Transformasi digital tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip kerja layak yang menjadi fondasi ketenagakerjaan global

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang kerja yang layak di era digital akan menjadi acuan dalam memperkuat regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan acuan regulasi ini khususnya untuk meningkatkan perlindungan pekerja platform digital.

“Transformasi digital tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip kerja layak yang menjadi fondasi ketenagakerjaan global. Pemerintah Indonesia menyambut baik lahirnya konvensi ini untuk mewujudkan kerja layak di ekosistem digital,” ujar Yassierli.

Menurut dia, konvensi tersebut akan menjadi referensi penting dalam memperkuat regulasi nasional sehingga perlindungan bagi pekerja ojek online, kurir, dan pekerja platform digital lainnya dapat ditingkatkan tanpa menghambat inovasi, investasi, serta pertumbuhan ekonomi digital.

Ia menegaskan bahwa perlindungan pekerja, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja harus berjalan beriringan.

“Berbagai kebijakan strategis terus diarahkan pada peningkatan kompetensi, perluasan akses kerja layak, penguatan jaminan sosial, serta penciptaan hubungan industrial yang harmonis,” katanya.

Lebih lanjut, Menaker Yassierli juga menyampaikan bahwa pemerintah bersama DPR RI tengah merampungkan berbagai regulasi ketenagakerjaan strategis, termasuk menargetkan pengesahan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Oktober 2026 sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Ia pun mengajak serikat pekerja/buruh untuk turut berkontribusi melalui masukan konkret agar regulasi yang disusun mampu melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha.

“Jangan lupa berkontribusi terkait UU Ketenagakerjaan. Kami menunggu masukan-masukan, langkah-langkah konkret (serikat butuh) untuk sama-sama membangun negeri ini,” kata Menaker.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Paradoks ketenagakerjaan masih menganga lebar di jantung ekonomi digital kita. Jutaan pekerja transportasi daring (ojek online) masih terjebak dalam labirin ketidakpastian status. Secara terminologi bisnis, mereka dilabeli sebagai “mitra” yang dijanjikan otonomi dan fleksibilitas tanpa batas. Namun secara realitas operasional, mereka terikat dalam subordinasi yang ketat layaknya “buruh”, bekerja di bawah kendali kediktatoran algoritma.

Ilusi Kemitraan dan Kerentanan Struktural

Ketidakpastian perlindungan ini bukanlah asumsi sepihak, melainkan fakta empiris. Temuan dari laporan Fairwork Indonesia (2025), sebuah inisiatif riset global terkait standar kerja platform ekonomi, dengan tegas membuktikan bahwa kondisi kerja dan kesejahteraan pekerja platform di Indonesia masih gagal memenuhi standar kerja layak (decent work).

Dalam sistem saat ini, status “kemitraan” acap kali difungsikan oleh perusahaan penyedia layanan aplikasi sebagai instrumen legal untuk mengeksternalisasi risiko operasional dan melepaskan diri dari kewajiban dasar ketenagakerjaan. Akibatnya, tercipta asimetri kuasa yang masif. Relasi yang diklaim sebagai hubungan sejajar antar-entitas (mitra), pada praktiknya berubah menjadi eksploitasi di mana platform memiliki kontrol absolut atas penentuan tarif, pembagian pesanan, hingga sanksi sepihak.

Urgensi Disahkan Rancangan Perpres

Dalam konteks kekosongan perlindungan hukum yang mengakar inilah, pengesahan Rancangan Perpres tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online menjadi sebuah keharusan mendesak. Draf regulasi ini diharapkan secara sistematis menawarkan kerangka perlindungan yang komprehensif, mencakup elemen-elemen fundamental berikut:

Pertama, Keadilan Distributif dan Transparansi Pendapatan. Ketimpangan bagi hasil adalah inti dari kemerosotan kesejahteraan pekerja. Tuntutan komunitas dan serikat Ojol untuk biaya platform, misalnya, menuntut pembatasan hak perusahaan maksimal sebesar 10%, dan menetapkan hak mutlak bagi pekerja minimal 90% dari nilai transaksi. Tuntutan lainnya juga menuntut kejelasan struktur biaya secara transparan dan secara tegas melarang platform membebankan biaya promo (subsidi pelanggan) ke pekerja. Aturan ini adalah intervensi absolut untuk mengakhiri defisit upah riil para pekerja.

Kedua, Mitigasi Risiko Operasional. Beroperasi di ruang publik menempatkan pekerja pada risiko kegagalan sistem maupun moral hazard konsumen. Kasus pesanan fiktif, ketidaksesuaian tonase barang dengan jenis layanan kendaraan, hingga pembatalan pesanan sepihak adalah kerugian finansial yang terus berulang. Perpres ini menjamin adanya penggantian kerugian bagi pekerja akibat insiden-insiden tersebut, memastikan bahwa biaya kegagalan transaksi tidak ditanggung oleh pihak yang paling rentan secara modal.

Ketiga, Kepastian Hukum dan Resolusi Sengketa. Praktik pemutusan akses sepihak (suspend atau putus mitra) tanpa ruang klarifikasi merupakan pelanggaran prinsip due process of law. Rancangan Perpres harus berisi kewajiban pemenuhan hak atas perlindungan dan bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa. Platform juga diwajibkan menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dengan tenggat waktu tanggapan maksimal 3x24 jam sejak aduan diterima. Mekanisme ini krusial untuk mentransformasi “pengadilan algoritma” menjadi prosedur yang akuntabel.

Keempat, Perlindungan Keamanan Kerja. Sebagai garda terdepan dalam mobilitas warga, pekerja sangat rentan terhadap kekerasan fisik, verbal, maupun pelecehan seksual di jalanan. Adanya jaminan regulasi secara eksplisit mewajibkan hadirnya sistem pencegahan dan penanganan berlapis terhadap segala bentuk kekerasan bagi pekerja.

Kelima, Jaring Pengaman Sosial Holistik. Selama ini, ketidakjelasan status memblokir akses pekerja terhadap skema perlindungan sosial dari negara. Rancangan Perpres diharapkan bisa menerobos kebuntuan ini dengan memberikan kewajiban asuransi sosial yang meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), hingga Jaminan Pensiun (JP). Pekerja mobilitas tinggi dengan risiko kecelakaan fatal di jalan raya tidak boleh lagi dibiarkan membayar biaya medis dari kantongnya sendiri.

Survei terbaru yang dilakukan The PRAKARSA dan PSDK UGM (2026) terhadap 597 pengemudi ojek daring di Jakarta dan Yogyakarta mencatat 76,21% responden memiliki jaminan sosial formal, sementara 23,79% sama sekali tidak terlindungi. Dari kelompok yang memiliki jaminan, bentuk perlindungan didominasi oleh jaminan kesehatan (84,52%) yang umumnya bersumber dari skema mandiri atau subsidi pemerintah.

Namun, data menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan dengan risiko kerja aktual; jaminan kecelakaan kerja hanya menjangkau 24,09% responden, disusul oleh rendahnya kepemilikan jaminan hari tua (6,67%) dan asuransi jiwa (3,23%). Bukti empiris ini menegaskan adanya celah struktural, di mana tingginya angka kepemilikan jaminan belum merepresentasikan perlindungan komprehensif terhadap risiko kecelakaan lalu lintas harian maupun jaring pengaman ekonomi jangka panjang bagi pekerja platform.

Keenam, Pengakuan Hak Berserikat. Keseimbangan kuasa struktural hanya dapat diraih melalui negosiasi kolektif. Jaminan perlindungan hak berserikat memungkinkan pekerja membangun organisasi yang sah, diakui negara, dan memiliki daya tawar (bargaining power) yang rasional saat merumuskan kebijakan tarif maupun sistem kerja dengan penyedia aplikasi.

Membiarkan draf Rancangan Perpres Perlindungan Pekerja Transportasi Online menggantung di meja birokrasi sama halnya dengan membiarkan pemiskinan struktural bersembunyi di balik inovasi teknologi digital. Peringatan May Day 2026, paradigma negara tidak boleh hanya berpusat pada pekerja kerah putih atau manufaktur konvensional.

Pekerja transportasi daring adalah urat nadi kelancaran logistik dan roda ekonomi sirkular perkotaan. Kebijakan publik harus berlandaskan bukti (evidence-based) bahwa narasi “kemitraan” yang ada saat ini tidak cukup untuk menjamin kelayakan hidup. Negara harus segera mengesahkan Perpres tersebut demi mentransformasi nasib mereka: dari entitas yang seolah “mitra di atas kertas namun buruh di jalanan”, menjadi individu pekerja yang merdeka, berdaya, dan terlindungi secara hukum.

Alhamdulillah tahun 2026 itu sudah masuk dalam list prioritas, UU Perlindungan Pekerja Platform, tapi belum diputuskan apakah ini akan menjadi inisiatif pemerintah atau inisiatif DPR,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan tengah mempersiapkan Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Platform.

“Ya kalau gol besarnya nanti, gol besarnya itu nanti kita ingin ada regulasi khusus buat mereka (pekerja platform), itu adalah undang-undang,” kata Menaker di sela-sela pengambilan siniar (podcast) ANTARA, di Kantor Kemnaker RI, Jakarta, Rabu.

“Alhamdulillah tahun 2026 itu sudah masuk dalam list prioritas, UU Perlindungan Pekerja Platform, tapi belum diputuskan apakah ini akan menjadi inisiatif pemerintah atau inisiatif DPR,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan, salah satu aspek penting dalam pembahasan regulasi tersebut adalah soal hak dan perlindungan para pekerja platform, termasuk mitra pengemudi ojek daring/online (ojol).

Hal ini juga menyikapi aturan pemberian bonus hari raya (BHR) kepada mitra pengemudi ojol dari perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) yang sudah berjalan sejak tahun lalu, yang masih berbentuk surat edaran (SE) Menaker.

“Nanti salah satu bagian dalam undang-undang tentu kita berharap bentuk kepedulian kepada mereka, atau bentuk bagaimana teman-teman ojol, pengemudi online ini juga mendapatkan hak-hak yang seharusnya secara transparan,” katanya.

Selain itu, Menaker mengatakan, akan menyiapkan pula aturan terkait perlindungan pekerja informal lain seperti pekerja di perkebunan, perikanan, dan lainnya.

“Misalnya teman-teman yang bekerja sebagai anak buah kapal, bagaimana (pengaturan) jam kerja, dan seterusnya. Nah ini harus kita sisir satu per satu,” ujar Yassierli.

Namun, ia mengakui tantangannya adalah peraturan tersebut harus melibatkan kementerian-kementerian terkait, karena kemungkinan besar akan dirangkum dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen).

“Karena itu harus diharmonisasikan dengan kementerian terkait. Jadi contohnya, kalau perlindungan pekerja perkebunan nanti harus (berkoordinasi) dengan Menteri Pertanian, (soal perlindungan) anak buah kapal harus (melibatkan) Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan, dan seterusnya,” kata Menaker.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Alhamdulillah tahun 2026 itu sudah masuk dalam list prioritas, UU Perlindungan Pekerja Platform, tapi belum diputuskan apakah ini akan menjadi inisiatif pemerintah atau inisiatif DPR,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan tengah mempersiapkan Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Platform.

“Ya kalau gol besarnya nanti, gol besarnya itu nanti kita ingin ada regulasi khusus buat mereka (pekerja platform), itu adalah undang-undang,” kata Menaker di sela-sela pengambilan siniar (podcast) ANTARA, di Kantor Kemnaker RI, Jakarta, Rabu.

“Alhamdulillah tahun 2026 itu sudah masuk dalam list prioritas, UU Perlindungan Pekerja Platform, tapi belum diputuskan apakah ini akan menjadi inisiatif pemerintah atau inisiatif DPR,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan, salah satu aspek penting dalam pembahasan regulasi tersebut adalah soal hak dan perlindungan para pekerja platform, termasuk mitra pengemudi ojek daring/online (ojol).

Hal ini juga menyikapi aturan pemberian bonus hari raya (BHR) kepada mitra pengemudi ojol dari perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) yang sudah berjalan sejak tahun lalu, yang masih berbentuk surat edaran (SE) Menaker.

“Nanti salah satu bagian dalam undang-undang tentu kita berharap bentuk kepedulian kepada mereka, atau bentuk bagaimana teman-teman ojol, pengemudi online ini juga mendapatkan hak-hak yang seharusnya secara transparan,” katanya.

Selain itu, Menaker mengatakan, akan menyiapkan pula aturan terkait perlindungan pekerja informal lain seperti pekerja di perkebunan, perikanan, dan lainnya.

“Misalnya teman-teman yang bekerja sebagai anak buah kapal, bagaimana (pengaturan) jam kerja, dan seterusnya. Nah ini harus kita sisir satu per satu,” ujar Yassierli.

Namun, ia mengakui tantangannya adalah peraturan tersebut harus melibatkan kementerian-kementerian terkait, karena kemungkinan besar akan dirangkum dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen).

“Karena itu harus diharmonisasikan dengan kementerian terkait. Jadi contohnya, kalau perlindungan pekerja perkebunan nanti harus (berkoordinasi) dengan Menteri Pertanian, (soal perlindungan) anak buah kapal harus (melibatkan) Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan, dan seterusnya,” kata Menaker.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

iuran normal sebesar Rp16.800 per bulan kini mendapatkan potongan 50 persen sehingga peserta cukup membayar Rp8.400 per bulan

Istanbul (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan penyesuaian/diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) diharapkan mampu memperluas perlindungan pekerja platform seperti pengemudi ojek dan kurir daring yang menghadapi risiko bekerja di jalan.

“Kita minta agar aturan ini disosialisasikan lebih luas, karena ini bagian dari inisiatif Pak Presiden (Prabowo Subianto),” kata Menaker dalam keterangannya yang diterima di Istanbul, Turki, Kamis.

Ia mengatakan pemerintah telah menginisiasi kebijakan pelindungan bagi pekerja platform, salah satunya melalui PP Nomor 50 Tahun 2025.

Aturan tersebut mengatur diskon iuran JKK dan JKM sebesar 50 persen bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) atau pekerja informal untuk sektor transportasi seperti pengemudi online/ojek online (ojol), kurir dan sopir.

Ia menyebutkan iuran normal sebesar Rp16.800 per bulan kini mendapatkan potongan 50 persen sehingga peserta cukup membayar Rp8.400 per bulan.

Dengan iuran yang lebih ringan, Menaker berharap semakin banyak pekerja platform yang terlindungi saat menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun risiko kematian.

Selain itu, Menaker Yassierli pun telah menerima aspirasi dari sejumlah perwakilan pekerja platform, yang berkaitan dengan keadilan dan transparansi dalam ekosistem kerja platform.

Aspirasi pertama adalah agar Bantuan Hari Raya (BHR) tahun ini lebih berkeadilan, berbasis pada pendapatan setahun terakhir. Para pekerja juga berharap BHR secara nominal lebih besar serta menjangkau penerima yang lebih luas.

Aspirasi kedua menyangkut transparansi terhadap formula dan potongan bagi hasil. Aspirasi ketiga menekankan agar perusahaan platform lebih memperhatikan aspek pelindungan bagi mitra kerja perempuan.

“Kita sudah berdialog dan saya mencoba menangkap aspirasi dari mereka. Kita sangat paham tantangan dan kondisi yang mereka hadapi saat ini,” kata Yassierli.

Menaker juga menyampaikan bahwa pekerja juga meminta agar payung hukum pekerja platform segera diterbitkan. Tujuannya agar ada kepastian hukum, sekaligus meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan pekerja platform.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Adopsi Konvensi No. 193 tentang Kerja Layak dalam Ekonomi Platform oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) menjadi bentuk pengakuan global terhadap pekerja platform seperti ojek online (ojol) dan kurir dalam ekosistem e-commerce. Hal ini membuka peluang penyesuaian definisi dan tata kelola pekerja platform di Indonesia, meskipun tak semudah membalikkan telapak tangan.

Adopsi tersebut berlangsung dalam Sidang Pleno Penutupan Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) di Jenewa, Swiss yang berakhir pada Jumat (12/6/2026) pekan lalu. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memandang bahwa standar itu menjadi kabar baik bagi pemerintah, pekerja, dan pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi platform.