JAKARTA - Massa yang menolak proses eksekusi pengosongan Hotel Sultan , Senayan, Jakarta Pusat sempat memberikan perlawanan dengan melempari petugas. Akibatnya, 27 petugas dari TNI dan Polri mengalami luka ringan.

"Dalam hal ini, ada 27 petugas yang terluka, terdiri dari Polri ada 26 petugas yang luka ringan akibat lemparan batu dari massa yang berada menduduki area eksekusi. Dari TNI satu terluka di bagian pelipis," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Kamis (18/6/2026)

Selain petugas, kata Budi, ada dua orang masyarakat sipil yang terluka. Saat ini, lanjut dia, petugas yang terluka mendapatkan perawatan medis.

"Dari masyarakat sipil ada dua orang yang berada pada saat pelaksanaan eksekusi. Saat ini, yang terluka dalam penanganan pihak medis," ujar dia.

Sementara itu, sebanyak 69 orang diamankan oleh pihak kepolisian. "Kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi proses eksekusi."

Budi menjelaskan, ada tahapan yang sudah dilakukan saat proses eksekusi. Pertama, panitera telah menyampaikan penetapan penyitaan, kemudian imbauan secara persuasif dan humanis kepada masyarakat yang masih berada di area eks Hotel Sultan.

Namun kata Budi, imbauan tersebut tak didengar oleh massa. Justru, massa melakukan pelemparan terhadap petugas di lapangan. "Setelah dilakukan imbauan, diberikan ruang untuk negosiasi, tetapi massa melakukan pelemparan, melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kamtibmas, dapat mencederai petugas," ujar dia.

Budi menegaskan, seluruh proses eksekusi yang dilakukan di Hotel Sultan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. "Kami mengimbau kepada masyarakat tidak membuat informasi ataupun isu-isu yang liar, karena tindakan eksekusi hari ini dapat dipertanggungjawabkan."

JAKARTA - Pihak TNI-Polri sempat mendapatkan perlawanan saat proses eksekusi pengosongan Hotel Sultan , Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026). Sebanyak 69 orang diamankan pihak kepolisian.

“Mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi proses eksekusi,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Kamis (18/6/2026).

Menurut dia, ada tahapan yang sudah dilakukan saat proses eksekusi. Pertama, panitera menyampaikan penetapan penyitaan, kemudian imbauan secara persuasif dan humanis kepada masyarakat yang masih berada di area bekas Hotel Sultan.

Namun, imbauan tersebut tak didengar oleh massa. Mereka justru melakukan pelemparan terhadap petugas di lapangan.

“Setelah diimbau, diberikan ruang untuk negosiasi, tetapi massa melakukan pelemparan, melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kamtibmas, serta dapat mencederai petugas,” ujar Budi.

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Hutagalung telah mengimbau kepada seluruh simpatisan yang masih berada di dalam gedung untuk keluar. “Petugas silakan maju ke depan. Anggota TNI-Polri berdiri di depan. Brimob maju,” katanya.

Kemudian, pihak TNI-Polri yang menggunakan peralatan lengkap mulai mendekati batas gerbang menuju dalam Hotel Sultan. Simpatisan yang terpancing beberapa kali melemparkan botol ke arah petugas kepolisian.

JAKARTA - Eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026) berujung ricuh. Petugas kepolisian dan TNI dilempari batu, air mineral, hingga con oleh simpatisan dari dalam hotel.

Momen itu terjadi saat Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah membacakan putusan eksekusi. Setelahnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Hutagalung meminta para simpatisan keluar dari kawasan.

Mereka yang ada di mobil komando meminta aparat dapat tenang dan tak melakukan tindakan intimidasi. Namun, Reynold meminta simpatisan meninggalkan lokasi. "Saya minta bapak ibu segera keluar," ujar Reynold melalui pengeras suara.

Sekadar informasi, pelaksanaan eksekusi lahan Hotel Sultan berlangsung hari ini, Kamis (18/6/2026). Hal tersebut bakal berdampak pada aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat.

Pengelola GBK memutuskan menutup sejumlah akses masuk hingga beberapa fasilitas publik selama satu hari penuh. Penutupan menyusul rencana PN Jakarta Pusat mengeksekusi pengosongan Blok 15 kawasan GBK yang selama ini ditempati Hotel Sultan.

JAKARTA - Tim Independen Pencari Fakta (TPF) Demo Rusuh Agustus-September 2025 bentukan enam lembaga HAM menyimpulkan indikasi pelanggaran HAM secara masif dan meluas akibat peristiwa unjuk rasa pertengahan tahun lalu. Investigasi 6 LN HAM masih mendalami unsur sistematis dari demo rusuh.

Enam LN HAM ini yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komite Nasional Disabilitas (KND), dan Ombudsman RI.

"Ada indikasi pelanggaran HAM secara masif dan meluas," ujar Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P Siagian saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).

Pihaknya memastikan kedua unsur pelanggaran HAM masif dan meluas terjadi dalam demo rusuh tahun lalu. Untuk masif, jumlah korban meninggal terbilang banyak, ada penjarahan terjadi di sejumlah wilayah. Sedangkan, unsur meluas, korban berjatuhan di sejumlah wilayah di 20 provinsi.

"Secara indikatif unsur sistematis buat kami masih memerlukan pendalaman, itu kesimpulan kami. Khusus unsur sistematisnya di mana apakah ada organisasi, apakah ada perencanaan, apakah ada komando, struktur, dan seterusnya, saya kira itu membutuhkan pendalaman lebih jauh yang belum kami bisa buktikan kebenarannya," ungkap Saurlin.

Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi pada Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Presiden disarankan mengevaluasi kinerja Polri dalam penanganan unjuk rasa.

"Pertama mengevaluasi kinerja Polri dalam penanganan unjuk rasa. Yang kedua menjamin ketidakberulangan pelanggaran HAM. Yang ketiga menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk menghormati dan memenuhi HAM," kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah.

Pihaknya juga merekomendasikan pemerintah mengambil langkah konkret dalam memastikan hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dihormati, dilindungi, termasuk menjamin akses pemulihan, rehabilitasi, ganti kerugian, layanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan psikologis.

Komnas HAM juga memberi rekomendasi kepada Polri. "Pertama mengusut tuntas kasus kematian dan dugaan penyiksaan oleh kepolisian selama proses penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan sewenang-wenang, termasuk mobilisasi anak dalam aksi unjuk rasa dan kerusuhan," ujar Anis.

Kedua, dia meminta Polri menuntaskan proses pidana atas kematian Affan Kurniawan dan korban lainnya. Ketiga, mengevaluasi penggunaan kekuatan berlebih.

"Empat, mengarusutamakan HAM dengan memperkuat kapasitas aparat, menyediakan akomodasi hukum layak, dan mendorong revisi peraturan Kapolri agar selaras dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak," kata Anis.

JAKARTA - Sejumlah pedagang di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata , Jakarta Selatan nyaris terpanggang saat ruko dibakar massa dalam kericuhan, Kamis (11/12/2025) malam. Hal itu dialami Andi, pegawai lapak Selera Sambal Mentah Kalibata.

Andi tak tahu asal muasal kelompok massa tak dikenal membuat rusuh hingga membakar ruko di depan TMP Kalibata. Ketika itu, Andi hendak menutup tokonya.

"Kebetulan kita sudah mau tutup awalnya. Tiba-tiba dapat informasi, Pak ada serbuan. Bahkan, sempat ada satu orang dari mereka yang bilang, Pak tutup saja, matiin lampu, masuk ke dalam, kunci," ujar Andi saat ditemui di rukonya Kalibata, Jumat (12/12/2025).

Mendapat seruan itu, dia mengikutinya. Setelah menutup pintu yang terbuat dari teralis besi, Andi tak menyangka rukonya juga turut menjadi sasaran dibakar.

"Begitu kita tutup malah kita yang dibakar. Kalau kita diam saja di sini ya mungkin kita jadi sate di dalam. Makanya kita buru-buru keluar nyari lantai dua itu kita jebol," katanya.

Andi menjebol atap di lantai dua bersama tiga rekannya. "Kita lompat di situ. Kondisinya kan tadinya tertutup. Ditutup supaya tidak ada yang masuk ke situ. Nah dari situlah kita alhamdulillah selamat semua empat orang itu," ujar Andi.

Alhasil, dia bersama rekannya menyelamatkan diri ke BPSDM Kemendagri. "Jadi empat orang kita ini lari semua ke Kemendagri mencari perlindungan. Karena kondisinya sudah nggak kondusif, sudah kacau semua," ucapnya.

PALEMBANG - Kongres Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (BEM PTAI) Se-Indonesia yang berlangsung di Asrama Haji Palembang berakhir ricuh dan tidak kondusif. Kericuhan disertai aksi pemukulan yang diduga dilakukan oknum panitia terhadap beberapa peserta kongres mengakibatkan sejumlah peserta mengalami luka-luka.

Peserta Kongres BEM PTAI Se-Indonesia M Nurhidayat menuturkan kericuhan berawal dari perdebatan tajam antardelegasi terkait tata tertib dan keabsahan mandat peserta. Suasana forum yang semula berjalan alot berubah menjadi tegang hingga memicu bentrokan fisik di dalam ruang sidang.

Pimpinan sidang akhirnya memutuskan menghentikan jalannya kongres secara total setelah situasi tidak dapat dikendalikan dan keamanan peserta tidak lagi terjamin. “Melihat kondisi yang terjadi, kami memutuskan menghentikan seluruh rangkaian kongres demi keselamatan dan keamanan bersama,” ujar salah satu pimpinan sidang di hadapan peserta, beberapa waktu lalu.

Beberapa peserta yang mengalami luka segera mendapat pertolongan dari rekan-rekan mahasiswa dan pihak keamanan kampus. Hingga kini, pihak panitia maupun presidium belum memberikan keterangan resmi terkait insiden pemukulan tersebut.

Para peserta dari berbagai daerah menyayangkan terjadinya kekerasan dalam forum nasional mahasiswa ini dan berharap ada evaluasi serius agar peristiwa serupa tidak terulang. Mereka juga mendorong agar BEM PTAI segera menggelar kongres lanjutan secara lebih terbuka, demokratis, dan aman.

Kongres BEM PTAI se-Indonesia merupakan forum tertinggi mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam dari seluruh Indonesia, dengan agenda utama pemilihan ketua umum dan perumusan arah gerak organisasi ke depan.

SORONG, iNews.id - Aksi protes sekelompok pemuda dan remaja di Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Jumat (24/10/2025) dini hari berakhir ricuh. Massa memblokade Jalan Ahmad Yani, tepat di depan pertokoan Saga, kompleks Sorpus, sebagai bentuk protes terhadap pembakaran mahkotaburung cenderawasih oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua beberapa waktu lalu.

Dalam aksinya, massa membakar ban bekas dan menumpuk batu serta ranting pohon di tengah jalan, sehingga arus lalu lintas terhenti total.

Aparat dari Polsek Sorong Kota yang dipimpin AKP Disa Javier Suwarta Putra mencoba menenangkan massa dengan imbauan agar aksi dihentikan. Namun, upaya tersebut dibalas dengan lemparan batu, kayu, dan botol kaca ke arah petugas.

Dilansir dari iNews Sorong Raya, polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Tak lama kemudian, satu regu Dalmas dari Polresta Sorong Kota tiba untuk memperkuat pengamanan. 

Meski begitu, situasi semakin memanas. Massa bahkan melempari markas Polsek Sorong Kota, memecahkan kaca jendela, dan merusak fasilitas sekitar.

Petugas akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Sekitar pukul 05.30 WIT, situasi berhasil dikendalikan.

Hingga Jumat pagi, aparat gabungan dari Polresta dan Polsek Sorong Kota masih bersiaga penuh di sekitar lokasi untuk mengantisipasi aksi susulan. Polisi belum memberikan keterangan resmi, namun memastikan kondisi mulai kondusif dan mengimbau masyarakat tetap tenang.

Editor: Kurnia Illahi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia terus menangani kasus online scam yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja. Sebanyak 110 WNI berhasil diamankan dari sindikat penipuan daring dan kini berada di Detensi Imigrasi Preak Pnov, Phnom Penh, untuk proses pendataan dan pemulangan ke Tanah Air.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh menyampaikan bahwa penyelamatan dilakukan setelah terjadi kericuhan di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal, pada 17 Oktober 2025.

"Sejak menerima laporan kericuhan, KBRI terus berkoordinasi dengan Kepolisian Kamboja dan pihak berwenang setempat untuk memastikan keselamatan seluruh WNI," ujar perwakilan KBRI Phnom Penh dalam keterangan resminya, Rabu (22/10/2025).

Dari total 110 WNI, sebanyak 67 orang dijadwalkan dipulangkan ke Indonesia pada 22-24 Oktober 2025. KBRI juga memastikan pendampingan penuh terhadap seluruh korban selama proses administrasi dan pemulangan berlangsung.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI sebelumnya mengungkapkan bahwa sebanyak 97 WNI sempat terlibat langsung dalam kerusuhan yang terjadi di Kamboja pada 17 Oktober 2025.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, mengatakan dari 97 WNI yang terlibat, 86 orang berada di kantor polisi Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal, sementara 11 lainnya dirawat di rumah sakit.

Menurut Judha, tidak ada WNI yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Namun, empat orang ditahan oleh kepolisian Kamboja karena diduga melakukan kekerasan terhadap sesama WNI.

"Teman-teman KBRI juga sudah mengunjungi yang dirawat di rumah sakit. Tidak ada kondisi yang mengancam nyawa," tambahnya.

Lebih lanjut, Judha menyoroti bahwa kasus di Kamboja merupakan bagian dari maraknya jaringan online scam yang melibatkan WNI di luar negeri. Sejak tahun 2020 hingga kini, lebih dari 10.000 WNI diketahui terlibat kasus serupa di 10 negara, termasuk Kamboja, Myanmar, dan Afrika Selatan.

Dari jumlah itu, sekitar 1.500 orang diidentifikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sementara sisanya diduga berangkat secara sukarela untuk bekerja sebagai pelaku penipuan daring dan sebagian besar WNI berangkat tanpa kontrak kerja dan menggunakan visa turis.

(tfa/wur)
[Gambas:Video CNBC]