REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan implementasi PMK 73/2025 memungkinkan pembayaran kompensasi BBM dilakukan setiap bulan serta memberi fleksibilitas transaksi dalam valuta asing. Regulasi ini dirancang untuk memperkuat arus kas Pertamina di tengah dinamika industri energi global.

Kebijakan tersebut menjadi instrumen fiskal yang mendorong stabilitas likuiditas Pertamina. Mekanisme pencairan bulanan mengurangi tekanan kas korporasi yang sebelumnya bergantung pada jadwal pembayaran per kuartal atau per tahun. Fleksibilitas dalam valuta asing memberi ruang pengelolaan keuangan yang lebih adaptif terhadap volatilitas nilai tukar.

Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah melunasi seluruh kompensasi 2024 hingga Juni 2025 serta mulai merealisasikan kompensasi 2025. “Pada Oktober 2025, Pertamina telah menerima pembayaran kompensasi untuk kuartal I 2025. Kami mengapresiasi dukungan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, serta Danantara,” ujarnya di Jakarta, dikutip Rabu (26/11/2025).

Pertamina mencatat pendapatan 53,38 miliar dolar AS hingga September 2025, dengan EBITDA mencapai 8,20 miliar dolar AS. Pencapaian tersebut turut menjaga credit metrics utama perusahaan pada level sehat sehingga rating Pertamina tetap berada pada kategori investment grade dari Moody’s, S&P, dan Fitch. Kondisi ini menjadi fondasi penting untuk menjaga kapasitas pendanaan dan stabilitas operasional di tengah penurunan harga minyak mentah, melemahnya crack spread, serta pelemahan rupiah.

Emma menekankan penguatan tata kelola dan disiplin investasi yang terus dijalankan perusahaan. Ia mencatat efisiensi dan tambahan pendapatan dari program cost optimization sepanjang tahun mencapai 624 juta dolar AS. Penguatan governance berlangsung di bawah pengawasan para pemegang saham, termasuk Danantara, yang memperkokoh disiplin modal Pertamina.

Pada saat yang sama, Pertamina menjalankan transformasi operasional untuk meningkatkan transparansi dan integritas. Langkah-langkah perbaikan diterapkan di seluruh lini sebagai bagian dari agenda perubahan yang lebih luas. Perusahaan juga menegaskan komitmen terhadap praktik bisnis berlandaskan prinsip ESG yang semakin menjadi standar global.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono menjelaskan perkembangan rencana integrasi bisnis hilir yang mencakup Subholding Commercial & Trading, Refinery & Petrochemical, serta Integrated Marine Logistics. “Informasi ini menjadi salah satu yang paling dinantikan investor,” ujarnya. Integrasi tersebut disiapkan untuk meningkatkan efisiensi end-to-end, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperkuat daya saing produk energi nasional.

Agung menyampaikan, seluruh proses integrasi dilakukan bertahap dengan memperhatikan persetujuan para pemangku kepentingan. Ia juga menjelaskan posisi Pertamina dalam pemeringkatan Sustainalytics yang menempatkan perusahaan sebagai peringkat pertama di subindustri Integrated Oil & Gas dengan skor 23,5.

Bisnis.com, JAKARTA — PTPertamina(Persero) diproyeksikan mendapat dukungan likuiditas yang lebih kuat setelah Pemerintah RI mulai menerapkan skema pencairan dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara bulanan, menggantikan pola kuartalan yang berlaku sebelumnya.

Mary Ellen Olson, senior credit analyst di Bloomberg Intelligence, menilai percepatan pencairan kompensasi tersebut menjadi sentimen positif bagi likuiditas dan juga kredit Pertamina. “Penerimaan pembayaran kompensasi energi bulanan dari pemerintah Indonesia oleh Pertamina, dibandingkan dengan pembayaran triwulanan, akan mendukung likuiditas dan memberikan dampak positif terhadap kredit,” tulis Olson dalam laporanBloomberg Intelligence, Kamis (20/11/2025).

Olson menambahkan, mekanisme baru itu juga mengonfirmasi keberlanjutan dukungan kuat pemerintah terhadap Pertamina setelah pemindahan perseroan di bawah pengelolaan Danantara pada Maret lalu.

Mulai 2026, sambung Olson, skema baru memungkinkan pembayaran kompensasi sebesar 70% setiap bulan hingga September, sebelum sisanya dilunasi penuh setelah proses audit final.

Adapun, perubahan skema kompensasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.73/2025 tentang Tata Cara Penyediaan Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Penetapan Harga Jual Eceran BBM dan Tarif Tenaga Listrik. Skema baru ini diundangkan dan berlaku pada 19 November 2025.

Beleid tersebut merombak tata cara penghitungan, penyediaan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana kompensasi BBM bersubsidi.

Dalam aturan itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewamenetapkan perubahan mulai dari basis penghitungan volume, pembayaran kompensasi bulanan 70%, hingga pemberian ruang bagiPertaminauntuk menyampaikan proyeksi.

"Pembayaran Dana Kompensasi BBM setiap bulan sebesar 70% dari hasil reviu perhitungan Dana Kompensasi," bunyi pasal 8 dan pasal 11 PMK 73/2025, dikutip Jumat (21/11/2025).

Meski begitu, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa besaran pencairan 70% dapat fleksibel atau tidak kaku. Pemerintah akan membuka ruang penyesuaian besaran dana yang dicairkan sesuai kemampuan keuangan negara.

Sebelumnya, pemerintah membayarkan kompensasi BBM bersubsidi maupun listrik bersubsidi setiap triwulan. Penggantian dana subsidi ini dicairkan setelah melewati reviu atas tagihan dan dibayarkan setiap tanggal 10 setelah periode kuartalan berakhir.

Aturan itu menyebutkan bahwa Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk menyesuaikan persentase besaran dana sesuai kondisi fiskal negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 73 tahun 2025 dinilai membawa perubahan besar pada tata kelola arus kas dua BUMN energi, PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengungkapkan, melalui aturan baru itu, pemerintah menetapkan pembayaran kompensasi BBM dan listrik secara bulanan sebesar 70 persen dari hasil review Inspektorat Jenderal.

Sisanya, 30 persen, akan dilunasi setelah audit BPKP pada bulan kesembilan.

Mekanisme ini dinilai mampu memperkuat likuiditas dan menurunkan biaya pendanaan jangka pendek.

"Selama ini, pembayaran kompensasi bergantung pada audit kuartalan sehingga menimbulkan kebutuhan bridging loan dan meningkatkan biaya bunga bagi kedua BUMN," katanya kepada Kompas.com pada Jumat (21/11/2025).

Menurut Syafruddin, dengan pembayaran yang lebih cepat, PLN diproyeksi dapat menjaga ketersediaan stok batubara secara lebih stabil, sementara Pertamina memiliki ruang lebih besar untuk mengatur impor energi dengan disiplin biaya yang lebih baik.

"Kepastian pembayaran juga memberi kelegaan bagi pemasok karena risiko keterlambatan pasokan dapat ditekan," lanjutnya.

Dari sisi perbaikan arus kas, kata Syafruddin, ini turut berdampak pada kesehatan keuangan PLN dan Pertamina.

Dengan likuiditas yang lebih lancar, rasio kemampuan bayar utang membaik dan kebutuhan perpanjangan utang jangka pendek dapat berkurang.

Stabilnya posisi kas membuat negosiasi harga dengan pemasok lebih tegas, biaya denda menghilang, dan beban bunga turun.

Efisiensi tersebut pada akhirnya dapat menjaga stabilitas biaya operasional yang menjadi penentu tarif energi bagi publik.

PMK 73/2025 juga membantu pengelolaan risiko nilai tukar yang menjadi beban kedua BUMN energi.

Dengan modal kerja yang lebih aman, strategi lindung nilai dapat dilakukan lebih disiplin, termasuk natural hedging dan kontrak pasokan jangka menengah.

Pemerintah juga menyematkan fleksibilitas untuk menurunkan atau menaikkan persentase pembayaran bulanan sesuai kondisi kas APBN.

Fleksibilitas ini, jelas Syafruddin, dapat menjaga kehati-hatian fiskal tanpa mengurangi kepastian bagi BUMN energi.

Namun, sejumlah risiko perlu diantisipasi.

Pertama, kompensasi yang meleset dapat menimbulkan kelebihan pembayaran sehingga mekanisme clawback harus berjalan otomatis.

Syafruddin meminta pemerintah juga memastikan disiplin kinerja PLN dan Pertamina tetap terjaga, termasuk pada efisiensi operasional dan ketepatan pengadaan.

Volatilitas harga energi global menjadi tantangan lain sehingga diperlukan stress test berkala untuk menjaga stabilitas kas negara.

Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada implementasi yang konsisten.

Review bulanan yang kredibel, rekonsiliasi yang transparan, dan mekanisme pengembalian selisih yang berjalan tegas menjadi kunci.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengumumkan percepatan pembayaran dana kompensasi terhadap PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Lewat aturan baru, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membayar kompensasi energi 70% setiap bulan.

Aturan skema baru tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 73/2025 tentang Tata Cara Penyediaan Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Penetapan Harga Jual Eceran BBM dan Tarif Tenaga Listrik. Skema baru ini diundangkan dan berlaku pada 19 November 2025.

"Pembayaran Dana Kompensasi BBM setiap bulan sebesar 70% dari hasil reviu perhitungan Dana Kompensasi," bunyi pasal 8 dan pasal 11 PMK 73/2025, dikutip Jumat (21/11/2025).

Meski begitu, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa besaran pencairan 70% dapat fleksibel atau tidak kaku. Pemerintah akan membuka ruang penyesuaian besaran dana yang dicairkan sesuai kemampuan keuangan negara.

Sebelumnya, pemerintah membayarkan kompensasi BBM bersubsidi maupun listrik bersubsidi setiap triwulan. Penggantian dana subsidi ini dicairkan setelah melewati revieu atas tagihan dan dibayarkan setiap tanggal 10 setelah periode kuartalan berakhir.

Aturan itu menyebutkan bahwa Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk menyesuaikan persentase besaran dana sesuai kondisi fiskal negara.

Penetapan pembayaran dana kompensasi dilakukan dengan mengacu pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kompensasi pada tahun anggaran sebelumnya.

Apabila dalam proses reviu ditemukan adanya kelebihan pembayaran dana kompensasi, maka kelebihan tersebut dapat diselesaikan melalui pengurangan pembayaran pada periode selanjutnya dan/atau pengembalian oleh badan usaha ke kas negara.

Untuk penyelesaian PPN atas kelebihan penerimaan badan usaha, kebijakannya dapat ditempuh dengan mengurangi pembayaran PPN kompensasi pada periode mendatang dan/atau melakukan pemindahbukuan dari rekening penerimaan pajak ke rekening kas negara.

Sebagai tambahan informasi, pencairan dana kompensasi dilakukan tiap bulan berdasarkan perhitungan proyeksi yang disusun Direktur Jenderal Anggaran dan kemudian direviu oleh Inspektur Jenderal. Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga melakukan reviu tahunan atas keseluruhan skema tersebut.

Sementara itu, sisa 30% pembayaran dana kompensasi akan dibayarkan setelah melalui proses audit BPKP atas realisasi kompensasi selesai. Adapun, audit tahunan dijadwalkan selesai setiap September sehingga pembayaran akhir disesuaikan dari hasil verifikasi.