Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Perum Bulog membangun 100 infrastruktur pascapanen (IPP) senilai Rp5 triliun dinilai berpotensi memperkuat rantai pasok pangan nasional. Namun, pemerintah diingatkan tidak mengulangi kesalahan proyek serupa yang berujung molor dan tidak tepat sasaran.

Pengamat pertanian Khudori menilai proyek tersebut secara konsep penting karena dapat memperkuat kapasitas Bulog dalam pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga pengolahan pangan di tengah kebutuhan cadangan pangan yang terus meningkat.

Dengan jaringan 474 kompleks gudang berkapasitas lebih dari 3,8 juta ton, 101 cabang, serta fasilitas pengolahan yang telah dimiliki, Bulog disebut memiliki modal besar untuk berkembang menjadi pemain utama rantai pasok pangan nasional.

“Bulog potensial menjadi perusahaan raksasa rantai pasok pangan, terutama beras dan pangan pokok lain,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (3/5/2026).

Namun, Khudori menyoroti bahwa pembangunan 100 IPP berisiko menghadapi hambatan lama jika penentuan lokasi dan jenis fasilitas tidak didasarkan pada studi kelayakan yang matang.

Dia mencontohkan realisasi proyek infrastruktur dari penyertaan modal negara (PMN) Rp2 triliun pada 2015–2016 yang hingga paruh pertama 2022 baru terealisasi fisik 38,67%, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2023.

Keterlambatan tersebut dipicu kontraktor yang gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, sengketa nilai pekerjaan, hingga tertundanya pembangunan gudang modern di Surabaya dan Makassar.

Menurut Khudori, akar masalah saat itu bermula dari perencanaan yang lebih banyak berbasis keinginan internal dibanding kebutuhan riil lapangan.

“Kantor pusat mendata keinginan, bukan kebutuhan,” katanya.

Selain itu, sejumlah lokasi yang dipilih kemudian dinilai tidak layak setelah studi kelayakan dilakukan belakangan.

Beberapa lahan berada di bukit berbatu, terpotong sungai, atau membutuhkan relokasi karena merupakan hibah pemerintah daerah.

Risiko serupa dinilai masih terbuka pada proyek baru ini. Dari total 100 titik IPP, sebanyak 52 lokasi berada di lahan milik Bulog dan 48 lainnya berasal dari hibah pemerintah daerah.

Khudori menilai peluang lokasi bermasalah tetap besar jika studi kelayakan dilakukan setelah titik proyek diputuskan.

Dia menyarankan Bulog dan pemerintah membalik pola lama, yakni menyusun feasibility study lebih dahulu sebelum menentukan lokasi pembangunan agar jenis fasilitas dan kapasitas yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan wilayah.

“Supaya lokasi dan jenis IPP yang dibangun benar-benar presisi,” ujarnya.

Meski demikian, Khudori pesimistis pendekatan tersebut dijalankan mengingat proyek ini berada di bawah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 yang menekankan percepatan pelaksanaan.

Jika perencanaan tetap terburu-buru, dia memperkirakan target penyelesaian 100 IPP berpotensi molor jauh dari rencana awal.

“Yang digadang-gadang segera tersedia itu mungkin baru selesai 10 tahun kemudian,” katanya.