BOGOR - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran Kepolisian RI ( Polri ) untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Prabowo menegaskan bahwa gaji polisi berasal dari uang rakyat.

"Jadilah polisi yang dekat dengan rakyat, datanglah ketika rakyat membutuhkan. Dengarkan rakyat, layani rakyat, lindungi rakyat. Jangan justru menyusahkan rakyat. Ingat, gaji kita sebagai alat negara adalah dari rakyat," kata Prabowo saat menghadiri Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara di Lapangan Satuan Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Kata Prabowo, perlengkapan yang digunakan Polri saat bertugas pun dari uang masyarakat. Untuk itu, dia meminta Polri unruk menjaga rakyat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya.

"Semua perlengkapan kita dari rakyat, karena itu kita harus benar-benar menjaga dan melindungi rakyat kita. Tegakkan hukum dengan adil. Beranilah membela yang benar, beranilah melindungi yang lemah. Jangan pernah takut kepada siapa pun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa," ujar Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo meminta Polri menjaga kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, dia meminta Polri meningkatkan profesionalisme dan menguasai artificial intelligence (AI) untuk mencegah kejahatan modern.

"Teus tingkatkan profesionalisme, Saudara. Kuasai ilmu pengetahuan, kuasai teknologi, kuasai kecerdasan buatan. Kejahatan masa kini dan masa depan hanya bisa dikalahkan oleh aparat yang selalu belajar, yang cerdas, dan yang andal," paparnya.

JAKARTA - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi perjanjian jual beli BBM nontunai antara PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dengan PT Askim Koalindo Tuhup (AKT) periode 2009-2012.

Kabag Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Pol Yusuf Afandi mengatakan, empat tersangka terdiri dari tiga mantan pejabat PT PPN dan Pemegang Saham sekaligus Presiden Direktur PT AKT Samin Tan.

Tiga mantan pejabat PT PPN itu yakni Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga periode 2008–2011 berinisial SW, Vice President Sales Wilayah Timur PT Pertamina Patra Niaga periode 2009–2013 berinisial JI, serta General Manager Treasury dan Vice President Treasury PT Pertamina Patra Niaga berinisial WTD.

“Berdasarkan alat bukti yang sah dan cukup sebagaimana diatur dalam KUHAP, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka,” kata Yusuf, Selasa (30/6/2026).

Kasus ini berawal dari adanya kerja sama penjualan BBM jenis High Speed Diesel (HSD) antara PT PPN dengan PT AKT yang semula menggunakan mekanisme pembayaran yang aman melalui Letter of Credit (L/C) atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Dalam perjalanannya, meskipun PT AKT telah berulang kali mengalami keterlambatan bahkan penunggakan pembayaran, 3 tersangka mantan pejabat PT PPN justru tidak melakukan penghentian penyaluran BBM ataupun langkah-langkah mitigasi risiko sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, dilakukan serangkaian perubahan kebijakan melalui addendum perjanjian yang semakin menguntungkan PT AKT. “Perubahan tersebut berupa pemberian tambahan volume penyaluran BBM, pemberian potongan harga, penghapusan klausul denda atas keterlambatan pembayaran, serta perubahan mekanisme pembayaran dari sistem yang dijamin menjadi hanya uang muka atau down payment sebesar 25 persen tanpa adanya jaminan pembayaran,” ungkap Yusuf.

Tidak hanya itu, mekanisme pengawasan internal dan proses penagihan juga diduga sengaja tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kesepakatan tersebut tidak dilaporkan secara berjenjang kepada atasan, sehingga proses monitoring terhadap piutang perusahaan tidak berjalan efektif.

Dengan rangkaian tindakan tersebut, PT AKT memperoleh fasilitas pembiayaan penjualan BBM dalam jumlah yang sangat besar tanpa jaminan yang memadai, sementara risiko kerugian seluruhnya beralih kepada PT Pertamina Patra Niaga sebagai BUMN.

“Akibatnya, dari total penyaluran sekitar 191,37 juta liter BBM senilai USD137,29 juta, terdapat kewajiban pembayaran yang tidak terpenuhi sehingga berdasarkan hasil audit investigatif BPK mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD30.370.958,61 atau diperkirakan setara Rp486 miliar,” ujarnya.

Dalam kasus ini, penyidik telah memeriksa 88 saksi, tiga ahli, melakukan penggeledahan di lima lokasi, serta melakukan penyitaan terhadap berbagai dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai sebesar Rp2.362.281.000 sebagai bagian dari upaya asset recovery.

“Saat ini penyidik masih terus melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap para saksi dan tersangka, melaksanakan penelusuran aset, melengkapi pemberkasan perkara, serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum guna proses hukum selanjutnya. Upaya asset recovery akan terus dioptimalkan agar kerugian keuangan negara dapat dipulihkan semaksimal mungkin,” ucapnya.

JAKARTA - Polisi mengungkap alasan para pelaku menyekap 3 karyawan percetakan di Senen, Jakarta Pusat. Tiga karyawan disekap yakni Adit Saputra, M Rafly Jaelani, dan Tegar Saputra. Pelaku utama berinisial MML menuduh korban mencuri pelat percetakan senilai Rp230 juta.

"Pelat besi ini menurut alibi dari para pelaku senilai Rp230 juta, yang menurut para pelaku dugaannya khususnya pemilik, tiga karyawan inilah yang berperan mengambil atau yang menyebabkan hilangnya pelat besi tersebut," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Hutagalung, Senin (29/6/2026).

Tersangka MML kemudian memerintahkan ketiganya disekap. Para korban diminta uang ganti rugi senilai Rp50 juta untuk satu orangnya.

Saat itu, korban Adit sudah membayarkan Rp50 juta, sementara korban lainnya Rafly sudah membayar Rp5 juta. Namun, para pelaku tetap menyekap korban dengan alasan belum semuanya membayar uang ganti rugi.

Diketahui, 7 pelaku sudah ditangkap atas kasus penyekapan tiga karyawan percetakan di Senen, Jakarta Pusat. Tiga korban bernama Adit Saputra, M Rafly Jaelani, dan Tegar Saputra disekap selama 21 hari. "Bahwa telah diamankan tujuh orang yang diduga pelaku," kata Reynold, Senin.

Para pelaku yang sudah ditetapkan tersangka yakni MML (40), AI (41), S (48), AYL (29), dan NHJ (42) serta dua perempuan berinisial CML (37) dan II (36).

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra merincikan peran dari para tersangka. Dua tersangka yakni AI dan S berperan melakukan penyekapan dan menagih uang ganti rugi kepada keluarga korban. Keduanya diamankan di lokasi kejadian.

Selanjutnya, pihak kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap tersangka MML. Tersangka MML merupakan pemilik percetakan yang juga otak peristiwa penyekapan.

"Kami tahan saudara MML sebagai pemilik percetakan maupun print dan memiliki ide melakukan pemasungan atau penyanderaan dan merantai kaki ketiga korban," ujarnya.

Selanjutnya, polisi juga menangkap pria AYL yang mengancam akan mematahkan kaki korban jika tidak membayar uang ganti rugi. Ada juga tersangka NHJ yang berperan merakit alat yang digunakan untuk memasung korban.

Selain itu, ada tersangka CML yang merupakan adik tersangka CML. Dia melarang office boy (OB) untuk memberikan makan kepada para korban. "Tersangka I peran sebagai admin yang menerima uang transferan dari keluarga korban," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (Zurich) mencatat jumlah pemegang polis muda di rentang usia 25–40 tahun mencapai lebih dari 3,29 juta atau tumbuh 10% secara tahunan.

Direktur Zurich Indonesia Tini Nurianto mengatakan nasabah pada kelompok usia tersebut cenderung memilih produk perlindungan yang mendukung mobilitas dan aktivitas sehari-hari, seperti asuransi kendaraan bermotor roda dua, asuransi kecelakaan diri, serta asuransi kendaraan roda empat.

“Pertumbuhan ini turut memberikan andil dalam peningkatan kontribusi kanal digital, dengan perolehan premi bruto (Gross Written Premium/GWP) yang tumbuh lebih dari 7% secara tahunan pada Mei 2026,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6/2026).

Untuk menjangkau segmen tersebut, Zurich berpartisipasi dalam Semasa Piknik 2026 yang berlangsung di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, pada 26–28 Juni 2026. Festival kreatif dan bazar urban itu dimanfaatkan perseroan untuk memperkenalkan produk perlindungan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

“Melalui Semasa Piknik 2026, kami ingin menghadirkan perlindungan dengan cara yang lebih relevan dan mudah diterima oleh masyarakat, khususnya generasi muda,” kata Tini.

Dalam kegiatan tersebut, Zurich menyediakan perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident/PA) secara gratis bagi tenant dan peserta aktivitas tertentu selama acara berlangsung.

Manfaat perlindungan meliputi santunan meninggal dunia dan cacat tetap akibat kecelakaan hingga Rp50 juta, serta penggantian biaya pengobatan akibat kecelakaan hingga Rp5 juta.

Menurut Tini, keikutsertaan Zurich dalam Semasa Piknik 2026 juga sejalan dengan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM lokal.

“Dengan menjadi bagian dari ekosistem ini, kami berharap dapat mendukung para pelaku usaha kreatif agar dapat berkarya dengan lebih percaya diri, sekaligus memperluas literasi asuransi di tengah masyarakat,” tegasnya.

Ke depan, Zurich berkomitmen menghadirkan berbagai inisiatif yang menggabungkan edukasi perlindungan dengan pengalaman langsung agar semakin banyak masyarakat memahami pentingnya proteksi dan manfaatnya.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Nasyirul Falah Amru buka suara menanggapi kabar ada dua anggota Satlantas Polresta Jambi yang menjadi korban penyerangan orang tidak dikenal (OTK) saat tengah bertugas mengatur arus lalu lintas di kawasan Pasar Angso Duo, Kota Jambi, pada Senin (22/6/2026) pagi. Menurut dia, penyerangan berupa pembacokan tersebut merupakan tindakan yang berpotensi mengancam tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Dia menuturkan, aparat kepolisian yang sedang menjalankan tugas negara harus mendapatkan perlindungan hukum penuh. Dia menambahkan, serangan terhadap petugas yang sedang melaksanakan kewajibannya bukan hanya menyerang individu, tetapi juga merupakan bentuk perlawanan terhadap kewibawaan negara dan sistem penegakan hukum.

“Peristiwa ini merupakan penyerangan terhadap aparat negara yang sedang menjalankan tugas secara sah. Jika tindakan semacam ini dibiarkan, maka dapat memicu runtuhnya supremasi hukum dan menurunkan wibawa negara di hadapan masyarakat,” tegas pria yang akrab disapa Gus Falah itu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/6/2026).

Lebih lanjut dia mengatakan, para pelaku harus diproses secara tegas menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah berlaku sejak Januari 2026. Berdasarkan Pasal 348 KUHP, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dapat dipidana penjara paling lama dua tahun atau dikenai pidana denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Gus Falah menjelaskan bahwa apabila penyerangan dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban mengalami luka, maka para pelaku dapat dijerat dengan ketentuan yang lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 349 dan Pasal 350 KUHP. Karena itu, dia meminta aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut secara tuntas, termasuk mengungkap semua pihak yang terlibat serta motif di balik penyerangan.

“Negara tidak boleh kalah oleh tindakan kriminal yang menyerang aparat yang sedang menjalankan tugas. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas agar memberikan efek jera dan menjadi peringatan bagi siapa pun yang mencoba melawan petugas dengan kekerasan,” pungkasnya.

Diketahui, insiden pembacokan tersebut menyebabkan satu personel polisi mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Pelaku berinisial AM (30) telah berhasil ditangkap oleh Polda Jambi dalam kurun kurang dadi 12 jam sejak kejadian. Pelaku diketahui positif narkoba.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni geram mendengar kabar ada dua anggota Satlantas Polresta Jambi yang menjadi korban penyerangan orang tidak dikenal (OTK) saat tengah bertugas mengatur arus lalu lintas di kawasan Pasar Angso Duo, Kota Jambi, pada Senin (22/6/2026) pagi. Insiden tersebut menyebabkan satu personel mengalami luka akibat sabetan senjata tajam.

Pelaku berinisial AM (30) telah berhasil ditangkap oleh Polda Jambi dalam kurun kurang dadi 12 jam sejak kejadian. Pelaku diketahui positif narkoba. Mendengar hal tersebut, Sahroni meminta pihak kepolisian bertindak tegas kepada para pelaku penyerangan kepada aparat tersebut.

“Saat ini kita melihat kriminal jalanan semakin marak dan semakin brutal. Banyak tindakan yang sudah terlampau ekstrem dan di luar nalar. Karena itu jangan sampai kita membiarkan pelaku kriminal merasa bisa bertindak sesuka hati, apalagi sampai berani menyerang aparat yang sedang menjalankan tugas. Jadi para pelaku wajib dihukum berat, apalagi mereka diduga dalam pengaruh narkoba,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Sahroni tidak ingin aksi kriminal menyerang aparat ini terjadi kembali. Ia menyebut negara melalui aparat penegak hukum tidak boleh kalah dari para kriminal.

“Pokoknya kasus ini harus diproses secara tegas agar menjadi pesan terbuka bahwa tidak ada satu pun pelaku kriminal yang bisa bertindak bebas, apalagi melawan aparat penegak hukum. Pada prinsipnya negara tidak akan kalah sedikit pun dari para pelaku kriminal. Ketegasan hukum inilah yang akan memberi rasa aman kepada masyarakat,” pungkasnya.

GORONTALO - Presiden Prabowo Subianto menyinggung keterlibatan institusi TNI dan Polri dalam mendukung sektor pangan nasional. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu keunikan Indonesia dalam upaya memperkuat ketahanan pangan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran yang terlibat dalam program pangan nasional.

Ia secara khusus menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, para wakil menteri, serta dukungan dari TNI dan Polri.

“Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan program pangan tidak terlepas dari kontribusi kementerian dan lembaga lain, termasuk jajaran TNI dan Polri. “Tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh Kepala-Kepala Staf Angkatan.”

Prabowo kemudian menyoroti peran aktif aparat TNI Polri dalam sektor pertanian yang menurutnya jarang ditemukan di negara lain. “Hanya di Indonesia Polisi ngurus pertanian. Mungkin hanya di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia Angkatan Laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia Angkatan Udara tanam tebu,” ujarnya.

Menurut Prabowo, keterlibatan seluruh elemen negara tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat ketahanan nasional.

“Tapi ini adalah strategis, ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat,” pungkasnya.

KUPANG - Kombes Pol Agustinus Christmas membagikan kembali pengalaman yang membawanya aktif mengembangkan ekosistem kopi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengalaman itu mulai dari mendampingi petani, menjadi barista, mengajar mahasiswa, hingga mendorong lahirnya wirausahawan muda berbasis kopi.

Menurut dia, keterlibatannya di sektor kopi berangkat dari keinginan sederhana untuk membantu masyarakat mendapatkan nilai ekonomi yang lebih baik dari komoditas unggulan daerah. Dari perjalanan tersebut, dia belajar bahwa kopi bukan sekadar minuman, melainkan instrumen pemberdayaan yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

Salah satu pengalaman yang paling berkesan baginya ketika terlibat dalam berbagai kegiatan edukasi kepada mahasiswa melalui program Rako Coffee Goes to Campus. Dalam kegiatan itu, dia berbagi pengalaman mengenai dunia usaha sekaligus mengajak generasi muda untuk berani melihat peluang di sektor kopi.

“Saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa bahwa kopi bukan hanya soal minumannya. Di belakang secangkir kopi ada petani, ada pengolahan, ada pemasaran, ada peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan,” ujar Agustinus.

Dia sengaja terjun langsung ke berbagai aktivitas kopi, bahkan tidak segan menjadi barista dalam sejumlah kegiatan promosi dan edukasi. Langkah itu dilakukan untuk memberikan contoh kepada generasi muda bahwa tidak ada alasan malu memulai usaha dari bawah.

“Saya ingin menunjukkan bahwa menjadi barista, berjualan kopi, atau membangun usaha kecil adalah sesuatu yang membanggakan. Yang penting adalah keberanian memulai dan kemauan terus belajar,” katanya.

Dalam berbagai kesempatan, Agustinus juga aktif memberikan semangat kepada petani kopi agar terus meningkatkan kualitas produksi. Masa depan kopi NTT sangat bergantung pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama membangun ekosistem yang sehat dari hulu hingga hilir.

Dia menilai pengalaman berinteraksi dengan petani menjadi pelajaran berharga tentang ketekunan dan semangat bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Saya banyak belajar dari para petani. Mereka bekerja keras menjaga kualitas kopi kita. Karena itu saya merasa perlu ikut mendorong agar kopi NTT mendapatkan nilai tambah yang lebih besar dan mampu bersaing di pasar lebih luas,” ujar Agustinus.

Dedikasi tersebut kemudian mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Atas kontribusinya dalam mempromosikan dan mengembangkan kopi lokal, Agustinus pernah menerima apresiasi dari kalangan dunia usaha dan dikenal dengan julukan Jenderal Kopi.

Meski demikian, penghargaan tersebut bukanlah tujuan utama dari seluruh aktivitas yang dijalaninya. Baginya, pencapaian terbesar ketika semakin banyak anak muda berani menjadi wirausahawan dan semakin banyak petani yang merasakan manfaat ekonomi dari kopi yang mereka hasilkan.

“Saya berharap semakin banyak anak-anak muda NTT yang percaya diri untuk berwirausaha. Kita punya kopi bagus, punya potensi besar, dan punya sumber daya manusia yang mampu bersaing. Tinggal bagaimana keberanian itu terus kita tumbuhkan bersama,” ujarnya.

Bagi Agustinus, perjalanan di dunia kopi menjadi pengalaman yang memperlihatkan bahwa pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan melalui banyak cara. Tidak hanya melalui tugas sebagai anggota Polri, tetapi juga melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pendampingan terhadap masyarakat agar mampu berkembang dan mandiri.

JAKARTA - Undang-Undang Polri resmi disahkan DPR beberapa waktu lalu. Kehadiran UU tersebut dinilai mengakomodasi penyetaraan hak.

Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Sonny Warsito menegaskan Polri adalah milik masyarakat dan harus dijaga bersama. Dia juga menyoroti sejumlah poin dalam undang-undang baru, termasuk perpanjangan masa dinas, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta penugasan anggota Polri di luar struktur internal. Salah satu hal yang diapresiasi adalah penerapan penyetaraan hak.

Pemerhati Polri ini juga menyinggung pengalamannya dalam penanganan aksi demonstrasi pascaperistiwa September tahun lalu. Dia menilai Polri kerap berada dalam posisi sulit karena selalu menjadi pihak yang disalahkan saat terjadi kerusuhan.

Untuk itu, dia mengusulkan pendekatan yang lebih dialogis dan humanis terhadap peserta aksi, termasuk mengedepankan komunikasi serta pengawalan hingga titik tujuan demonstrasi.

“Demonstran seharusnya diajak dialog, bukan dilawan. Polri bisa mengawal agar situasi tetap terkendali,” ujarnya dalam diskusi bertema ‘Polri Pasca UU Baru’ di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Dari sisi rekrutmen dan pendidikan, dia menyambut baik penguatan materi hak asasi manusia dalam kurikulum pendidikan Polri. Dia mendukung keterlibatan penyandang disabilitas dan masyarakat dengan keahlian khusus dalam rekrutmen anggota Polri.

Menurut Sonny, hal tersebut merupakan langkah signifikan yang perlu terus dikawal. Terkait pengawasan eksternal, dia menilai fungsi Kompolnas masih terbatas karena tidak memiliki kewenangan penyelidikan maupun penyidikan.

"Hal ini membuat fungsi pengawasan belum berjalan optimal. Banyak rekomendasi yang belum ditindaklanjuti secara maksimal,” katanya.

Sonny mengajak masyarakat tetap mencintai Polri dengan cara mengoreksi, mengkritisi, dan memberikan solusi secara proporsional, termasuk melalui media sosial.

"Saya berharap Polri tetap menjadi institusi profesional, tidak menjadi alat kekuasaan, serta tetap menghormati hak-hak sipil dan kebebasan berpendapat," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) meminta kepada regulator dan pemerintah agar semua anggotanya bisa menjadi peserta dalam program penjaminan polis (PPP) yang pelaksanaanya berpeluang dipercepat menjadi tahun 2027.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan berujar permintaan itu disampaikan di sela acara Indonesia Insurance Summit 2026 di Yogyakarta pada 11-13 Juni 2026. Dalam acara itu, ada Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, hingga Komisioner dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Budi mengemukakan saat ini PPP masih terus dalam tahap pembahasan. Salah satu aspek yang digodok adalah batas tingkat Risk Based Capital (RBC), yang kemungkinan menjadi syarat kesertaan program tersebut.

“Nah pertanyaannya sekarang New RBC sudah mau jalan nih, ya. Jadi kami minta LPS berhati-hati dalam menentukan threshold di New RBC dalam Program Penjaminan Polis ini,” ujarnya dalam konferensi pers kinerja asuransi umum & reasuransi triwulan I/2026 di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Bahkan, AAUI juga meminta regulator dan pemerintah untuk melakukan studi banding lagi dengan beberapa negara yang telah mengimplementasikan PPP baik untuk perusahaan asuransi umum, jiwa, maupun syariah. Terlebih, program ini rencananya akan berlangsung lebih cepat pada 2027.

“Tapi kami juga masih menunggu Perpres-nya seperti apa nanti. Memang di dalam UU P2SK yang baru yang kita tunggu untuk ditandatangani presiden itu juga sudah dibunyikan juga,” sebutnya.

Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat merasa lebih tenang saat membeli satu produk asuransi. Di sisi lain, Budi menilai bahwa tahun ini adalah periode terberat bagi industri perasuransian.

Pasalnya, industri menghadapi berbagai tantangan seperti faktor kondisi geopolitik, kondisi ekonomi mikro dan makro, dan pengimplementasian PSAK 117 atau IFRS 17.

“Jadi ini memang semuanya harus kita hadapi dan banyak hal-hal mungkin yang tidak terduga akan terjadi di kuartal ketiga nanti, apakah itu perusahaan melakukan merger atau tambah modal kita enggak tahu atau juga ditarik izin,” bebernya.

Dia meneruskan, saat ini AAUI masih terus meminta dispensi atau relaksasi kepada regulator dalam memenuhi ketentuan POJK 23/2023 yang salah satunya mengatur tentang modal minimum.

Baginya, saat itu POJK tersebut dibentuk dengan asumsi kondisi ekonomi normal, tidak ada variabel kondisi geopolitik yang terjadi saat ini. Sebab itu, dia khawatir jika dipaksakan akan terjadi kekacauan (chaos).

“Ini yang kami tidak inginkan, chaos ini akhirnya beberapa perusahaan yang tidak bisa memenuhi [modal minimum] akan mengembalikan izin. Nah dampaknya apa? Terjadi PHK, nah ini yang tidak kami inginkan,” tegasnya.

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyampaikan saat ini PPP masih terus didiskusikan secara intensif dengan pihak LPS, yang telah diamanahkan oleh UU P2SK yang awalnya ditargetkan berjalan pada 2028.

“Jadi, belum final bagaimana berapa iurannya, bentuk penjaminannya seperti apa. Kami harapkan ya seluruhnya bisa masuk di dalam penjaminan tersebut, tapi belum final,” ucapnya di Grha AAJI, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan tugas baru sebagai penjamin polis asuransi pada 2028. Kendati begitu, tidak semua perusahaan asuransi bisa menjadi peserta penjaminan.

Berbeda dengan bank yang diwajibkan menjadi peserta penjaminan LPS, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa pihaknya akan melihat Risk-Based Capital (RBC) untuk menentukan apakah sebuah perusahaan asuransi dapat menjadi peserta penjaminan LPS.

“Di dalam [penjamin polis] asuransi, tidak semua perusahaan itu adalah peserta penjaminan. Karena kita akan membuat cut-off yang memenuhi kriteria RBC,” kata Anggito dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap fakta travel Hanania Group ternyata sudah mengalami banyak permasalahan sejak tahun 2023. Hal ini menyusul dilaporkannya perusahaan tersebut oleh jemaah atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana travel umrah pada Mei 2026.

Fakta ini dibeberkan Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI, Kamis (18/6/2026).

"Kami menemukan ada fakta berdasarkan hasil penyidikan atau berita acara pemeriksaan dari tersangka. Permasalahan ini sebenarnya sudah mulai muncul dari tahun 2023," ujarnya.

Pada tahun tersebut, pengelola PT Hanania Group mulai mengalami permasalahan pembayaran baik itu tiket, hotel, hingga mutawif atau pemandu ibadah umrah selama berada di Tanah Suci.

"Sehingga mulailah menggunakan skema gali lubang tutup lubang. Untuk memberangkatkan grup yang hari ini, yang bersangkutan mengambil dari atau menggunakan dari uang dari kelompok grup yang akan berangkat berikutnya," ujarnya.

Terkait kasus yang dilaporkan, Iman menyampaikan hasil penyidikan sementara ini tercatat 1.479 jemaah yang dijadwalkan berangkat namun tidak berangkat. Dari jumlah tersebut, 1.021 jemaah mengajukan refund.

Dari yang mengajukan refund, sebanyak 807 jemaah belum menerima sama sekali, 178 jemaah menerima refund sebagian, dan 36 jemaah menerima refund penuh. Selain itu, terdapat 458 jemaah yang memilih reschedule keberangkatan.

"Sampai hari ini, korban terus bertambah karena kami laporkan kepada pimpinan beserta seluruh anggota dewan yang terhormat bahwa kami sudah membuka layanan pengaduan untuk korban travel Hasanah Tama International," kata Iman.

JAKARTA - Pihak TNI-Polri sempat mendapatkan perlawanan saat proses eksekusi pengosongan Hotel Sultan , Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026). Sebanyak 69 orang diamankan pihak kepolisian.

“Mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi proses eksekusi,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Kamis (18/6/2026).

Menurut dia, ada tahapan yang sudah dilakukan saat proses eksekusi. Pertama, panitera menyampaikan penetapan penyitaan, kemudian imbauan secara persuasif dan humanis kepada masyarakat yang masih berada di area bekas Hotel Sultan.

Namun, imbauan tersebut tak didengar oleh massa. Mereka justru melakukan pelemparan terhadap petugas di lapangan.

“Setelah diimbau, diberikan ruang untuk negosiasi, tetapi massa melakukan pelemparan, melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kamtibmas, serta dapat mencederai petugas,” ujar Budi.

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Hutagalung telah mengimbau kepada seluruh simpatisan yang masih berada di dalam gedung untuk keluar. “Petugas silakan maju ke depan. Anggota TNI-Polri berdiri di depan. Brimob maju,” katanya.

Kemudian, pihak TNI-Polri yang menggunakan peralatan lengkap mulai mendekati batas gerbang menuju dalam Hotel Sultan. Simpatisan yang terpancing beberapa kali melemparkan botol ke arah petugas kepolisian.