Bisnis.com, JAKARTA — Saham yang memiliki fundamendal kuat, termasuk PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dinilai menjadi peluang menarik di tengah laju IHSG yang masih tertekan.

Laporan DBS Group Research, dikutip Selasa (23/6/2026), menyebut kekhawatiran pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia cenderung berlebihan dan sudah banyak tecermin pada valuasi saham saat ini.

Dalam kondisi pasar yang penuh ketidakpastian, investor dinilai makin selektif dan cenderung mencari emiten dengan visibilitas laba yang tinggi, kualitas aset yang kuat, serta model bisnis yang defensif.

“BBCA tetap menjadi pilihan utama kami di sektor perbankan berkat posisi likuiditas yang kuat, pertumbuhan kredit yang konservatif, serta kualitas aset yang unggul," tulis DBS dalam risetnya.

Dalam laporan risetnya per 17 Juni 2026, BBCA dinilai memiliki struktur pendanaan yang lebih kuat berkat rasio dana murah atau current account saving account (CASA) yang tertinggi di industri. Kondisi tersebut membuat biaya dana relatif lebih terjaga ketika suku bunga masih tinggi.

DBS juga memperkirakan pertumbuhan kredit BBCA yang berada di kisaran 4% hingga 5% membuat perseroan tidak perlu bersaing agresif dalam penyaluran kredit. Strategi tersebut dinilai membantu menjaga margin bunga bersih lebih baik dibandingkan bank-bank besar lain.

Selain itu, kualitas aset yang terjaga serta disiplin dalam pengelolaan modal membuat BBCA dinilai lebih siap menghadapi kondisi likuiditas yang semakin ketat dibandingkan bank-bank besar lainnya. DBS mempertahankan rekomendasi beli dengan target harga Rp8.000 per saham.

DBS menilai valuasi BBCA saat ini sudah mencerminkan skenario ekonomi yang jauh lebih buruk dibandingkan kondisi fundamental yang sebenarnya. Pada awal Juni 2026, valuasi price to book value (PBV) BBCA sempat turun hingga 1,9 kali, level yang terakhir terlihat saat krisis keuangan global 2008, sebelum kembali bergerak ke sekitar 2,3 kali.

Valuasi tersebut mengindikasikan pasar telah memperhitungkan perlambatan ekonomi yang lebih dalam dibandingkan masa pandemi. Padahal, proyeksi pertumbuhan laba korporasi Indonesia pada 2026 hanya direvisi tipis menjadi 7,5% dari sebelumnya 7,8%.

Analis DBS juga menilai musim laporan keuangan kuartal kedua akan menjadi ujian penting bagi pasar. Apabila kinerja emiten-emiten besar, khususnya sektor perbankan, tetap menunjukkan ketahanan di tengah tekanan makroekonomi, maka ruang pemulihan valuasi pasar akan makin terbuka.

DBS memperkirakan stabilisasi nilai tukar rupiah akan menjadi faktor utama yang dapat mendorong pemulihan valuasi saham-saham Indonesia, termasuk BBCA. Penurunan harga minyak, meredanya ketegangan geopolitik, serta dukungan kebijakan Bank Indonesia dipandang berpotensi memperbaiki sentimen investor terhadap pasar domestik.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Perang Iran—AS dan Israel, telah memanaskan harga energi dunia dan membawa risiko inflasi yang lebih tinggi ke Tanah Air. Meskipun begitu, organisasi pemeringkat kredit menilai posisi Indonesia cenderung memiliki prospek yang solid.

Chief Economist Asia Pacific S&P Global Ratings Louis Kuijs, dalam seminar Annual Indonesia Credit Spotlight yang digelar di Jakarta, membeberkan fakta bahwa konflik yang berkecamuk antara Iran—AS telah mengakibatkan tekanan pada harga energi dan pada gilirannya, menggeser sikap bank sentral terhadap arah suku bunga.

Louis menilai, gangguan pasar energi yang berkepanjangan merupakan risiko utama bagi negara Asia Selatan dan Asia Tenggara. Pasalnya, memanasnya harga energi dapat menaikkan biaya hidup, mengikis daya beli, hingga menyebabkan keterbatasan secara sektoral.

"Kami memperkirakan pertumbuhan Indonesia akan tetap solid pada tahun 2026 di tengah langkah-langkah kebijakan untuk mendukung pertumbuhan dan menekan dampak kenaikan harga minyak terhadap harga bahan bakar domestik serta perubahan kebijakan tarif AS baru- baru ini. Permintaan yang lebih rendah dari mitra dagang besar seperti Tiongkok, AS, dan India merupakan risiko utama,” kata Louis, dikutip Minggu (24/5/2026).

Di satu sisi, S&P Global Ratings menilai risiko perang Iran—AS terhadap sektor keuangan RI cenderung minim. Hal itu lantaran eksposur langsung perbankan RI terhadap negara-negara Timur Tengah cenderung terbatas.

Hanya saja, dalam skenario terburuk yang berisiko membuat harga energi memanas secara berkepanjangan, kerugian kredit diprediksi bakal meningkat.

Director of Financial Institutions Ratings S&P Global Ratings Ivan Tan, memprediksi total biaya kredit dapat mencapai sekitar 100 bps, dengan prediksi kerugian tambahan sebesar 35 bps pada 2026—2027 akibat gangguan energi.

“Terlepas dari risiko-risiko ini, fundamental sektor tetap kuat. Bank-bank Indonesia diuntungkan oleh profitabilitas yang solid dan rasio kecukupan modal mendekati 25%, yang memberikan penyangga yang berarti terhadap tekanan eksternal,” kata Ivan dalam kesempatan yang sama.

Meskipun begitu, dampak perang Iran—AS justru dinilai akan lebih terasa pada rumah tangga berpenghasilan rendah dan UKM yang lebih rentan terhadap memburuknya kondisi ekonomi karena cenderung sensitif terhadap volatilitas.

Senada, Kepala Divisi Pemeringkatan Jasa Keuangan Pefindo Danan Dito, menilai perang Iran—AS berisiko memberikan tekanan pada perekonomian RI lantaran perbankan dan perusahaan keuangan bersiap menghadapi pertumbuhan bisnis yang lebih lesu pada tahun ini.

“Terlepas dari kondisi keuangan mereka yang solid, yang ditunjukkan oleh penyangga modal yang kuat dan indikator kualitas aset yang terkendali, harga minyak yang tinggi dalam jangka panjang akan mengikis kepercayaan konsumen, daya beli, dan kemampuan pembayaran kembali,” katanya.

Peluang RI

Associate Director, Corporate Ratings, S&P Global Ratings Ker Liang Chan, menilai Indonesia justru memiliki sederet peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti melalui kenaikan harga hidrokarbon dan logam.

Hanya saja, risiko justru datang dari kebijakan dan regulasi di sektor-sektor CPO, logam, hingga pertambangan. Liang menilai, pemotongan kuota produksi untuk komoditas seperti nikel dan batubara termal dapat merugikan beberapa unit ekonomi, terutama untuk operator yang lebih kecil.

“Secara keseluruhan, kondisi pendanaan domestik seharusnya tetap mendukung pada tahun 2026. Meskipun rupiah telah melemah, sebagian besar perusahaan tampaknya mampu menyerap depresiasi moderat, dengan dampak terbatas pada margin dan pembayaran utang,” katanya.

Senada, Kepala Divisi Pemeringkatan Non-Jasa Keuangan-1 Pefindo Martin Pandiangan, turut menilai sektor komoditas seperti CPO, hulu migas, hingga pertambangan emas akan diuntungkan dari gejolak geopolitik yang memanas belakangan.

Sebaliknya, Martin menilai sektor hilir seperti logam dan petrokimia bakal menghadapi tantangan struktural terkait ketersediaan bahan baku, biaya energi yang lebih tinggi, hingga volatilitas permintaan industri.

Sementara sektor pertambangan batu bara dan nikel, telekomunikasi, hingga barang konsumsi pokok, diprediksi mengalami dampak yang cenderung netral.

”Kami memproyeksikan sektor komoditas seperti minyak kelapa sawit (CPO), hulu minyak dan gas, serta pertambangan emas akan diuntungkan dari dinamika geopolitik yang sedang berlangsung dan depresiasi rupiah, terutama karena keseimbangan permintaan-penawaran dan arus kas dalam denominasi dolar AS,” katanya.

Martin menilai, peningkatan fokus pada integrasi hilir dan efisiensi operasional di antara BUMN seharusnya mampu mendukung posisi strategis yang lebih kuat melalui peningkatan ketahanan bisnis, peningkatan perolehan nilai, dan peningkatan stabilitas keuangan.

”Namun, kami juga mengantisipasi risiko keuangan dan struktural, khususnya terkait dengan peningkatan leverage dari belanja modal yang didanai utang dan kelayakan ekonomi proyek-proyek kompleks,” tutupnya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa penurunan outlookrating kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings, tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Fitch resmi mempublikasikan bahwa prospek atau outlook Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) Indonesia menjadi Negatif dari sebelumnya Stabil. Namun, Fitch masih mempertahankan peringkat utang di level 'BBB'.

Atas hal tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut afirmasi rating Indonesia pada BBB merefleksikan kepercayaan global terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat.

"Penyesuaian outlook diyakini tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia. Prospek perekonomian Indonesia tetap kuat dan berdaya tahan," terangnya melalui siaran pers, Rabu (4/3/2026).

Menurut Perry, kekuatan ekonomi Indonesia tercermin dari pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap solid di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

Di sisi lain, terdapat inflasi yang tetap terkendali termasuk inflasi inti yang tetap rendah, serta nilai tukar Rupiah yang terus diperkuat melalui kebijakan stabilisasi nilai tukar di pasar NDF luar negeri (off-shore) maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri.

Kemudian, dia menyebut stabilitas sistem keuangan tetap terjaga baik, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah.

Dari sisi sistem pembayaran, dgitalisasi yang meluas, ditopang oleh infrastruktur yang stabil, dan struktur industri yang sehat turut mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ke depan, lanjutnya, BI memprakirakan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah tetap solid dan menunjukkan tren meningkat, didukung oleh inflasi yang terkendali.

Gubernur BI dua periode itu memperkirakan tahun ini pertumbuhan ekonomi berada dalam kisaran 4,9–5,7% dan meningkat pada 2027, dengan inflasi yang tetap terkendali sesuai sasaran target.

Untuk segi ketahanan eksternal, perekonomian Indonesia juga dinikai tetap kuat di tengah gejolak global. Hal ini terlihat Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) terjaga sehat dan ditopang oleh kinerja neraca perdagangan yang solid.

Posisi cadangan devisa Indonesia, misalnya, pada akhir Januari 2026 tetap tinggi sebesar US$154,6 miliar atau setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Perry memperkirakan NPI pada 2026 tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran defisit 0,9-0,1% PDB.

Dia menyampaikan bank sentral akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global yang meningkat, bersinergi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Program Asta Cita Pemerintah

Otoritas moneter juga disebut akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memperkuat komunikasi kebijakan dalam rangka memelihara kepercayaan pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings resmi merevisi prospek atau outlook atas Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) Indonesia menjadi Negatif dari sebelumnya Stabil, sekaligus mempertahankan peringkat utang di level 'BBB'.

Dalam keterangannya, Fitch menjelaskan prospek tersebut mencerminkan peningkatan ketidakpastian kebijakan serta terkikisnya konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan Indonesia di tengah sentralisasi kewenangan pembuatan kebijakan.

Lembaga yang berpusat di New York dan London ini memperingatkan bahwa kondisi tersebut berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah, menggerus sentimen investor, serta memberikan tekanan pada penyangga eksternal negara.

"Peringkat ini tertahan oleh penerimaan negara yang lemah, tingginya biaya pembayaran utang, serta sejumlah faktor struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada pada peringkat 'BBB'," tulis Fitch dalam pernyataan resminya, Rabu (4/3/2026).

Fokus pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% dan peningkatan belanja sosial berisiko dinilai memicu pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter secara substansial. Peningkatan risiko ini terindikasi dari masuknya rencana revisi Undang-Undang Keuangan Negara ke dalam prioritas legislasi 2026.

Pelebaran Defisit dan Manuver Danantara

Dari sisi postur fiskal, Fitch memproyeksikan defisit APBN akan menembus 2,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026, lebih tinggi dari target pemerintah yang dipatok di angka 2,7%.

Tingginya belanja sosial, termasuk program makan bergizi gratis yang menelan porsi 1,3% dari PDB untuk periode 2025—2029, menjadi motor penggerak utama beban pengeluaran. Rencana pemerintah untuk mengakselerasi belanja pada semester I/2026 juga dinilai dapat menambah risiko pelebaran defisit.

Pada saat yang sama, kinerja penerimaan justru tertekan. Fitch memproyeksikan rasio pendapatan negara hanya akan mencapai rata-rata 13,3% dari PDB selama periode 2026—2027, jauh tertinggal dari median negara peers di kategori 'BBB' yang berada di level 25,5%

Ruang fiskal ini makin menyempit akibat lesunya pengumpulan pajak, pembatalan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1%, besarnya restitusi pajak, serta pengalihan permanen dividen BUMN yang setara 0,4% dari PDB kepada Danantara.

Kehadiran Danantara turut memberikan catatan risiko tersendiri. Lembaga tersebut ini berencana menyuntikkan dana sebesar US$26 miliar (1,7% dari PDB) pada 2026 untuk proyek-proyek hilirisasi di sektor mineral, energi, pangan, dan pertanian.

Kendati demikian, Fitch menilai bahwa masih terdapat ketidakpastian apakah mandat Danantara kelak akan meluas mencakup aktivitas kuasi-fiskal melalui skema investasi berbasis utang (leverage) untuk menyokong program pemerintah. Jika terjadi maka berpotensi mereduksi transparansi fiskal dan memicu risiko kewajiban kontinjensi (contingent liability) bagi negara.

Tantangan Moneter dan Penahan Peringkat

Dari ranah moneter, arah kebijakan Bank Indonesia (BI) diprediksi akan makin kompleks. Saat ini BI mempertahankan suku bunga acuan di 4,75% sejak September 2025 guna memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah.

Ke depan, BI diperkirakan akan memangkas suku bunga acuan sebanyak dua kali menjadi 4,25% pada akhir 2026. Akan tetapi, sikap kebijakan yang lebih dovish ditambah potensi perluasan mandat bank sentral untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, dapat menyulitkan BI dalam memenuhi objektif intinya yakni mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar di tengah tekanan arus modal keluar.

Meski prospek investasi diturunkan, afirmasi peringkat di level 'BBB' didukung oleh ketahanan fundamental, terutama rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Fitch memproyeksikan rasio utang pemerintah secara umum hanya akan naik moderat ke level 41% dari PDB pada 2026, masih sangat terjaga di bawah proyeksi median negara 'BBB' sebesar 57,3%.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diramal tetap tangguh di kisaran 5,0% pada periode 2026—2027, dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan median peers 'BBB' yang tercatat 2,5%. Meski demikian, Fitch meyakini bahwa target pertumbuhan 8% pada 2029 akan sulit direalisasikan tanpa eksekusi reformasi struktural yang signifikan.

Bisnis.com, PONTIANAK -- Prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2026 hingga tahun 2027 diperkirakan masih penuh tantangan. Stabilitas politik global hingga kemungkinan tekanan neraca perdagangan jika tarif impor Amerika Serikat (AS) berlaku, berpotensi menekan laju ekonomi Indonesia.

Proyeksi yang disusun Bank Indonesia (BI), setidaknya menunjukkan bahwa laju perekonomian tahun ini dan tahun depan tidak sekuat ekspektasi pemerintah. Pada tahun 2026, otoritas moneter menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9% - 5,7%.

Sementara itu pada tahun 2027, BI menetapkan range pertumbuhan ekonomi di angka 5,1% hingga 5,9%.

Angka ini jauh lebih konservatif dibandingkan dengan target yang dipatok pemerintah di angka 5,4% dengan target paling optimistiknya di angka 6% pada 2026. Target 6% setidaknya beberapa lali terlontar dari pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain pertumbuhan ekonomi, BI juga meramal defisit transaksi berjalan berada di kisaran 0,1% - 0,9% untuk tahun 2026 dan pada tahun 2027 0,4%-1,9% dari produk domestik bruto (PDB). Proyeksi ini jauh lebar dibandingkan realisasi defisit transaksi berjalan pada tahun 2024 yang hanya 0,6% atau proyeksi 2025 di kisaran 0,1% - 0,7% dari PDB.

Defisit transaksi berjalan sering menjadi indikator perekonomian karena mencerminkan bahwa porsi neraca impor suatu negara lebih besar dibandingkan dengan ekspor barang dan jasa. Pelebaran defisit transaksi berjalan tidak hanya berisiko terhadap perekonomian, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas nilai tukar rupiah yang sedang menghadapi tren depresiasi.

Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa angka itu tidak bisa diartikan sebagai pesimisme terhadap prospek arah ekonomi Indonesia. Sebaliknya, angka-angka itu sebatas proyeksi berdasarkan garis waktu horizontal.

"Jadi ini tidak berarti menunjukkan ketidakpastian ekonomi ke depan," ujar Juli dalam acara di Pontianak, Jumat (6/2/2026).

Juli menekankan bahwa transformasi sektor riil diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan, terutama melalui kebijakan industrial dan struktural yang meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.

Dia kemudian memaparkan 5 agenda transformasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertama, sinergi memperkuat stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Kedua, sinergi mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan.

Kedua, sinergi meningkatkan pembiayaan perekonomian dan pasar keuangan. Keempat, sinergi akselerasi digitalisasi ekonomi hingga keuangan nasional. Kelima, sinergi kerja sama ekonomi bilateral dan regional.

Sentimen Negatif Pada Awal Tahun

Adapun sejumlah sentimen negatif membayangi perekonomian Indonesia pada awal tahun ini mulai dari pelebaran defisit APBN, tren depresiasi rupiah, hingga tekanan terhadap kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG).

Selain itu sejumlah lembaga pemeringkat internasional juga telah memberikan catatan tebal terhadap kebijakan pemerintah. Moody's misalnya sampai harus memberikan outlook negatif kendati tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level Baa2. S&P juga menyoroti risiko fiskal Indonesia.

Adapun pada tahun lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 sebesar 5,39% secara tahunan atau year-on-year (YoY) merupakan yang tertinggi pada periode tersebut pascapandemi Covid-19.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa produk domestik bruto (PDB) pada Oktober, November, dan Desember 2025 atas harga berlaku sebesar Rp6.147,2 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan Rp3.474,5 triliun.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga bulan terakhir tahun lalu mencapai 5,39% (YoY). Pertumbuhan pada kuartal IV/2025 itu merupakan yang tertinggi dibandingkan periode yang sama pascapandemi.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV 2025 sebesar 5,39% ini merupakan pertumbuhan tahunan triwulan IV tertinggi pascapandemi Covid-19," terangnya pada konferensi pers, Kamis (5/2/2026).

Adapun sepanjang tahun lalu, PDB Indonesia berdasarkan harga berlaku sebesar Rp23.821,1 triliun dan atas dasar harga konstan Rp13.580,5 triliun. Dengan demikian secara kumulatif ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (YoY).

Bisnis.com, PONTIANAK -- Prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2026 hingga tahun 2027 diperkirakan masih penuh tantangan. Stabilitas politik global hingga kemungkinan tekanan neraca perdagangan jika tarif impor Amerika Serikat (AS) berlaku, berpotensi menekan laju ekonomi Indonesia.

Proyeksi yang disusun Bank Indonesia (BI), setidaknya menunjukkan bahwa laju perekonomian tahun ini dan tahun depan tidak sekuat ekspektasi pemerintah. Pada tahun 2026, otoritas moneter menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9% - 5,7%.

Sementara pada tahun depan, BI menetapkan range pertumbuhan ekonomi di angka 5,1% hingga 5,9%.

Angka ini jauh lebih konservatif dibandingkan dengan target yang dipatok pemerintah di APBN yakni di angka 5,4% dengan target paling optimistiknya di angka 6%. Target 6% setidaknya tampak dari pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain pertumbuhan ekonomi, BI juga meramal defisit transaksi berjalan berada di kisaran 0,1% - 0,9% untuk tahun 2026 dan 0,4%-1,9% dari produk domestik bruto (PDB). Proyeksi ini jauh lebar dibandingkan realisasi defisit transaksi berjalan pada tahun 2024 yang hanya 0,6% atau proyeksi 2025 di kisaran 0,1% - 0,7% dari PDB.

Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa angka itu tidak bisa diartikan sebagai pesimisme terhadap prospek arah ekonomi Indonesia. Sebaliknya, angka-angka itu sebatas proyeksi berdasarkan garis waktu horizontal.

"Jadi ini tidak berarti menunjukkan ketidakpastian ekonomi ke depan," ujar Juli dalam acara di Pontianak, Jumat (6/2/2026).

Juli menekankan bahwa transformasi sektor riil diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan, terutama melalui kebijakan industrial dan struktural yang meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.

Dia kemudian memaparkan 5 agenda transformasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertama, sinergi memperkuat stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Kedua, sinergi mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan.

Kedua, sinergi meningkatkan pembiayaan perekonomian dan pasar keuangan. Keempat, sinergi akselerasi digitalisasi ekonomi hingga keuangan nasional. Kelima, sinergi kerja sama ekonomi bilateral dan regional.

Sentimen Negatif Pada Awal Tahun

Adapun sejumlah sentimen negatif membayangi perekonomian Indonesia pada awal tahun ini mulai dari pelebaran defisit APBN, tren depresiasi rupiah, hingga tekanan terhadap kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG).

Selain itu sejumlah lembaga pemeringkat internasional juga telah memberikan catatan tebal terhadap kebijakan pemerintah. Moody's misalnya sampai harus memberikan outlook negatif kendati tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level Baa2. S&P juga menyoroti risiko fiskal Indonesia.

Adapun pada tahun lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 sebesar 5,39% secara tahunan atau year-on-year (YoY) merupakan yang tertinggi pada periode tersebut pascapandemi Covid-19.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa produk domestik bruto (PDB) pada Oktober, November, dan Desember 2025 atas harga berlaku sebesar Rp6.147,2 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan Rp3.474,5 triliun.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga bulan terakhir tahun lalu mencapai 5,39% (YoY). Pertumbuhan pada kuartal IV/2025 itu merupakan yang tertinggi dibandingkan periode yang sama pascapandemi.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV 2025 sebesar 5,39% ini merupakan pertumbuhan tahunan triwulan IV tertinggi pascapandemi Covid-19," terangnya pada konferensi pers, Kamis (5/2/2026).

Adapun sepanjang tahun lalu, PDB Indonesia berdasarkan harga berlaku sebesar Rp23.821,1 triliun dan atas dasar harga konstan Rp13.580,5 triliun. Dengan demikian secara kumulatif ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (YoY).

Justru dalam situasi dunia yang tidak menentu, Indonesia dituntut untuk terus melangkah maju dengan kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang presisi, dan keberpihakan nyata pada ekonomi rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Di tengah dunia yang bergerak dalam ketidakpastian berlapis, ekonomi Indonesia justru menghadirkan cerita yang berbeda.

Ketika banyak negara masih bergulat dengan perlambatan pertumbuhan, tekanan geopolitik, dan fragmentasi perdagangan global, Indonesia dinilai tetap mampu menjaga laju ekonomi secara stabil.

Gambaran ini mengemuka dalam pemaparan Economic Outlook 2026 yang disampaikan oleh Great Institute, sebuah lembaga kajian yang menilai perekonomian nasional tetap tangguh dan prospektif memasuki tahun 2026.

Dalam forum tersebut, ekonomi Indonesia bahkan disebut sebagai anomali positif di tengah turbulensi global.

Sejumlah periset menilai bahwa di saat perekonomian dunia masih dibayangi ketidakpastian dan krisis, Indonesia masih mampu tumbuh sehat di kisaran 5 persen.

Ketahanan ini menjadi semakin relevan jika melihat konteks global yang sarat tekanan, mulai dari dinamika politik Amerika Serikat di Venezuela, ketegangan hubungan China–Taiwan, perang Rusia–Ukraina yang belum berakhir, hingga konflik di kawasan Laut China Selatan yang berdampak langsung pada stabilitas kawasan Asia.

Kondisi tersebut diperparah oleh fragmentasi perdagangan global, tren proteksionisme, serta meningkatnya risiko akibat perubahan iklim dan bencana.

Kombinasi faktor geopolitik dan geoekonomi ini menciptakan iklim dunia yang tidak ramah bagi pertumbuhan. Namun, di tengah tekanan berlapis tersebut, Indonesia masih mampu menjaga momentum.

Salah satu kunci utama terletak pada kepemimpinan nasional yang mampu menjaga arah, stabilitas, dan kesinambungan kebijakan di tengah situasi global yang bergejolak.

Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dipandang berperan sebagai penentu ketahanan ekonomi nasional.

Dalam kondisi dunia yang penuh ketidakpastian, konsistensi kebijakan, keberanian mengambil keputusan strategis, serta fokus pada penguatan ekonomi rakyat menjadi fondasi agar perekonomian tidak terombang-ambing.

Dalam satu tahun terakhir, stabilitas arah kebijakan inilah yang menjaga ekonomi nasional tetap bergerak maju.

Program Prioritas

Optimisme terhadap 2026 juga bertumpu pada mulai berjalannya sejumlah program prioritas pemerintah yang berdampak langsung terhadap perekonomian.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu contoh nyata. Hingga awal 2026, cakupan penerima program ini telah mencapai sekitar 53,4 juta orang.

Dampaknya tidak hanya dirasakan pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan efek pengganda melalui penguatan rantai pasok pangan, peningkatan permintaan produksi lokal, serta penciptaan lapangan kerja di berbagai wilayah.

Selain itu, penguatan ekonomi kerakyatan diperluas melalui Koperasi Desa Merah Putih. Pada 2026, jumlah koperasi ini ditargetkan mencapai sekitar 82.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Koperasi desa diposisikan sebagai penggerak ekonomi dari bawah, yang menghubungkan produksi, distribusi, dan konsumsi di tingkat lokal.

Penguatan ekonomi desa ini dinilai memberi kontribusi penting, tidak hanya bagi ekonomi lokal, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan, sekaligus mempertegas arah pemerataan pertumbuhan.

Meski demikian, optimisme tersebut tidak menutup mata terhadap tantangan yang masih membayangi. Dunia pada 2026 diperkirakan tetap berada dalam rezim ketidakpastian tinggi.

Ketegangan geopolitik, fragmentasi rantai pasok, serta kebijakan moneter ketat di negara-negara maju membuat dunia usaha global cenderung bersikap menunggu.

Dalam situasi seperti ini, Indonesia dinilai tetap menjadi salah satu titik terang stabilitas, dengan inflasi yang relatif terkendali dan prospek pertumbuhan yang masih menarik.

Di dalam negeri, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama Produk Domestik Bruto. Sepanjang 2025, konsumsi tumbuh relatif stabil dan menjaga roda ekonomi tetap berputar.

Namun, peneliti Desk Ekonomi Great Institute, Adrian Nalendra, mengingatkan adanya persoalan struktural yang tidak boleh diabaikan.

Stabilitas konsumsi agregat, menurutnya, cenderung menutupi kenyataan bahwa basis kelas menengah justru menyusut, sementara kelompok rentan dan kelas menengah rentan membesar.

Mobilitas sosial yang melambat menjadi tantangan serius, mengingat kelas menengah selama ini menjadi motor utama belanja dan pertumbuhan.

Kebijakan Presisi

Tantangan 2026, karena itu, adalah mengubah konsumsi rumah tangga dari sekadar penyangga pertumbuhan menjadi mesin akselerasi ekonomi, tanpa mengorbankan stabilitas harga.

Upaya ini menuntut kebijakan yang lebih presisi dalam memperkuat daya beli, produktivitas, dan kualitas lapangan kerja.

Dari sisi investasi, peneliti Great Institute Adamasky Pangeran menekankan pentingnya kepastian eksekusi kebijakan. Dalam iklim global yang penuh ketidakpastian, investasi menjadi sangat sensitif terhadap kejelasan arah dan implementasi kebijakan.

Tanpa kepastian tersebut, investasi berisiko bergerak dengan pola stop and go, sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja menjadi tidak optimal.

Sementara itu, peneliti ekonomi, Yossie Martino, menilai 2026 sebagai tahun penentu arah pembangunan ekonomi Indonesia.

Stabilitas makro yang relatif terjaga harus dimanfaatkan sebagai pijakan untuk melakukan transformasi struktural yang lebih produktif dan berkeadilan.

Transformasi ini mencakup penguatan sektor bernilai tambah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan manfaat pertumbuhan antarwilayah dan antarkelompok sosial.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diproyeksikan berada di kisaran 5,3 hingga 5,6 persen.

Proyeksi ini mencerminkan optimisme yang terukur, dengan prasyarat utama berupa sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang terjaga serta implementasi program prioritas yang berjalan efektif dan konsisten.

Ketidakpastian global tidak semestinya dijadikan alasan untuk bersikap pasif. Justru dalam situasi dunia yang tidak menentu, Indonesia dituntut untuk terus melangkah maju dengan kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang presisi, dan keberpihakan nyata pada ekonomi rakyat.

Sebab ketahanan ekonomi bukan sekadar soal bertahan, melainkan tentang kemampuan memanfaatkan momentum untuk melangkah lebih jauh.

*) Dr. Sudarto adalah Direktur Eksekutif Great Institute.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Menjelang 2026, berbagai dinamika ekonomi global hingga politik domestik menjadi perhatian utama pelaku usaha dan investor.

Merespons kebutuhan akan insight yang akurat dan strategis, PT Bank KB Indonesia Tbk (“KB Bank”) menggelar forum ekonomi yang mempertemukan tokoh nasional dan global untuk membahas peluang serta tantangan ekonomi Indonesia.

KB Bank menyelenggarakan forum ekonomi bertajuk “Navigating Indonesia's Next Growth Wave: Economic Outlook and Political Landscape 2026”, sebuah ruang diskusi strategis yang membahas arah ekonomi Indonesia, kawasan regional, hingga global.

Forum ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, di antaranya Luhut Binsar Pandjaitan (Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia), Pandu Patria Sjahrir (Chief Investment Officer Danantara), serta analis politik dan ekonomi Burhanuddin Muhtadi.

Tidak hanya itu, acara juga diperkaya dengan wawasan internasional melalui paparan Mr. Kang Nam Che, Chief of Global Business Group KB Kookmin Bank, serta perspektif industri perbankan domestik dari Kunardy Darma Lie, Direktur Utama KB Bank.

Prospek ekonomi 2026 kuat, tapi penuh tantangan

Para pembicara sepakat bahwa prospek ekonomi Indonesia pada 2026 masih solid. Stabilitas makro, arus investasi, serta penguatan hilirisasi dan basis industri menjadi motor utama pertumbuhan.

Namun, sejumlah risiko global tetap harus diwaspadai. Mulai dari geopolitik, perubahan arah kebijakan moneter negara maju, volatilitas komoditas, hingga perlambatan ekonomi negara mitra dagang.

Selain itu, perubahan struktur rantai pasok global, transisi energi, hingga percepatan teknologi dinilai akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru.

Para pembicara menilai sinergi antara pemerintah, regulator, sektor swasta, lembaga keuangan, dan investor menjadi semakin penting untuk menjaga momentum ekonomi Indonesia di tahun-tahun mendatang.

Direktur Utama KB Bank, Kunardy Darma Lie menegaskan bahwa forum ini merupakan komitmen KB Bank dalam menyediakan insight berbasis riset dan dialog strategis bagi nasabah serta pelaku ekonomi.

“Arah kebijakan, perkembangan geopolitik, dan tren investasi global harus diterjemahkan menjadi strategi adaptif agar Indonesia mampu menangkap peluang pertumbuhan berikutnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 November 2025.

Sementara itu, Mr. Kang Nam Che menyampaikan keyakinan KB Kookmin Bank terhadap prospek Indonesia sebagai pusat pertumbuhan Asia, didukung fundamental ekonomi yang solid, demografi produktif, dan meningkatnya daya tarik investasi jangka panjang.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) memperkirakan suku bunga acuan dari Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Reserve (The Fed), atau Fed Fund Rate, akan turun satu kali lagi tahun ini dan satu kali pada awal tahun depan.

Hal ini diungkapkan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2025 pada Senin (3/11/2025).

"Setelah penurunan kemarin, kami masih memperkirakan sekali lagi di tahun ini dan (satu lagi) di triwulan I-2026. Kalau dari pasar memperkirakan 2 kali tahun ini dan sekali tahun depan," kata Perry.

Lantas bagaimana dengan BI Rate?

Perry mengungkapkan ruang penurunan suku bunga acuan BI, BI Rate, masih terbuka ke depannya. Namun, terkait dengan besarannya, Perry menuturkan BI harus mempertimbangkan sejumlah data.

"Tentu saja ada ruang penurunan BI Rate ke depan. Apa dan besarnya itulah yang kami pertimbangkan, adalah seberapa besar inflasi ke depan terkendali dan ruang mendorong pertumbuhan ekonomi BI akan terus mencermati efektivitas transmisi," papar Perry.

Selain itu, BI juga mempertimbangkan stabilitas nilai tukar dan prospek ekonomi Indonesia. Dari sisi inflasi, Perry mengakui ruang penurunan sudah terbuka.

Namun, terkait dengan besaran dan momentumnya, nilai tukar dan transmisi kebijakan akan sangat menentukan, termasuk ekspansi moneter dan penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun.

"Iya masih ada ruang penurunan BI rate tapi tingkat dan besarnya akan didasarkan pada stabilitas nilai tukar rupiah dan efektivitas transmisi kebijakan yang ditempuhbagaimana kelonggaran ekspansi moneter dan tambahan dana Rp 200 triliun mendorong kredit dan pertumbuhan ekonomi," kata Perry.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia-Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo buka suara terkait situasi nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Rupiah sempat melemah pada September 2025 sebesar 1,05% ptp dibandingkan tingkat akhir Agustus 2025 karena ketidakpastian global yang tinggi," ungkap Perry dalam konferensi pers, Rabu (22/10/2025)

Langkah yang ditempuh BI yaitu intervensi pada pasar spot, DNDF dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Hasilnya positif tercermin rupiah menguat pada awal Oktober 2025," jelasnya

BI memperkirakan nilai tukar rupiah akan bergerak stabil didukung oleh kebijakan moneter, inflasi yang terjaga dan prospek ekonomi Indonesia. Di samping itu, stabilitas rupiah juga ditopang oleh konversi Devisa Hasil Ekspor (DHE).

"BI terus memperkuat respons kebijakan stabilisasi melalui intervensi terukur," terang Perry.

(ras/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Aliran modal asing yang masih mencatatkan pemasukan ke dalam surat berharga negara (SBN) senilai US$ 26,03 triliun untuk periode Januari-10 Oktober 2025, pemerintah anggap bentuk keyakinan cerahnya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, akumulasi surplus aliran modal asing ke pasar obligasi itu terus terjadi meskipun per Oktober 2025 masih tercatat outflow senilai Rp 5,62 triliun, melanjutkan outflow sekitar Rp 3,01 triliun per Oktober 2025.

"Kurvanya terlihat sekali ada perbaikan signifikan. Ada perbaikan yang dilihat investor terhadap ekonomi kita," ucap Purbaya saat konferensi pers APBN Kita edisi September 2025, Selasa (14/10/2025).

Ia memastikan, aliran modal asing yang masuk ke Indonesia ke depannya akan semakin deras, setelah para bond holder Indonesia telah mendapatkan sinyal kuat bahwa pemerintah akan terus mendorong percepatan laju pertumbuhan ke depannya.

"Saya berharap kebijakan kita yang pro growth akan membuat asing semakin banyak masuk Indonesia," tegas Purbaya.

Foto: Materi paparan Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Kementerian Keuangan RI) Materi paparan Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Kementerian Keuangan RI)

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]