Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengingatkan wacana penambahan layer atau golongan baru dalam struktur cukai hasil tembakau (CHT) untuk mengakomodir rokok ilegal berpotensi memicu distorsi pasar. .

Selain itu kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperumit struktur tarif, hingga membuka ruang moral hazard, bertentangan dengan arah kebijakan pemerintah yang tengah menekankan kepastian dan stabilitas ekonomi.

"Terkait wacana penambahan layer cukai untuk rokok yang selama ini beredar secara ilegal, pada prinsipnya saya melihat pemerintah harus sangat hati-hati agar kebijakan tersebut tidak justru dimaknai sebagai bentuk legalisasi terhadap rokok ilegal," kata Nurhadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dalam konteks tersebut, lanjutnya urgensi penambahan layer cukai baru patut dipertanyakan, sebab di saat pemerintah berupaya menciptakan kepastian bagi pelaku usaha, wacana ini justru membuka opsi baru yang berpotensi mengacaukan struktur pasar.

Menurut dia, apabila tujuan pemerintah adalah menarik produk ilegal masuk ke dalam sistem perpajakan dan pengawasan negara, mekanisme yang diterapkan harus berlangsung secara ketat dan tidak memberikan ruang pembiaran terhadap pelanggaran yang telah terjadi.

"Jangan sampai muncul moral hazard, seolah-olah pelaku industri ilegal cukup menunggu kebijakan baru lalu otomatis bisa masuk pasar resmi," ujarnya.

Dengan jumlah 8 layer tarif cukai yg ada saat ini dinilai memunculkan banyak rokok yang dijual di bawah harga Rp10.000, apalagi dengan menambah 1 layer lagi, akan berdampak rokok murah dan tanpa cukai/ ilegal makin membludak.

Dikatakan Nurhadi di tengah tekanan yang masih dihadapi sektor industri tembakau, perubahan struktur tarif juga dikhawatirkan mengirimkan sinyal yang bertolak belakang dengan semangat stabilitas yang sedang dibangun pemerintah.

Ketika pelaku usaha membutuhkan kepastian untuk merencanakan investasi, produksi, dan penyerapan tenaga kerja, munculnya golongan baru justru berpotensi menciptakan ketidakpastian mengenai arah kebijakan cukai ke depan.

Fokus pada pemberantasan rokok ilegal, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum dinilai lebih sejalan dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

Sebaliknya, penambahan layer baru berisiko memunculkan distorsi pasar dan moral hazard yang pada akhirnya dapat menghambat upaya pemerintah membangun industri yang lebih tertib, kompetitif, dan berkelanjutan.

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tidak akan mengalami kenaikan hingga 2027.

Pemerintah memilih mempertahankan tarif guna menciptakan stabilitas, sembari memperkuat pengawasan dan memberantas peredaran rokok ilegal yang selama ini mengganggu iklim usaha serta menggerus penerimaan negara.

"Saya buat konstan saja, tidak naik dan tidak turun. Saya ingin stabilitas (ekonomi) dulu," kata Purbaya di Jakarta, Rabu,( 20/5) lalu.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menembus level Rp 18 ribu per dolar AS tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Di tengah situasi tersebut, Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Bisnis Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, mengingatkan para pelaku usaha agar tetap menjaga etika bisnis dan nilai-nilai Islam dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Menurut Mukhaer, depresiasi rupiah yang terus berlanjut menunjukkan menurunnya kepercayaan pasar terhadap sejumlah kebijakan fiskal pemerintah. Kondisi itu berdampak pada meningkatnya harga barang, terutama kebutuhan pokok yang masih bergantung pada komponen impor.

"Saat ini, pasar lagi menghukum pemerintah. Akibatnya, harga terus mendaki. Apalagi kebanyakan produk kebutuhan pokok itu komponen utamanya adalah impor," ujar Mukhaer saat dihubungi Republika, Sabtu (6/6/2026).

Ia menilai, dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, Islam mengajarkan umat agar tidak panik menghadapi gejolak harga. Masyarakat diminta melakukan penyesuaian pengeluaran rumah tangga dengan memprioritaskan kebutuhan yang benar-benar penting dan mendesak.

"Perlu restrukturisasi anggaran rumah tangga. Fokus utama pada alokasi anggaran yang genting dan penting saja. Jangan banyak konsumsi di sektor-sektor tersier. Harus dijaga. Jangan melakukan akses pembiayaan yang tidak produktif," ucapnya.

Selain berhemat, Mukhaer menekankan pentingnya memperkuat solidaritas sosial di tengah tekanan ekonomi. Menurutnya, semangat saling membantu menjadi salah satu solusi untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga.

Ia menjelaskan Islam memandang fluktuasi harga sebagai bagian dari mekanisme pasar yang alami dan merupakan ketentuan Allah selama tidak diwarnai praktik kecurangan. Namun, menurutnya, persoalan yang kerap muncul di Indonesia adalah adanya distorsi pasar akibat dominasi kelompok pemodal besar.

"Yang jadi soal, kecurangan atau distorsi pasar sudah menjadi kelaziman dalam pasar di Tanah Air. Pasar tidak fair, karena mekanisme distribusi barang dan jasa dikuasai oleh pemilik modal raksasa," katanya.

Mukhaer mengakui bahwa pelaku usaha saat ini menghadapi tantangan berat akibat penurunan daya beli masyarakat yang berimbas pada merosotnya omzet penjualan. Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut merupakan bagian dari ujian yang harus dihadapi setiap pebisnis.

"Bisnis itu tidak berjalan linear. Sarat dengan liku-liku serta suka dan duka. Bukan pelaku bisnis yang sukses jika tidak pernah mengalami ujian. Banyak contoh sukses sejak zaman sahabat Rasulullah hingga era kontemporer," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus ekspor diwanti-wanti berisiko menciptakan distorsi pasar dan mengulang praktik monopoli komoditas seperti Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) pada era Orde Baru.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai pembentukan BUMN ekspor yang terintegrasi dari hulu hingga hilir terlalu berisiko dilakukan di tengah kondisi ekonomi domestik yang masih menghadapi tekanan.

Dia menyoroti pelemahan rupiah yang sempat menyentuh Rp17.800 per dolar AS serta tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai sinyal tantangan terhadap fundamental ekonomi nasional.

“Ide baru pembentukan BUMN khusus ekspor ini memicu kekhawatiran terjadinya distorsi pasar dan politisasi bisnis,” kata Huda, dikutip Minggu (24/5/2026).

Rencana pembentukan BUMN ekspor sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026.

Pemerintah berencana membentuk BUMN khusus ekspor untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global, mengurangi kebocoran pajak, dan meningkatkan nilai tambah komoditas nasional.

Dalam skema tersebut, seluruh ekspor komoditas strategis nasional akan dilakukan melalui satu pintu BUMN ekspor yang terhubung dengan pengelolaan investasi strategis negara melalui Danantara.

Huda menilai model tersebut mengingatkan pada pengalaman BPPC pada periode 1990—1998 yang memonopoli perdagangan cengkeh nasional. Saat itu BPPC menjadi satu-satunya pembeli sekaligus penjual cengkeh nasional. Petani tidak diperbolehkan menjual hasil panennya di luar BPPC, sementara industri rokok wajib membeli melalui lembaga tersebut.

Menurut Huda, skema monopoli tersebut akhirnya menimbulkan distorsi pasar ketika industri rokok tidak mampu menyerap cengkeh dengan harga tinggi yang ditetapkan BPPC. Akibatnya, stok menumpuk di gudang dan harga cengkeh di tingkat petani justru anjlok drastis.

“Pengalaman tersebut menjadi peringatan jika BUMN ekspor melakukan monopoli pasar, ini bisa merugikan petani maupun pelaku usaha,” ujarnya.

Selain risiko monopoli, Huda juga menilai pembentukan BUMN ekspor rentan terhadap politisasi bisnis dan praktik korupsi. Dia juga menyoroti memburuknya indeks persepsi korupsi Indonesia sepanjang 2009—2025 yang menunjukkan tantangan besar dalam tata kelola, sistem hukum, dan kebebasan sipil.

Mengutip Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2025 menunjukkan masyarakat semakin permisif terhadap praktik korupsi dalam aktivitas ekonomi.

“Mulai dari masuk lewat jalur orang dalam hingga korupsi pengadaan barang publik,” kata Huda.

Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan melemahnya tata kelola pemerintahan dan dapat berdampak terhadap iklim investasi serta kepercayaan publik terhadap negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Terungkapnya kasus dugaan suap yang berkaitan dengan rokok ilegal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai menjadi momentum untuk melakukan evaluasi tata kelola cukai.

Pengamat ekonomi, Piter Abdullah mengatakan kasus ini sebagai sinyal kuat bahwa pelanggaran cukai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan kejahatan serius yang berdampak sistemik terhadap ekonomi negara. Ini momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola cukai.

"Jika benar pihak pemberi suap berkaitan dengan produsen rokok ilegal, maka hal itu mengindikasikan adanya relasi antara praktik ilegal di industri rokok dengan lemahnya integritas dan pengawasan aparat," kata Piter dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan peredaran rokok ilegal seharusnya tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran biasa. Dalam konteks yang lebih luas, praktik tersebut masuk dalam kategori kejahatan ekonomi karena merugikan negara, pelaku usaha yang patuh aturan, serta menimbulkan keresahan masyarakat.

Menurutnya, setiap batang rokok tanpa pita cukai berarti hilangnya potensi penerimaan negara. Lebih dari itu, rokok ilegal juga bertentangan dengan tujuan kebijakan fiskal untuk pengendalian konsumsi. Pemerintah selama ini menaikkan tarif cukai untuk menekan konsumsi rokok.

Namun, ketika produk ilegal tersedia dengan harga jauh lebih murah, efektivitas kebijakan tersebut menjadi tereduksi. Masyarakat dengan mudah beralih ke rokok ilegal yang harganya sepertiga rokok legal. Pengendalian konsumsi tidak tercapai.

“Negara dirugikan karena kehilangan cukai, industri legal dirugikan karena persaingan tidak sehat, dan kebijakan pengendalian konsumsi menjadi tidak efektif. Ini jelas kejahatan ekonomi yang dampaknya sistemik,” ujarnya.

Dari sisi industri, lanjutnya, keberadaan rokok ilegal menciptakan distorsi pasar. Perusahaan yang patuh membayar cukai tidak kompetitif dibandingkan produsen ilegal yang menekan harga dengan menghindari pajak.

Dia berpendapat tanpa membayar pajak, produsen rokok ilegal punya modal lebih untuk bahan baku dan distribusi sementara perusahaan legal tercekik beban pajak yang mencapai 70% dari harga jual.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menekan produksi, mengurangi tenaga kerja, hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri rokok legal.

Di tengah perdebatan mengenai struktur dan tarif cukai, Piter menilai penegakan hukum yang konsisten merupakan kunci utama untuk menekan peredaran rokok ilegal.

Penyesuaian tarif memang diperlukan agar tetap rasional dan tidak menciptakan insentif penghindaran dan pelarian pajak, tetapi tanpa pengawasan yang kuat, praktik ilegal akan tetap tumbuh.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyoroti potensi risiko dari kebijakan percepatan swasembada pangan melalui penugasan badan usaha milik negara (BUMN), yang dinilai dapat menimbulkan distorsi pasar hingga menekan pelaku usaha kecil.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026, pemerintah memberikan mandat kepada BUMN sektor pangan untuk mempercepat pencapaian swasembada sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional.

Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi bumerang bagi perekonomian, terutama karena menciptakan persaingan yang tidak seimbang antara BUMN dan pelaku swasta.

“Salah satunya usaha peternakan telur ayam atau ayam pedaging yang bisa-bisa bersaing dengan BUMN yang mendapatkan dukungan penuh dari negara. BUMN mendapat jaminan pemerintah, penugasan wajib, akses penyertaan modal negara hingga koneksi langsung ke menteri teknis bidang pangan.” kata Huda dalam keterangan resmi, Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, dominasi BUMN dalam rantai pasok pangan juga berisiko mempersempit ruang usaha bagi pelaku UMKM, mengingat lebih dari separuh pelaku usaha kecil bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara mengingatkan adanya potensi risiko ganda, baik dari sisi fiskal maupun mekanisme harga di pasar. Dia menjelaskan bahwa penugasan BUMN justru berpotensi menambah tekanan terhadap keuangan negara apabila tidak diimbangi dengan skema kompensasi yang memadai.

Dalam beberapa kasus sebelumnya, beban penugasan pemerintah atau public service obligation (PSO) kerap menekan kinerja keuangan BUMN.

“Wajar publik memiliki kekhawatiran dengan penugasan ke Agrinas sebagai pemain baru tanpa rekam jejak di sektor pangan. Efek panjang ke kerugian operasional yang ditanggung oleh Agrinas, Danantara juga ke APBN bisa menambah kompleks persoalan. Pelebaran defisit APBN jadi salah satu konsekuensinya.” imbuh Bhima.

Selain itu, dia juga menyoroti aspek kepastian hukum yang dinilai masih lemah. Instruksi presiden sebagai dasar kebijakan dinilai memiliki fleksibilitas tinggi untuk diubah, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kontrak jangka panjang.

“Begitu ada perubahan regulasi, pihak swasta sudah terlanjur berkontrak dengan BUMN kemudian aturan berubah lagi, ini menimbulkan ketidakpastian bisnis bagi seluruh pelaku di rantai pasok pangan. Dalam Ease of Doing Business, permasalahan ketidakpastian kebijakan selalu menduduki 5 besar masalah daya saing yang utama,” kata Bhima.

Lebih lanjut, CELIOS juga menilai keterlibatan langsung BUMN sebagai pelaku pasar berpotensi menciptakan distorsi harga, alih-alih memperbaiki struktur tata niaga pangan.

“Apa jaminan harga yang diperoleh ritel lebih terjangkau? Jangan sampai PSO BUMN pangan justru menambah panjang rantai pasok, ujungnya inflasi pangan yang ditanggung rumah tangga meningkat. Kalau permasalahan ada di permainan rente yang membuat marjin distributor terlalu tinggi, selesaikan masalahnya, bukan dengan BUMN menjadi new middleman, distributor baru,” tutup Bhima.

CELIOS pun mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam merancang intervensi di sektor pangan, mengingat pengalaman sebelumnya seperti proyek food estate hingga penugasan stabilisasi harga yang dinilai belum sepenuhnya efektif dan berpotensi menimbulkan tekanan baru bagi pasar maupun fiskal negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) di bank milik negara tidak akan memicu predatory pricing antarbank maupun menciptakan distorsi pasar.

Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyusul langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang tenor penempatan dana SAL di Himbara hingga September 2026.

“OJK menilai penempatan dana SAL tidak akan menciptakan predatory pricing sesama bank sehingga tidak akan menimbulkan distorsi pasar yang merugikan,” kata Dian kepada Bisnis, Kamis (26/2/2026).

Dian menegaskan, kebijakan dalam mendorong kinerja sektor perbankan diterapkan secara setara tanpa membedakan kepemilikan maupun skala usaha bank.

Langkah ini bertujuan untuk menciptakan level playing field yang adil dan kompetitif, sehingga seluruh pelaku industri perbankan memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Di sisi lain, Dian menegaskan bahwa OJK mendukung langkah strategis pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana negara melalui pemberian stimulus perekonomian, baik dari sisi demand dan supply untuk mendukung peran perbankan dalam mendorong perekonomian nasional agar dapat tumbuh secara berkelanjutan.

“OJK akan terus mendukung efektivitas pengelolaan dana dimaksud melalui pengawasan terhadap perbankan,” ujarnya.

Selain itu, Dian juga meminta perbankan untuk mengedepankan penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik dalam penyaluran kredit, sehingga kualitas kredit perbankan dapat tetap terjaga.

Sejalan dengan itu, OJK melakukan pengawasan berdasarkan risiko (risk-based supervision) terhadap seluruh bank yang mengacu pada regulasi prudensial dan international best practice.

Pihaknya juga terus berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait khususnya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dalam rangka memantau dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperpanjang penempatan dana pemerintah di perbankan hingga September 2026. Batas waktu yang diberikan lebih lama dari tenggat waktu yang diberikan sebelumnya yakni 13 Maret 2026.

Dalam catatan Bisnis, Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meyakini perbankan akan lebih bersemangat menyalurkan kredit dan mencari debitur dengan menjalankan prinsip kehati-hatian, seiring diperpanjangnya kebijakan penempatan dana pemerintah.

Dia juga mengimbau perbankan agar tidak khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah memperpanjang penempatan dananya hingga September 2026.

“Penempatan Rp200 triliun saat jatuh tempo di 13 Maret nanti akan langsung diperpanjang enam bulan ke depan jadi bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar,” ujarnya di konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Adapun, pemerintah pertama kali menempatkan kas negara sebesar Rp200 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI pada 12 September 2025. Pemindahan dana pemerintah ke lima bank tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276/2025.

Perinciannya, Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing menerima sebesar Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI sebesar Rp10 triliun. Seluruh dana tersebut telah disalurkan ke sektor produktif.

Pemerintah kembali menginjeksi perbankan Rp76 triliun pada 10 November 2025. Perinciannya, Bank Mandiri sebesar Rp25 triliun, BRI Rp25 triliun, BNI Rp25 triliun, dan Bank Jakarta Rp1 triliun.

Kemudian pada akhir 2025, Purbaya mengonfirmasi telah menarik dana pemerintah di perbankan sebesar Rp75 triliun untuk belanja pemerintah pada akhir tahun.

Kala itu, dia memastikan langkah ini tidak akan menyedot likuiditas pasar, melainkan mempercepat perputaran uang di sektor riil. Bendahara negara itu menjelaskan bahwa penarikan tersebut merupakan bagian dari strategi manajemen kas.

“Itu [Rp276 triliun] kan kita sudah masukkan semua waktu itu ke perbankan. Jadi, pelan-pelan kita tarik sedikit. Yang Rp75 triliun kita tarik, tapi kita belanjakan lagi,” ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyoroti fenomena pemberian suku bunga spesial (special rate) kepada deposan kelas kakap yang dinilai mendistorsi mekanisme pasar dan menghambat transmisi penurunan suku bunga kebijakan ke perbankan.

Dalam dokumen Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, otoritas moneter mengungkapkan bahwa pangsa Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mendapatkan special rate mencapai angka yang signifikan, yakni Rp2.656,79 triliun per Oktober 2025.

Angka tersebut setara dengan 27% dari total DPK perbankan nasional. Besarnya porsi dana mahal ini membuat biaya dana (cost of funds) perbankan tetap tinggi meski BI telah memangkas suku bunga acuan secara agresif sebesar 150 basis poin (bps) sepanjang tahun ini.

"Fenomena ini menunjukkan adanya distorsi pada bekerjanya mekanisme pasar karena daya tawar para deposan besar yang lebih kuat terhadap bank di tengah struktur industri perbankan yang lemah karena terlalu banyaknya jumlah bank," tulis Bank Indonesia dalam laporannya, dikutip Sabtu (29/11/2025).

Data BI menunjukkan rata-rata suku bunga deposito dengan special rate tersebut masih bertengger di level 5,21% pada Oktober 2025. Padahal, suku bunga deposito 1 bulan secara umum sudah turun menjadi 4,25% pada periode yang sama.

Peran Dana Pemerintah

Menariknya, BI mencatat bahwa entitas pemerintah (BUMN dan Non-BUMN) menjadi salah satu kontributor utama dalam fenomena ini. Total dana deposan kelompok Pemerintah yang menikmati special rate mencapai Rp817,16 triliun, dengan rata-rata suku bunga deposito sekitar 5,10%.

Kondisi ini menciptakan inefisiensi yang parah dalam struktur pendanaan bank. Hal ini tecermin dari melebarnya selisih (spread) antara suku bunga special rate dengan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Hal ini tecermin dari besarnya spread antara suku bunga deposito spesial dengan maksimum suku bunga penjamin LPS dengan median sekitar 1,17% sejak tahun 2012 dan bahkan meningkat menjadi 1,71% pada Oktober 2025," papar BI.

Inefisiensi di sisi penghimpunan dana ini pada akhirnya berdampak pada sisi penyaluran kredit. Bank terpaksa mematok suku bunga kredit yang tinggi untuk menutup biaya dana yang mahal, ditambah dengan premi risiko dan biaya overhead yang besar.

Akibatnya, penurunan suku bunga kredit berjalan sangat lambat. BI mencatat penurunan suku bunga kredit hanya sebesar 20 bps sepanjang tahun berjalan hingga Oktober 2025, jauh tertinggal dibandingkan penurunan BI-Rate.

Respons Kebijakan

Untuk merespons rigiditas tersebut, BI akan memperkuat efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) melalui jalur suku bunga (interest rate channel).

Melalui mekanisme ini, bank yang lambat menurunkan suku bunganya akan diwajibkan memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) yang lebih tinggi. Sebaliknya, insentif pelonggaran likuiditas akan diberikan kepada bank-bank yang terbukti responsif memangkas suku bunga kreditnya sejalan dengan arah kebijakan BI.

"Bank Indonesia juga akan terus menjalin koordinasi KSSK untuk menempuh langkah-langkah bersama yang diperlukan untuk mempercepat penurunan suku bunga deposan besar (special rate) dan penurunan margin suku bunga kredit," tegas BI.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri baja konstruksi nasional semakin resah menghadapi derasnya arus produk impor dari China dan Vietnam yang membanjiri pasar domestik.

Kondisi ini dinilai telah menekan kinerja industri baja dalam negeri yang tengah berjuang menjaga keberlanjutan produksi di tengah harga baja global yang fluktuatif.

Ketua Umum Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) Budi Harta Winata mengatakan, masifnya impor baja dari kedua negara tersebut telah menciptakan distorsi pasar dan menurunkan daya saing produsen lokal.

Menurutnya, produk baja impor dijual dengan harga yang tidak mencerminkan biaya produksi wajar sehingga memicu praktik predatory pricing di pasar domestik.

“Praktik ini telah menyebabkan distorsi pasar, menekan utilisasi pabrik domestik, mengganggu rantai nilai industri baja nasional, dan berpotensi menghapus kapasitas produksi strategis dalam negeri,” ujar Budi dalam keterangan resminya, Kamis (23/10/2025).

Banjir Impor Baja Asal China dan Vietnam

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), impor besi dan baja dari China mencapai US$2,39 miliar dengan volume 3,81 juta ton sepanjang Januari–Agustus 2025. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai US$2,16 miliar dengan volume 2,85 juta ton. Tren ini terus menanjak sejak 2023 ketika volume impor dari China masih berada di level 2,31 juta ton dengan nilai US$2 miliar.

Sementara itu, impor baja dari Vietnam tercatat mencapai US$246,75 juta dengan volume 404,34 ribu ton pada periode yang sama tahun ini. Meski nilainya sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya, Vietnam tetap menjadi salah satu negara dengan suplai baja konstruksi terbesar ke Indonesia.

Budi menegaskan, persoalan ini bukan disebabkan oleh kurangnya kapasitas produksi baja nasional, melainkan oleh perbedaan regulasi, lemahnya pengawasan jalur impor, dan praktik dumping dari negara eksportir. Jika situasi ini dibiarkan, ia menilai Indonesia berisiko kehilangan fondasi industrinya dan hanya menjadi pasar bagi kelebihan produksi negara lain.

“Industri baja adalah tulang punggung kemandirian konstruksi nasional. Negara yang kehilangan industrinya, kehilangan kendali atas masa depannya,” tegasnya.

Lima Tuntutan Industri Baja Nasional

Sebagai langkah antisipatif, ISSC mengajukan lima usulan kebijakan kepada pemerintah. Pertama, moratorium sementara impor baja konstruksi dari China dan Vietnam pada pos tarif tertentu yang terbukti mendistorsi pasar. Kedua, penerapan kebijakan anti-dumping dan safeguard sesuai dengan PP No. 34/2011 serta aturan World Trade Organization (WTO).

Selain itu, ISSC meminta pemerintah memperketat mekanisme perizinan impor seperti Pertek, PI, SNI, dan LS agar tidak disalahgunakan.

Pemerintah juga diminta memprioritaskan produk baja nasional untuk memenuhi kebutuhan proyek strategis nasional serta memastikan Indonesia tidak menjadi tempat pembuangan kelebihan pasokan baja asing.

Menurut Budi, usulan tersebut bukan bentuk proteksionisme, melainkan langkah pertahanan industri yang sah secara hukum dan konstitusional.

“Tanpa kebijakan korektif, Indonesia hanya akan memiliki pasar baja, bukan industri baja. Dan pasar tidak pernah memiliki kedaulatan,” ujarnya.

Demonstrasi di Kantor Bea Cukai

Minimnya respons pemerintah atas berbagai usulan tersebut membuat ISSC turun ke jalan. Pada Selasa (28/10/2025), ratusan pelaku industri baja menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Jakarta Timur. Massa hadir sejak pagi mengenakan seragam khas kontraktor lengkap dengan helm proyek dan rompi oranye.

Dalam aksi tersebut, ISSC menuntut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk segera membatasi dan menghentikan impor baja konstruksi yang merugikan industri dalam negeri. Mereka juga meminta pemerintah menindak tegas praktik mafia impor yang dinilai mempermainkan pasar dengan memanfaatkan celah regulasi.

“Kami sampaikan kepada Bea Cukai bahwa impor konstruksi baja ini sangat merugikan profesi kami sebagai pengusaha baja dan pekerja konstruksi. Sudah saatnya pemerintah menertibkan semua produk baja yang masuk tanpa pengawasan ketat,” kata Budi kepada Bisnis.

Ia menuturkan, serbuan baja impor telah membuat banyak pabrik dan kontraktor lokal kehilangan proyek, bahkan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah industri seperti Karawang, Cikarang, Subang, dan Batang.

“Dulu mal, pabrik, dan gudang dikerjakan oleh bangsa sendiri. Sekarang, proyek-proyek itu dengan mudahnya menggunakan baja impor,” ujarnya.

Dalam catatan ISSC, impor baja konstruksi dari China dan Vietnam telah terjadi sejak 2017 dengan volume mencapai 600.000 ton per tahun. Padahal, industri dalam negeri memiliki kapasitas produksi hingga 1 juta ton per tahun. Namun, tekanan harga murah dari luar negeri membuat produk lokal sulit terserap pasar.

ISSC pun menegaskan kembali perlunya tindakan cepat dan tegas dari pemerintah agar industri baja nasional tetap bertahan. Tanpa perlindungan yang memadai, Indonesia dikhawatirkan hanya akan menjadi pasar bagi baja murah dari luar negeri, sementara industri strategis nasional kehilangan daya hidupnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian/ Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menepis anggapan, kenaikan harga beras disebabkan oleh Perum Bulog yang terlalu banyak menyerap gabah petani. Dia menegaskan, kapasitas Bulog dalam menyerap gabah sebenarnya sangat kecil, hanya sekitar 8 persen dari total produksi nasional.

"Kemampuan Bulog (dalam menyerap gabah petani) hanya 8%. Ada ahli, ada pengamat yang selama ini mengatakan harga beras naik itu karena Bulog menyerap banyak," ujar Amran dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Auditorium Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Ia menilai, pandangan tersebut keliru dan tidak berdasarkan data yang sebenarnya. "Dia mengamati pakai rasa. Mengamati itu harusnya pakai rasio. Tahu yang diserap cuma 8%. 92% adalah swasta. Kita tidak bisa kendalikan," tegasnya.

Amran juga menyebut adanya kesalahpahaman dalam menilai peran Bulog dalam penyerapan gabah petani.

"Nah, ini salah paham, Pak Menko Pangan. Mereka selalu mengatakan harga beras naik karena Bulog menyerap banyak, sehingga harga naik. Tidak semuanya naik," ucap dia.

Surplus Beras Diserap Bulog

Pernyataan Amran ini menanggapi pandangan sejumlah pengamat pertanian yang sebelumnya menuding kebijakan Bulog menyerap gabah besar-besaran menyebabkan distorsi di pasar beras. Salah satunya disampaikan oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Khudori yang menilai langkah Bulog tersebut membuat pasokan gabah ke penggilingan swasta berkurang drastis.

"Dengan Bulog wajib menyerap dalam bentuk gabah yang jumlahnya besar itu, sebagian besar surplus produksi itu diserap oleh Bulog, sementara penggilingan swasta itu hanya kebagian sisa-sisa. Mereka punya stok tapi tidak banyak, dan pasokan mereka ke pasar itu sudah jauh menurun dibandingkan situasi normal. Kira-kira hanya sepertiga sekarang," ujar Khudori dalam webinar PERHEPI, Senin (14/7/2025).

Khudori bahkan menyebut kondisi ini turut memicu inflasi, karena beras selama lima bulan terakhir menjadi penyumbang utama kenaikan harga. "Data BPS, dari sejak Januari awal tahun ini, beras sudah lima bulan menjadi penyumbang inflasi. Nah ini yang beberapa penggilingan yang sudah tidak kuat, menanggung kerugian dan berhenti berproduksi karena memang terlampau HET," katanya.

Ia menambahkan, langkah Bulog menahan stok justru menimbulkan ketidakseimbangan di pasar. "Sebetulnya tugas pemerintah kan bukan hanya memastikan stok, tapi juga mengendalikan harga. Nah, ketika stok itu hanya ditahan dan ditumpuk saja untuk memecahkan rekor, inilah yang terjadi," tukasnya.

Bahkan, lanjut Khudori, penggilingan besar pun ikut terdampak. "Ini bukan hanya penggilingan skala kecil, penggilingan menengah, penggilingan besar juga. Nah saya kira kalau tidak ada kebijakan yang segera dalam bentuk koreksi, ini akan terus banyak ya dampak yang menyusul," terang Khudori.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian/ Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menepis anggapan, kenaikan harga beras disebabkan oleh Perum Bulog yang terlalu banyak menyerap gabah petani. Dia menegaskan, kapasitas Bulog dalam menyerap gabah sebenarnya sangat kecil, hanya sekitar 8 persen dari total produksi nasional.

"Kemampuan Bulog (dalam menyerap gabah petani) hanya 8%. Ada ahli, ada pengamat yang selama ini mengatakan harga beras naik itu karena Bulog menyerap banyak," ujar Amran dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Auditorium Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Ia menilai, pandangan tersebut keliru dan tidak berdasarkan data yang sebenarnya. "Dia mengamati pakai rasa. Mengamati itu harusnya pakai rasio. Tahu yang diserap cuma 8%. 92% adalah swasta. Kita tidak bisa kendalikan," tegasnya.

Amran juga menyebut adanya kesalahpahaman dalam menilai peran Bulog dalam penyerapan gabah petani.

"Nah, ini salah paham, Pak Menko Pangan. Mereka selalu mengatakan harga beras naik karena Bulog menyerap banyak, sehingga harga naik. Tidak semuanya naik," ucap dia.

Surplus Beras Diserap Bulog

Pernyataan Amran ini menanggapi pandangan sejumlah pengamat pertanian yang sebelumnya menuding kebijakan Bulog menyerap gabah besar-besaran menyebabkan distorsi di pasar beras. Salah satunya disampaikan oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Khudori yang menilai langkah Bulog tersebut membuat pasokan gabah ke penggilingan swasta berkurang drastis.

"Dengan Bulog wajib menyerap dalam bentuk gabah yang jumlahnya besar itu, sebagian besar surplus produksi itu diserap oleh Bulog, sementara penggilingan swasta itu hanya kebagian sisa-sisa. Mereka punya stok tapi tidak banyak, dan pasokan mereka ke pasar itu sudah jauh menurun dibandingkan situasi normal. Kira-kira hanya sepertiga sekarang," ujar Khudori dalam webinar PERHEPI, Senin (14/7/2025).

Khudori bahkan menyebut kondisi ini turut memicu inflasi, karena beras selama lima bulan terakhir menjadi penyumbang utama kenaikan harga. "Data BPS, dari sejak Januari awal tahun ini, beras sudah lima bulan menjadi penyumbang inflasi. Nah ini yang beberapa penggilingan yang sudah tidak kuat, menanggung kerugian dan berhenti berproduksi karena memang terlampau HET," katanya.

Ia menambahkan, langkah Bulog menahan stok justru menimbulkan ketidakseimbangan di pasar. "Sebetulnya tugas pemerintah kan bukan hanya memastikan stok, tapi juga mengendalikan harga. Nah, ketika stok itu hanya ditahan dan ditumpuk saja untuk memecahkan rekor, inilah yang terjadi," tukasnya.

Bahkan, lanjut Khudori, penggilingan besar pun ikut terdampak. "Ini bukan hanya penggilingan skala kecil, penggilingan menengah, penggilingan besar juga. Nah saya kira kalau tidak ada kebijakan yang segera dalam bentuk koreksi, ini akan terus banyak ya dampak yang menyusul," terang Khudori.