Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menanggapi terkait dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Zulhas mengaku menyambut positif penunjukan pimpinan baru badan yang melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut. Menurutnya, perubahan kepemimpinan ini menjadi momentum penting untuk membenahi sekaligus mempercepat pelaksanaan MBG agar lebih tepat sasaran, profesional, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG, dia menilai susunan pimpinan baru BGN memiliki kapasitas, pengalaman birokrasi, serta kemampuan koordinasi yang dibutuhkan untuk memperkuat implementasi program strategis nasional tersebut.

“Saya kenal baik Ketua Badan dan Wakil Ketua Badan yang baru. Mereka adalah orang yang tepat. Saya sering rapat dengan mereka. Mereka memiliki pengalaman mengelola program pemerintah, mampu bekerja lintas kementerian dan lembaga, serta memahami tantangan implementasi di lapangan,” ujar Zulhas di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Kementerian Koordinator Bidang Pangan saat ini memimpin proses sinkronisasi, evaluasi, dan pengendalian lintas sektor Program MBG yang melibatkan 17 kementerian dan lembaga. Pelaksanaan program tersebut mengacu pada tata kelola yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.

Berdasarkan data hingga 2 Juni 2026, Program MBG telah beroperasi melalui 29.670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan menjangkau 63.133.649 penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.

Zulhas juga menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan di BGN menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam merespons berbagai kritik, protes, dan masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan program.

“Ini bukti Presiden mendengar berbagai kritikan, protes, dan masukan publik. Presiden adalah sosok yang mendengar dengan kehati-hatian,” katanya.

Dalam susunan kepemimpinan baru BGN, Nanik S. Deyang dinilai memiliki pemahaman mendalam mengenai MBG karena telah terlibat sejak tahap pengembangan program. Sementara itu, Agustina Arumsari membawa pengalaman di bidang pengawasan dan manajemen risiko dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memperkuat tata kelola serta akuntabilitas pelaksanaan program.

Di sisi lain, Mayjen TNI Trenggono dinilai memiliki pengalaman kepemimpinan yang kuat dari berbagai jabatan strategis di TNI Angkatan Darat. Ia juga memiliki rekam jejak di sektor pangan sebagai Wakil Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara.

Pemerintah berharap, dengan hadirnya kepemimpinan baru di BGN, Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mampu menjawab kebutuhan gizi masyarakat secara lebih optimal di seluruh Indonesia.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Nanik Sudaryati Deyang atau Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru menggantikan Dadan Hindayana.

Pengumuman terkait dengan penunjukkan Nanik sebagai Kepala BGN disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa (2/6/2026). Perombakan pucuk pimpinan BGN ini dilakukan setelah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan hampir satu setengah tahun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi dan mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang peningkatan gizi masyarakat.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat. Tugas ini menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai prinsip akuntabilitas,” ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (2/6/2026).

Prasetyo menjelaskan presiden secara rutin memantau kinerja seluruh kabinet, termasuk BGN. Dalam proses evaluasi tersebut, presiden juga menerima masukan dari kementerian dan lembaga terkait, masyarakat, hingga penerima manfaat program MBG.

Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo mengumumkan keputusan Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana selaku Kepala BGN dan dua orang Wakil Kepala BGN.

"Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," ujar Prasetyo saat membacakan keputusan Presiden Prabowo.

Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Selain itu, Prabowo juga mencopot 2 Waka BGN yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.

"Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru dan saudara Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru," ujar Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menitipkan sejumlah tugas prioritas kepada jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) setelah melakukan perombakan pucuk pimpinan lembaga tersebut pada Selasa (2/6/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pimpinan baru BGN diharapkan segera melakukan konsolidasi internal sekaligus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan program-program strategis berjalan optimal.

Menurut Prasetyo, terdapat sedikitnya empat tugas utama yang menjadi perhatian pemerintah bagi pimpinan baru BGN.

Pertama, melakukan konsolidasi internal organisasi agar proses transisi kepemimpinan berjalan lancar dan seluruh unit kerja tetap menjalankan tugasnya secara efektif.

"Kepada tiga pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (2/6/2026).

Kedua, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah menilai pelaksanaan program peningkatan gizi nasional membutuhkan sinergi yang erat dengan berbagai instansi sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.

Ketiga, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Langkah ini dinilai penting mengingat pelaksanaan berbagai program BGN, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), melibatkan peran pemerintah daerah dalam implementasinya di lapangan.

Selain itu, tugas keempat adalah memastikan seluruh program BGN tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.

"Memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya," tambah Prasetyo.

Lebih lanjut, pemerintah berharap kepemimpinan baru mampu mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja organisasi, serta memperkuat tata kelola kelembagaan.

Prasetyo mengatakan langkah tersebut diperlukan agar manfaat program-program BGN dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.

"Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Pemerintah juga menegaskan pergantian pimpinan BGN tidak akan memengaruhi komitmen pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo.

Menurut Prasetyo, seluruh layanan kepada masyarakat harus tetap berjalan selama proses transisi kepemimpinan. Setiap unit kerja di lingkungan BGN juga diminta tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Sementara itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.

Pemerintah berharap kepemimpinan baru dapat memperkuat fondasi kelembagaan BGN sekaligus mempercepat realisasi berbagai target pembangunan gizi nasional yang selama ini menjadi bagian dari agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.