Bisnis.com, MEDAN - Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) di Medan menyebut pelanggan berhak mendapat kompensasi dari PT PLN (Persero) pascainsiden blackoutatau padam listrik massal se-Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) yang berlangsung hingga 27 jam lebih di beberapa daerah.

Ketua LAPK Padian Adi S Siregar mengatakan blackout telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. PLN sebagai penyelenggara layanan publik strategis disebutnya wajib bertanggung jawab terhadap dampak blackout yang terjadi.

"Pemberian kompensasi kepada pelanggan terdampak merupakan hal yang wajib dipertimbangkan sebagai bentuk tanggung jawab atas terganggunya pelayanan kelistrikan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat," ujar Padian, Senin (25/5/2026).

Adapun blackout yang terjadi sejak Jumat (22/5/2026) petang hingga Sabtu (23/5/2026) malam tidak hanya menghentikan aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak terhadap usaha kecil, sektor perdagangan, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat secara luas.

Kerugian yang dialami pelanggan tak hanya berupa kerugian material langsung akibat padamnya listrik dan kerusakan perangkat elektronik. Namun juga kerugian tambahan yang muncul selama pemadaman berlangsung.

Dikatakan Padian, banyak masyarakat yang mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli bahan bakar genset, lilin, lampu darurat, es batu, hingga kebutuhan lain untuk mempertahankan aktivitas rumah tangga maupun usaha mereka selama listrik padam lebih dari satu hari sehingga kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus diprioritaskan PLN.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) ini pun menekankan bahwa PLN tidak boleh hanya menunggu adanya putusan pengadilan untuk membebankan tanggung jawab atas blackout yang terjadi.

Sebagai penyelenggara layanan publik strategis, lanjutnya, PLN seharusnya memiliki tanggung jawab moral, administratif, dan profesional untuk segera mengambil langkah perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.

"Mekanisme kompensasi dan pertanggungjawaban seharusnya dapat dijalankan secara proaktif tanpa harus menunggu masyarakat menempuh proses hukum yang panjang dan melelahkan," jelasnya.

Dia menyebut hal itu sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dan pelayanan publik, di mana tanggung jawab tidak semata-mata lahir karena adanya putusan pengadilan, tetapi juga karena adanya kewajiban penyelenggara layanan untuk menjamin kualitas pelayanan dan meminimalkan kerugian pelanggan ketika terjadi kegagalan sistem.

Lebih jauh, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juga mengatur soal hak dan kewajiban konsumen.

Selain mendapat pelayanan dan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, Pasal 29 Ayat 1 UU tersebut pada poin (e) juga menegaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Ganti rugi itu sesuai dengan syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengumumkan percepatan pembayaran dana kompensasi terhadap PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Lewat aturan baru, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membayar kompensasi energi 70% setiap bulan.

Aturan skema baru tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 73/2025 tentang Tata Cara Penyediaan Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Penetapan Harga Jual Eceran BBM dan Tarif Tenaga Listrik. Skema baru ini diundangkan dan berlaku pada 19 November 2025.

"Pembayaran Dana Kompensasi BBM setiap bulan sebesar 70% dari hasil reviu perhitungan Dana Kompensasi," bunyi pasal 8 dan pasal 11 PMK 73/2025, dikutip Jumat (21/11/2025).

Meski begitu, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa besaran pencairan 70% dapat fleksibel atau tidak kaku. Pemerintah akan membuka ruang penyesuaian besaran dana yang dicairkan sesuai kemampuan keuangan negara.

Sebelumnya, pemerintah membayarkan kompensasi BBM bersubsidi maupun listrik bersubsidi setiap triwulan. Penggantian dana subsidi ini dicairkan setelah melewati revieu atas tagihan dan dibayarkan setiap tanggal 10 setelah periode kuartalan berakhir.

Aturan itu menyebutkan bahwa Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk menyesuaikan persentase besaran dana sesuai kondisi fiskal negara.

Penetapan pembayaran dana kompensasi dilakukan dengan mengacu pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kompensasi pada tahun anggaran sebelumnya.

Apabila dalam proses reviu ditemukan adanya kelebihan pembayaran dana kompensasi, maka kelebihan tersebut dapat diselesaikan melalui pengurangan pembayaran pada periode selanjutnya dan/atau pengembalian oleh badan usaha ke kas negara.

Untuk penyelesaian PPN atas kelebihan penerimaan badan usaha, kebijakannya dapat ditempuh dengan mengurangi pembayaran PPN kompensasi pada periode mendatang dan/atau melakukan pemindahbukuan dari rekening penerimaan pajak ke rekening kas negara.

Sebagai tambahan informasi, pencairan dana kompensasi dilakukan tiap bulan berdasarkan perhitungan proyeksi yang disusun Direktur Jenderal Anggaran dan kemudian direviu oleh Inspektur Jenderal. Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga melakukan reviu tahunan atas keseluruhan skema tersebut.

Sementara itu, sisa 30% pembayaran dana kompensasi akan dibayarkan setelah melalui proses audit BPKP atas realisasi kompensasi selesai. Adapun, audit tahunan dijadwalkan selesai setiap September sehingga pembayaran akhir disesuaikan dari hasil verifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah segera mulai menerapkan skema baru pembayaran kompensasi energi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN pada awal 2026.

Pembayaran kompensasi dipercepat dari tiga bulan sekali menjadi setiap bulan.

Akan tetapi, besaran kompensasi yang dibayarkan setiap bulannya tidak akan penuh atau 100% seperti yang saat ini berlaku. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyalurkan pembayaran sebesar 70%.

Pada Selasa (28/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa sisa pembayaran kompensasi sebesar 30% nantinya bakal dibayarkan September setelah audit dilaksanakan.

"30% di bulan September, di-assess, dibayar semua nanti. Kan 70% setiap bulan, di September di assess yang 30% itu seperti apa. Realisasinya setiap bulan dibayar di situ," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Kamis (30/10/2025).

Bendahara Negara lalu menyebut skema baru pembayaran kompensasi itu akan dimulai Januari 2026. "Januari sudah berlaku. Jadi bulan Februari sudah dibayarkan," ujar mantan Deputi Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu.

Pertamina dan PLN Bernafas Lega

Pertamina pun menyambut positif skema pembayaran kompensasi energi yang direncanakan Menkeu Purbaya. Dia menilai itu akan berpengaruh kepada arus keuangan perseroan.

"Langkah tersebut tentu akan berpengaruh terhadap cashflow perusahaan sehingga bisa berdampak pada peningkatan dan pelayanan energi lebih baik kepada masyarakat," ujar VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso kepada Bisnis.

Di sisi lain, PLN menyatakan siap mengikuti skema pembayaran kompensasi menjadi setiap bulan. Perseroan turut memandang kebijakan anyar Kemenkeu itu bisa memperlancar arus kas perusahaan, sehingga mendukung kelancaran operasional dan pelayanan ketenagalistrikan kepada masyarakat.

"Melalui skema pembayaran bulanan, proses administrasi dapat berjalan lebih efisien, membantu menjaga cash flow perusahaan, mengurangi cost of fund, serta mempercepat pembayaran kepada mitra kerja. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi nasional," terang Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto kepada Bisnis.

PLN juga menyebut akan terus berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kementerian ESDM supaya kebijakan baru itu bisa berjalan lancar.

"Dengan mekanisme kompensasi bulanan, likuiditas operasional PLN diharapkan lebih terjaga dan dapat mendukung pendanaan investasi, termasuk pembangunan proyek energi baru terbarukan," lanjut Gregorius.