Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak ada aturan baru mengenai kebijakan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap di Jakarta. Dia meminta masyarakat tidak terpengaruh informasi yang beredar di media sosial maupun berbagai platform digital.

Menurut Pramono, aturan ganjil genap yang berlaku saat ini masih mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019.

"Tidak ada peraturan baru mengenai ganjil genap," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/6/2026), dikutip dari Berita Jakarta.

Dia menjelaskan informasi yang menyebut adanya perubahan kebijakan, termasuk terkait penerapan ganjil genap di 28 akses menuju maupun keluar gerbang tol (on ramp dan off ramp), tidak benar.

Menurut Pramono, pembatasan kendaraan di akses tersebut bukan merupakan kebijakan baru. Ketentuan itu telah menjadi bagian dari pengaturan lalu lintas di kawasan yang masuk dalam cakupan sistem ganjil genap.

"Di publik dan di media seakan-akan ada aturan baru, padahal tidak ada aturan baru. Termasuk 28 akses on ramp atau off ramp di gerbang tol," katanya.

Dia menjelaskan, apabila suatu akses jalan merupakan bagian dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai wilayah ganjil genap, maka ketentuan tersebut otomatis berlaku sesuai regulasi yang sudah ada.

"Kalau [jalan] merupakan bagian dari area yang ganjil genap, maka sebenarnya yang diberlakukan itu bukan sesuatu yang baru. Jadi tidak ada aturan baru yang berkaitan dengan ganjil genap," tandasnya.

PT Jasa Marga turut memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar mengenai penerapan ganjil genap di sejumlah gerbang tol di Jakarta.

Melalui akun media sosial resminya, Jasa Marga menegaskan bahwa kebijakan ganjil genap hanya berlaku di ruas jalan arteri yang telah ditetapkan pemerintah.

Perseroan memastikan tidak ada penerapan sistem ganjil genap di jalan tol maupun gerbang tol. Hingga saat ini juga tidak terdapat perubahan ketentuan terkait operasional lalu lintas maupun penerapan ganjil genap di jalan tol.

Jasa Marga mengimbau masyarakat agar memperoleh informasi hanya dari situs web dan akun media sosial resmi perusahaan serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi guna mencegah penyebaran hoaks.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil-genap tidak diberlakukan selama libur nasional Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Kebijakan ini diambil untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat yang akan beribadah, bepergian, maupun berlibur di wilayah Ibu Kota selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, peniadaan ganjil-genap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hari libur nasional.

Ia menegaskan bahwa pembatasan kendaraan ditiadakan pada 25 dan 26 Desember 2025, yang merupakan libur Natal, serta 1 Januari 2026 yang bertepatan dengan libur Tahun Baru.

“Untuk kebijakan ganjil-genap, sesuai aturan, pada libur nasional tanggal 25 dan 26 Desember ganjil-genap ditiadakan. Begitu juga pada 1 Januari,” kata Syafrin saat ditemui di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Peniadaan kebijakan ganjil-genap ini diharapkan dapat memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi masyarakat, terutama di tengah potensi peningkatan aktivitas selama perayaan hari besar keagamaan dan libur akhir tahun. Meski demikian, Dishub DKI menegaskan bahwa pengendalian lalu lintas tetap dilakukan secara ketat dan terukur.

Menurut Syafrin, pengaturan lalu lintas selama periode Nataru akan dilakukan secara dinamis dan situasional, bergantung pada kondisi kepadatan di lapangan. Rekayasa lalu lintas, termasuk pengalihan arus kendaraan, akan diterapkan apabila terjadi kemacetan di titik-titik rawan.

“Pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara fleksibel, dengan berkoordinasi bersama Kepolisian dan instansi terkait lainnya,” ujarnya.

Dishub DKI juga mengimbau masyarakat untuk tetap merencanakan perjalanan dengan matang, memperhitungkan waktu tempuh, serta mengantisipasi potensi kepadatan di ruas-ruas jalan utama. Keselamatan berkendara tetap menjadi prioritas, meski pembatasan kendaraan ditiadakan.

Selain pengaturan lalu lintas, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan dukungan penuh dari sisi transportasi umum guna menunjang kelancaran mobilitas masyarakat selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Ribuan armada dan personel disiagakan untuk memastikan layanan transportasi berjalan optimal.

Untuk angkutan darat, Dishub DKI menyiapkan 2.446 unit bus yang dioperasikan oleh 248 perusahaan otobus (PO). Armada tersebut akan melayani berbagai rute strategis di dalam dan luar Jakarta, termasuk kawasan terminal dan pusat aktivitas masyarakat.

Di sektor perkeretaapian, Dishub DKI berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Sebanyak lima stasiun utama disiapkan sebagai titik layanan keberangkatan dan kedatangan, yakni Stasiun Gambir, Senen, Tanah Abang, Manggarai, dan Jatinegara.

PT KAI juga menambah jumlah perjalanan kereta api selama masa angkutan Nataru. Dari jumlah normal 61 perjalanan, akan ditambahkan 16 perjalanan, sehingga total menjadi 77 perjalanan keberangkatan dari Jakarta.

Sementara itu, untuk mendukung mobilitas laut, Dishub DKI Jakarta menyiagakan 11 pelabuhan selama periode Nataru. Pelabuhan tersebut meliputi Pelabuhan Tanjung Priok, Marina Ancol, dan Muara Angke yang melayani penyeberangan ke Kepulauan Seribu. Selain itu, delapan pelabuhan lainnya berada di pulau-pulau di wilayah Kepulauan Seribu untuk mendukung layanan transportasi antarpulau.

Sebanyak 33 unit kapal disiapkan untuk layanan angkutan laut, terdiri dari 21 kapal milik masyarakat dan 12 kapal yang disediakan langsung oleh Dishub DKI Jakarta.

Dari sisi pengawasan, Dishub DKI mengerahkan 2.750 personel yang bertugas melakukan monitoring dan pengaturan transportasi, baik di darat maupun laut. Personel tersebut disebar di simpul-simpul transportasi, jalur utama, hingga kawasan wisata.

Sejumlah destinasi wisata diprediksi akan mengalami lonjakan kunjungan selama libur Natal dan Tahun Baru. Kawasan seperti Ragunan, Monas, Ancol, Pantai Indah Kapuk (PIK), Setu Babakan, Kota Tua, hingga Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menjadi fokus pengamanan dan pengaturan lalu lintas.

Dengan peniadaan kebijakan ganjil-genap serta dukungan penuh dari sektor transportasi dan pengawasan, Pemprov DKI Jakarta berharap aktivitas masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung lancar, tertib, dan aman.