JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji menyampaikan, pihaknya telah membuat kajian perihal rekayasa konstitusi untuk pemilihan presiden (pilpres). Dari inti kajian itu, ia mengungkapkan bahwa Golkar ingin pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden tidak sedikit dan tidak banyak juga.

"Ya sebenarnya sudah ada ya (kajian). Bentuknya tentu belum bisa kami sampaikan sekarang. Tapi intinya ya sama dengan semangat Mahkamah Konstitusi, calon jangan terlalu sedikit dan jangan juga terlalu banyak," kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).

Kendati demikian, Sarmuji mengaku belum ada komunikasi spesifik lintas-partai dalam membahas substansi RUU Pemilu. Ia menambahkan, komunikasi saat ini, masih sebatas informal.

"Belum, belum ada komunikasi yang spesifik belum. Ya komunikasi-komunikasi yang komunikasi biasa saja saling say hello, ya saling nanyain saja kira-kira apa ini perkembangan, apa yang nanti perlu dibahas, ya begitu-begitu saja. Tapi sangat spesifik belum," tutur Sarmuji.

Saat disinggung isu skenario syarat pengusungan paslon minimal 3 parpol parlemen seperti diungkapkan Waketum Partai Drmokrat Benny K Harman, Sarmuji mengaku tak tahu.

"Saya ini kan ketua fraksi ya, sekaligus Sekjen juga. Sampai sekarang kami belum pernah mendengar ada skenario seperti itu. Ya barangkali itu malah Pak Benny K. Harman kali lagi ngutak-ngatik ya kan. Siapa tahu siapa tahu, kan kita enggak tahu apa maksudnya Pak Benny K Harman," tutur Sarmuji.

"Tapi secara garis besar sebenarnya MK itu justru memang merekomendasikan supaya pembuat undang-undang melakukan rekayasa konstitusional. MK menghapuskan presidential threshold, tapi juga merekomendasikan supaya ada rekayasa konstitusional. Dari yang saya pahami, tujuan MK itu kira-kira kalau disederhanakan adalah jangan sampai terlalu sedikit calon, dan jangan sampai terlalu banyak calon," pungkasnya.

JAKARTA - Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Titi Anggraeni menyoroti wacana pasangan calon presiden ( capres ) dan calon wakil presiden (cawapres) hanya bisa diusung minimal tiga partai politik ( parpol ) parlemen. Menurutnya, wacana ini menjadi peringatan keras konstitusional.

Titi yang juga pakar kepemiluan menyebut, wacana itu diungkap oleh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman melalui sebuah tulisan opini di sebuah media massa. Dalam tulisan itu, ia berkata, Benny menyoroti adanya upaya untuk "membangkangi" putusan MK, salah satunya terkait ambang batas pencalonan presiden.

"Dalam tulisannya Pak Benny K. Harman menyebut ada potensi untuk membangkangi putusan MK ini dengan memperkenalkan aturan bahwa pencalonan presiden wakil presiden harus minimal diusung tiga partai politik parlemen," kata Titi dalam diskusi yang diadakan Perludem di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026).

Padahal, kata Titi, putusan MK telah mengizinkan seluruh partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan capres-cawapres, baik secara mandiri maupun berkoalisi, tanpa perlu memenuhi syarat ambang batas persentase tertentu di DPR. Menurutnya, wacana itu bisa menjadi peringatan keras terhadap konstitusional.

"Kalau itu sampai benar terjadi, kalau yang ngomong (orang biasa) mungkin saya bisa jadi itu disebut rumor, tapi kalau yang membicarakan adalah anggota DPR langsung menulis di media massa konvensional, maka ini menjadi betul-betul warning keras konstitusional, konstitusionalitas Pemilu 2029," kata Titi.

Menurut Titi, kalau gagasan itu benar maka itu jelas sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. "Membangkangi putusan MK yang sudah terang benderang sama artinya melakukan tindakan inkonstitusional, sama dengan membangkangi konstitusi itu sendiri sebab putusan MK final dan mengikat."

Padahal, kata Titi, DPR dan pemerintah bisa saja melayangkan gugatan juga ke MK bila tak puas terhadap putusan sebelumnya. Ia pun menilai, rakyat berada dalam bahaya besar dengan berkembangnya wacana tersebut.

"Jadi, kalau itu sampai terjadi maka kita berada dalam bahaya besar terkait dengan jaminan konstitusionalitas dan legitimasi Pemilu 2029," ujar Titi.

JAKARTA - Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli menilai usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar capres dan cawapres wajib berasal dari kader partai politik (parpol) keliru. Sebab, usulan KPK tersebut diyakini akan mempersempit lahirnya pemimpin di tengah krisis kepercayaan publik terhadap parpol.

Pieter Zulkifli menganggap usulan itu berbahaya bagi demokrasi Tanah Air. “Gagasan tersebut justru berpotensi mempersempit ruang lahirnya pemimpin alternatif di tengah krisis kepercayaan publik terhadap partai politik yang belum juga selesai," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Bukan tanpa alasan usulan itu dinilainya berbahaya. Bagi dia, sejarah parpol sejauh ini justru mempertontonkan maraknya praktik-praktik rasuah. “Ketika partai politik justru menjadi ladang korupsi, usulan KPK agar capres wajib kader partai terdengar ironis sekaligus berbahaya,” ujarnya.

Dia menuturkan, bila usulan KPK agar calon presiden, calon wakil presiden, hingga kepala daerah wajib berasal dari kader partai politik memunculkan pertanyaan serius tentang arah demokrasi Indonesia. Menurutnya, gagasan yang dilontarkan pada April 2026 itu memang dibungkus dengan niat memperbaiki tata kelola politik dan mencegah korupsi.

Namun, kata dia, di balik semangat tersebut, tersimpan pertanyaan mendasar, yakni apakah keanggotaan partai otomatis menjamin integritas seorang pemimpin. “Pertanyaan itu penting diajukan karena sejarah politik Indonesia justru memperlihatkan kenyataan sebaliknya. Banyak kepala daerah, menteri, anggota DPR, hingga elite partai yang tersandung kasus korupsi berasal dari proses kaderisasi partai,” katanya.

"Artinya, korupsi bukan lahir karena seseorang berada di luar partai, melainkan karena sistem politik dan pengawasan yang lemah. Dalam konteks itu, usulan KPK terasa seperti menyederhanakan persoalan besar menjadi sekadar urusan kartu anggota partai," sambungnya.

Pieter lantas mengutip filsuf politik asal Inggris, Lord Acton, yang pernah mengingatkan 'Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely'. Di mana Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut akan melahirkan korupsi absolut.

"Kutipan itu relevan untuk membaca persoalan hari ini. Problem utama demokrasi Indonesia bukan terletak pada apakah pemimpin berasal dari partai atau nonpartai, melainkan pada bagaimana kekuasaan diawasi dan dibatasi," jelasnya.

Lebih lanjut Pieter mengatakan di tengah situasi itu, demokrasi Indonesia juga sedang menghadapi persoalan lain yang tak kalah serius, yakni polarisasi sosial dan politik yang makin tajam. Masyarakat perlahan terpecah ke dalam kelompok-kelompok dengan pandangan yang saling berhadapan.

Dia menambahkan, media sosial, algoritma digital, dan retorika politik yang sengaja memainkan emosi publik ikut memperdalam jurang tersebut. Dia menyebut dalam banyak negara demokratis, polarisasi sengaja dipelihara untuk menciptakan ketegangan antar kelompok politik demi merebut dukungan massa.

"Akibatnya, kebijakan publik menjadi sulit berjalan efektif, stabilitas pemerintahan terganggu, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik terus merosot," jelasnya.

Dia mengatakan dalam kondisi seperti itu, politisi populis biasanya tampil dengan retorika anti-elite sambil menawarkan solusi sederhana bagi persoalan yang sebenarnya sangat kompleks. Pendekatan populistik semacam ini sering kali mengabaikan prinsip dasar demokrasi, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Pieter berpandangan dari rezim ke rezim, Indonesia seolah masih tersandera oleh perilaku elite yang korup, mental kekuasaan yang arogan, dan gaya hidup politik yang hedonis. Karena itu, usulan membatasi pencalonan pemimpin hanya untuk kader partai justru berisiko mempersempit ruang kritik dan memperkuat dominasi elite lama.

"Tokoh revolusioner Indonesia Tan Malaka pernah mengatakan, 'Mereka ingin rakyat patuh bukan cerdas, karena yang cerdas sulit ditipu'. Kutipan itu terasa relevan di tengah kecenderungan politik yang lebih sibuk mengatur siapa yang boleh maju dibanding memperbaiki kualitas demokrasi itu sendiri," kata dia.

Dia mengingatkan demokrasi yang sehat seharusnya melahirkan warga negara yang kritis dan bebas menentukan pilihan, bukan justru mempersempit pilihan rakyat atas nama stabilitas politik. Pieter menuturkan KPK memang memiliki argumen bahwa kaderisasi dapat memperkuat integritas politik dan mengurangi praktik mahar politik.

Dalam kajiannya, KPK bahkan mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik agar proses kaderisasi menjadi syarat formal pencalonan. Namun, logika ini problematis karena mengandaikan partai politik Indonesia sudah sehat, demokratis, dan meritokratis. Faktanya, sebagian besar partai di Indonesia masih sangat personalistik dan oligarkis.

Dia menjelaskan laporan berbagai lembaga survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik secara konsisten menjadi yang terendah dibanding institusi lain. Survei Indikator Politik Indonesia pada beberapa tahun terakhir memperlihatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai sering berada di bawah 60 persen, jauh di bawah TNI atau presiden. “Ini menunjukkan ada jarak psikologis yang besar antara rakyat dan partai politik,” imbuhnya.

Karena itu, Pieter menekankan menjadikan kaderisasi partai sebagai syarat utama pencalonan justru berpotensi mempersempit demokrasi. Demokrasi modern seharusnya membuka ruang kompetisi seluas mungkin bagi warga negara terbaik, bukan malah membatasi akses hanya kepada mereka yang berada dalam lingkaran elite partai.

Dia membeberkan dalam sejarah politik Indonesia, banyak figur lahir dari luar struktur partai tetapi memiliki legitimasi publik kuat, seperti Joko Widodo (Jokowi), pada awal kemunculannya bukan elite partai nasional. Begitu pula Anies Baswedan yang dikenal publik lebih sebagai akademisi dan teknokrat sebelum masuk gelanggang politik elektoral.

Demokrasi membutuhkan kemungkinan lahirnya figur-figur alternatif seperti itu. “Di sinilah letak paradoks usulan KPK. Lembaga yang seharusnya fokus memperkuat sistem antikorupsi justru masuk terlalu jauh ke wilayah desain politik elektoral,” ungkapnya.

“Padahal, mandat utama KPK adalah memastikan siapa pun pemimpinnya tidak dapat menyalahgunakan kekuasaan. Publik tidak membutuhkan KPK sebagai 'arsitek kaderisasi partai', melainkan sebagai penjaga integritas negara," tambahnya.

Pieter juga kemudian mengutip Filsuf Prancis Montesquieu yang pernah menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan agar demokrasi tidak berubah menjadi tirani terselubung. Dalam konteks Indonesia hari ini, prinsip itu dapat diterjemahkan sebagai kehati-hatian lembaga negara agar tidak melampaui mandat konstitusionalnya. "Ketika lembaga penegak hukum mulai masuk terlalu dalam ke wilayah politik praktis, batas-batas institusional menjadi kabur," katanya.

Di samping dari itu, Pieter menegaskan bila kritik terhadap usulan KPK bukan berarti menolak pentingnya kaderisasi partai. Justru sebaliknya, Indonesia memang membutuhkan partai politik yang sehat, transparan, dan demokratis. “Partai harus menjadi sekolah kepemimpinan, bukan sekadar kendaraan elektoral musiman. Namun, perbaikan itu seharusnya dilakukan melalui reformasi internal partai: transparansi pendanaan politik, demokrasi internal, pembatasan oligarki elite, dan pendidikan politik yang serius," kata dia.

Pieter mengatakan masalah terbesar partai politik Indonesia hari ini bukan kurangnya kaderisasi semata, melainkan mahalnya biaya politik dan kuatnya patronase kekuasaan. Data Transparency International menunjukkan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2025 masih berada di angka 37. Dia menyebut angka itu memperlihatkan korupsi masih menjadi persoalan akut dalam tata kelola politik nasional.

Solusinya tentu bukan membatasi hak politik warga negara, tetapi memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas. Pada akhirnya, kata dia, demokrasi tidak boleh direduksi menjadi monopoli partai politik. Demokrasi adalah ruang terbuka bagi kompetisi gagasan, integritas, dan kapasitas.

Dia menilai jika hanya kader partai yang boleh maju menjadi pemimpin nasional, maka demokrasi Indonesia perlahan berubah menjadi klub eksklusif elite politik. KPK patut dihargai karena memiliki kegelisahan terhadap buruknya tata kelola politik.

"Namun, kegelisahan itu tidak boleh melahirkan solusi yang justru menyempitkan demokrasi. Sebab, seperti diingatkan filsuf Yunani kuno Aristoteles, tujuan politik sejatinya adalah menciptakan kebaikan bersama, bukan menjaga privilese segelintir kelompok," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menilai syarat bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden (bacapres/bacawapres) atau pejabat publik harus berasal dari kader partai sulit direalisasikan. Sebenarnya publik bisa melihat rekam jejak calon pejabat publik tanpa harus berasal dari kaderisasi partai.

Pernyataan itu dilontarkan Ganjar sekaligus merespons rekomendasi Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai persyaratan untuk pejabat publik berasal dari sistem kaderisasi partai.

Menurut dia, UU Parpol telah mengatur penggunaan dana bantuan politik yakni 60% pendidikan politik dan 40% administrasi sekretariat. Ganjar menilai fungsi partai melakukan kaderisasi terhadap kader yang akan menjadi calon pejabat publik menjadi penting.

Namun, praktiknya sulit dilakukan. "Hanya saja untuk capres bisa berasal dari luar partai, maka mewajibkan kandidat ikut kaderisasi terlebih dahulu, rasanya tidak mudah," ujar Ganjar, Kamis (23/4/2026).

Sebenarnya masyarakat dapat melihat rekam jejak calon pejabat publik tanpa harus melewati kaderisasi partai. "Dilihat melalui rekam jejak, pendidikan, pengalaman, dan seterusnya," ucapnya.

Di sisi lain, syarat kaderisasi partai tak akan terlaksana bila calon pejabat publik tak mau berpartai. "Kalau dia bukan kader partai atau tidak mau berpartai, maka syarat itu tidak akan bisa terlaksana. Namun, publik cukup menilai dari pendidikan, pengalaman, dan rekam jejaknya," kata Ganjar.

PDIP sudah memiliki program kaderisasi berjenjang yang dilaksanakan badan diklat partai mulai dari level Pratama, Madya, Utama, sampai Guru kader sejak 2003. "Ketika dibikin kursus kader khusus perempuan sampai hari ini kita punya sekolah partai di Lenteng Agung," ujarnya.

JAKARTA - ‎‎Nama Menhan Sjafrie Sjamsoeddin yang muncul dalam bursa capres-cawapres di PIlpres 2029 dinilai menghadirkan dinamika baru dalam peta politik nasional. Namun peluang Sjafrie jika dipasangkan dengan Presiden Prabowo Subianto dinilai tergolong kecil.

‎

‎Pengamat politik Ray Rangkuti menilai kecilnya peluang tersebut karena keduanya memiliki latar belakang sebagai purnawirawan TNI. ‎‎"Masuknya Pak Sjafrie ke bursa capres 2029 itu sebenarnya agak sulit ya dipasangkan dengan Pak Prabowo. Rasanya enggak mungkin ada dua orang TNI dipasangkan bersama-sama," kata Ray saat dihubungi wartawan, Rabu (18/2/2026). Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin hingga KDM Masuk Bursa Kandidat Pilpres 2029

‎

‎Menurutnya, dengan keduanya memiliki latar belakang militer yang sama berpotensi menimbulkan resistensi. Baik di internal elite politik maupun masyarakat.

‎

‎Dia menuturkan terdapat pertimbangan jika Sjafrie tetap masuk ke dalam kontestasi bursa cawapres 2029, yaitu jika dipasangkan dengan Prabowo, komposisi itu dinilai kurang ideal karena kesamaan latar belakang. Selain itu, jika Sjafrie tidak bersama Prabowo, maka situasi tersebut dapat dibilang sebagai perlombaan pada pemilih yang relatif sama. ‎"Kalau dia tidak dengan Pak Prabowo, itu sepertinya kayak perlombaan di bursa yang sebenarnya sama," ucapnya.

‎

‎Dia juga menyebut potensi dinamika subjektif di antara elite dengan masuknya nama baru bisa saja dipandang sebagai peluang strategis, namun juga bisa dianggap sebagai ancaman politik. ‎"Bisa saja Pak Prabowo melihat ini peluang, atau sebaliknya melihat ini semacam ancaman," tambahnya.

‎

‎Di sisi lain, Ray mengakui semakin banyaknya nama yang masuk bursa capres memberi keuntungan bagi publik. Menurutnya, masyarakat akan memiliki lebih banyak alternatif dalam menentukan pilihan politik.

‎

‎Beberapa nama yang disebutnya menonjol dalam bursa capres 2029 seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono.

‎

‎Namun tantangan terbesar justru bukan pada figur capres, melainkan pada pencarian pasangan cawapres. "Kesulitan kita itu adalah wapresnya siapa?" tegasnya.

‎

‎Sebelumnya, Hasil survei terbaru lembaga Indonesian Public Institute (IPI) menunjukkan sejumlah wajah baru masuk dalam bursa bakal calon presiden 2029. Termasuk Sjafrie Sjamsoeddin, sejumlah gubernur, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

‎

‎Peneliti IPI Abdan Sakura mengungkapkan, munculnya para wajah baru tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor mempengaruhi elektabilitas mereka. Seperti kepemimpinan, ketokohan, rekam jejak, publikasi media, integritas, visi-misi dan program kerja.

‎

‎Dia mencontohkan, empat indikator yang memperkuat elektabilitas Sjafrie berupa kepemimpinan dan ketokohannya pada angka 44%, rekam jejak kepemimpinan 17%, rekomendasi lingkungan dan media 12%, serta integritas 10%. Tahapan Pemilu 2029 Dimulai Tahun Depan, DPR Targetkan RUU Pilkada Rampung 2026

‎"Tokoh-tokoh seperti Pramono Anung, Dedi Mulyadi, dan Syafrie tampil sebagai figur potensial yang memperoleh penilaian kelayakan cukup kuat, meski belum sepenuhnya terkonversi menjadi dukungan elektoral," ujarnya.

‎Menurutnya, celah tersebut membuka ruang bagi dinamika politik baru, terutama jika terjadi krisis, perubahan peta koalisi, atau absennya "pemain utama". ‎Sementara itu, dirinya menyebutkan rendahnya elektabilitas sejumlah tokoh populer menegaskan popularitas semata tidak lagi cukup di tengah pemilih yang semakin rasional dan kontekstual.

JAKARTA - Keinginan Partai Amanat Nasional (PAN) mengusung Zulkifli Hasan (Zulhas) menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 direspons Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni. Raja Juli mengungkapkan bahwa fokus utama partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan saat ini seharusnya tidak terpecah oleh wacana kontestasi lima tahunan mendatang.

Raja Juli pun mengingatkan pentingnya konsolidasi internal untuk memastikan agenda pemerintahan berjalan optimal. “Bagi PSI hari-hari ini anggota koalisi hedaknya menyibukan diri menyukseskan program-program Pak Prabowo Subianto. Yang paling penting semua kompak dulu sukseskan program Pak Prabowo,” ujar Raja Juli dihubungi wartawan, Senin (9/2/2026).

Lebih lanjut Raja Juli menuturkan, keberhasilan program pemerintahan Presiden Prabowo menjadi prioritas utama yang harus dijaga bersama oleh semua parpol pendukung. Dia berpendapat bahwa soliditas koalisi menjadi kunci agar agenda-agenda strategis pemerintahan dapat terealisasi.

Adapun mengenai penentuan calon wakil presiden pada Pilpres 2029, Raja Juli berpandangan bahwa pembahasan tersebut masih terlalu dini. Dia menyerahkan sepenuhnya keputusan politik itu kepada Presiden Prabowo sebagai pemimpin tertinggi koalisi.

“Kalau sudah sukses, soal Cawapres 2029 kita serahkan kepada Pak Prabowo, sebagai pimpinan tertinggi kita," tegas Menteri Kehutanan itu.

Dia pun mengingatkan posisi Prabowo sebagai figur sentral yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan pasangan yang akan mendampinginya kelak. Ia menyebut keputusan tersebut sebaiknya mempertimbangkan kenyamanan kerja serta penerimaan publik.

“Biar pemimipin tertinggi, bos kita yang menentukan siapa pendamping yang membuat beliau nyaman dan diterima juga oleh masyarakat," ujarnya.

Terkait langkah PAN, Raja Juli menilai sebagai hal yang wajar dalam dinamika politik koalisi. Dia menilai setiap parpol punya hak dan ruang untuk menyampaikan aspirasi politik masing-masing.

“Bagus saja kalau PAN mencalonkan Pak Zul sebagai Cawapres. Saya doakan Pak Zul sehat walafiat menuju 2029," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menganggap keingian PAN untuk mengusung Prabowo Subianto dengan Zulkifli Hasan (Zulhas) di Pilpres 2029 merupakan wacana dan hiburan untuk rakyat. Internal Gerindra mendengar adanya wacana-wacana menduetkan Prabowo dengan beberapa tokoh.

"Bahwa kemudian kita dengar di luar ada wacana-wacana dipasangkan dengan beberapa tokoh, yaitu kita anggap sebagai wacana dan juga hiburan untuk rakyatlah, gitu," ujar Dasco di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026).

Terlepas dari itu, Dasco menuturkan, Prabowo belum menentukan melangkah maju di Pilpres 2029. Sebab, kata dia, Prabowo akan menentukan langkah setelah melihat progres kinerja pada periode pertama.

"Jadi yang pertama, Pak Prabowo itu pasti akan menentukan langkah setelah melihat dalam periode pertama apakah pekerjaan dan tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik dan bermanfaat untuk rakyat banyak," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, menyatakan siap mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Indonesia selama dua periode. Namun, ia mendukung Prabowo maju Pilpres 2029, bila berduet dengan pimpinan parpolnya, Zulkifli Hasan (Zulhas).

"Tentu saya mau dukung Pak Zulhas. Kalau ditanyakan hari ini, saya dukung Pak Zulhas mendampingi Pak Prabowo di tahun 2029 tentu," ujar Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) Syaiful Huda menyatakan pihaknya telah bulat mendukung Prabowo Subianto selama dua periode. Namun, PKB belum menentukan pasangan Prabowo pada Pilpres 2029 .

"Ya, PKB bulat dukung untuk minimal dua periode. Sementara ini yang jadi diskusi kita mendukung Pak Presiden dulu. Kita belum, belum ngomongin soal cawapres," ujar Huda kepada wartawan, Jumat (6/2/2026).

Huda berkata, pihaknya belum memikirkan dukungan terhadap pendamping Prabowo pada Pilpres 2029. Sebab, partainya tengah fokus membantu Prabowo untuk menjalankan agenda strategis.

"Terutama yang menjadi preferensi kuat PKB adalah menyangkut soal keinginan beliau membikin sistem ekonomi baru, yang kami sebutnya sebagai sistem perubahan, sistem ekonomi konstitusi itu," ucap Huda.

Lanjut Huda, ekonomi konstitusi yang Prabowo sampaikan di berbagai forum di internal PKB yakni menyangkut soal komitmen menjalankan Pasal 33 UUD 1945.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan kepuasan partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PKB bahkan menyatakan dukungan agar Prabowo memimpin Indonesia hingga dua periode.

Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin seusai melakukan audiensi dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). "Kami puas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kami yakin Pak Prabowo akan sukses memimpin kita bukan hanya lima tahun, bahkan sepuluh tahun yang akan datang," tegas Cak Imin kepada awak media.

Saat ditanya apakah dukungan sepuluh tahun ke depan juga berarti mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, Cak Imin menegaskan hal itu belum dibahas. "Oh, belum dibahas. Belum," katanya.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Bonatua Silalahi soal ijazah capres-cawapres wajib autentikasi faktual. Mahkamah menganggap gugatan tersebut tak jelas.

"Oleh karenanya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur atau obscure," kata Wakil Ketua MK Saldi Isra saat membacakan pertimbangan putusan perkara 216/PUU-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

Adapun pasal yang diuji adalah Pasal 169 huruf r UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu).

Bonatua disebut tidak menguraikan permohonan yang memadai untuk untuk meyakinkan Mahkamah. Selain itu, Mahkamah juga tidak memahami maksud Bonatua mempertantang norma yang diuji dengan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Di sisi lain, mahkamah menganggap gugatan Bonatua tak lazim. "Sehingga sulit untuk dipahami oleh Mahkamah dalam pengujian undang-undang," kata Saldi.

Sekadar informasi, Bonatua Silalahi mempersoalkan tidak adanya kewajiban autentikasi terhadap ijazah asli calon pejabat publik dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, aturan tersebut hanya mewajibkan penyerahan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Sementara itu, kewenangan KPU untuk melakukan klarifikasi faktual terhadap ijazah asli hanya bersifat opsional dengan penggunaan frasa “dapat” atau “apabila diperlukan”.

Pemohon memaparkan bahwa norma dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m dan Pasal 19 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 jo. PKPU Nomor 23 Tahun 2023 serta Pasal 9 ayat (1) huruf m dan Pasal 17 ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2010, memperlakukan calon pejabat publik berbeda dengan warga negara pada umumnya.

Ia mencontohkan bahwa dalam berbagai urusan administrasi publik—mulai dari penerimaan kerja, pendaftaran pendidikan tinggi, sertifikasi profesi, hingga proses hukum—notaris, masyarakat wajib menunjukkan ijazah asli ketika menyerahkan fotokopi terlegalisir.

Bahkan dalam praktik ketenagakerjaan, beberapa instansi menahan ijazah asli pelamar sebagai bentuk verifikasi administratif untuk memastikan keaslian dokumen. Namun, menurut Pemohon, calon pejabat publik seperti presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif justru tidak diwajibkan menunjukkan ijazah asli dan cukup menyerahkan fotokopi legalisir tanpa verifikasi faktual oleh penyelenggara pemilu.

Dalam petitum, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 169 huruf r UU Pemilu adalah inkonstitusional bersyarat. Pemohon meminta agar ketentuan tersebut dimaknai bahwa ijazah atau dokumen pendidikan sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden wajib melalui proses autentikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau oleh Arsip Nasional Republik Indonesia maupun Lembaga Kearsipan Daerah sesuai kewenangannya. Hasil autentikasi itu, menurut Pemohon, harus didokumentasikan sebagai Arsip Autentik Negara.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai beberapa survei yang menjadikan dirinya sebagai calon kuat Calon Wakil Presiden (Cawapres) RI di Pemilu 2029. Secara tegas ia mengatakan tidak tertarik terhadap dunia politik.

"Saya nggak tertarik politik," kata Purbaya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (29/10/2025).

Purbaya pun kembali menegaskan bahwa ia benar-benar tak tertarik dengan politik, meskipun survei menyebut dirinya berada dalam posisi teratas Cawapres. "Saya nggak tertarik politik," jawabnya singkat.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengakui bahwa Purbaya memiliki elektabilitas yang tinggi. Meski menurutnya terlihat Mantan Kepala LPS ini tak tertarik sepenuhnya di dunia politik.

Selain itu, IndexPolitika pun merilis hasil survei tokoh-tokoh dengan elektabilitas tinggi untuk bursa Pilpres 2029. Nama Purbaya muncul sebagai calon kuat sebagai Calon Wakil Presiden.

Direktur Eksekutif IndexPolitica Indonesia, Denny Charter, mengatakan dalam survei capres ini muncul nama Presiden Prabowo Subianto. Kemudian ada juga nama Menkeu Purbaya.

"Untuk top of mind calon presiden 2029 Prabowo Subianto berada di urutan pertama dengan 40,12%, di peringkat kedua adalah Purbaya Yudhi Sadewa dengan 22,50%, di peringkat ketiga adalah Anies Baswedan dengan 13,40%," kata Denny, mengutip detikcom, dalam rilis survei yang diterima, Selasa (28/10/2025).

IndexPolitica juga melakukan survei terhadap elektabilitas calon wakil presiden. Nama Purbaya ada di posisi teratas.

Berikut hasil surveinya:

(Pertanyaan tertutup) siapakah dari 10 nama berikut yang B/I/S pilih sebagai Wakil Presiden RI jika Pemilu dilakukan hari ini?

Purbaya Yudhi Sadewa 28,65%

Dedi Mulyadi 20,15%

Agus Harimurti Yudhoyono 15,75%

Gibran Rakabuming Raka 12,35%

Erick Thohir 5,14%

Pramono Anung 3,40%

Mahfud MD 3,15%

Sandiaga Uno 2,60%

Yusril Ihza Mahendra 1,35%

Puan Maharani 0,15%

Tidak Menjawab 7,31%

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menepis tudingan Pakar Telematika, Roy Suryo yang menyampaikan lembaga pemilu telah menyelundupkan aturan yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres). Aturan persyaratan peserta pilpres telah dibuat sesuai mekanisme hukum.

"Proses legal drafting peraturan teknis Pencalonan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan berdasarkan prinsip berkepastian hukum (sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan terbuka (melibatkan publik secara luas)," ujar anggota KPU RI Idham Holik, Sabtu (18/10/2025).

Idham menegaskan untuk menyusun Peraturan KPU (PKPU), lembaganya mempedomani aturan sesuai Pasal 75 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017. PKPU akan ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada pembentuk Undang-Undang dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR RI.

"Pascarapat konsultasi tersebut, KPU juga mengikuti Rapat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu," katanya.

Seperti diketahui, dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Roy Suryo menuding KPU membuat aturan yang dibuat khusus untuk meloloskan Gibran sebagai cawapres pada Pilpres 2024.

Roy Suryo menyoroti PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, khususnya di Pasal 18 ayat (3). Menurutnya, pasal itu menjadi celah yang sengaja disisipkan agar Gibran tetap bisa mencalonkan diri menjadi cawapres meski tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat.

"Di situ disebutkan bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M dikecualikan bagi calon presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dan sekolah asing di luar negeri. Ini pasal selundupan, sengaja untuk Gibran,” ucap Roy, Jumat 17 Oktober 2025.

Roy menambahkan, aturan tersebut menjadi bukti kuat dugaan pemufakatan jahat antara KPU dengan pihak tertentu guna menyamarkan riwayat pendidikan Gibran untuk pemberkasan administrasi Pilpres 2024. "Apa yang dilakukan oleh saudara Gibran Rakabuming Raka ini adalah sebuah penipuan atau pemufakatan jahat,” kata dia.