JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni geram mendengar kabar ada dua anggota Satlantas Polresta Jambi yang menjadi korban penyerangan orang tidak dikenal (OTK) saat tengah bertugas mengatur arus lalu lintas di kawasan Pasar Angso Duo, Kota Jambi, pada Senin (22/6/2026) pagi. Insiden tersebut menyebabkan satu personel mengalami luka akibat sabetan senjata tajam.

Pelaku berinisial AM (30) telah berhasil ditangkap oleh Polda Jambi dalam kurun kurang dadi 12 jam sejak kejadian. Pelaku diketahui positif narkoba. Mendengar hal tersebut, Sahroni meminta pihak kepolisian bertindak tegas kepada para pelaku penyerangan kepada aparat tersebut.

“Saat ini kita melihat kriminal jalanan semakin marak dan semakin brutal. Banyak tindakan yang sudah terlampau ekstrem dan di luar nalar. Karena itu jangan sampai kita membiarkan pelaku kriminal merasa bisa bertindak sesuka hati, apalagi sampai berani menyerang aparat yang sedang menjalankan tugas. Jadi para pelaku wajib dihukum berat, apalagi mereka diduga dalam pengaruh narkoba,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Sahroni tidak ingin aksi kriminal menyerang aparat ini terjadi kembali. Ia menyebut negara melalui aparat penegak hukum tidak boleh kalah dari para kriminal.

“Pokoknya kasus ini harus diproses secara tegas agar menjadi pesan terbuka bahwa tidak ada satu pun pelaku kriminal yang bisa bertindak bebas, apalagi melawan aparat penegak hukum. Pada prinsipnya negara tidak akan kalah sedikit pun dari para pelaku kriminal. Ketegasan hukum inilah yang akan memberi rasa aman kepada masyarakat,” pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap pihak kepolisian bisa segera meringkus pria berinisial T (30), yang menjadi pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di sebuah indekos kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sahroni menilai tindakan pelaku sudah memasuki kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Lagi-lagi kita mendapatkan tragedi penyiksaan berbasis gender yang sangat tidak berperikemanusiaan. Korban disiksa tidak hanya fisik tapi mental, finansial hingga relasi dengan lingkungan sosialnya. Maka saya minta polisi segera tangkap pelaku dan hukum maksimal karena ini jelas pelanggaran HAM,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Tak sampai di situ, Sahroni pun meminta pihak kepolisian nantinya menjerat pelaku dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana maksimal. “Polisi harus menjerat pelaku dengan pasal berlapis dan ancaman pidana maksimal, mulai dari pasal penganiayaan berat, perampasan kemerdekaan, hingga pasal terkait kekerasan seksual apabila ditemukan unsur-unsurnya dalam proses penyidikan,” ujar Sahroni.

Sahroni pun mendorong kepolisian memberikan perlindungan dan pemulihan terbaik bagi korban. Ia tidak ingin kasus keji seperti ini terulang kembali.

“Jangan ada ampun sedikit pun untuk pelaku seperti ini. Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada korban dan hukuman yang setimpal kepada pelaku. Efek jeranya harus kuat demi mengirimkan pesan pada para pelaku KDRT bahwa konsekuensi tindakan mereka tidak main-main,” pungkas Sahroni.

Diketahui, penyidik Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda Jawa Barat masih memburu seorang pria berinisial T (30), yang menjadi pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di sebuah kos-kosan di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan pada Jumat (19/6/2026), menyampaikan saat ini penyidik tengah memburu pelaku yang merupakan kekasih korban. Korban diduga disekap dan dianiaya oleh terduga pelaku yang merupakan kekasihnya selama tiga tahun.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi gerak cepat Polda Metro Jaya meringkus dua pelaku percobaan penculikan terhadap seorang pria lanjut usia berinisial GH (70) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara. Politikus Nasdem itu menilai tindak penculikan dengan motif apa pun tidak bisa dibenarkan.

“Saya mengapresiasi Polda Metro Jaya yang gercep mengungkap kasus ini dan menangkap para pelakunya. Apa pun motifnya, baik urusan pribadi, asmara, utang piutang, maupun alasan lainnya, tindakan penculikan tidak bisa dibenarkan,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

“Ini sudah kejahatan serius. Maka jangan sampai masyarakat menganggap masalah personal bisa diselesaikan dengan cara-cara kriminal seperti ini. Kalau dibiarkan, itu akan menjadi preseden yang sangat buruk,” sambungnya.

Sahroni menilai kasus penculikan harus selalu ditangani secara serius karena berpotensi berkaitan dengan tindak pidana lain yang lebih berat. “Kasus penculikan sangat berbahaya karena kita tidak pernah tahu motif dan tujuan akhirnya,” jelasnya.

“Bisa saja awalnya terlihat persoalan pribadi, tetapi ternyata berkaitan dengan kejahatan lain seperti perdagangan orang atau tindak pidana serius lainnya. Karena itu saya minta aparat tidak pernah menganggap remeh kasus seperti ini. Setiap laporan harus direspons cepat,” pungkasnya.

Pihak kepolisian menyampaikan perkembangan terkini terkait kasus upaya penculikan terhadap seorang lansia berinisial GH (70) di salah satu perumahan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara. Kini, polisi telah menangkap dua pelaku. “Benar, sudah diamankan 2 pelaku," kata Kapolsek Penjaringan AKBP Agta Bhuwana Putra, Senin (15/6/2026).

Agta belum merinci kronologi penangkapan hingga identitas dari kedua pelaku. Dia hanya menyebutkan, kedua pelaku ditangkap pada Jumat 12 Juni 2026. “(Ditangkap) Jumat minggu lalu,” ujarnya.

JAKARTA - DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR pada Selasa (9/6/2026). Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni pun menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama pembaruan UU Polri adalah menyelaraskan institusi kepolisian dengan semangat hukum modern yang diatur dalam KUHAP terbaru.

Menurut Sahroni, pembaruan tersebut akan mendorong penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, memanfaatkan perkembangan teknologi, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat. “Pada dasarnya, UU Polri baru ini disusun untuk menyinkronkan tugas dan kewenangan Polri dengan KUHAP terbaru,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

“Menggeser paradigma penegakan hukum dari yang cenderung represif menjadi lebih restoratif, humanis, dan berkeadilan. Pemanfaatan teknologi juga dimaksimalkan agar seluruh proses penegakan hukum semakin transparan dan akuntabel. Seperti sekarang adanya kewajiban CCTV saat pemeriksaan. Nah maka dari itu, Polri perlu dilengkapi aturan terbaru untuk penyesuaian ini,” sambungnya.

Lebih lanjut, Sahroni melihat bahwa perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan hak warga negara sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan hukum. “Dulu banyak proses yang berlangsung secara tertutup sehingga kerap menimbulkan kerentanan dan berbagai persepsi di masyarakat,” ujarnya.

“Sekarang pendekatannya berbeda. Jadi ini merupakan koreksi terhadap berbagai kelemahan sistem sebelumnya sekaligus langkah maju untuk mewujudkan hukum yang modern, profesional, menghormati HAM, dan memberikan rasa keadilan yang lebih baik untuk semua,” pungkasnya.

JAKARTA - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan bahwa ada pejabat eselon I dan II memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah SPPG milik seorang pejabat eselon II tersebut mencengangkan, lebih dari 100 unit.

Sedangkan seorang pejabat eselon I memiliki lebih dari 20 SPPG. Boyamin mengaku telah menyerahkan data terkait temuannya tersebut kepada penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (9/6/2026).

Pelaporan MAKI ini pun lantas turut mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Menurut Sahroni, laporan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Kejagung.

“Kita tahu MAKI bukan organisasi yang baru kemarin muncul. Mereka sudah lama konsisten membantu mengawasi potensi korupsi dalam berbagai sektor. Sehingga saya yakin laporan ini legit, dan sudah sepatutnya didalami oleh Kejagung. Ini juga bagian dari partisipasi aktif masyarakat dalam membantu mengawasi MBG,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

“Kita tahu Presiden Prabowo sedang sangat serius melakukan pembenahan dan bersih-bersih di program prioritas ini. Setelah sebelumnya pucuk pimpinannya ditindak, sekarang agenda bersih-bersih ini harus berlanjut ke level pelaksana di bawah,” sambungnya.

Sahroni menilai dugaan kepemilikan puluhan hingga ratusan dapur MBG oleh segelintir pihak perlu diuji dan diverifikasi secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan tujuan program. “Kalau memang ada pihak yang menguasai puluhan bahkan ratusan dapur MBG, maka harus dicek prosesnya,” tuturnya.

“Apakah seluruh verifikasi dan penunjukannya dilakukan sesuai aturan atau ada praktik-praktik yang tidak semestinya. Hal-hal seperti inilah yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap program MBG. Karena itu Kejagung perlu mengusutnya secara tegas dan transparan,” pungkas Sahroni.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni merespons langkah Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Utara menangkap seorang pria berinisial FS di kawasan Penjaringan, pada Jumat (5/6/2026). FS ditangkap karena kedapatan membawa vape yang mengandung narkotika jenis etomidate.

Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari sebuah tempat hiburan malam. Menanggapi hal tersebut, Sahroni mengapresiasi langkah tempat hiburan malam yang memilih bekerja sama dengan aparat ketimbang membiarkan praktik penyalahgunaan narkoba terjadi di lokasi usahanya.

“Ini contoh yang benar dan harus ditiru oleh seluruh pelaku usaha hiburan malam. Kalau menemukan aktivitas mencurigakan atau barang ilegal, laporkan. Jangan tutup mata, apalagi membiarkan," ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

"Kalau ketahuan terjadi kesengajaan atau bahkan keterlibatan, 100% dipastikan lokasi tersebut akan disegel oleh polisi dan pemprov terkait. Pidananya juga menanti bagi para owner usaha tersebut, seperti yang sudah-sudah,” sambungnya.

Menurut Sahroni, peredaran cartridge vape narkoba kini menjadi ancaman serius karena mudah diproduksi dan diedarkan secara masif. Karena itu, ia mengingatkan seluruh pelaku usaha agar tidak memberi ruang sedikit pun bagi peredaran narkoba di tempat usahanya.

“Negara saat ini sangat serius memberantas narkoba, khususnya cartridge vape narkotika yang peredarannya semakin masif dan semakin mudah diakses. Jadi semua pihak, baik pelaku usaha, masyarakat, maupun aparat, harus punya komitmen yang sama untuk memutus rantai peredarannya,” tegas Sahroni.

Sekadar diketahui, Polisi mengamankan 27 cartridge vape berisi etomidate dengan berbagai varian rasa sebagai barang bukti. Setelah melakukan pengembangan, polisi juga turut meringkus tersangka lain dengan barang bukti ratusan cartridge narkoba.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni buka suara ihwal munculnya usulan dari Menteri HAM Natalius Pigai terkait sejumlah jabatan utama di lingkungan Polri dapat diisi kalangan sipil dalam Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sahroni memberikan pesan untuk Pigai.

"Pak Pigai jangan usulin yang enggak-enggak," cetus Sahroni saat dimintai tanggapan wartawan, Jumat (5/6/2026).

Dibanding harus mengusulkan hal tersebut, Sahroni meminta agar Natalius Pigai lebih baik fokus saja dengan tugas-tugas yang diemban dalam memimpin Kementerian HAM. Dia menyinggung bahwa masih banyak kasus pelanggaran HAM yang perlu mendapatkan perhatian serius.

"Urusin pelanggaran HAM aja noh banyak sekalii yang harus dibela. Contoh Antasari 45 kan banyak yang perlu dibela," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar sejumlah jabatan utama di lingkungan Polri dapat diisi kalangan sipil dalam Revisi Undang-Undang (UU) tentang Polri. Usulan tersebut bertujuan memperkuat profesionalisme, supremasi sipil, serta tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis.

"Saya usulkan salah satu muatan materi revisi UU Polri adalah dibukanya jabatan untuk pejabat utama di kepolisian yang dapat diisi kalangan sipil," ujar Pigai, Jumat (5/6/2026).

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni buka suara merespons sebuah dugaan aksi pungutan liar (pungli) terhadap pengguna jalan terjadi di kawasan Pertigaan Kamal, dekat Sambal Bakar Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Senin (1/6/2026) malam sekitar pukul 21.00 WIB. Dugaan tersebut mencuat setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah orang diduga melakukan pungutan terhadap pengendara yang melintas di lokasi.

Hingga kini belum diketahui secara pasti kronologi lengkap maupun pihak-pihak yang terlibat. Menanggapi hal tersebut, Sahroni meminta Kapolres Metro Jakarta Barat segera bergerak cepat mengidentifikasi dan menangkap para pelaku yang terlibat.

“Saya minta Pak Kapolres Jakbar langsung tindak para pelaku. Kejar sampai dapat, ciduk semuanya. Kita belum selesai menghadapi persoalan begal, sekarang muncul lagi aksi pungli seperti ini,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

“Jangan dianggap sepele. Karena kalau praktik-praktik kejahatan jalanan seperti ini diberi ruang sedikit saja, pasti akan menjamur dan menjadi inspirasi bagi pelaku lain untuk melakukan hal serupa,” sambungnya.

Menurut Sahroni, ketegasan aparat sangat penting untuk mencegah kejahatan serupa menyebar ke wilayah lain dan menciptakan rasa tidak aman di tengah masyarakat. “Hari ini ketahuan di Jakarta Barat, besok bisa muncul di Jakarta Utara, atau daerah lainnya. Karena itu polisi harus memberikan tindakan tegas agar menjadi efek jera bagi pelaku sekaligus peringatan bagi siapa pun yang berniat melakukan tindakan serupa. Jangan sampai masyarakat merasa takut atau tidak nyaman hanya untuk melintas di jalan umum,” tegas Sahroni.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah cepat Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat menangkap seorang pria berinisial AR (37) yang diduga mengedarkan obat keras ilegal jenis tramadol di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari tangan pelaku, polisi menyita 500 butir tramadol.

Kasus itu berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas peredaran obat keras di wilayah Jatibaru. Menanggapi hal itu, Ahmad Sahroni mengapresiasi dan meminta Polda Metro Jaya terus menggencarkan pemberantasan tramadol ilegal yang belakangan meresahkan masyarakat.

"Saya mengapresiasi Polda Metro Jaya khususnya Polres Metro Jakarta Pusat yang berhasil meringkus pelaku. Sebelumnya kita lihat sampai ada masyarakat yang bertindak sendiri karena resah. Nah sekarang polisi juga bertindak setelah ada aduan dari masyarakat," ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Sahroni menambahkan, "Artinya masyarakat sudah muak dan ini bisa menjadi modal untuk polisi agar makin menggencarkan kegiatannya memberantas peredaran Tramadol. Saya harapkan dengan kerja sama ini, masyarakat bisa lebih tenang karena peredaran Tramadol secara ilegal bisa dibendung."

Menurut Sahroni, penangkapan pengedar hanya merupakan langkah awal. Yang tidak kalah penting adalah membongkar jalur distribusi dan sumber pasokannya.

"Polisi juga harus memutus rantai pasoknya. Ratusan bahkan ribuan butir tramadol ini mereka dapat dari mana? Siapa pemasoknya? Dari jalur mana masuknya? Ini harus dibongkar sampai ke akarnya. Karena kalau hanya menangkap penjual di lapangan sementara pemasoknya masih bebas beroperasi, peredaran obat ilegal seperti ini akan terus berulang sampai kiamat."

JAKARTA - Dalam momentum Hari Raya Iduladha 1447 H/2026 M, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni kembali menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jakarta. Tahun ini, Sahroni menyalurkan total 38 ekor sapi dengan total berat keseluruhan mencapai sekitar 37 ton.

Adapun sapi terbesar memiliki bobot mencapai 1,2 ton. Dari seluruh hewan kurban tersebut, diperkirakan akan menghasilkan sekitar 30.000 paket daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat melalui tim Ahmad Sahroni Center (ASC) di sejumlah wilayah, di antaranya Pademangan, Sunter Agung, Kalibaru, Koja, Cilincing, Cengkareng, warga binaan di Lapas Cipinang Jakarta Timur dan beberapa titik lainnya.

Menurut Sahroni, Iduladha merupakan momentum untuk memperkuat solidaritas sosial dan memastikan kebahagiaan bisa dirasakan lebih merata oleh masyarakat. “Alhamdulillah di Iduladha tahun ini, saya kembali bisa berbagi untuk masyarakat,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).



“Semoga hewan kurban yang disalurkan bisa membawa manfaat dan kebahagiaan untuk para penerima, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini dekat dengan kegiatan sosial saya. Intinya ini bentuk rasa syukur sekaligus semangat berbagi kepada sesama,” sambungnya.

Sahroni juga menegaskan bahwa sepanjang hidupnya, dirinya akan terus melakukan ibadah kurban dengan tujuan berbagi keberkahan bersama masyarakat.

“Insya Allah selama saya hidup, saya berkomitmen untuk terus berkurban puluhan sapi setiap tahunnya. Bahkan semoga ke depan bisa ada rezeki dan umur panjang untuk bisa kurban sampai ratusan ekor. Ya bismillah, diniatkan untuk berbagi,” pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong dilakukannya investigasi total akar masalah dari pemadaman listrik massal atau blackout di Sumatera. Sahroni pun mendukung Polri mengusut penyebab kejadian.

Ia meminta polisi memberikan keterangan yang jelas terkait insiden pemadaman masif tersebut. “Saya mendorong Polri, PLN, bersama pihak terkait, untuk segera menginvestigasi total akar masalah dari pemadaman di Sumatra ini,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).

“Berikan penjelasan yang klir, karena kejadian ini telah merugikan jutaan masyarakat. Banyak aktivitas, pekerjaan, dan bisnis jadi terhambat dan tentunya merugi hingga miliaran rupiah. Dan usut juga kalau ada indikasi unsur pidana di sana, karena ini kejadian yang sangat fatal. Harus ada yang bertanggungjawab,” sambungnya.

Lebih lanjut Sahroni mengatakan, ketegasan dan kejelasan ini perlu untuk meluruskan berbagai persepsi liar yang tengah berkembang masyarakat. “Karena saat ini ramai di medsos masyarakat duga menduga terkait pemadaman ini, banyak isu liar. Nah ini yang kemudian harus diluruskan dengan fakta dan temuan rill di lapangan. Biar tidak gaduh tanpa kejelasan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap bahwa warga sempat mendengar adanya ledakan sebelum terjadinya blackout di wilayah Sumatera. Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin menjelaskan bahwa berdasarkan penuturan warga saat dilakukan pendalaman oleh polisi menyampaikan adanya suara ledakan.

Hal ini juga menjadi salah satu faktor terbantahnya dugaan sabotase dalam peristiwa itu. "Dugaan tersebut diperkuat oleh keterangan saksi yang kita temukan di masyarakat sekitar lokasi kejadian dan menerangkan bahwa sesaat sebelum kejadian terjadi ledakan, baru terjadi pemadaman listrik di area sekitar tower transmisi," kata Nunung dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ledakan itu disampaikan sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi jaringan transmisi listrik yang mengalami gangguan di Desa Temino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Menurut dia, saksi yang dimintai keterangan di antaranya Ketua RT serta warga setempat. Mereka tinggal tidak jauh dari lokasi saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) yang mengalami putus kabel.

Nunung mengungkapkan, tim gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Direktorat Tindak Pidana Umum, Puslabfor Bareskrim Polri, Ditreskrimsus Polda Jambi, dan PT PLN telah melakukan investigasi lapangan pada Minggu, 24 Mei 2026. Pemeriksaan dilakukan di sekitar tower 175 dan tower 176 jalur transmisi listrik di Desa Temino yang diduga menjadi titik awal gangguan sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera.

“Hasil identifikasi awal diketahui bahwa pada Jumat tanggal 22 Mei 2026 sekitar pukul 18.44 WIB, telah terjadi gangguan pada jaringan transmisi SUTET 275 kV jalur Muara Bungo-Sungai Rumpeh di wilayah Jambi," ujarnya.

Dari pemeriksaan lapangan, polisi menemukan kabel transmisi dalam kondisi putus. Namun, struktur tower transmisi disebut masih dalam keadaan baik dan tidak ditemukan kerusakan signifikan. Berdasarkan temuan sementara, putusnya kabel diduga terjadi mendadak akibat cuaca buruk dan gangguan teknis pada jaringan transmisi.

“Adapun dugaan sementara penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrem," paparnya.

Ia menegaskan, sejauh ini penyidik tidak menemukan adanya unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. “Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut," ucapnya.

Nunung mengatakan, kesimpulan awal itu juga didasarkan pada bentuk kerusakan kabel yang dinilai tidak menyerupai hasil pemotongan. “Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti potongan-potongannya lebih rapi," ungkapnya.

Akibat gangguan transmisi tersebut, sistem kelistrikan Sumatera mengalami ketidakstabilan frekuensi dan tegangan yang memicu pembangkit listrik trip secara berantai. Dampaknya, pemadaman massal terjadi di sejumlah wilayah, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan.

Namun, polisi memastikan saat ini sistem kelistrikan di Sumatera sudah pulih sepenuhnya. “Berdasarkan keterangan resmi dari PT PLN, pasokan listrik di seluruh wilayah Sumatera telah kembali normal 100 persen serta beroperasi dengan aman dan stabil,” pungkas Nunung.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung ketegasan Polda Riau menetapkan PT Musim Mas sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan perusakan lingkungan akibat penanaman sawit di sempadan Sungai Air Hitam, anak Sungai Nilo. Karena, Sahroni melihat masyarakat pasti yang akan terkena dampak dari tindakan perusak lingkungan tersebut.

Adapun kasus perusak lingkungan tersebut terungkap setelah adanya laporan dari Asosiasi Peduli Lingkungan Indonesia (APLI) Riau terkait perkebunan sawit yang ditanam hanya 2-5 meter dari bibir sungai. Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan pada Sabtu (17/5/2026) menegaskan pihaknya akan menindak tegas pelaku perusakan lingkungan, baik individu maupun korporasi.

“Saya sangat mendukung langkah Polda Riau ini. Sudah saatnya kita menormalisasi melihat kerusakan ekologis sebagai kejahatan berat dan merugikan negara,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

“Hal ini karena jelas-jelas kerusakan ekologis merugikan tidak hanya negara kalau terjadi bencana, tapi juga kerugian lebih besar justru dirasakan masyarakat yang kerap kali jadi korban paling rugi. Mereka kehilangan keluarga, tempat tinggal, ternak, lahan pertanian, hingga tempat tinggalnya yang tentu butuh perbaikan dengan nominal besar. Inilah kejahatan paling jahat,” sambungnya.

Sahroni pun meminta aparat penegak hukum harus terus menggunakan logika yang berpihak pada lingkungan hidup dalam menjalankan tugasnya. “Kita belum bicara soal kerusakan ekologis lingkungan seperti ekosistem hutan dan satwa liar yang hancur, itu juga kerugian besar buat generasi masa depan kita,” ujarnya.

“Jadi selanjutnya, saya minta aparat terus memakai logika penegakan hukum yang pro lingkungan seperti ini, karena saya yakin isu pengrusakan lingkungan ini dihadapi oleh seluruh Polda di tanah air,” pungkas Sahroni.