani dan pelaku usaha," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman fokus mewujudkan pesta panen pertanian di Papua melalui percepatan pembangunan sektor pertanian, dukungan anggaran terbesar sepanjang sejarah, serta penguatan produksi pangan daerah.

"Pesta panen seluruh dari Sabang sampai Merauke, dan kita fokuskan pesta panen di tanah Papua, tanah Papua," kata Mentan sebagaimana pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan hal itu ketika dikonfirmasi mengenai polemik yang berkembang terkait pembangunan pertanian di Papua terutama ketika hadirnya film "Pesta Babi".

Mentan Amran menegaskan fokus pemerintah adalah menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui peningkatan produksi pangan dan pendapatan petani.

"Alangkah indahnya kalau pesta babi kita ubah menjadi pesta panen. Anggaran Rp5 triliun ini seluruhnya untuk rakyat. Cetak sawah, bantuan kopi, kakao, pala, kelapa, sagu, ubi dan komoditas lainnya semuanya untuk masyarakat di tanahnya sendiri," ucap Amran.

Ia menambahkan, hasil pembangunan pertanian mulai dirasakan masyarakat. Harga beras yang sebelumnya bisa mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram di sejumlah wilayah Papua kini turun dan semakin mendekati harga nasional.

"Kita ingin saudara-saudara kita di Papua menikmati harga pangan yang sama dengan masyarakat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Karena itu fokus kita adalah mewujudkan pesta panen di seluruh Tanah Papua," bebernya.

Mentan Amran sebelumnya melakukan Rapat Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua 2026 yang dihadiri para gubernur, bupati, kepala dinas pertanian, penyuluh, dan petani dari seluruh wilayah Papua di Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (11/6).

Menurut Amran, pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyerap langsung kebutuhan dan aspirasi daerah guna mempercepat pembangunan pertanian sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.

"Kami sudah berdiskusi mengenai kebutuhan sektor pertanian dan apa saja yang diusulkan daerah, lalu kami sesuaikan dengan anggaran yang tersedia di Kementerian Pertanian," ujar Mentan Amran.

Ia menjelaskan, hasil efisiensi dan refocusing anggaran pemerintah diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua. Pada 2025 dan 2026, total dukungan anggaran pertanian untuk Papua mencapai sekitar Rp5 triliun.

"Anggaran yang kita berikan untuk Papua mencapai sekitar Rp5 triliun. Ini merupakan anggaran sektor pertanian tertinggi sepanjang sejarah untuk Papua. Semua ini atas arahan Bapak Presiden agar Papua, Kalimantan, dan Sumatera semakin mandiri pangan dan mandiri energi ke depan," katanya.

Mentan menambahkan, pemerintah ingin memastikan harga pangan di Papua semakin terjangkau dan setara dengan daerah lain di Indonesia. Karena itu, berbagai komoditas strategis seperti padi, jagung, kopi, kakao, pala, sagu, ubi jalar, hingga singkong menjadi bagian dari program pengembangan yang akan diperkuat.

"Kami menanyakan langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Papua. Mulai dari padi, jagung, kopi, kakao, pala, sagu, ubi jalar, hingga singkong akan kita programkan untuk saudara-saudara kita di Papua," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai kepala daerah juga mengusulkan tambahan dukungan berupa perluasan areal tanam, cetak sawah, irigasi, traktor, dan bantuan sarana produksi lainnya. Mentan Amran mengatakan sekitar 90 persen usulan yang disampaikan telah disetujui dan akan segera ditindaklanjuti.

"Hampir 90 persen permintaan hari ini kami penuhi. Jika progresnya bagus, maka bisa mencapai 100 persen. Bahkan hari ini saya sudah meminta seluruh jajaran direktorat jenderal agar tambahan bantuan yang diajukan segera dilaksanakan secepat-cepatnya," tegasnya.

Terkait program cetak sawah, Mentan Amran menyebut total luas yang sedang dikembangkan di Papua pada 2025-2026 mencapai sekitar 80 ribu hektare. Sebagian lahan sudah berproduksi dan menunjukkan peningkatan produktivitas yang signifikan.

"Kurang lebih 30 ribu hektare berasal dari program tahun lalu dan sekitar 50 ribu hektare tahun ini. Produktivitas yang sebelumnya sekitar 3 ton per hektare kini bisa meningkat menjadi 5 hingga 7 ton per hektare," jelasnya.

Ia menegaskan seluruh pengembangan pertanian di Papua akan menggunakan sistem modern berbasis mekanisasi. Pemerintah akan menyalurkan ratusan unit traktor dan alat mesin pertanian untuk mendukung pengelolaan lahan skala besar.

"Kalau hamparannya puluhan ribu bahkan ratusan ribu hektare, tidak mungkin dikerjakan secara manual. Karena itu setiap program cetak sawah akan langsung diikuti dengan bantuan alat dan mesin pertanian modern," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Gianyar, Bali (ANTARA) -

“Petani di Subak Timbul sudah bisa mengolah dan menjual. Pendapatan kami ada kenaikan karena harga jual naik dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp18.000 per kilogram setelah dikemas,” kata Pekaseh (ketua) Subak Timbul Ketut Supatya di Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Bali, Kamis.

Ia menjelaskan sebanyak 80 persen padi yang dipanen di kawasan pertanian seluas 61 hektare adalah varietas lokal padi mansur yang digarap oleh 118 orang petani.

Jenis padi yang diproduksi petani setempat yaitu padi mansur putih dan cokelat, beras merah, beras hitam, ketan merah, ketan putih dan beras varietas cigaluh serta ketan hitam yang hampir punah dan kini mulai dikembangkan.

Rata-rata hasil panen yang berlangsung dua kali dalam satu tahun itu mencapai sekitar lima ton per hektare.

Varietas padi itu memiliki keunikan dari segi bentuk yang gemuk dan ketika ditanak menjadi nasi, lebih pulen dan terasa kenyal.

Ketut menjelaskan selama sekitar 1,5 tahun belakangan pihaknya mendapatkan pendampingan serta bantuan mesin giling dan sortir dari JICA dan Universitas Waseda Jepang.

Selain itu juga dukungan dari Dinas Pertanian Gianyar dan BRIDA Gianyar.

Sebelumnya, petani menjual beras per kilogram rata-rata mencapai Rp15 ribu dengan hasil panen yang belum dikemas dan belum disortir.

Setelah mendapatkan pendampingan termasuk pemisahan beras ukuran penuh dan beras patah, harga beras petani tersebut naik menjadi Rp18 ribu per kilogram.

Beras petani itu diserap oleh Timbul Harmoni, badan usaha sejenis koperasi berbasis komunitas yang dikelola oleh kelompok subak setempat.

Bantuan mesin, pemasaran dan pendampingan juga mendongkrak nilai jual padi mansur oleh badan usaha itu yang diserap konsumen di antaranya hotel berbintang, hingga menyasar pasar dalam jaringan (marketplace) dengan harga per kilogram kisaran Rp30 ribu menurut jenis dan kualitas.

Sementara itu, Konsul Jenderal Jepang Miyakawa Katsutoshi saat meninjau panen padi mansur mengapresiasi hasil produksi petani apalagi setelah mendapat bantuan dan pembinaan.

Ia berharap pendampingan tersebut dapat meningkatkan hasil produksi varietas lokal dan mendukung swasembada beras pemerintah Indonesia.

“Saya sudah makan nasi mansur, sangat enak dan sehat. Saya bangga karena Jepang bisa membantu meningkatkan kualitas produk beras dan pendapatan petani,” ucapnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kita ingin membangun sistem yang kuat sehingga pangan selalu tersedia, distribusi berjalan baik, dan masyarakat mendapatkan harga yang wajar

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pembangunan 100 infrastruktur pascapanen atau gudang baru menjadi solusi permanen untuk memperkuat ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir.

"Pembangunan infrastruktur pascapanen menjadi salah satu solusi permanen dalam memperkuat ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir," kata Amran sebagaimana pernyataan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPD RI di Jakarta, Senin (8/6). Gudang dibangun di seluruh wilayah Indonesia untuk menyimpan stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog.

Pemerintah membangun 100 gudang penyimpanan di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah yang selama ini belum memiliki fasilitas penyimpanan pangan yang memadai.

Keberadaan infrastruktur pascapanen dinilai menjadi langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi berbagai dinamika distribusi pangan dengan memastikan ketersediaan stok dan pasokan pangan tetap terjaga secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui pembangunan fasilitas penyimpanan dan pendukung pascapanen, pemerintah menargetkan distribusi pangan dapat berjalan lebih efektif sehingga risiko gangguan pasokan yang berpotensi memicu gejolak harga dapat diminimalkan.

Program pembangunan infrastruktur tersebut didukung anggaran sekitar Rp5 triliun dengan lokasi pembangunan yang telah disiapkan di berbagai sentra produksi pangan nasional.

Menurut Amran, pembangunan infrastruktur pascapanen merupakan solusi jangka panjang untuk memperkuat sistem pangan nasional, menjaga ketersediaan pangan, memperlancar distribusi, serta mewujudkan harga yang wajar bagi masyarakat.

"Ini solusi permanen. Jadi tidak ada lagi alasan harga (beras) naik. Kita ingin membangun sistem yang kuat sehingga pangan selalu tersedia, distribusi berjalan baik, dan masyarakat mendapatkan harga yang wajar," ucap Amran.

"Kalau sistem ini berjalan dengan baik, inilah masa keemasan pangan Indonesia," ujar Amran menambahkan.

Dia menjelaskan gudang-gudang yang dibangun nantinya akan menjadi simpul utama dalam ekosistem pangan nasional yang terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), Perum Bulog, dan program makan bergizi gratis (MBG).

"Gudang menjadi induknya, kemudian Koperasi Desa Merah Putih menjadi penggeraknya di lapangan, sementara program MBG menjadi off taker yang menyerap hasil produksi petani. Jadi ini satu kesatuan ekosistem pangan nasional yang saling terhubung," jelas Amran.

Ia menegaskan urgensi pembangunan infrastruktur itu menjadi relevan dengan semakin kuatnya stok beras nasional yang dikelola oleh Perum Bulog. Hingga saat ini, stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 5,3 juta ton hingga awa" Juni.

Dengan volume stok yang sangat kuat hingga melampaui kapasitas gudang Bulog secara nasional sekitar 3 juta ton, skema gudang filial pun diterapkan guna memastikan stok beras di Bulog tetap terjaga dengan baik dan dapat segera didistribusikan untuk stabilisasi pangan.

Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu mengungkapkan sejumlah tantangan ketahanan pangan yang dihadapi dan perlu mendapat perhatian bersama, seperti disparitas kondisi pangan antarwilayah, khususnya di kawasan timur Indonesia dan daerah kepulauan.

Selain itu, tingginya biaya logistik, kerentanan terhadap perubahan iklim, serta perlunya penguatan sistem distribusi pangan yang lebih merata dan efisien.

Karena itu, senator dari dapil Sumatera Utara itu menilai, percepatan pembangunan infrastruktur pasca panen merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menjawab tantangan tersebut sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Pemerintah juga telah menerbitkan berbagai kebijakan strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur pasca panen, percepatan swasembada pangan yang dulu ditarget tiga tahun ternyata bisa diselesaikan dalam satu tahun," kata Badikenita.

Adapun pembangunan infrastruktur pasca panen (IPP) merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka ketahanan pangan nasional di mana pemerintah menugaskan Bulog untuk membangun IPP di seluruh daerah.

Tujuannya, selain memperbesar kapasitas penyimpanan, infrastruktur tersebut akan mendukung penyerapan hasil panen petani, menjaga mutu komoditas, mengurangi kehilangan hasil (losses), memperpanjang masa simpan, hingga memperkuat distribusi pangan nasional.

Secara keseluruhan, pemerintah akan membangun 100 unit IPP yang terdiri atas gudang pangan, dryer (pengering), Rice Milling Unit (RMU), silo gabah, silo jagung, hingga fasilitas pengolahan beras modern (rice to rice).

Infrastruktur tersebut akan tersebar di berbagai sentra produksi pangan nasional di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Syngenta Indonesia mengenalkan fungisida inovatif untuk padi berbasis teknologi Adepidyn sebagai upaya mendukung program swasembada pangan, khususnya beras di tanah air.

Presiden Direktur Syngenta Indonesia Eryanto mengatakan fungisida yang diberi nama Miravis Duo dirancang untuk memenuhi kebutuhan petani akan solusi pengendalian penyakit yang andal, memberikan perlindungan yang kuat dan konsisten, sekaligus menjaga tanaman tetap sehat, lebih hijau, dan bersih, sehingga mendukung potensi hasil panen yang lebih tinggi.

"Dengan teknologi Adepidyn, produk ini meningkatkan kesehatan tanaman dan memberikan perlindungan efektif terhadap penyakit bahkan di tengah kondisi cuaca yang semakin sulit diprediksi," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Teknologi tersebut, lanjutnya juga dikenal memiliki ketahanan terhadap hujan yang sangat baik, dengan perlindungan hingga 14 hari setelah aplikasi.

Peluncuran produk fungisida inovatif untuk padi yang dilakukan di Kabupaten Cilacap Jawa tersebut menurut Eryanto menjadi pencapaian penting karena Indonesia negara pertama yang memperkenalkan teknologi Adepidyn khusus untuk budidaya padi.

Melalui peluncuran tersebut, tambahnya, menjadi wujud komitmen perusahaan membantu petani meningkatkan hasil panen untuk keuntungan maksimal, mempercepat inovasi teknologi fungisida sesuai kebutuhan petani, serta memperkuat kolaborasi agar teknologi pertanian digunakan sesuai rekomendasi demi hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Setelah peluncuran di Cilacap, produk fungisida untuk padi tersebut juga akan segera diperkenalkan di beberapa wilayah sentra produksi beras di Indonesia, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan swasembada beras.

Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Cicik Setyorini menyatakan pengenalan fungisida untuk padi sejalan dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan produktivitas dan memperkuat budidaya padi di tingkat petani.

“Kami menyambut baik inovasi perlindungan tanaman yang dapat membantu petani mengelola risiko penyakit, terutama di tengah cuaca yang semakin sulit diprediksi," katanya.

Pihaknya berharap teknologi seperti ini dapat diadopsi dengan bijak sesuai rekomendasi, sehingga produktivitas dan kualitas panen padi di wilayah tersebut terus meningkat.

Kabupaten Cilacap dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi terbesar di Jawa dan Indonesia, dengan perkiraan produksi mencapai 855.042 ton Gabah Kering Giling (GKG) yang mana pada 2025 mencatat surplus beras lebih dari 321 ribu ton.

Musodik, petani padi dari Cilacap mengungkapkan setelah menerapkan teknologi tersebut pada tanaman padi miliknya terlihat gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, serta hasil panen meningkat dibandingkan musim sebelumnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Provinsi Jawa Timur semakin memperkokoh posisinya sebagai lumbung pangan nasional dengan mencatatkan potensi produksi padi terbesar di Indonesia untuk periode Januari–Juli 2026.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 2 Juni 2026, potensi produksi padi Jawa Timur diproyeksikan menembus 7,71 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Realisasi ini tumbuh 5,49% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 7,30 juta ton GKG.

Volume produksi Jatim tersebut menempati peringkat teratas secara nasional, berada di atas Provinsi Jawa Tengah dengan potensi 7,00 juta ton GKG dan Jawa Barat sebesar 5,98 juta ton GKG.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi ketangguhan para petani dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas sektor agraria, terutama di tengah tekanan ketidakpastian iklim global.

"Capaian ini menjadi bukti nyata ketangguhan petani serta kuatnya ekosistem pertanian Jawa Timur yang terus dibangun bersama. Jawa Timur berkomitmen penuh menjaga peran strategis sebagai penyangga utama ketahanan pangan nasional," ujar Khofifah di Surabaya, Kamis (4/6/2026).

Menurut Khofifah, akselerasi volume produksi ini ditopang oleh ekspansi luas lahan panen. Data BPS menunjukkan luas panen padi di Jatim pada periode Januari–Juli 2026 mencapai 1,38 juta hektare, atau naik sekitar 5,49% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,30 juta hektare.

Guna mempertahankan tren pertumbuhan positif sektor pangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus memacu program perluasan Luas Tambah Tanam (LTT) dengan mengoptimalkan lahan potensial di berbagai wilayah koridor regional.

Khofifah menjelaskan intervensi pemerintah difokuskan pada penguatan aspek hulu hingga hilir pertanian. Langkah strategis yang ditempuh di antaranya mencakup distribusi benih unggul bersertifikat yang adaptif terhadap perubahan cuaca, serta optimalisasi mekanisasi lewat penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern.

Di sisi infrastruktur, Khofifah mengungkapkan bahwa Pemprov Jatim telah menggalakkan rehabilitasi jaringan irigasi dan pengembangan sistem irigasi perpompaan

"Kami juga memperkuat sistem deteksi dini (early warning system) dan pelaporan cepat terkait potensi bencana pertanian. Mitigasi yang terukur ini krusial untuk menekan risiko gagal panen (puso) ke level minimum," pungkasnya.