JAKARTA - Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri berdasarkan hasil survey terbaru mencapai 82,4%. Hal ini menjadi indikator bahwa berbagai langkah pembenahan dan reformasi yang dilakukan Polri mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Capaian tingkat kepercayaan publik sebesar 82,4% merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya terhadap institusi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Aminullah menilai, di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berbagai transformasi kelembagaan terus dilakukan, mulai dari peningkatan profesionalisme personel, modernisasi pelayanan publik berbasis digital, hingga penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

"Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dijaga. Polri harus terus berbenah, meningkatkan profesionalisme, menjunjung tinggi keadilan, serta hadir memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

JAKARTA - Survei terbaru Adidaya Institute menunjukkan mayoritas publik puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Hasil survey Mei 2026, sebanyak 68,2% responden puas dengan kinerja Presiden sementara 27,1% menyatakan ketidakpuasannya atas kinerja kedua pimpinan negara tersebut.

“Secara rata-rata masih cukup bagus. Sekitar 68,2% puas dengan kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Di tengah ancaman perang dan situasi ekonomi dunia yang semakin tidak pasti, angka kepuasan tersebut cukup membanggakan. Kita harus jujur,” ucap Direktur Politik dan Kebijakan Publik Adidaya Institute Ahmad Fadhli pada Rabu (10/6) siang.

Survei juga menempatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri dengan kinerja terbaik. Sebanyak 36,8% responden memilih Purbaya sebagai Menteri yang paling baik kinerjanya dalam melayani masyarakat. “Purbaya menjadi Menteri yang paling baik kinerjanya di mata responden. Menteri Presiden Prabowo ini memang tampak disukai masyarakat,” ucap Fadhli.

Fadhli menilai kepuasan publik ini juga dipengaruhi oleh optimisme terhadap agenda pemberantasan korupsi yang menjadi komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasil survei mencatat sebanyak 68,8 persen responden percaya rezim Prabowo-Gibran bekerja dengan baik dan optimal dalam memberantas korupsi. Bersamaan dengan itu, sekitar 62,5% responden juga yakin penegakan hukum di bawah kepemimpinan Prabowo sudah berjalan adil.

”Publik sangat percaya pemerintahan Prabowo-Gibran punya komitmen yang besar dalam pemberantasan korupsi. Apalagi dengan kasus terakhir, di mana Kepala dan dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dicopot dan dicokok Kejaksaan Agung. Ini jadi pertanda bahwa Presiden Prabowo tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi,” ucapnya.

Berdasarkan hasil survei tadi, publik pun tak terlalu menuntut agenda reshuffle kabinet dilakukan dalam waktu dekat. Tercatat, hanya 48,1% responden yang setuju reshuffle harus dilakukan saat ini. Sebanyak 32,1% justru menolak jika reshuffle kembali dilakukan Presiden Prabowo.

“Boleh jadi ini sinyal publik agar kabinet justru semakin bekerja optimal. Publik memberi kesempatan kepada Menteri-Menteri pilihan Presiden Prabowo untuk menunjukkan kinerja yang lebih optimal,” kata dia.

Sejalan dengan cukup tingginya angka kepuasan publik terhadap kondisi ekonomi juga demikian. Hasil survei Adidaya Institute mencatat 61,1% responden percaya bahwa kondisi ekonomi rumah tangga secara umum lebih baik daripada tahun sebelumnya. Bersamaan dengan itu sebanyak 59,6 responden juga meyakini kondisi ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Prabowo berhasil mengalami peningkatan.

Lihat video: Prabowo Resmi Lantik Pimpinan Baru BGN, Nanik S Deyang dan Mayjen TNI Trenggono!!



“Ada relevansi antara angka kepuasan kepada kinerja Presiden dan Wakil Presiden dengan kepercayaan responden terhadap kondisi ekonomi rumah tangga dengan kondisi ekonomi nasional. Publik percaya Presiden Prabowo bekerja secara optimal menjaga laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi,” kata dia.

Karena itu, bagi Fadhli, mayoritas responden pun percaya keberhasilan program swasembada beras bakal tercapai kembali di tahun ini. Statistik survei mencatat sebanyak 68,6 persen responden meyakini agenda swasembada beras akan kembali dicapai pemerintahan Prabowo-Gibran pada tahun ini.

Untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi, mayoritas responden pun berharap pemerintah tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebanyak 63,2% responden menolak atau tidak setuju jika pemerintah menaikkan harga BBM lantaran naiknya harga minyak dunia imbas perang Iran melawan Amerika-Israel.

“Sebanyak 63,2% responden tidak setuju jika pemerintah menaikkan harga BBM. Itu artinya publik memang menaruh harapan yang besar agar Presiden Prabowo tidak menaikkan harga BBM,” tuturnya.

Survei Adidaya Indonesia tersebut juga menunjukkan fakta besarnya dukungan publik terhadap program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Berdasarkan survei, rerata lebih dari 70% responden mendukung ketiga program unggulan itu.

“Tidak seperti di sosial media yang riuh dengan pesimisme, di dunia nyata, mayoritas publik justru mendukung program-program unggulan Prabowo-Gibran. Statistik surveinya bahkan sangat menarik dan membanggakan,” ucap Fadhli.

Pada Program MBG, sebanyak 71,5% responden tampak memberi dukungan kepada program tersebut. Selanjutnya sekitar 75,6% responden mendukung KDKMP dan 93,3% menyatakan dukungan pada program CKG.

“Hasil survei sangat mengagumkan. 71,5% setuju MBG, 75,6% menyetujui KDKMP dan 93,3% mendukung program CKG. Di tengah tingginya kritik dan keluhan di media-sosial media, angka persetujuan responden ini tentu menjadi modal dukungan keberlanjutan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Fadhli.

Diamenambahkan, sebanyak 67,6% responden percaya bahwa program MBG berdampak langsung pada keluarga. Pun demikian pada program CKG, sebanyak 82,6% responden yakin program tersebut berdampak kepada keluarga. Hanya pada program KDKMP, publik tak yakin program tersebut bermanfaat langsung bagi keluarga.

“Mayoritas responden juga percaya program MBG dan CKG bakal berdampak langsung pada keluarga. Hanya pada program KDKMP, keraguan publik atas dampak langsung pada keluarga berada pada level yang cukup tinggi. Itu artinya lebih banyak masyarakat yang merasakan dampak positif MBG ketimbang kelompok yang menolak MBG,” kata Fadhli.

Namun demikian, responden tetap menyoroti problem tata kelola sebagai masalah yang paling utama. Dalam konteks program MBG, sebanyak 24,9% responden menyebut tata kelola sebagai masalah utama. Sementara pada konteks KDKMP, sekitar 23,1% responden menjadikan tata kelola organisasi sebagai masalah utama. Hanya pada program CKG, sebanyak 32,2% responden justru memilih sosialisasi sebagai permasalahan utama.

“Semua responden sepakat masalah utama ada pada tata kelola organisasi, baik pada program MBG maupun KDKMP. Karena itu, pesannya sungguh sangat sederhana: program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran harus terus berjalan,” tuturnya.

Terkait isu makar, mayoritas responden tampak tidak simpatik dengan upaya makar yang ramai terdengar di media dan sosial media. Sebanyak 62,5% responden tidak setuju bila ada pihak yang ingin menjatuhkan kepemimpinan Prabowo-Gibran di tengah jalan (makar).

“Secara statistik, mayoritas responden menolak upaya makar terhadap Prabowo-Gibran. Ini boleh jadi sinyalemen mayoritas rakyat memang masih sangat percaya dengan Presiden Prabowo,” ucapnya.

Survei Adidaya Insititute ikut memotret elektabilitas calon Presiden (Capres) dan calon Wakil Presiden (Cawapres). Dalam survei, Prabowo Subianto masih menjadi Capres dengan popularitas tertinggi dengan angka sebesar 96,6%. Popularitas Prabowo kemudian diikuti Gibran Rakabuming (92,7%), Anies Baswedan (91,5%), Dedi Mulyadi (90,4%) dan Ganjar Pranowo

Pada sisi elektabilitas juga demikian. Jika pilpres 2029 dilakukan hari ini, sebanyak 32,6% responden dengan mantap memilih Prabowo Subianto. Disusul berikutnya oleh Dedi Mulyadi sebanyak 14,2% responden, Anies Baswedan 10,7%, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 3,5% dan Ganjar Pranowo 2,8%.

“Kita tidak bisa menolak kenyataan ini. Dalam situasi yang mungkin tidak menguntungkan ini, Prabowo Subianto justru masih menjadi Calon Presiden terkuat dengan popularitas dan elektabilitas tertinggi. Ini tentu karena kepercayaan rakyat kepada Presiden Prabowo,” kata dia.

Sementara itu, Gibran Rakabuming Rakka justru tidak menjadi Cawapres dengan elektabilitas tertinggi. Mengacu pendapat responden, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) malah menjadi Cawapres dengan raihan elektabilitas tertinggi sebesar 23,9%. Posisi selanjutnya kemudian diisi AHY dengan raihan elektabilitas sekitar 13,8 persen dan Gibran Rakabuming yang memiliki elektabilitas sebesar 13,7%.

“Dengan elektabilitas yang cukup besar, KDM dan AHY bisa menjadi kuda hitam dalam opsi pencalonan Cawapres di Pilpres mendatang. Ini harus jadi early warning bagi mas Gibran,” ucap Fadhli.

Senada dengan popularitas dan elektabilitas Capres Prabowo Subianto yang tinggi, Gerindra menjadi partai politik yang memiliki tingkat keterpilihan (elektabilitas) tertinggi jika pemilu legislatif dilakukan pada saat ini. Gerindra berhasil meraih elektabilitas sebanyak 30.5%, disusul oleh PDIP yang mendapatkan elektabilitas sebesar 11,5% dan PKS dengan raihan elektabilitas sekitar 9,1%.

Fadhli pun menduga raihan elektabilitas Gerindra tersebut memiliki keterkaitan dengan keberhasilan sejumlah program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo seperti MBG, KDKMP dan CKG.

“Saya kira raihan elektabilitas Gerindra memang tidak dapat dipisahkan dengan elektabilitas Prabowo Subianto. Karena dalam pandangan masyarakat, keberhasilan pemerintahan Prabowo tentu merupakan bagian dari keberhasilan Gerindra. Di level bawah (akar rumput), kader dan kekuatan partai Gerindra menjadi penopang pelaksanaan program-program pemerintahan Presiden Prabowo,” tutur dia.

Untuk diketahui, survei Adidaya Institute dilakukan dengan tatap muka (offline) pada 1-8 Mei 2026 dengan melibatkan 1.240 responden. Survei dilaksanakan kepada seluruh responden yang tersebar di 38 provinsi dengan mengambil waktu kurang lebih sekitar 15 menit.

Survei ini kembali menggunakan metode probability sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 2,78% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Adidaya Institute bahkan menggunakan quality control yang sangat ketat kepada responden dengan melakukan upload foto dan memberikan share location dengan google maps.

JAKARTA - Survei Poltracking Indonesia menunjukkan pemilih yang terafiliasi dengan PDIP puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari survei Poltracking periode 11-17 Mei 2026, sebanyak 64,6% puas dengan kinerja Prabowo-Gibran.

“Ada PDI Perjuangan yang puas di angka 64,6%,” kata Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi Ketika di wawancara terkait Rilis Survei Nasional bertajuk Evaluasi Kinerja Pemerintah & Isu Aktual Strategis, Sabtu (6/6/2026). Prabowo: Pilu Hati Saya, Anggota PDIP Kadang-kadang Kritiknya Keras Banget

Masduri melanjutkan, selain PDIP, partai-partai koalisi Prabowo-Gibran juga mencatatkan tingkat kepuasan yang tinggi. Mulai dari Golkar sampai dengan PKB. “Kemudian Partai Golkar yang puas itu di 74,5%, PKB yang puas terhadap kinerja pemerintah itu ada di 61,3%,” sambungnya.

Sementara itu, partai Demokrat, PKS dan PAN sama-sama merasa puas dengan kinerja pasangan yang dilantik pada 20 Oktober 2024 silam tersebut. Tingkat kepuasan Partai Demokrat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yaitu 69,7%, PKS 52,6%, dan PAN 55,4%.

Adapun hasil tingkat kepuasan berimbang ditorehkan Partai NasDem. Partai tersebut menurut survei Poltracking mencatatkan tingkat kepuasan 50,6% dan tidak puas berada di angka 49,3%. Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold

Survei Poltracking dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden, margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Metode sampel survei menggunakan multistage random sampling.

JAKARTA - Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan sebanyak 42,4% masyarakat setuju Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold ) minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Dari survei tersebut masyarakat ingin ada figur-figur baru yang bisa meramaikan pesta demokrasi Tanah Air.

“Jadi alias tanpa adanya ambang batas lagi publik yang setuju, itu 42,4%, sementara yang tidak setuju di 25,6%,” kata Peneliti Poltracking Indonesia, Yoki Alvetro dalam Rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Kinerja Pemerintah & Isu Aktual Strategis di akun YouTube Poltracking TV, Kamis (4/6/2026). Presidential Threshold Dihapus, Capres Tunggal Pupus

Dari data Poltracking, angka 42,4% merupakan gabungan dari yang sangat setuju sebesar 3,7% dan cukup setuju 38,7%. Sementara itu, gabungan tidak setuju atau 25,6% yaitu kurang setuju dengan angka 20,8% dan sangat tidak setuju 4,8%.

Seperti diketahui bersama, berdasarkan aturan sebelumnya, pada UU No 7/2017, partai politik atau gabungan partai harus menguasai paling sedikit 20% kursi di DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Kemudian, aturan itu dihapus MK pada 2024 silam. MK resmi mengeluarkan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ketentuan presidential threshold sebesar 20% tersebut. MK menyatakan, aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Alhasil, dengan dihapusnya aturan tersebut, seluruh partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus memenuhi syarat persentase perolehan kursi atau suara di parlemen. Oleh sebab itu, masyarakat setuju jika presidential threshold dihapuskan.

Efeknya besar kemungkinan akan ada wajah-wajah baru yang akan bersaing menjadi Presiden Indonesia ke depan. “Jadi dari data temuan ini, 42,4% publik setuju jadi kita tidak ada lagi presidential threshold sebagaimana di pilpres-pilpres sebelumnya,” ujarnya. Mantan Komisioner KPU Bicara Ambang Batas Parlemen: Idealnya 0 %

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung pada periode 11-17 Mei 2026. Dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden, margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95% . Metode sampel survei menggunakan multistage random sampling.

JAKARTA - Survei kepuasan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal 2026 menunjukkan hasil positif dengan tingkat dukungan yang cukup tinggi. Survei Indikator Politik Indonesia pada Februari 2026 mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 72,8%.

Sementara itu, Cyrus Network pada April 2026 menemukan 65,4% masyarakat mendukung program tersebut, dengan 64,5% responden menilai pelaksanaannya sudah berjalan baik.

Hasil serupa juga terlihat dalam survei Poltracking Indonesia yang menyebut program MBG menjadi salah satu faktor penting yang mendorong tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

Pengamat kebijakan publik Prof Trubus Rahardiansah menilai hasil survei tersebut wajar. Menurutnya, hal itu merupakan dinamika yang biasa dalam kebijakan publik dan yang terpenting adalah perbaikan tata kelola serta pengawasan agar program berjalan tepat sasaran.

“Terpenting sekarang adalah komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola, memperketat pengawasan, serta memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan,” ujar Trubus di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Trubus menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu mengambil langkah tegas dalam membenahi tata kelola Program MBG. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, terutama pada operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Lihat video: Perkuat Pengawasan MBG, BGN dan Kejagung Luncurkan "Jaga Dapur MBG"



Pembenahan harus dimulai dari sistem pengadaan bahan baku hingga mekanisme pemilihan pemasok. Ia menilai rantai distribusi bahan makanan dalam program MBG memiliki potensi penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat.

“Tata kelola harus transparan dan terbuka, termasuk pengelolaan dapur SPPG. Mulai dari bahan baku, pemasok, sampai distribusinya harus jelas. Kalau tidak, potensi penyimpangan akan sangat besar,” katanya.

Selain itu, perlu perbaikan klausul perjanjian antara BGN dengan pengelola SPPG maupun yayasan pelaksana. Menurutnya, kontrak kerja sama harus memuat tanggung jawab hukum yang tegas apabila terjadi kelalaian, termasuk risiko keracunan makanan.

Apabila terjadi insiden keracunan, maka tanggung jawab tidak seharusnya dibebankan kepada pemerintah, melainkan kepada pengelola SPPG sebagai pelaksana teknis yang menerima anggaran. “Harus ada klausul jelas, kalau terjadi keracunan atau penyimpangan, SPPG siap bertanggung jawab secara hukum, bahkan pidana. Jangan pemerintah yang menanggung lagi biaya rumah sakit dan lainnya,” tegasnya.

Dia juga mengusulkan kepemilikan SPPG perlu ditata ulang agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Perlu pembatasan jumlah kepemilikan dan mendorong keterlibatan koperasi serta pelaku UMKM dalam pengelolaan dapur MBG.

Menurutnya, model gotong royong dengan melibatkan masyarakat lokal akan memperkuat akuntabilitas sekaligus membuka peluang kerja. Ia juga mengingatkan agar program tersebut tidak hanya dinikmati oleh pemodal besar.

“Kepemilikan harus dibatasi. Idealnya berbasis koperasi dan UMKM, melibatkan masyarakat. Jangan hanya orang-orang tertentu yang menguasai banyak SPPG,” katanya.

Trubus juga menekankan pentingnya penajaman sasaran penerima manfaat program MBG. Ia menilai bantuan tersebut harus difokuskan kepada kelompok masyarakat miskin, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kategori miskin ekstrem.

Dia menyebut sekolah dengan latar belakang siswa dari keluarga mampu sebaiknya tidak menjadi prioritas penerima program. Penentuan sasaran, menurutnya, dapat dilakukan dengan melihat latar belakang pekerjaan orang tua siswa.

“Kalau orang tua siswa pengusaha, PNS, atau karyawan BUMN yang mampu, tidak perlu diberikan. Program ini harus fokus pada masyarakat miskin agar tepat sasaran,” ujarnya.

Trubus menilai pengawasan menjadi kunci utama keberhasilan program MBG. Ia mengingatkan besarnya anggaran membuat program tersebut memiliki risiko penyimpangan tinggi, termasuk praktik penggantian bahan makanan dengan kualitas lebih rendah.

Menurutnya, penyimpangan dalam program MBG tidak hanya berdampak pada kerugian anggaran, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat. Ia menilai risiko keracunan makanan harus diantisipasi dengan regulasi yang tegas.

Karena itu, Trubus mendorong pemerintah segera menyusun aturan khusus atau undang-undang terkait program MBG. Ia menilai payung hukum tersebut penting untuk memperkuat pengawasan serta memastikan adanya sanksi yang jelas bagi pelanggaran.

“Anggaran sangat besar, tapi payung hukum khusus belum ada. Ini perlu undang-undang agar pengawasan kuat dan ada sanksi tegas jika terjadi penyimpangan,” katanya.

Terkait adanya gugatan sejumlah lembaga swadaya masyarakat terhadap penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG, Trubus menilai hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun ia berpendapat kritik tersebut seharusnya disertai solusi konkret.

Menurutnya, program MBG pada dasarnya bertujuan membantu masyarakat miskin dan mendorong perputaran ekonomi di tingkat bawah. Karena itu, ia menilai yang lebih penting adalah memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran melalui pengawasan yang kuat.

JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI melakukan kunjungan resmi ke Maritime Safety Administration of the People's Republic of China sebagai bagian dari rencana pembukaan layanan BKI di China . Kunjungan ini bertujuan memperkuat kerja sama di bidang survei dan sertifikasi kapal serta meningkatkan dukungan bagi pengguna jasa BKI yang beroperasi di pasar internasional.

Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto hadir dalam kunjungan tersebut bersama delegasi dari BKI. Kunjungan ini membahas persiapan pembukaan unit layanan BKI di China, termasuk peluang kerja sama dalam penyelenggaraan layanan klasifikasi dan penguatan dukungan terhadap keselamatan maritim .

"Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi BKI untuk memperluas jangkauan layanan serta mendekatkan dukungan teknis kepada pelanggan di kawasan Asia dan pasar global," terangnya.

Pembukaan layanan di China diharapkan memperkuat peran BKI dalam mendukung keselamatan maritim sekaligus meningkatkan kualitas dan kemudahan akses layanan bagi pengguna jasa internasional. Kehadiran BKI di pusat aktivitas maritim global penting untuk memastikan layanan yang responsif dan sesuai kebutuhan industri.

Langkah ekspansi ini menegaskan komitmen BKI dalam meningkatkan kredibilitas dan daya saing di tingkat global, termasuk dalam proses menuju keanggotaan International Association of Classification Societies (IACS).

Gandeng Otoritas Maritim China, BKI Perluas Layanan Global



"Upaya tersebut diharapkan memperkuat posisi BKI sebagai badan klasifikasi nasional yang mampu bersaing dan berkontribusi dalam industri maritim internasional," bebernya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menempati posisi teratas dalam elektabilitas survei Poltracking Indonesia. Bahkan, jauh lebih unggul dari tokoh lain seperti Dedi Mulyadi, Anies Baswedan, Gibran Rakabuming Raka hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Survei Poltracking Indonesia dilaksanakan pada 2-8 Maret 2026 dari jumlah sampel sebanyak 1.220 responden. Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode multistage random sampling. Dengan margin of error pada survei ini +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara survei dilakukan melalui wawancara secara tatap muka langsung dengan responden.

Dari pertanyaan top of mind, Prabowo Subianto mendapatkan 32,9%, diikuti Dedi Mulyadi 13,5%, Anies Baswedan 9,2%, Gibran Rakabuming Raka 4,2%, dan Ganjar Pranowo di angka 2,6%.

“Dari data top of Mind atau dari spontanitas pemilik ketika ditanya siapa calon Presiden yang akan Bapak Ibu Saudara pilih responnya 32,9% itu adalah Prabowo Subianto. Ini pertanyaan top of mind ya, jadi kita tanya secara langsung tanpa menyebutkan nama-nama secara spontan 32,9% pemilih kita itu masih memilih Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Peneliti Utama Poltracking Masduri Amrawi lewat YouTube Poltracking TV, Senin (13/4/2026).

“Lalu, ada Dedi Mulyadi di 13,5%. Kemudian Anies Baswedan di 9,2%. Jadi ada 3 yang cukup signifikan di bawahnya ada Gibran ya di 24,2%. Sisanya di bawah 5%,” kata Masduri.

Lihat video: MOSCOW MEMANGGIL INDONESIA! Prabowo Bertemu Putin Bahas Energi Dunia



Meski demikian, Masduri menekankan bahwa angka pemilih yang belum menentukan pilihan masih cukup besar, yakni mencapai 28,8%. Hal ini dinilai wajar mengingat kontestasi Pilpres 2029 masih cukup jauh.

“Meskipun catatannya ini tentu penting untuk diperhatikan bahwa ada pemilih yang masih belum menentukan pilihannya itu di angka 28,8% ya. Ini konsekuensi juga karena Pilpres masih jauh. Tapi ini setidaknya potret awal ya untuk kita melihat nama-nama potensial,” paparnya.

Sedangkan elektabilitas cawapres, Gibran Rakabuming Raka unggul jauh dibanding nama lain seperti Dedi Mulyadi, Mahfud MD, AHY hingga Purbaya Yudhi Sadewa. “Pada pertanyaan terbuka calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka di angka 26,8% paling terekam dalam ingatan publik, diikuti oleh Dedi Mulyadi 8,9% dan Mahfud MD (4,3%),” jelasnya.

JAKARTA - Lembaga survei Poltracking Indonesia menemukan 74,1% masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dalam survei Poltracking, masyarakat puas dengan Prabowo-Gibran karena banyak menjalankan program populis dan pro rakyat.

Tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tecermin dari berbagai program prioritas yang terasa manfaatnya. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan subsidi upah sampai dengan layanan kesehatan gratis. Presiden Prabowo Klaim Program MBG 99,99% Berhasil

“Makan bergizi gratis merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang paling dirasakan manfaatnya, diikuti bantuan subsidi upah dan layanan kesehatan gratis,” kata Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi dalam paparannya bertajuk Evaluasi Kinerja Pemerintah & Program Prioritas Prabowo-Gibran, di akun YouTube Poltracking TV, Senin (13/4/2026).

Di survei yang sama, tidak sedikit program prioritas di pemerintahan Prabowo-Gibran tepat sasaran. Mulai dari Makan Bergizi Gratis dengan 32,1%, Kartu Indonesia Pintar 10,4% dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 9,1%.

Di samping itu, selain dukungan publik yang masih kuat dan program prioritas serta tepat sasaran, masyarakat juga puas dengan kinerja Prabowo sebagai presiden. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap mantan Menteri Pertahanan itu mencapai 74,9%. “Sebanyak 74,9% publik mengatakan puas terhadap kinerja Prabowo Subianto sebagai presiden,” tuturnya. Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Poltracking Indonesia: 78,1% Masyarakat Puas

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung pada 2-8 Maret 2026. Jumlah sampel 1.220 responden dengan margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Metode sampel survei menggunakan multistage random sampling.

JAKARTA - Perkumpulan Penyelenggara Riset Persepsi Publik Indonesia (Asosiasi Presisi) angkat bicara terkait pernyataan Saiful Mujani dari SMRC yang menimbulkan polemik. Sebab, Saiful Mujani merupakan bagian dari pengurus Asosiasi Persepi.

Ketua Umum Asosiasi Presisi Mohammad Anas RA mengatakan, sebagai organisasi yang menaungi lembaga riset persepsi publik di Indonesia, pihaknya memandang perlu untuk menyampaikan beberapa hal yakni, komitmen terhadap konstitusi dan demokrasi. Menurut Mohammad, Asosiasi Presisi menegaskan seluruh aktivitas riset dan ekspresi publik yang dilakukan oleh anggota maupun tokoh dalam ekosistem riset harus senantiasa berlandaskan pada prinsip konstitusional dan nilai demokrasi.

”Kami menolak secara tegas setiap bentuk pernyataan yang dapat dimaknai sebagai ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah Presiden Prabowo Subianto—di luar mekanisme konstitusional yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya, Selasa (7/4/2026).

Menurut dia, pimpinan lembaga riset politik memiliki posisi strategis sebagai pembentuk opini publik. Oleh karena itu, setiap pernyataan yang disampaikan harus mencerminkan kehati-hatian dalam berkomunikasi, kedewasaan dalam menyampaikan kritik, dan komitmen terhadap stabilitas sosial dan politik nasional. Karena narasi yang berpotensi multitafsir dan memicu kegaduhan publik merupakan bentuk kelalaian dalam menjaga tanggung jawab.

“Asosiasi Presisi mengingatkan kredibilitas lembaga survei dan riset sangat bergantung pada integritas, objektivitas, dan independensi. Segala bentuk pernyataan yang mengarah pada delegitimasi sistem demokrasi berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap industri riset secara keseluruhan,” katanya.

Lihat video: Mendikti Brian Ungkap Rencana Prabowo Tingkatkan Dana Riset: Naik hingga 1% dari PDB



Asosiasi Presisi, kata dia, mendukung sepenuhnya hak setiap warga negara, akademisi, maupun lembaga riset untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Namun demikian, kritik tersebut harus disampaikan secara beradab, berbasis argumentasi, dan tidak mengandung unsur hasutan, terlebih jika disampaikan di ruang publik yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan publik.

“Kebebasan berekspresi tidak boleh disalahgunakan menjadi ruang untuk mendorong emosi publik ke arah yang berpotensi merusak tatanan demokrasi,” katanya.

Dia menegaskan, Asosiasi Presisi berkomitmen terus menjaga integritas demokrasi, etika profesi, dan kualitas diskursus publik di Indonesia.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan konstitusi sebagai satu-satunya rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menempatkan tanggung jawab publik di atas kepentingan sesaat,” katanya.

JAKARTA - Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) merilis hasil survei terbaru terkait kinerja Polri di bidang pelayanan publik. Hasilnya, 80,1% masyarakat puas terhadap kinerja kepolisian.

Kepuasan tersebut mencakup pengamanan Natal 2025 serta pengadaan dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta persiapan dan sosialisasi pengamanan pergantian Tahun Baru dinilai masyarakat sudah dilakukan dengan baik oleh Polri bersama instansi terkait.

"Hasil survei kami menunjukkan masyarakat menilai pengamanan Natal dan persiapan pengamanan Tahun Baru sudah berjalan baik. Termasuk koordinasi pengamanan untuk membantu masyarakat beribadah, mudik, dan berwisata," ujar Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan, Jumat (26/12/2025).

Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) menyebut pembangunan dan pengelolaan SPPG di berbagai daerah juga menjadi faktor penting yang meningkatkan kepuasan masyarakat.

Polri terus melakukan berbagai upaya untuk menyukseskan program pemerintah di antaranya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Masyarakat merasakan langsung manfaat dari Program MBG. Saat ini Polri telah mengoperasikan sedikitnya 650 SPPG untuk menyiapkan MBG bagi para pelajar, didukung berbagai fasilitas modern," jelasnya.

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menyebut jumlah SPPG tersebut masih akan terus bertambah. Sesuai pernyataan Kapolri, targetnya mencapai 1.500 SPPG pada 2026. "Melihat capaian ini, Polri telah melakukan terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Polri hadir sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat," ujarnya.

Dosen Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta ini menyebut survei kinerja Polri di bidang pelayanan dilakukan pada 15–25 Desember 2025 dengan melibatkan 800 responden yang tersebar di seluruh Indonesia melalui jaringan mahasiswa. “Metode penelitian menggunakan multistage random sampling dengan margin of error sebesar 3 persen,” katanya.

Hasil survei mencatat, 49,1% responden menyatakan puas, 31% sangat puas, 14,4% tidak puas, dan 5,5% tidak memberikan komentar dengan berbagai alasan. Hasil tersebut mencerminkan persepsi nyata masyarakat terhadap kinerja Polri.

“Meski kritik terhadap Polri terus muncul, faktanya kinerja Polri semakin membaik dan pelayanannya semakin dirasakan oleh masyarakat. Kritik justru mendorong Polri untuk terus berbenah,” ujarnya.

Edi mengunkap sejumlah masukan dari responden yakni percepat pelayanan Polri. “Banyak responden berharap pelayanan Polri bisa lebih cepat, bahkan lebih cepat dari mobil pemadam kebakaran,” katanya.

Selain itu, responden juga meminta pembenahan dan peningkatan kinerja Polri di bidang penegakan hukum, khususnya terhadap kejahatan narkoba serta perusakan hutan dan lingkungan. “Kami berharap seluruh masukan dalam survei ini menjadi bahan evaluasi berharga agar Polri ke depan semakin baik,” ucapnya.

JAKARTA - Hasil survei Adidaya Institute menyatakan publik percaya pemerintahan Prabowo-Gibran cukup bersih dari praktik korupsi. Menurut survei yang berlangsung pada akhir Oktober hingga awal November tersebut, 78,5% responden percaya bahwa Prabowo-Gibran bersih dari praktik korupsi.

“Publik percaya pemerintahan Prabowo-Gibran ini punya komitmen untuk bersih dari korupsi dan tidak melakukan korupsi. Ini sejalan dengan pernyataan-pernyataan Presiden Prabowo yang kerap kali keras menyatakan perang melawan korupsi,” ungkap Managing Director Public Policy and Politics Adidaya Institute Ahmad Fadhli, Rabu (3/12/2025).

Publik juga menganggap pemerintahan Prabowo-Gibran jauh dari tindakan kolutif. Sebanyak 72,2% responden menyatakan pemerintahan Prabowo-Gibran bersih dari praktik kolusi. “Sebanyak 72,2% responden juga percaya rezim Prabowo-Gibran bersih dari praktik kolusi. Ini linier dengan temuan soal bersih dari korupsi tadi,” kata Fadhli.

Survei Adidaya Institute dilaksanakan melalui metode tatap muka atau offline selama 8 hari pada 27 Oktober-3 November 2025. Survei dilakukan di 19 provinsi dengan melibatkan 1.240 orang responden. Survei ini diketahui juga menggunakan metode probability sampling dengan toleransi kesalahan atau margin of error sebesar 2,78% pada tingkat kepercayaan 95%.

Pada survei Adidaya Institute, meski terdapat banyak program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran yang pro-rakyat, namun ternyata hanya tiga yang paling diketahui masyarakat. Posisi teratas ditempati Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diketahui sebanyak 94,7% responden.

Sementara posisi kedua dan ketiga secara berurutan diduduki Program Kopdes Merah Putih yang dikenali sebesar 60,2% responden dan program cek kesehatan gratis yang diketahui 57,3% responden.

“Tiga program unggulan Prabowo-Gibran yang paling diketahui responden adalah Makan Bergizi Gratis 94,7%, Koperasi Desa Merah Putih 60,2% dan Cek Kesehatan Gratis 57,3%,” jelas Fadhli.

Sementara pengetahuan publik atas program 3 juta rumah, sekolah rakyat dan kampung nelayan Merah Putih terbilang cukup rendah. Dari hasil survei tersebut, ternyata kurang dari 50% responden yang mengetahui ketiga program itu.



“Ternyata pada beberapa program unggulan yang lain, tingkat pengetahuan publik tidak berada pada level yang demikian. Misalnya pada program 3 juta rumah, Sekolah Rakyat dan Kampung Nelayan Merah Putih, tingkat pengetahuan publik rata-rata di bawah 50%,” ucapnya.

Responden juga menilai sejumlah masalah utama yang dihadapi dalam seluruh program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Misalnya pada Program MBG, tata kelola dan pengawasan menjadi perhatian publik dengan statistik masing-masing sebesar 34,2% dan 19,1%.

Pada program Kopdes Merah Putih. Selain tata kelola 28,0% dan anggaran 18,8%, ternyata publik cukup menyoroti aspek sosialisasi. Sebanyak 18,2% responden menilai masalah utama ada pada persoalan sosialisasi Kopdes Merah Putih.

“Persoalan tata kelola dan anggaran masih menjadi perhatian besar masyarakat. Mayoritas publik masih menilai aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban program masih belum transparan ke masyarakat,” ucap Fadhli.

Senada dengan program Kopdes Merah Putih, persoalan sosialisasi juga menjadi perhatian publik di program pembangunan 3 juta rumah. Sebanyak 24,4% responden menganggap sosialisasi sebagai masalah utama program utama di bidang properti tersebut. Hanya sekitar 12,5% responden yang menganggap program ini tidak akan tepat sasaran.

“Hampir serupa, pada program pembangunan 3 juta rumah dan program kopdes Merah Putih, responden justru berfokus pada aspek sosialisasi. Ini berarti masyarakat menilai aspek sosialisasi masih sangat minim pada kedua program tersebut,” tutur Fadhli.

Survei Adidaya Institute juga menunjukkan Kepresidenan sebagai lembaga yang paling dipercaya publik, dengan tingkat kepercayaan sebesar 94,8%. Disusul TNI yang memperoleh kepercayaan 92,3 responden dan MPR-RI yang mendapat kepercayaan 79,8%.

“Setidaknya lewat tindakan Presiden Prabowo yang menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas pendidikan nasional dengan beragam program unggulan pemerintah, publik percaya bahwa tindakan ini bukan hanya sekedar omon-omon atau wacana,” ungkap Fadhli.

Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya memperoleh kepercayaan responden sebanyak 72,0%. Sementara Polri hanya mendapat kepercayaan sebanyak 62,3% responden. DPR-RI menjadi lembaga negara yang memiliki kepercayaan responden yang terendah, dengan pilihan 54,7% responden.

“Tampaknya publik masih terngiang dengan tragedi Agustus Kelabu yang bermula dari persepsi buruk DPR-RI dan kinerja Polri yang dinilai tidak profesional menangani demonstrasi. Sementara imbas perlakuan hukum berbanding terbalik antara Tom Lembong dan Hasto dengan Bobby Nasution, KPK dianggap kental dengan intervensi politik. Kedua hal tersebut mempengaruhi rendahnya kepercayaan responden kepada masing masing lembaga negara tersebut,” ucap Fadhli.

Fadhli mengklaim survei Adidaya Institute ini menjadi survei pertama yang dilakukan dalam waktu dekat setelah tragedi Agustus Kelabu. Rentang waktu tersebut, menurutnya, menjadi waktu yang paling obyektif untuk menilai pendapat masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Saya kira survei ini menjadi survei dengan momentum paling obyektif untuk mengukur kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Masyarakat ditanya pendapat dan pandangannya setelah mereka meluapkan kekecewaannya pada bulan Agustus lalu,” tutur dia.

JAKARTA - Analis Politik Senior dan Pendiri Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengapresiasi kinerja Polri yang berada di urutan ketiga terbaik di dunia berdasarkan penilaian World Internal Security and Police Index (WISPI) 2023. WISPI, kata dia, menggunakan metodologi komprehensif yang mencakup berbagai aspek kinerja kepolisian, mulai dari kapasitas institusional hingga hasil konkret di lapangan.

"Indeks global yang menilai efektivitas institusi kepolisian di seluruh dunia ini menempatkan Polri pada posisi yang membanggakan, menunjukkan komitmen nyata terhadap profesionalisme dan keunggulan operasional," ujar Hargens dalam keterangannya, Sabtu (22/11/2025).

WISPI 2023 menilai kinerja polisi dari 125 negara dengan menggunakan 12 indikator komprehensif yang terbagi dalam empat domain utama, yakni kapasitas, proses, legitimasi, dan hasil. Dari penilaian tersebut, Polri berada di urutan ketiga terbaik, naik signifikan, 21 peringkat dari posisi sebelumnya.

Pencapaian paling menonjol adalah perolehan skor 0,920 pada domain hasil, yang menempatkan Polri di posisi ketiga tertinggi secara global. Prestasi ini hanya diungguli oleh Denmark dengan skor 0,960 dan Finlandia dengan skor 0,940.

"Skor tinggi pada domain hasil ini memberikan indikasi kuat bahwa gangguan keamanan di Indonesia tergolong dalam kategori risiko rendah dan bukan merupakan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan nasional. Hal ini mencerminkan efektivitas strategi pencegahan dan penanganan kejahatan yang diterapkan Polri," katanya.

Dia mengatakan keunggulan Polri khususnya terlihat pada domain hasil, yang mengukur dampak nyata dari kebijakan dan operasi kepolisian terhadap tingkat keamanan nasional. Domain ini mengevaluasi seberapa efektif institusi kepolisian dalam mengurangi tingkat kejahatan, merespons insiden keamanan, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat.

"Prestasi ini menandai era baru dalam sejarah Polri sebagai institusi yang tidak hanya fokus pada proses, tetapi juga menghasilkan dampak terukur yang positif bagi keamanan nasional," kata Alumnus Universitas Indonesia dan Universtat Wien, Austria ini.

Hargens mengakui, bahwa Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh prestasi bagi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Berbagai keberhasilan dalam pengungkapan tindak pidana, pemberantasan narkoba, penanganan terorisme, dan pemberantasan korupsi menunjukkan komitmen institusi terhadap supremasi hukum dan keadilan.

"Pendekatan komprehensif yang mengedepankan profesionalisme, teknologi modern, dan kolaborasi multi-pihak telah membuahkan hasil yang nyata dan terukur," ungkt.

Apalagi, kata dia, saat ini, tingkat kepuasan terhadap kinerja Polri secara keseluruhan mendekati angka 80%, Rumah Politik Indonesia (RPI), dan lembaga lain yang melakukan survei pada 2025. Survei memberikan validasi empiris terhadap persepsi positif masyarakat terhadap kinerja Polri.

Tingkat kepuasan masyarakat mencapai angka impresif 87,8%, dengan 89% responden menyatakan kepuasan mereka terhadap upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. "Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari hubungan yang semakin erat antara Polri dan masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan publik yang tinggi ini menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian," tutur dia.

Dia juga mengatakan Polri juga mendapat apresiasi khusus atas peningkatan kualitas pelayanan publik dan implementasi pengawasan internal yang konsisten. Sistem pengaduan masyarakat terus diperbaiki meskipun diakui masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut.

"Komitmen Kapolri terhadap profesionalisme personel melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan anggota, dan penerapan sistem pengawasan melekat (waskat) yang ketat menjadi faktor fundamental di balik keberhasilan ini," jelas dia.

Dia mengungkapkan, meskipun telah mencapai prestasi yang signifikan, perjalanan Polri menuju institusi kepolisian kelas dunia masih menyisakan tantangan yang perlu diatasi. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja menunjukkan bahwa Polri perlu meningkatkan domain kapasitas dan proses, khususnya dalam hal alokasi sumber daya dan efektivitas sistem operasional.

Dia menekankan pada tiga hal yang perlu mendapat evaluasi, pertama peningkatan kapasitas institusional dengan menekankan pada investasi dalam teknologi canggih, pelatihan SDM berkelanjutan, dan modernisasi infrastruktur kepolisian untuk menghadapi tantangan keamanan abad 21.

"Kedua, optimalisasi proses operasional di mana perlu penyempurnaan standar operasional prosedur, digitalisasi layanan, dan efisiensi birokrasi untuk respons yang lebih cepat dan akurat," ungkapnya.

Ketiga, lanjut dia, penguatan kolaborasi multi-pihak. Menurut dia, sinergi dengan lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem keamanan yang komprehensif Indonesia masih menghadapi realitas peningkatan angka kriminalitas di beberapa sektor, yang menempatkan Polri dalam posisi strategis untuk terus bertransformasi dan berinovasi.

"Kejahatan siber, transnasional, dan berbasis teknologi memerlukan pendekatan baru yang adaptif dan proaktif. Polri perlu terus mengembangkan kemampuan dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks dan dinamis, mulai dari radikalisme, terorisme, hingga kejahatan terorganisir yang memanfaatkan teknologi digital," kata dia.

Dia menegaskan dukungan dari pemerintah, partisipasi aktif masyarakat, dan sinergi dengan lembaga lain menjadi kunci utama untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Polri dalam menghadapi tantangan keamanan nasional dan global. Menurut dia, pendekatan holistik yang melibatkan seluruh elemen bangsa diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pembangunan nasional.

"Optimisme yang tinggi menyelimuti prospek Polri di masa depan, dengan keyakinan bahwa di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, institusi ini mampu terus menjaga stabilitas keamanan nasional dan mempertahankan kepercayaan publik yang telah dibangun dengan kerja keras dan dedikasi," pungkasnya.