Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang memastikan pihaknya akan mengevaluasi skema insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari yang selama ini diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Evaluasi dilakukan di tengah penataan ulang program MBG setelah muncul temuan pembengkakan jumlah titik dapur serta dugaan pemborosan anggaran yang disorot pemerintah.

"Ya, insentif Rp6 juta (per hari tiap SPPG) akan kami evaluasi," kata Nanik kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/6).

Nanik menegaskan evaluasi tersebut tak akan berdampak pada anggaran bahan baku makanan Rp10 ribu per porsi bagi penerima manfaat program MBG. Menurut dia, komponen insentif operasional dapur berbeda dengan alokasi biaya bahan baku makanan.

"Rp10 ribu (per porsi) itu kan bahan baku, tidak ada kaitannya dengan (insentif) Rp6 juta per hari. Kita evaluasi insentif Rp6 juta supaya efisien," ujarnya.

Ia juga enggan menanggapi lebih jauh ketika dimintai komentar terkait temuan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyebut dana insentif operasional SPPG diduga sempat dimanfaatkan oleh sejumlah eks pejabat BGN yang kini berstatus tersangka korupsi.

"Wah, enggak tahu saya soal (insentif Rp6 juta) dipakai eks pejabat, tanya Kejagung dong, masa tanya sama saya," kata Nanik.

Rencana evaluasi insentif SPPG Rp6 juta per hari tersebut muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap adanya potensi pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program MBG akibat membengkaknya jumlah titik dapur.

Menurut Zulhas, jumlah titik dapur MBG yang semula direncanakan sekitar 21 ribu bertambah menjadi 27.877 titik. Artinya terdapat tambahan sekitar 6.877 titik dari rencana awal.

Dengan skema insentif Rp6 juta per hari untuk setiap dapur, penambahan ribuan titik tersebut berpotensi menimbulkan pengeluaran lebih dari Rp1 triliun per bulan.

"Nah, ada membengkak 6.877 titik. Kalau Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih dari Rp1 triliun pemborosan," ujar Zulhas.

Selain itu, pemerintah juga menemukan jumlah titik dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) meningkat jauh di atas kebutuhan awal. Dari perkiraan sekitar 2.000 titik, jumlahnya disebut membengkak menjadi 8.617 titik.

Di sisi lain, skema insentif Rp6 juta per hari juga menjadi perhatian dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola MBG yang tengah ditangani Kejaksaan Agung.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarief sebelumnya menyebut para tersangka diduga memanfaatkan skema dana insentif operasional SPPG untuk memperoleh keuntungan pribadi.

"Kurang lebih yang (insentif SPPG) Rp6 juta itu. Yang per hari kan," kata Syarief di Kejagung Jakarta, Kamis (4/6).

Insentif Rp6 juta per hari sendiri diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program MBG Tahun Anggaran 2025.

Dalam aturan tersebut, insentif diberikan dengan skema availability-based atau berbasis ketersediaan layanan. Artinya, dana diberikan untuk menjamin kesiapsiagaan dan operasional dapur MBG, bukan berdasarkan jumlah porsi makanan yang disalurkan.

Sebelumnya, eks Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut skema tersebut dirancang sebagai kompensasi bagi mitra yang menanggung investasi pembangunan dapur dan berbagai risiko operasional tanpa menggunakan dana APBN.

[Gambas:Youtube]

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang merubah sejumlah arah kebijakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) begitu resmi ditunjuk menggantikan Dadan Hindayana yang kini menjadi tersangka korupsi.

Nanik menegaskan lembaganya kini lebih berfokus pada efisiensi anggaran hingga peningkatan kualitas program dibanding sekadar mengejar target angka penerima manfaat.

Ia mengatakan konsolidasi internal menjadi agenda pertama yang dilakukan setelah dirinya bersama jajaran pimpinan baru mulai bekerja. Salah satu fokus utama adalah memastikan penggunaan anggaran lebih efektif di tengah penyesuaian pagu yang dilakukan pemerintah.

"Kami concern hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran. Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran," kata Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (4/6).

Berikut empat kebijakan utama yang mulai dijalankan Nanik setelah resmi memimpin BGN:

Kebijakan pertama adalah menggeser fokus program dari kuantitas menuju kualitas.

Nanik mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa target penerima MBG pada 2026 kemungkinan tidak akan mencapai 82,9 juta orang seperti yang direncanakan sebelumnya.

BGN kini memilih memastikan kualitas makanan, tata kelola program, dan efektivitas intervensi gizi berjalan baik terlebih dahulu sebelum melakukan ekspansi besar-besaran.

"Kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini mohon bapak kami tidak mengejar kuantitas, kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta," ujarnya.

Menurut Nanik, pendekatan tersebut diambil agar program MBG memberikan dampak yang lebih nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

Kebijakan kedua adalah menghentikan sementara penambahan dapur MBG atau SPPG baru. BGN akan lebih dulu membenahi ribuan dapur yang telah beroperasi agar memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas pelayanan.

Perbaikan mencakup sarana dapur, sistem operasional, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Bagi dapur yang tidak memenuhi standar, BGN tidak segan menghentikan sementara operasionalnya.

"Kalau dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend," kata Nanik.

Ia mencontohkan, jika jumlah SPPG di suatu kecamatan sudah mencukupi kebutuhan, maka tidak akan ada penambahan dapur baru. Moratorium baru akan dicabut jika evaluasi menunjukkan kebutuhan tambahan layanan.

"Jadi moratorium. Nanti kalau kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresin dulu," imbuhnya.

Meski melakukan moratorium pembangunan dapur baru, BGN justru ingin mempercepat pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bedanya, perluasan tersebut tidak lagi sepenuhnya mengandalkan anggaran negara seperti sebelumnya.

BGN tengah menyiapkan berbagai skema alternatif pembiayaan, mulai dari pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah dari negara sahabat, yayasan, hingga dukungan sektor swasta yang beroperasi di daerah terpencil.

Menurut Nanik, pendekatan ini dilakukan untuk mengurangi beban APBN sekaligus mempercepat jangkauan program ke daerah yang selama ini sulit terlayani.

Selain itu, BGN tidak akan selalu membangun dapur baru di wilayah 3T. Dapur sekolah, dapur umum, atau fasilitas memasak lain yang sudah tersedia akan dioptimalkan untuk mendukung program MBG.

"Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu kan full 100 persen mau dibiayai oleh APBN. Nah, dan kita juga intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya," terangnya.

Kebijakan terakhir adalah memperkuat fokus program kepada kelompok yang disebut 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.

Nanik mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan masukan para pakar gizi, dokter anak, dan akademisi yang menilai intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia anak sekitar 9 tahun.

Karena itu, BGN kini menjadikan kelompok 3B sebagai prioritas utama penerima manfaat program MBG.

"Intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana," jelasnya.

BGN bahkan mewajibkan setiap SPPG melayani kelompok 3B. Jika kewajiban tersebut tidak dijalankan, operasional dapur dapat dihentikan sementara. Hal mulai menunjukkan hasil dalam dua pekan terakhir, jumlah penerima manfaat dari kelompok bumil, busui, dan balita telah mencapai sekitar 22 juta orang.

"Nah, itulah kira-kira ya, pokoknya fokus, biar anggarannya juga fokus dan targetnya tercapai," kata Nanik.

[Gambas:Youtube]

PT Pertamina (Persero) melalui Refinery Unit VII Kilang Kasim mendukung kemandirian masyarakat di sekitar wilayah operasi melalui bantuan pengembangan program masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH) di area penyangga konservasi Pulau Waigeo Timur, Kampung Waifoi, Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada Sabtu (25/4).

Program ini berfokus pada pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, salah satunya lewat pembangunan homestay yang dikelola langsung oleh warga. Inisiatif ini dinilai mampu mengoptimalkan potensi alam Raja Ampat tanpa mengabaikan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan.

Komisaris PT Pertamina (Persero), Nanik S. Deyang, menyampaikan apresiasi terhadap potensi alam Kampung Waifoi yang masih terjaga. Menurutnya, program CSR Pertamina di wilayah tersebut menjadi contoh pengembangan ekonomi masyarakat yang selaras dengan karakter alam setempat.

"Ini luar biasa, karena program sosialnya benar-benar disesuaikan dengan alam. Menitikberatkan pada pengelolaan homestay oleh masyarakat dan menjadi milik masyarakat," ujar Nanik.

Ia menambahkan, keberadaan homestay dengan delapan kamar dan tarif sekitar Rp550 ribu per malam dapat menjadi tambahan penghasilan kelompok masyarakat pengelola. Pendapatan bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan warga, termasuk pendidikan anak-anak setempat.

"Ini contoh CSR yang tepat sasaran. Memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya," katanya.

Ketua Kelompok Tani Hutan Saupon Adventure Village, Zakaria, menjelaskan bahwa keterlibatan Pertamina di kampung berawal dari rekomendasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat.Dukungan Pertamina diberikan melalui pembangunan homestay, dapur, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti mesin tempel kapal dan diesel.

"Pertamina membantu kami melalui pembangunan homestay, dapur, serta fasilitas lain. Sejak mulai berkembang pada 2018, homestay ini terus berjalan hingga sekarang," tutur Zakaria.

Ia menilai, program ini memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan fasilitas, akses transportasi, dan sumber penghasilan warga. Selain itu, masyarakat juga semakin terdorong untuk menjaga lingkungan, termasuk mangrove dan kawasan hutan.

"Sebagian besar penghasilan masyarakat sekarang bergantung pada homestay ini. Kami juga semakin sadar untuk menjaga lingkungan seperti mangrove dan hutan agar tetap lestari," ujarnya.

Lebih jauh, Zakaria berharap program tetap dikelola secara mandiri oleh masyarakat lokal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.

Sementara, Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina, Rudi Ariffianto menyatakan, bantuan pemberdayaan masyarakat di sektor wisata ini juga menjadi upaya untuk menjaga pelestarian alam.

"Kami merencanakan program ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal, agar potensi alam dapat dinikmati wisatawan tanpa mengganggu kehidupan dan tradisi yang sudah ada," jelas Rudi.

Selain mendukung pengembangan ekowisata, Pertamina juga menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat Kampung Klayas, serta tas sekolah bagi anak-anak di sekitar wilayah operasi Kilang Kasim, mewujudkan dukungan terhadap pendidikan dan kesejahteraan.

Melalui program CSR ini, Pertamina mendorong potensi alam Raja Ampat dapat terus dikelola secara berkelanjutan, sehingga selain menjadi daya tarik wisata, juga sebagai sumber ekonomi yang inklusif bagi masyarakat lokal.

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bakal diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kini ramai dibahas di media sosial.

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan ada penafsiran keliru terhadap Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memuat pegawai SPPG dapat diangkat sebagai PPPK sesuai ketentuan perundang-undangan.

Nanik menegaskan ketentuan pengangkatan PPPK tidak berlaku bagi seluruh pegawai maupun relawan SPPG. Hanya pegawai inti yang dapat diangkat PPPK. Frasa "pegawai SPPG" dalam Pasal tersebut merujuk secara spesifik pada pegawai inti dengan fungsi strategis.

"Yang dimaksud pegawai SPPG dalam konteks PPPK adalah jabatan inti yang memiliki fungsi teknis dan administratif strategis, yaitu Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan. Di luar itu, termasuk relawan, tidak masuk dalam skema pengangkatan PPPK," ujar Nanik di Jakarta dalam keterangan resmi tertulis, Selasa (13/1).

Nanik mengatakan klarifikasi ini penting agar tidak menimbulkan ekspektasi keliru di masyarakat, khususnya bagi relawan yang selama ini berperan aktif mendukung pelaksanaan MBG di lapangan.

Ia pun menekankan relawan tetap menjadi bagian penting dari ekosistem program tersebut, tetapi status mereka bersifat partisipatif dan non-ASN. Hal ini sesuai dengan desain kebijakan yang menempatkan relawan sebagai penggerak sosial, bukan aparatur negara.

"Peran relawan sangat krusial dalam mendukung keberhasilan program, tetapi secara regulasi mereka tidak termasuk dalam kategori pegawai yang diangkat sebagai PPPK. Ini sudah dirancang sejak awal agar program tetap inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengklarifikasi kabar insentif Rp5 juta untuk SPPG yang berhasil membuat konten Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan viral secara positif di media sosial.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menjelaskan memastikan tidak ada kebijakan tersebut. Ia berkata pernyataan mengenai insentif itu sekadar guyonan pada Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Teknis Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta kemarin.

"Pernyataan soal insentif Rp5 juta itu bukan keputusan resmi, melainkan hanya candaan yang disampaikan untuk memotivasi para peserta agar lebih kreatif dalam menyebarkan informasi positif tentang program MBG," ucap Hida melalui keterangan tertulis, Selasa (28/10).

Ia menyampaikan BGN ingin mendorong SPPG untuk aktif membangun komunikasi publik yang sehat dan cepat dalam menangkal hoaks seputar program MBG.

Hida memastikan BGN menjalankan seluruh kebijakan sesuai ketentuan dan mekanisme anggaran negara. Candaan soal insentif Rp5 juta itu hanya untuk menyemangati para petugas di SPPG.

BGN, kata Hida, mendukung penuh transparansi dan komunikasi publik yang efektif terkait pelaksanaan MBG. Upaya itu mencakup penguatan kapasitas komunikasi bagi koordinator regional dan koordinator wilayah, termasuk pelatihan pembuatan konten informasi yang kredibel.

"Kami mengapresiasi semangat para Kepala SPPG dalam menyebarkan informasi positif tentang MBG. BGN akan terus memastikan agar seluruh pesan publik berjalan sesuai koridor resmi dan dapat dipertanggungjawabkan," ucap Hida.

Sebelumnya, beredar kabar BGN menyiapkan insentif Rp5 juta untuk SPPG yang berhasil membuat konten positif dan viral di media sosial. Kabar itu diberitakan sejumlah media massa, mengutip pernyataan Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang.

Dalam sebuah forum di Jakarta, Nanik mengutarakan kekhawatirannya atas lemahnya respons SPPG di daerah terhadap berita miring MBG. Ia ingin BGN menjadi pihak terdepan dalam menyebarkan informasi yang edukatif.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan target penerima program makan bergizi gratis (MBG) sebanyak 82,9 juta orang baru akan tercapai pada Maret 2026. Target itu mundur dari yang diinginkan pemerintah sebelum akhir tahun ini.

"Sehingga diperkirakan tahun 2026, Maret, itu kita sudah bisa mencapai 82,9 juta. Semua dengan harapan tidak ada resiko satu orang pun," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan, Selasa (21/10).

Ditemui usai acara tersebut, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengatakan target penerima 82,9 juta orang ini membutuhkan anggaran sekitar Rp351 triliun hingga Rp400 triliun. Padahal, anggaran yang diterima BGN pada 2025 hanya sebesar Rp 71 triliun.

"Yang Pak Zulhas bilang 82,9 (juta penerima) itu tahun depan. Mestinya selesai akhir tahun. Tapi Insya Allah kita akan selesaikan di bulan Maret. (Anggaran) Rp71 triliun itu tahun ini. Kalau total 82,9 itu uangnya sekitar Rp351 triliun. Sekarang Rp351 triliun enggak? Enggak kan?" katanya.

Nanik mengatakan jumlah penerima manfaat MBG saat ini telah mencapai 36 juta orang. Jumlah penerima manfaat ditargetkan mencapai 60 juta - 70 juta orang hingga akhir tahun ini.

Sebelumnya, Kepala BGN Gizi Dadan Hindayana optimis pengembalian anggaran Rp70 triliun untuk MBG tidak mempengaruhi target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang.

Dadan menyampaikan proyeksi penyerapan anggaran tahun ini telah memperhitungkan seluruh kebutuhan program berbasis data dan asumsi.

"Dana APBN 2025 Rp71 triliun. Presiden (Prabowo Subianto) menyiapkan tambahan Rp100 triliun. Proyeksi (penyerapan anggaran) BGN pada akhir Desember Rp71 triliun + Rp28 triliun," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/10).

Ia menambahkan proyeksi tersebut sudah mencakup seluruh kebutuhan pelaksanaan program MBG, termasuk target penerima manfaat.

"Kalau sudah proyeksi itu sudah memperhitungkan. Kalau proyeksi itu sudah menghitung semua kebutuhan berbasis data dan asumsi," kata Dadan.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyiapkan dua jenis lauk dalam hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap hari.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengatakan instruksi agar setiap dapur MBG menyiapkan dua jenis lauk setiap hari itu karena Prabowo ingin anak-anak Indonesia berkecukupan gizi.

"Selain susu, harus ada dua jenis lauk, bukan satu," kata Nanik dalam keterangan resmi, Rabu (15/10).

Nanik bercerita Prabowo bahkan sampai menghitung sendiri menu makanan untuk para siswa dengan anggaran Rp10 ribu per porsi. Hal itu terjadi ketika Presiden merancang program MBG.

"Beliau hitung sendiri, dan berkesimpulan bahwa dengan Rp10 ribu itu masih bisa pakai ayam dan telur," ujarnya.

Karena itu, Nanik mengingatkan agar semua pihak tidak mengambil keuntungan dari bahan baku makanan. Ia imbau agar seluruh dapur MBG tidak memangkas, atau bahkan sengaja menggelambungkan anggaran pembelian bahan baku.

"Jangan dipangkas, dan juga jangan di-mark up. Anggaran bahan baku itu harus penuh," ucap Nanik.

Ia juga berpesan agar seluruh unsur pelaksana di setiap dapur MBG, mulai dari kepala SPPG, ahli gizi hingga akuntan saling mengingatkan dan menjaga integritas pelaksanaan program. Nanik pun menegaskan kembali bahwa program MBG bukanlah proyek komersial.

"Bapak, ibu semua, program MBG ini bukan bisnis. Ini adalah kecintaan Pak Prabowo pada anak-anak Indonesia," pungkas Nanik.