Bisnis.com, PONTIANAK -- Prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2026 hingga tahun 2027 diperkirakan masih penuh tantangan. Stabilitas politik global hingga kemungkinan tekanan neraca perdagangan jika tarif impor Amerika Serikat (AS) berlaku, berpotensi menekan laju ekonomi Indonesia.

Proyeksi yang disusun Bank Indonesia (BI), setidaknya menunjukkan bahwa laju perekonomian tahun ini dan tahun depan tidak sekuat ekspektasi pemerintah. Pada tahun 2026, otoritas moneter menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9% - 5,7%.

Sementara itu pada tahun 2027, BI menetapkan range pertumbuhan ekonomi di angka 5,1% hingga 5,9%.

Angka ini jauh lebih konservatif dibandingkan dengan target yang dipatok pemerintah di angka 5,4% dengan target paling optimistiknya di angka 6% pada 2026. Target 6% setidaknya beberapa lali terlontar dari pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain pertumbuhan ekonomi, BI juga meramal defisit transaksi berjalan berada di kisaran 0,1% - 0,9% untuk tahun 2026 dan pada tahun 2027 0,4%-1,9% dari produk domestik bruto (PDB). Proyeksi ini jauh lebar dibandingkan realisasi defisit transaksi berjalan pada tahun 2024 yang hanya 0,6% atau proyeksi 2025 di kisaran 0,1% - 0,7% dari PDB.

Defisit transaksi berjalan sering menjadi indikator perekonomian karena mencerminkan bahwa porsi neraca impor suatu negara lebih besar dibandingkan dengan ekspor barang dan jasa. Pelebaran defisit transaksi berjalan tidak hanya berisiko terhadap perekonomian, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas nilai tukar rupiah yang sedang menghadapi tren depresiasi.

Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa angka itu tidak bisa diartikan sebagai pesimisme terhadap prospek arah ekonomi Indonesia. Sebaliknya, angka-angka itu sebatas proyeksi berdasarkan garis waktu horizontal.

"Jadi ini tidak berarti menunjukkan ketidakpastian ekonomi ke depan," ujar Juli dalam acara di Pontianak, Jumat (6/2/2026).

Juli menekankan bahwa transformasi sektor riil diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan, terutama melalui kebijakan industrial dan struktural yang meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.

Dia kemudian memaparkan 5 agenda transformasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertama, sinergi memperkuat stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Kedua, sinergi mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan.

Kedua, sinergi meningkatkan pembiayaan perekonomian dan pasar keuangan. Keempat, sinergi akselerasi digitalisasi ekonomi hingga keuangan nasional. Kelima, sinergi kerja sama ekonomi bilateral dan regional.

Sentimen Negatif Pada Awal Tahun

Adapun sejumlah sentimen negatif membayangi perekonomian Indonesia pada awal tahun ini mulai dari pelebaran defisit APBN, tren depresiasi rupiah, hingga tekanan terhadap kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG).

Selain itu sejumlah lembaga pemeringkat internasional juga telah memberikan catatan tebal terhadap kebijakan pemerintah. Moody's misalnya sampai harus memberikan outlook negatif kendati tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level Baa2. S&P juga menyoroti risiko fiskal Indonesia.

Adapun pada tahun lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 sebesar 5,39% secara tahunan atau year-on-year (YoY) merupakan yang tertinggi pada periode tersebut pascapandemi Covid-19.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa produk domestik bruto (PDB) pada Oktober, November, dan Desember 2025 atas harga berlaku sebesar Rp6.147,2 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan Rp3.474,5 triliun.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga bulan terakhir tahun lalu mencapai 5,39% (YoY). Pertumbuhan pada kuartal IV/2025 itu merupakan yang tertinggi dibandingkan periode yang sama pascapandemi.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV 2025 sebesar 5,39% ini merupakan pertumbuhan tahunan triwulan IV tertinggi pascapandemi Covid-19," terangnya pada konferensi pers, Kamis (5/2/2026).

Adapun sepanjang tahun lalu, PDB Indonesia berdasarkan harga berlaku sebesar Rp23.821,1 triliun dan atas dasar harga konstan Rp13.580,5 triliun. Dengan demikian secara kumulatif ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (YoY).

Bisnis.com, PONTIANAK -- Prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2026 hingga tahun 2027 diperkirakan masih penuh tantangan. Stabilitas politik global hingga kemungkinan tekanan neraca perdagangan jika tarif impor Amerika Serikat (AS) berlaku, berpotensi menekan laju ekonomi Indonesia.

Proyeksi yang disusun Bank Indonesia (BI), setidaknya menunjukkan bahwa laju perekonomian tahun ini dan tahun depan tidak sekuat ekspektasi pemerintah. Pada tahun 2026, otoritas moneter menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9% - 5,7%.

Sementara pada tahun depan, BI menetapkan range pertumbuhan ekonomi di angka 5,1% hingga 5,9%.

Angka ini jauh lebih konservatif dibandingkan dengan target yang dipatok pemerintah di APBN yakni di angka 5,4% dengan target paling optimistiknya di angka 6%. Target 6% setidaknya tampak dari pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain pertumbuhan ekonomi, BI juga meramal defisit transaksi berjalan berada di kisaran 0,1% - 0,9% untuk tahun 2026 dan 0,4%-1,9% dari produk domestik bruto (PDB). Proyeksi ini jauh lebar dibandingkan realisasi defisit transaksi berjalan pada tahun 2024 yang hanya 0,6% atau proyeksi 2025 di kisaran 0,1% - 0,7% dari PDB.

Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa angka itu tidak bisa diartikan sebagai pesimisme terhadap prospek arah ekonomi Indonesia. Sebaliknya, angka-angka itu sebatas proyeksi berdasarkan garis waktu horizontal.

"Jadi ini tidak berarti menunjukkan ketidakpastian ekonomi ke depan," ujar Juli dalam acara di Pontianak, Jumat (6/2/2026).

Juli menekankan bahwa transformasi sektor riil diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan, terutama melalui kebijakan industrial dan struktural yang meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.

Dia kemudian memaparkan 5 agenda transformasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertama, sinergi memperkuat stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Kedua, sinergi mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan.

Kedua, sinergi meningkatkan pembiayaan perekonomian dan pasar keuangan. Keempat, sinergi akselerasi digitalisasi ekonomi hingga keuangan nasional. Kelima, sinergi kerja sama ekonomi bilateral dan regional.

Sentimen Negatif Pada Awal Tahun

Adapun sejumlah sentimen negatif membayangi perekonomian Indonesia pada awal tahun ini mulai dari pelebaran defisit APBN, tren depresiasi rupiah, hingga tekanan terhadap kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG).

Selain itu sejumlah lembaga pemeringkat internasional juga telah memberikan catatan tebal terhadap kebijakan pemerintah. Moody's misalnya sampai harus memberikan outlook negatif kendati tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level Baa2. S&P juga menyoroti risiko fiskal Indonesia.

Adapun pada tahun lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 sebesar 5,39% secara tahunan atau year-on-year (YoY) merupakan yang tertinggi pada periode tersebut pascapandemi Covid-19.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa produk domestik bruto (PDB) pada Oktober, November, dan Desember 2025 atas harga berlaku sebesar Rp6.147,2 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan Rp3.474,5 triliun.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga bulan terakhir tahun lalu mencapai 5,39% (YoY). Pertumbuhan pada kuartal IV/2025 itu merupakan yang tertinggi dibandingkan periode yang sama pascapandemi.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV 2025 sebesar 5,39% ini merupakan pertumbuhan tahunan triwulan IV tertinggi pascapandemi Covid-19," terangnya pada konferensi pers, Kamis (5/2/2026).

Adapun sepanjang tahun lalu, PDB Indonesia berdasarkan harga berlaku sebesar Rp23.821,1 triliun dan atas dasar harga konstan Rp13.580,5 triliun. Dengan demikian secara kumulatif ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (YoY).

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta semua lembaga jasa keuangan Tanah Air untuk mencermati dan memantau risiko yang kemungkinan timbul imbas konflik Amerika Serikat (AS) - Venezuela.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan meski dalam jangka pendek dampak konflik kedua negara terhadap sektor jasa keuangan belum terlihat, pihaknya mengimbau semua pihak untuk terus mewaspadai risiko dari ketidakpastian stabilitas politik global.

“Kami tentu meminta semua lembaga jasa keuangan untuk cermati dan pemantauan yang intensif terhadap risiko ini baik pasar, likuiditas maupun kredit pembiayaan,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDKB, Jumat (9/1/2026).

Secara umum, Mahendra menuturkan bahwa para pelaku jasa keuangan termasuk di pasar keuangan hingga saat ini masih terus mencermati perkembangan yang terjadi, utamanya risiko pada geopolitik yang mungkin terjadi imbas konflik AS-Venezuela serta mencermati potensi dampak stabilitas politik dan pasar keuangan global.

Mahendra juga menyebut, dampak konflik kedua negara terhadap komoditas ekspor unggulan Indonesia sejauh ini belum terlihat sama sekali.

“Sekalipun demikian kita tentu harus cermati perkembangan dan risiko kepada perekonomian dan sektor jasa keuangan dalam jangka menengah panjang,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, pejabat AS mengakui telah melakukan serangan yang menyebabkan ledakan keras yang disertai suara mirip deru pesawat terdengar di Caracas, Venezuela, pada Sabtu dini hari sekitar pukul 02.00 waktu setempat. Laporan dari Reuters, Sabtu (3/1/2026) pejabat itu, yang berbicara dengan syarat anonim, tidak memberikan rincian.

Pada Kamis sebelumnya, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan keterbukaannya untuk bekerja sama dengan Washington setelah berminggu-minggu menghadapi tekanan militer dari Amerika Serikat.

Pemerintahan Trump selama ini menuduh Maduro memimpin kartel narkoba dan menyatakan tengah meningkatkan upaya pemberantasan perdagangan narkoba.

Tuduhan tersebut dibantah Maduro, yang menilai Washington berusaha menggulingkan pemerintahannya karena Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar yang diketahui di dunia.

Tekanan AS terhadap Caracas terus meningkat, mulai dari penutupan wilayah udara Venezuela secara tidak resmi, penambahan sanksi ekonomi, hingga perintah penyitaan kapal tanker yang mengangkut minyak Venezuela.

Dalam beberapa pekan terakhir, Trump berulang kali mengancam akan melancarkan serangan darat terhadap kartel narkoba di kawasan tersebut, dengan menyebut aksi itu akan dimulai segera. Pernyataan pada Senin lalu dinilai sebagai indikasi awal dari ancaman tersebut.

Selain itu, sejak September, pasukan AS dilaporkan telah melakukan puluhan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Karibia dan Samudra Pasifik bagian timur yang diklaim sebagai bagian dari operasi anti-narkoba.

Namun, pemerintah AS belum membeberkan bukti keterlibatan kapal-kapal tersebut, sementara militer AS menyebut sedikitnya 107 orang tewas dalam sedikitnya 30 serangan maritim yang telah dilakukan.