IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperkenalkan terobosan baru dalam mekanisme pembayaran kompensasi energi untuk 2026.

Dalam pertemuan strategis bersama Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Tedi Bharata, disepakati bahwa pemerintah akan mempercepat penyaluran dana kompensasi guna menjaga stabilitas likuiditas BUMN terkait, seperti PLN dan Pertamina.

Purbaya menjelaskan bahwa jika sebelumnya pembayaran kompensasi dilakukan dalam rentang waktu beberapa bulan sekali, kini pemerintah akan mencairkan sebagian besar kompensasi secara rutin setiap bulan.

"Itu skema subsidi, kompensasi yang biasanya berapa bulan sekali ini kita bayar 70 persen setiap bulan, nanti bulan ke-9 sisanya kita bayar dan yang 3 bulan terakhir kita hitung di akhir tahun, karena perlu audit BPK. Nanti dibayarnya akhir tahun atau awal tahun depan," kata Purbaya usai konferensi pers KSSK, Selasa (27/1/2026).

Perubahan skema ini bukan tanpa alasan. Dengan adanya kepastian dana segar yang masuk setiap bulan sebesar 70 persen dari total kompensasi, BUMN sektor energi tidak lagi perlu mencari pinjaman jangka pendek yang mahal untuk menutupi kebutuhan operasional harian mereka.

Menkeu menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan solusi konkret untuk menyehatkan struktur permodalan perusahaan pelat merah.

"Tapi itu sudah membantu banget kondisi likuiditas mereka. Mereka bisa mengurangi cost of capital mereka," kata Purbaya.

Meskipun dilakukan percepatan, pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sisa pembayaran kompensasi sebesar 30 persen pada akhir tahun tetap harus melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan penggunaan APBN berjalan transparan dan tepat sasaran.

Melalui unggahan di media sosial resminya, Kemenkeu menekankan bahwa pematangan skema ini bertujuan agar arus kas BUMN tetap terjaga sehat tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meminimalkan beban bunga utang yang selama ini ditanggung oleh BUMN akibat keterlambatan pembayaran kompensasi dari pemerintah.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Stok karbon Indonesia tercatat meningkat sebanyak 34.478 ton setara karbon dioksida (CO₂) melalui penanaman 7,24 juta bibit tanaman di lahan seluas 17.436,18 hektare.

"Kemajuan hingga November 2025 telah meningkatkan stok karbon pada 17.436,18 hektare lahan dan 7.248.743 bibit tanaman atau setara dengan meningkatkan stok karbon 34.478,88 ton CO2 ekuivalen," kata Project Director FOLU Norway's Contribution tahap kesatu (FOLU NC-1) Agus Justianto di Jakarta, Selasa (23/12/2025), dikutip dari Antara.

Pencapaian ini merupakan hasil proyek kerja sama Indonesia dan Norwegia melalui skema REDD+ di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya tahap kesatu (FOLU NC-1), guna mencapai target FOLU Net Sink 2030.

"Norwegia ini memberikan dana kompensasi ya. Jadi, dari kesepakatan internasional itu ada yang disebut dengan skema REDD+," kata Agus Justianto.

FOLU Net Sink 2030 merupakan program strategis Indonesia untuk mencapai target emisi nol bersih di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada 2030.

Kerja sama Indonesia–Norwegia ini berjalan dengan berbasis pada hasil. Sejauh ini, total dana kompensasi yang telah diberikan oleh Norwegia kepada Indonesia mencapai US$216 juta dari komitmen total US$1 miliar atas upaya penurunan emisi sektor FOLU.

Dana yang telah diberikan disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) agar transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan tetap terjaga.

Penyaluran dana ini dibagi dalam beberapa tahap. Tahap 1 mencakup penyaluran dana sebesar US$56 juta yang diberikan atas capaian penurunan emisi 2016–2017.

Kemudian Tahap 2 dan tahap 3 dengan dana penyaluran senilai US$100 juta untuk capaian 2017–2019. Selanjutnya tahap 4 senilai US$60 juta dan tahap 5 masih dalam proses pengkajian dan negosiasi.

"Tahap berikutnya masih dikaji dan dinegosiasikan. Kami akan menggunakan capaian pengurangan emisi dan kinerja untuk mendapatkan kompensasi dari Norwegia," kata Agus.

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti angkat bicara terkait kemungkinan adanya suntikan anggaran dari APBN sebagai kompensasi penghapusan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ghufron menuturkan, diskusi mengenai kebijakan pemutihan tersebut masih berada di ranah pemerintah pusat, sehingga keputusan final berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Terkait kemungkinan adanya pemberian dana dari APBN sebagai kompensasi penghapusan tunggakan, Ghufron menyatakan hal tersebut merupakan opsi, namun bukan syarat mutlak bagi BPJS Kesehatan.

“Kalau memang diberi kompensasi tentu lebih baik, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Ini kan untuk membantu orang-orang yang memang tidak berdaya dan kesulitan mengakses layanan,” ujar Ghufron saat ditemui di sela acara 1st Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference di Yogyakarta, Rabu (10/12/2025).

Dia melanjutkan, dampak pemutihan terhadap kondisi keuangan BPJS Kesehatan dinilai tidak signifikan. Ghufron menyebut, kebijakan ini justru dapat meringankan beban operasional lembaga dalam melakukan penagihan.

Ghufron juga menegaskan, pemutihan itu tidak akan berdampak pada Dana Jaminan Sosial (DJS) yang menjadi sumber dana utama BPJS Kesehatan untuk membiayai layanan kesehatan peserta JKN.

“Kami justru lega karena tidak perlu mengejar-ngejar tunggakan kepada peserta yang memang sudah tidak ada kemampuan, atau bahkan tidak bisa lagi dihubungi,” tutup Ghufron.

Dia menjelaskan, kebijakan pemutihan dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan tunggakan peserta yang secara ekonomi tidak mampu.

Ghufron memaparkan, mayoritas penunggak berasal dari kelompok masyarakat miskin yang telah berpindah segmen kepesertaan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai pemerintah daerah, tetapi masih meninggalkan kewajiban iuran dari segmen sebelumnya.

Dia menuturkan, dana yang dikelola BPJS Kesehatan merupakan dana publik sehingga penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan dan diaudit rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, penghapusan tunggakan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum atau disalahgunakan.

“Dana BPJS itu dana publik dan dana negara, sehingga setiap tahun kami diperiksa BPK. Pemutihan harus diatur dengan baik supaya tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, besaran dana kompensasi untuk pemutihan itu muncul dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa seusai rapat bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pada Rabu (22/10/2025) lalu.

Purbaya menyampaikan bahwa pemutihan itu dibahas di sela-sela persiapan anggaran BPJS Kesehatan untuk 2026. Laporan pendahuluan itu disampaikan ke Menkeu sebelum nantinya dibahas lebih lanjut oleh tim teknis.

Dia menyebut kebutuhan anggaran untuk pemutihan tunggakan diperkirakan sekitar Rp20 triliun.

"Tadi minta dianggarkan berapa, Rp20 triliun sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Meski begitu, dia belum memerinci lebih lanjut berapa orang atau penerima BPJS Kesehatan yang akan dihapus tunggakannya. Termasuk apakah yang dianggarkan dibebankan dari dana badan atau suntikan langsung dari APBN.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan pencairan anggaran belanja subsidi dan kompensasi, seperti BBM, listrik hingga pupuk bersubsidi senilai Rp315 triliun per 31 Oktober 2025 telah dibayarkan ke badan usaha penyalur.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan angka pembayaran dana kompensasi tersebut turun 3,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, realisasi pembayaran ini telah mencapai 66,3% atas outlook laporan semester (lapsem).

"Subsidi dan kompensasi telah dibayarkan kepada badan usaha penyalur itu Rp315 triliun," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi November 2025, dikutip Jumat (21/11/2025).

Dia menerangkan bahwa alokasi anggaran yang dibayarkan senilai Rp315 triliun ini mencakup anggaran untuk subsidi senilai Rp194,9 triliun dan untuk uang kompensasi senilai Rp120 triliun.

Adapun, dana alokasi subsidi telah dibayarkan setiap bulan sedangkan dana kompensasi menyesuaikan hasil reviu. Namun, Suahasil memastikan dana kompensasi tahun 2024 hingga kuartal I/2025 telah dilunasi 100%.

"Untuk yang kuartal kedua [2025] kita lihat akan bisa dibayarkan bulan ini atau awal bulan depan," imbuhnya.

Secara terperinci, dia pun menerangkan realisasi penyaluran berdasarkan barang subsidi. Untuk BBM sebanyak 13,92 juta kiloliter (kl) atau 72% dari target 19,31 juta kl.

Kemudian, untuk LPG 3 kg telah disalurkan 6.353,4 juta kg atau 78% dari kuota yang disediakan tahun ini sebesar 8.170 juta kg. Lebih lanjut, listrik subsidi yang telah tersalurkan untuk 42,5 juta pelanggan atau 101% dari kuota 42,1 juta pelanggan.

Tak hanya itu, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi juga telah dilakukan sebanyak 6,5 juta ton atau 73% dari kuota tahun ini sebesar 8,9 juta ton. Selanjutnya, realisasi perumahan bersubsidi yang tersalurkan 172.100 unit rumah atau 72% dari kuota tahun ini 240.000 unit rumah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengumumkan percepatan pembayaran dana kompensasi terhadap PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Lewat aturan baru, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membayar kompensasi energi 70% setiap bulan.

Aturan skema baru tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 73/2025 tentang Tata Cara Penyediaan Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Penetapan Harga Jual Eceran BBM dan Tarif Tenaga Listrik. Skema baru ini diundangkan dan berlaku pada 19 November 2025.

"Pembayaran Dana Kompensasi BBM setiap bulan sebesar 70% dari hasil reviu perhitungan Dana Kompensasi," bunyi pasal 8 dan pasal 11 PMK 73/2025, dikutip Jumat (21/11/2025).

Meski begitu, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa besaran pencairan 70% dapat fleksibel atau tidak kaku. Pemerintah akan membuka ruang penyesuaian besaran dana yang dicairkan sesuai kemampuan keuangan negara.

Sebelumnya, pemerintah membayarkan kompensasi BBM bersubsidi maupun listrik bersubsidi setiap triwulan. Penggantian dana subsidi ini dicairkan setelah melewati revieu atas tagihan dan dibayarkan setiap tanggal 10 setelah periode kuartalan berakhir.

Aturan itu menyebutkan bahwa Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk menyesuaikan persentase besaran dana sesuai kondisi fiskal negara.

Penetapan pembayaran dana kompensasi dilakukan dengan mengacu pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kompensasi pada tahun anggaran sebelumnya.

Apabila dalam proses reviu ditemukan adanya kelebihan pembayaran dana kompensasi, maka kelebihan tersebut dapat diselesaikan melalui pengurangan pembayaran pada periode selanjutnya dan/atau pengembalian oleh badan usaha ke kas negara.

Untuk penyelesaian PPN atas kelebihan penerimaan badan usaha, kebijakannya dapat ditempuh dengan mengurangi pembayaran PPN kompensasi pada periode mendatang dan/atau melakukan pemindahbukuan dari rekening penerimaan pajak ke rekening kas negara.

Sebagai tambahan informasi, pencairan dana kompensasi dilakukan tiap bulan berdasarkan perhitungan proyeksi yang disusun Direktur Jenderal Anggaran dan kemudian direviu oleh Inspektur Jenderal. Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga melakukan reviu tahunan atas keseluruhan skema tersebut.

Sementara itu, sisa 30% pembayaran dana kompensasi akan dibayarkan setelah melalui proses audit BPKP atas realisasi kompensasi selesai. Adapun, audit tahunan dijadwalkan selesai setiap September sehingga pembayaran akhir disesuaikan dari hasil verifikasi.