Proyek 100 Infrastruktur Pascapanen Siap Jalan, Pengamat Ingatkan Risiko Ini
Proyek 100 infrastruktur pascapanen Bulog siap jalan dengan dana Rp5 triliun, namun pengamat ingatkan pentingnya perencanaan matang agar efektif atasi masalah pangan.
(Bisnis.Com) 27/04/26 15:16 204007
Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan 100 titik infrastruktur pascapanen (IPP) oleh Perum Bulog dinilai sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan rantai pasok pangan nasional, meski berpotensi tidak optimal apabila tidak didukung perencanaan yang tepat.
Pemerintah telah menyetujui proyek tersebut dengan cakupan 26 kantor wilayah Bulog di 92 kabupaten/kota. Seluruh tahapan awal, mulai dari studi kelayakan hingga asesmen teknis, telah diselesaikan dan proyek siap memasuki tahap implementasi.
Pendanaan sebesar Rp5 triliun disiapkan melalui skema investasi pemerintah nonpermanen yang wajib dikembalikan oleh Bulog. Sumber dana berasal dari optimalisasi anggaran cadangan jagung pemerintah 2025 dan akan disalurkan secara bertahap.
IPP dirancang sebagai fasilitas terintegrasi yang mencakup pengadaan, pengelolaan, hingga distribusi pangan, termasuk sarana pengeringan, penggilingan, penyimpanan, dan penyaluran komoditas.
Pengamat pertanian Khudori menilai keberadaan IPP menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab persoalan struktural pangan yang selama ini belum terselesaikan.
Pasalnya, produksi pangan nasional masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, terutama di Pulau Jawa yang menyumbang lebih dari separuh produksi padi dan komoditas strategis lainnya.
Selain itu, karakter produksi yang bersifat musiman menyebabkan pasokan tidak merata sepanjang tahun, sementara konsumsi tersebar luas di berbagai daerah.
Surplus produksi pun hanya terjadi di sebagian wilayah, sehingga distribusi menjadi faktor kunci dalam menjaga keseimbangan pasokan.
“Produksi yang musiman, terkonsentrasi, dan surplus terbatas menuntut manajemen stok dan logistik yang andal,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (27/4/2026).
Kondisi tersebut tercermin pada tingginya kontribusi inflasi pangan bergejolak yang mencapai rata-rata 47,6% terhadap inflasi nasional dalam satu dekade terakhir.
Keberadaan IPP diharapkan mampu memperkuat sistem logistik melalui peningkatan kapasitas penyimpanan dan distribusi sehingga stabilitas pasokan dan harga dapat lebih terjaga.
Namun demikian, Khudori mengingatkan pembangunan IPP tidak boleh dilakukan secara parsial tanpa perencanaan yang matang. Penentuan lokasi dan jenis fasilitas harus selaras dengan kebijakan cadangan pangan serta program swasembada nasional.
Selain itu, IPP perlu terintegrasi dengan ekosistem logistik yang lebih luas, termasuk industri pengolahan dan infrastruktur pendukung lainnya.
Dia mencontohkan wilayah produsen jagung seperti Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat yang masih minim fasilitas pengolahan, sehingga hasil panen harus dikirim ke daerah lain dengan biaya tinggi.
Tanpa integrasi yang memadai, pembangunan IPP berisiko tidak memberikan dampak optimal, bahkan berpotensi menjadi beban di tengah keterbatasan fiskal pemerintah.
#bulog #panen #beras #pascapanen #infrastruktur #infrastruktur-pascapanen #proyek-bulog #rantai-pasok-pangan #investasi-pemerintah #distribusi-pangan #produksi-pangan-nasional #surplus-produksi #manaje