JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji menyampaikan, pihaknya telah membuat kajian perihal rekayasa konstitusi untuk pemilihan presiden (pilpres). Dari inti kajian itu, ia mengungkapkan bahwa Golkar ingin pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden tidak sedikit dan tidak banyak juga.

"Ya sebenarnya sudah ada ya (kajian). Bentuknya tentu belum bisa kami sampaikan sekarang. Tapi intinya ya sama dengan semangat Mahkamah Konstitusi, calon jangan terlalu sedikit dan jangan juga terlalu banyak," kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).

Kendati demikian, Sarmuji mengaku belum ada komunikasi spesifik lintas-partai dalam membahas substansi RUU Pemilu. Ia menambahkan, komunikasi saat ini, masih sebatas informal.

"Belum, belum ada komunikasi yang spesifik belum. Ya komunikasi-komunikasi yang komunikasi biasa saja saling say hello, ya saling nanyain saja kira-kira apa ini perkembangan, apa yang nanti perlu dibahas, ya begitu-begitu saja. Tapi sangat spesifik belum," tutur Sarmuji.

Saat disinggung isu skenario syarat pengusungan paslon minimal 3 parpol parlemen seperti diungkapkan Waketum Partai Drmokrat Benny K Harman, Sarmuji mengaku tak tahu.

"Saya ini kan ketua fraksi ya, sekaligus Sekjen juga. Sampai sekarang kami belum pernah mendengar ada skenario seperti itu. Ya barangkali itu malah Pak Benny K. Harman kali lagi ngutak-ngatik ya kan. Siapa tahu siapa tahu, kan kita enggak tahu apa maksudnya Pak Benny K Harman," tutur Sarmuji.

"Tapi secara garis besar sebenarnya MK itu justru memang merekomendasikan supaya pembuat undang-undang melakukan rekayasa konstitusional. MK menghapuskan presidential threshold, tapi juga merekomendasikan supaya ada rekayasa konstitusional. Dari yang saya pahami, tujuan MK itu kira-kira kalau disederhanakan adalah jangan sampai terlalu sedikit calon, dan jangan sampai terlalu banyak calon," pungkasnya.

JAKARTA - Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Titi Anggraeni menyoroti wacana pasangan calon presiden ( capres ) dan calon wakil presiden (cawapres) hanya bisa diusung minimal tiga partai politik ( parpol ) parlemen. Menurutnya, wacana ini menjadi peringatan keras konstitusional.

Titi yang juga pakar kepemiluan menyebut, wacana itu diungkap oleh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman melalui sebuah tulisan opini di sebuah media massa. Dalam tulisan itu, ia berkata, Benny menyoroti adanya upaya untuk "membangkangi" putusan MK, salah satunya terkait ambang batas pencalonan presiden.

"Dalam tulisannya Pak Benny K. Harman menyebut ada potensi untuk membangkangi putusan MK ini dengan memperkenalkan aturan bahwa pencalonan presiden wakil presiden harus minimal diusung tiga partai politik parlemen," kata Titi dalam diskusi yang diadakan Perludem di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026).

Padahal, kata Titi, putusan MK telah mengizinkan seluruh partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan capres-cawapres, baik secara mandiri maupun berkoalisi, tanpa perlu memenuhi syarat ambang batas persentase tertentu di DPR. Menurutnya, wacana itu bisa menjadi peringatan keras terhadap konstitusional.

"Kalau itu sampai benar terjadi, kalau yang ngomong (orang biasa) mungkin saya bisa jadi itu disebut rumor, tapi kalau yang membicarakan adalah anggota DPR langsung menulis di media massa konvensional, maka ini menjadi betul-betul warning keras konstitusional, konstitusionalitas Pemilu 2029," kata Titi.

Menurut Titi, kalau gagasan itu benar maka itu jelas sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. "Membangkangi putusan MK yang sudah terang benderang sama artinya melakukan tindakan inkonstitusional, sama dengan membangkangi konstitusi itu sendiri sebab putusan MK final dan mengikat."

Padahal, kata Titi, DPR dan pemerintah bisa saja melayangkan gugatan juga ke MK bila tak puas terhadap putusan sebelumnya. Ia pun menilai, rakyat berada dalam bahaya besar dengan berkembangnya wacana tersebut.

"Jadi, kalau itu sampai terjadi maka kita berada dalam bahaya besar terkait dengan jaminan konstitusionalitas dan legitimasi Pemilu 2029," ujar Titi.

JAKARTA - Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli menilai usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar capres dan cawapres wajib berasal dari kader partai politik (parpol) keliru. Sebab, usulan KPK tersebut diyakini akan mempersempit lahirnya pemimpin di tengah krisis kepercayaan publik terhadap parpol.

Pieter Zulkifli menganggap usulan itu berbahaya bagi demokrasi Tanah Air. “Gagasan tersebut justru berpotensi mempersempit ruang lahirnya pemimpin alternatif di tengah krisis kepercayaan publik terhadap partai politik yang belum juga selesai," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Bukan tanpa alasan usulan itu dinilainya berbahaya. Bagi dia, sejarah parpol sejauh ini justru mempertontonkan maraknya praktik-praktik rasuah. “Ketika partai politik justru menjadi ladang korupsi, usulan KPK agar capres wajib kader partai terdengar ironis sekaligus berbahaya,” ujarnya.

Dia menuturkan, bila usulan KPK agar calon presiden, calon wakil presiden, hingga kepala daerah wajib berasal dari kader partai politik memunculkan pertanyaan serius tentang arah demokrasi Indonesia. Menurutnya, gagasan yang dilontarkan pada April 2026 itu memang dibungkus dengan niat memperbaiki tata kelola politik dan mencegah korupsi.

Namun, kata dia, di balik semangat tersebut, tersimpan pertanyaan mendasar, yakni apakah keanggotaan partai otomatis menjamin integritas seorang pemimpin. “Pertanyaan itu penting diajukan karena sejarah politik Indonesia justru memperlihatkan kenyataan sebaliknya. Banyak kepala daerah, menteri, anggota DPR, hingga elite partai yang tersandung kasus korupsi berasal dari proses kaderisasi partai,” katanya.

"Artinya, korupsi bukan lahir karena seseorang berada di luar partai, melainkan karena sistem politik dan pengawasan yang lemah. Dalam konteks itu, usulan KPK terasa seperti menyederhanakan persoalan besar menjadi sekadar urusan kartu anggota partai," sambungnya.

Pieter lantas mengutip filsuf politik asal Inggris, Lord Acton, yang pernah mengingatkan 'Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely'. Di mana Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut akan melahirkan korupsi absolut.

"Kutipan itu relevan untuk membaca persoalan hari ini. Problem utama demokrasi Indonesia bukan terletak pada apakah pemimpin berasal dari partai atau nonpartai, melainkan pada bagaimana kekuasaan diawasi dan dibatasi," jelasnya.

Lebih lanjut Pieter mengatakan di tengah situasi itu, demokrasi Indonesia juga sedang menghadapi persoalan lain yang tak kalah serius, yakni polarisasi sosial dan politik yang makin tajam. Masyarakat perlahan terpecah ke dalam kelompok-kelompok dengan pandangan yang saling berhadapan.

Dia menambahkan, media sosial, algoritma digital, dan retorika politik yang sengaja memainkan emosi publik ikut memperdalam jurang tersebut. Dia menyebut dalam banyak negara demokratis, polarisasi sengaja dipelihara untuk menciptakan ketegangan antar kelompok politik demi merebut dukungan massa.

"Akibatnya, kebijakan publik menjadi sulit berjalan efektif, stabilitas pemerintahan terganggu, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik terus merosot," jelasnya.

Dia mengatakan dalam kondisi seperti itu, politisi populis biasanya tampil dengan retorika anti-elite sambil menawarkan solusi sederhana bagi persoalan yang sebenarnya sangat kompleks. Pendekatan populistik semacam ini sering kali mengabaikan prinsip dasar demokrasi, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Pieter berpandangan dari rezim ke rezim, Indonesia seolah masih tersandera oleh perilaku elite yang korup, mental kekuasaan yang arogan, dan gaya hidup politik yang hedonis. Karena itu, usulan membatasi pencalonan pemimpin hanya untuk kader partai justru berisiko mempersempit ruang kritik dan memperkuat dominasi elite lama.

"Tokoh revolusioner Indonesia Tan Malaka pernah mengatakan, 'Mereka ingin rakyat patuh bukan cerdas, karena yang cerdas sulit ditipu'. Kutipan itu terasa relevan di tengah kecenderungan politik yang lebih sibuk mengatur siapa yang boleh maju dibanding memperbaiki kualitas demokrasi itu sendiri," kata dia.

Dia mengingatkan demokrasi yang sehat seharusnya melahirkan warga negara yang kritis dan bebas menentukan pilihan, bukan justru mempersempit pilihan rakyat atas nama stabilitas politik. Pieter menuturkan KPK memang memiliki argumen bahwa kaderisasi dapat memperkuat integritas politik dan mengurangi praktik mahar politik.

Dalam kajiannya, KPK bahkan mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik agar proses kaderisasi menjadi syarat formal pencalonan. Namun, logika ini problematis karena mengandaikan partai politik Indonesia sudah sehat, demokratis, dan meritokratis. Faktanya, sebagian besar partai di Indonesia masih sangat personalistik dan oligarkis.

Dia menjelaskan laporan berbagai lembaga survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik secara konsisten menjadi yang terendah dibanding institusi lain. Survei Indikator Politik Indonesia pada beberapa tahun terakhir memperlihatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai sering berada di bawah 60 persen, jauh di bawah TNI atau presiden. “Ini menunjukkan ada jarak psikologis yang besar antara rakyat dan partai politik,” imbuhnya.

Karena itu, Pieter menekankan menjadikan kaderisasi partai sebagai syarat utama pencalonan justru berpotensi mempersempit demokrasi. Demokrasi modern seharusnya membuka ruang kompetisi seluas mungkin bagi warga negara terbaik, bukan malah membatasi akses hanya kepada mereka yang berada dalam lingkaran elite partai.

Dia membeberkan dalam sejarah politik Indonesia, banyak figur lahir dari luar struktur partai tetapi memiliki legitimasi publik kuat, seperti Joko Widodo (Jokowi), pada awal kemunculannya bukan elite partai nasional. Begitu pula Anies Baswedan yang dikenal publik lebih sebagai akademisi dan teknokrat sebelum masuk gelanggang politik elektoral.

Demokrasi membutuhkan kemungkinan lahirnya figur-figur alternatif seperti itu. “Di sinilah letak paradoks usulan KPK. Lembaga yang seharusnya fokus memperkuat sistem antikorupsi justru masuk terlalu jauh ke wilayah desain politik elektoral,” ungkapnya.

“Padahal, mandat utama KPK adalah memastikan siapa pun pemimpinnya tidak dapat menyalahgunakan kekuasaan. Publik tidak membutuhkan KPK sebagai 'arsitek kaderisasi partai', melainkan sebagai penjaga integritas negara," tambahnya.

Pieter juga kemudian mengutip Filsuf Prancis Montesquieu yang pernah menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan agar demokrasi tidak berubah menjadi tirani terselubung. Dalam konteks Indonesia hari ini, prinsip itu dapat diterjemahkan sebagai kehati-hatian lembaga negara agar tidak melampaui mandat konstitusionalnya. "Ketika lembaga penegak hukum mulai masuk terlalu dalam ke wilayah politik praktis, batas-batas institusional menjadi kabur," katanya.

Di samping dari itu, Pieter menegaskan bila kritik terhadap usulan KPK bukan berarti menolak pentingnya kaderisasi partai. Justru sebaliknya, Indonesia memang membutuhkan partai politik yang sehat, transparan, dan demokratis. “Partai harus menjadi sekolah kepemimpinan, bukan sekadar kendaraan elektoral musiman. Namun, perbaikan itu seharusnya dilakukan melalui reformasi internal partai: transparansi pendanaan politik, demokrasi internal, pembatasan oligarki elite, dan pendidikan politik yang serius," kata dia.

Pieter mengatakan masalah terbesar partai politik Indonesia hari ini bukan kurangnya kaderisasi semata, melainkan mahalnya biaya politik dan kuatnya patronase kekuasaan. Data Transparency International menunjukkan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2025 masih berada di angka 37. Dia menyebut angka itu memperlihatkan korupsi masih menjadi persoalan akut dalam tata kelola politik nasional.

Solusinya tentu bukan membatasi hak politik warga negara, tetapi memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas. Pada akhirnya, kata dia, demokrasi tidak boleh direduksi menjadi monopoli partai politik. Demokrasi adalah ruang terbuka bagi kompetisi gagasan, integritas, dan kapasitas.

Dia menilai jika hanya kader partai yang boleh maju menjadi pemimpin nasional, maka demokrasi Indonesia perlahan berubah menjadi klub eksklusif elite politik. KPK patut dihargai karena memiliki kegelisahan terhadap buruknya tata kelola politik.

"Namun, kegelisahan itu tidak boleh melahirkan solusi yang justru menyempitkan demokrasi. Sebab, seperti diingatkan filsuf Yunani kuno Aristoteles, tujuan politik sejatinya adalah menciptakan kebaikan bersama, bukan menjaga privilese segelintir kelompok," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menilai syarat bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden (bacapres/bacawapres) atau pejabat publik harus berasal dari kader partai sulit direalisasikan. Sebenarnya publik bisa melihat rekam jejak calon pejabat publik tanpa harus berasal dari kaderisasi partai.

Pernyataan itu dilontarkan Ganjar sekaligus merespons rekomendasi Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai persyaratan untuk pejabat publik berasal dari sistem kaderisasi partai.

Menurut dia, UU Parpol telah mengatur penggunaan dana bantuan politik yakni 60% pendidikan politik dan 40% administrasi sekretariat. Ganjar menilai fungsi partai melakukan kaderisasi terhadap kader yang akan menjadi calon pejabat publik menjadi penting.

Namun, praktiknya sulit dilakukan. "Hanya saja untuk capres bisa berasal dari luar partai, maka mewajibkan kandidat ikut kaderisasi terlebih dahulu, rasanya tidak mudah," ujar Ganjar, Kamis (23/4/2026).

Sebenarnya masyarakat dapat melihat rekam jejak calon pejabat publik tanpa harus melewati kaderisasi partai. "Dilihat melalui rekam jejak, pendidikan, pengalaman, dan seterusnya," ucapnya.

Di sisi lain, syarat kaderisasi partai tak akan terlaksana bila calon pejabat publik tak mau berpartai. "Kalau dia bukan kader partai atau tidak mau berpartai, maka syarat itu tidak akan bisa terlaksana. Namun, publik cukup menilai dari pendidikan, pengalaman, dan rekam jejaknya," kata Ganjar.

PDIP sudah memiliki program kaderisasi berjenjang yang dilaksanakan badan diklat partai mulai dari level Pratama, Madya, Utama, sampai Guru kader sejak 2003. "Ketika dibikin kursus kader khusus perempuan sampai hari ini kita punya sekolah partai di Lenteng Agung," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman telah pamit mundur dari MK. Anwar pun menyampaikan permohonan maafnya di momen sidang terakhir.

Hal itu diungkapkan Anwar dalam sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan MK pada Senin (16/3/2026) yang juga disiarkan di YouTube MK. Adik ipar Presiden RI ke-8 Joko Widodo itu mengatakan bahwa momen sidang tersebut merupakan sidang terakhirnya di MK.

"Mungkin ini sidang yang terakhir yang saya ikuti," ujar Anwar.

Dia menjelaskan bahwa pada 6 April 2026 nanti dirinya genap telah menjalani 15 tahun di Mahkamah Konstitusi.

"Tentu saja, selama waktu yang begitu panjang, ada yang kurang berkenan baik yang disengaja atau tidak disengaja. Dari lubuk hati yang sangat dalam saya sampaikan permohonan maaf," ujar Anwar.

Anwar sendiri merupakan hakim MK yang sempat menjadi perbincangan masyarakat Indonesia, menyusul putusan soal batas usia capres-cawapres. Putusannya itu dikeluarkan saat ia menjabat sebagai Ketua MK.

Anwar pertama kali diangkat menjadi Ketua MK pada 2018. Namun, Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK pada 2023.

Kelakar Eks Hakim Arief Hidayat

Arief Hidayat telah memasuki masa purnabakti sebagai hakim konstitusi. Pelepasan dirinya berlangsung dalam acara Wisuda Purnabakti Hakim Konstitusi, Selasa (4/2/2026) di Mahkamah Konstitusi.

Dia menyampaikan pesan dan kesan selama menjabat sebagai hakim konstitusi. Saat membuka pidato, dia menyebutkan satu per satu hakim konstitusi: Suhartoyo selaku Ketua MK, Saldi Isra selaku Wakil Ketua, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik, Ridwan Mansyur, Guntur Hamzah, dan Arsul Sani.

Sebelum menyampaikan salah hormat kepada Anwar Usman, Arief menyebut bahwa Anwar merupakan orang tua tidak berguna di mahkamah karena akan memasuki masa pensiun.

"Yang terakhir, sahabat saya yang paling lama. Saya sebut terakhir, soalnya ini orang-orang tua yang sudah tidak berguna lagi di mahkamah untuk segera memasuki usia pensiun, Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Anwar Usman beserta Ibu yang sangat saya hormati," katanya.

Dia menjelaskan alasan Anwar Usman disebutkan di akhir sambutan pembukaan karena berjasa dalam hidupnya untuk bisa menjabat sebagai hakim konstitusi.

Dia mengaku dipaksa oleh Anwar Usman dan Achmad Roestandi untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Sebab, dirinya tidak pernah bercita-cita sebagai hakim.

"Saya teringat pada awal menjadi Hakim Konstitusi, itu saya tidak bercita-cita untuk jadi pimpinan di sini. Tapi waktu itu Prof. Anwar dan Prof. Achmad Roestandi yang datang ke ruang saya 'Prof. Arief supaya mau dicalonkan untuk menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi'," jelasnya.

JAKARTA - Dua advokat Raden Nuh dan Dian Amalia menggugat Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (24/2/2026). Mereka meminta MK melarang keluarga presiden dan wakil presiden (wapres) menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Gugatan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara 81/PUU-XXIV/2026. Para pemohon selaku bagian dari rakyat yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi memiliki kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual akibat berlakunya Pasal 169 Pemilu yang tidak membatasi hubungan kekerabatan antara calon pemimpin nasional dengan pemegang otoritas eksekutif tertinggi (Presiden), sehingga ketika ada figur yang diloloskan sebagai kandidat dalam pemilu presiden hasil dari praktik nepotisme dan merupakan pasangan kandidat / figur pilihan para pemohon, dengan sendirinya telah mereduksi hak para pemohon untuk memilih secara bebas.

“Bahwa hak para pemohon untuk memilih secara bebas dirugikan secara konstitusional oleh berlakunya Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), yang tidak memuat larangan praktik nepotisme dan konflik kepentingan dalam persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,” ujar pemohon dalam berkas permohonannya dilihat dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, Kamis (26/2/2026).

Para pemohon mengaku bahwa kerugian mereka bersifat spesifik dan aktual karena berlakunya Pasal 169 UU Pemilu tanpa syarat bebas nepotisme telah mereduksi hak para pemohon untuk mendapatkan pilihan kandidat yang lahir dari proses kompetisi yang sehat (fair competition). “Ketiadaan syarat tersebut menyebabkan surat suara yang akan dicoblos oleh para pemohon tercemar oleh ketidakadilan sistemik (systemic unfairness), sehingga hak memilih para pemohon menjadi tidak bernilai secara substantif,” ujarnya.

Para pemohon mengaku telah dirugikan hak konstitusionalnya dalam pemilu presiden akibat dari pemberlakuan Pasal 169 UU Pemilu, kerugian konstitusional pemohon mana yang bukanlah diakibatkan oleh perbedaan pilihan politik, melainkan akibat rusaknya prinsip fairness dan equal opportunity dalam pemilu sebagai konsekuensi pemberlakuan Pasal 169 UU Pemilu yang tidak memberikan batasan yang tegas khususnya dalam persyaratan calon.

“Sesuai pengetahuan yang dimiliki para pemohon bahwa ketiadaan batasan ini secara teknis melegitimasi terjadinya Structural Conflict of Interest/Benturan Kepentingan Struktural yang merusak integritas pemilu,” tuturnya.

Para pemohon menilai pemberlakuan Pasal 169 UU Pemilu yang tidak membatasi orang yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan Presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat untuk dapat mengajukan diri dan ditetapkan sebagai kandidat peserta pemilu presiden sejatinya merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.

“Pasal 169 UU Pemilu mengandung Pelanggaran Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Negara Hukum dalam Pasal 1 ayat (2) & ayat (3) UUD 1945: kedaulatan rakyat & negara hukum,” ungkapnya.

Pemohon juga menganggap Pasal 169 UU Pemilu mengandung Pelanggaran Prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Kemudian, Pasal 169 UU Pemilu dianggap bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (3) UUD 45 karena melahirkan ketimpangan sistemik kandidat dalam pemilu pilpres.

Selain itu, Pasal 169 UU Pemilu dinilai tidak memberi jaminan atau kepastian terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil dan diselenggarakan oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud Pasal 22E Ayat (1). Selanjutnya, Pasal 169 UU Pemilu dianggap menegasikan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Pasal 169 UU Pemilu juga dianggap menegasikan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kepastian hukum yang adil. Para pemohon menyimpulkan bahwa pemilu yang konstitusional menuntut jurdil dan level playing field. Pemohon juga menyimpulkan nepotisme adalah perbuatan melawan hukum yang mengutamakan keluarga/kroni di atas kepentingan umum.

“Karena itu, Pasal 169 UU Pemilu yang tidak memuat pagar konflik kepentingan membuka opportunity nepotisme, melahirkan pressure kekuasaan, dan memfasilitasi rasionalisasi penyimpangan, maka pasal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis, prinsip keadilan, serta hak konstitusional warga negara atas pemilu yang adil dan berintegritas, berpotensi bertentangan dengan Pasal 1(2), 1(3), 22E, 27(1), 28D(1) UUD 1945 serta harus dirancang agar kompatibel dengan Pasal 28I (2) melalui Pasal 28J (2) UUD 1945,” imbuhnya.

“Berdasarkan seluruh uraian di atas dapat ditarik kesimpulan Pasal 169 UU Pemilu secara materiil bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai memuat larangan konflik kepentingan dan praktik nepotisme dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,” jelasnya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 169 Undang-udang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa persyaratan pencalonan presiden dan/atau wakil presiden wajib bebas dari konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dalam satu periode kekuasaan.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Indonesia. Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).

JAKARTA - ‎‎Nama Menhan Sjafrie Sjamsoeddin yang muncul dalam bursa capres-cawapres di PIlpres 2029 dinilai menghadirkan dinamika baru dalam peta politik nasional. Namun peluang Sjafrie jika dipasangkan dengan Presiden Prabowo Subianto dinilai tergolong kecil.

‎

‎Pengamat politik Ray Rangkuti menilai kecilnya peluang tersebut karena keduanya memiliki latar belakang sebagai purnawirawan TNI. ‎‎"Masuknya Pak Sjafrie ke bursa capres 2029 itu sebenarnya agak sulit ya dipasangkan dengan Pak Prabowo. Rasanya enggak mungkin ada dua orang TNI dipasangkan bersama-sama," kata Ray saat dihubungi wartawan, Rabu (18/2/2026). Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin hingga KDM Masuk Bursa Kandidat Pilpres 2029

‎

‎Menurutnya, dengan keduanya memiliki latar belakang militer yang sama berpotensi menimbulkan resistensi. Baik di internal elite politik maupun masyarakat.

‎

‎Dia menuturkan terdapat pertimbangan jika Sjafrie tetap masuk ke dalam kontestasi bursa cawapres 2029, yaitu jika dipasangkan dengan Prabowo, komposisi itu dinilai kurang ideal karena kesamaan latar belakang. Selain itu, jika Sjafrie tidak bersama Prabowo, maka situasi tersebut dapat dibilang sebagai perlombaan pada pemilih yang relatif sama. ‎"Kalau dia tidak dengan Pak Prabowo, itu sepertinya kayak perlombaan di bursa yang sebenarnya sama," ucapnya.

‎

‎Dia juga menyebut potensi dinamika subjektif di antara elite dengan masuknya nama baru bisa saja dipandang sebagai peluang strategis, namun juga bisa dianggap sebagai ancaman politik. ‎"Bisa saja Pak Prabowo melihat ini peluang, atau sebaliknya melihat ini semacam ancaman," tambahnya.

‎

‎Di sisi lain, Ray mengakui semakin banyaknya nama yang masuk bursa capres memberi keuntungan bagi publik. Menurutnya, masyarakat akan memiliki lebih banyak alternatif dalam menentukan pilihan politik.

‎

‎Beberapa nama yang disebutnya menonjol dalam bursa capres 2029 seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono.

‎

‎Namun tantangan terbesar justru bukan pada figur capres, melainkan pada pencarian pasangan cawapres. "Kesulitan kita itu adalah wapresnya siapa?" tegasnya.

‎

‎Sebelumnya, Hasil survei terbaru lembaga Indonesian Public Institute (IPI) menunjukkan sejumlah wajah baru masuk dalam bursa bakal calon presiden 2029. Termasuk Sjafrie Sjamsoeddin, sejumlah gubernur, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

‎

‎Peneliti IPI Abdan Sakura mengungkapkan, munculnya para wajah baru tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor mempengaruhi elektabilitas mereka. Seperti kepemimpinan, ketokohan, rekam jejak, publikasi media, integritas, visi-misi dan program kerja.

‎

‎Dia mencontohkan, empat indikator yang memperkuat elektabilitas Sjafrie berupa kepemimpinan dan ketokohannya pada angka 44%, rekam jejak kepemimpinan 17%, rekomendasi lingkungan dan media 12%, serta integritas 10%. Tahapan Pemilu 2029 Dimulai Tahun Depan, DPR Targetkan RUU Pilkada Rampung 2026

‎"Tokoh-tokoh seperti Pramono Anung, Dedi Mulyadi, dan Syafrie tampil sebagai figur potensial yang memperoleh penilaian kelayakan cukup kuat, meski belum sepenuhnya terkonversi menjadi dukungan elektoral," ujarnya.

‎Menurutnya, celah tersebut membuka ruang bagi dinamika politik baru, terutama jika terjadi krisis, perubahan peta koalisi, atau absennya "pemain utama". ‎Sementara itu, dirinya menyebutkan rendahnya elektabilitas sejumlah tokoh populer menegaskan popularitas semata tidak lagi cukup di tengah pemilih yang semakin rasional dan kontekstual.

MANILA - Wakil Presiden Filipina Sara Duterte menyatakan pencalonannya sebagai presiden dalam pemilihan 2028. Pengumuman wanita berusia 47 tahun ini datang saat ia terlibat dalam perebutan kekuasaan yang sengit dengan Presiden petahana Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.

Meskipun pemilihan presiden masih dua tahun lagi, para kandidat dalam pemilihan yang sebagian besar berbasis kepribadian di Filipina dikenal mempersiapkan diri bertahun-tahun sebelumnya.

Marcos tidak memenuhi syarat untuk terpilih kembali dan sekutunya belum mengajukan penantang untuk Duterte - yang juga putri dari pendahulunya, mantan presiden Rodrigo Duterte.

"Saya menawarkan hidup saya, kekuatan saya, dan masa depan saya untuk melayani bangsa kita," kata wakil presiden, dilansir BBC.

"Saya Sara Duterte. Saya akan mencalonkan diri sebagai presiden Filipina."

Marcos dan Duterte mencalonkan diri dalam tiket yang sama pada pemilihan 2022, yang mereka menangkan dengan telak. Tetapi aliansi itu segera terurai karena mereka mengejar kepentingan politik yang berbeda.

Perseteruan itu meledak secara spektakuler pada Maret 2025, ketika Marcos mengizinkan Mahkamah Pidana Internasional untuk menangkap ayah Sara. Duterte senior sekarang ditahan di Den Haag, menunggu persidangan atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang melawan narkoba yang dilakukannya dengan kekerasan.

Dua bulan kemudian, pemungutan suara legislatif pertengahan masa jabatan, yang dilihat sebagai barometer dukungan untuk pemerintah yang berkuasa, memberikan kemenangan bagi kandidat yang didukung oleh keluarga Duterte, melawan kandidat yang dipilih langsung oleh Marcos.

Lebih dari seminggu yang lalu, anggota klerus Katolik mengajukan pengaduan pemakzulan terhadap wakil presiden atas tuduhan korupsi, yang dibantahnya.

Siapakah Sara Duterte?

Sara adalah putri sulung Rodrigo Duterte dan secara luas dianggap sebagai pewaris politiknya.

Duterte senior pernah menggambarkan putrinya sebagai "alfa" dalam keluarga mereka, orang yang diikuti semua orang.

Sara menjabat sebagai wakil walikota untuk ayahnya ketika ia memimpin kota Davao pada tahun 2010-an. Di kota metropolitan selatan itulah keluarga Duterte membangun reputasi mereka sebagai pihak yang tegas terhadap kejahatan, yang mereka gambarkan sebagai hal yang diperlukan untuk menjaga keamanan masyarakat dan mendorong pertumbuhan bisnis.

Sara menjadi sorotan nasional ketika, dalam membela penduduk permukiman kumuh, ia meninju seorang sheriff Davao di depan kamera berita TV.

Ia menjabat sebagai walikota Davao ketika ayahnya menjadi presiden dari tahun 2016 hingga 2022, dan aliansinya dengan Marcos dalam pemilihan 2022 sangat penting bagi kemenangan pemilihan mereka berdua.

Wakil presiden, seperti ayahnya, memproyeksikan citra yang tangguh. Dia mengendarai sepeda motor besar dan memberi anak-anaknya julukan seperti Sharky, Stonefish, dan Stingray. Dia juga memiliki tato yang sama dengan kedua saudara laki-lakinya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat mengungkapkan putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia Capres-cawapres menjadi titik awal Indonesia mengalami gejolak politik yang tidak sehat.

Sebagai informasi, melalui putusan 90, Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah pasal 169 huruf (q) UU pemilu sehingga seseorang yang berusia di bawah 40 tahun bisa mendaftarkan diri sebagai Capres-cawapres dengan catatan memiliki riwayat menjabat sebagai kepala daerah. Melalui putusan ini, anak Presiden ke-7 Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka bisa menjabat sebagai wakil presiden.

Dia merupakan satu dari empat hakim yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam putusan tersebut, bersama Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Suhartoyo.

Arief mengatakan selama dirinya berkiprah selama 13 tahun telah melalui dinamika yang kompleks seperti menangani pelanggaran yang berhubungan tindak pidana hingga etik

"Mulai dinamika ada yang sampai terjerat hukum karena pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kasus tindak pidana. Ada pelanggaran-pelanggaran etik dan kemudian ada pelanggaran-pelanggaran terhadap konstitusi," katanya usai wisuda purnabakti, Rabu (4/2/2026).

Salah satu hal yang diingat adalah rapat permusyawaratan hakim untuk memutuskan perkara 90 itu. Bahkan dirinya tidak mampu menahan konflik yang terjadi di tubuh Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, putusan tersebut adalah awal mula kondisi Indonesia dipenuhi dengan berbagai konflik.

"Saya tidak bisa mampu untuk menahan terjadinya konflik-konflik karena perkara 90. Saya merasa perkara 90 lah inilah yang menjadi titik awal Indonesia tidak baik-baik saja," jelasnya.

Sebelumnya, Arief resmi pensiun sebagai hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan keputusan yang tertuang dalam Nomor 9/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

"Memberhentikan dengan hormat Profesor Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. sebagai Hakim Konstitusi terhitung mulai tanggal 3 Februari 2026, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," kata Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan.

JAKARTA - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat menyebut jika putusan MK terhadap perkara Nomor 90 salah satu yang membekas selama dirinya mengabdi di lembaga penjaga konstitusi. Dia merasa putusan perkara Nomor 90 ini menjadi titik awal Indonesia tidak baik-baik saja.

Arief menyebut bahwa dirinya telah melewati dinamika yang luar biasa berat. Ia menyinggung adanya oknum yang terjerat kasus hukum pidana hingga pelanggaran etik yang mencoreng marwah lembaga.

"Saya paling apa ya, paling merasa tidak bisa melakukan tugas mengawal Mahkamah Konstitusi dengan baik waktu rapat-rapat keputusan hakim yang memutus perkara 90," kata Arief di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).

Diketahui, Perkara Nomor 90 yang telah diputus MK terkait batas usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres).

Ia mengungkapkan penyesalan mendalam karena merasa tidak berdaya meredam konflik yang muncul akibat putusan tersebut. Menurutnya, Perkara 90 merupakan sebuah titik balik negatif bagi kondisi bangsa.

"Saya merasa perkara 90 inilah yang menjadi titik awal Indonesia tidak baik-baik saja," ujarnya.

JAKARTA - Nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai mencuat sebagai sosok yang berpotensi menjadi Calon Presiden (Capres) Tahun 2029. Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga ayah Gibran merespons isu tersebut.

“Kan sudah saya sampaikan Prabowo-Gibran dua periode. Sudah itu saja,” ujar Jokowi saat dijumpai di kediamannya Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jumat (30/1/2026).

Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali memberikan pernyataan terkait potensi Wapres Gibran dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Ahmad Ali menyatakan putra sulung Jokowi itu berpotensi menjadi penantang serius Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif SCL Taktika Konsultan Iqbal Themi menuturkan pernyataan Jokowi yang mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selama dua periode dinilai bukan sekadar bentuk loyalitas politik. Langkah ini dipandang sebagai manuver strategis untuk menjaga relevansi dan daya tawar Jokowi dalam peta kekuasaan nasional pasca purnatugas sebagai kepala negara.

“Secara struktur formal, Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Tapi secara pengaruh, dia jelas tidak ingin kehilangan kendali. Dukungan dua periode kepada Prabowo–Gibran adalah pesan simbolik bahwa Jokowi masih punya basis massa yang loyal dan siap dimobilisasi,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Menurut Iqbal, tidak seperti mantan Presiden Megawati dan SBY yang memiliki partai sebagai kendaraan politik jangka panjang, Jokowi tidak memegang kendali struktural atas partai mana pun. Dalam situasi tersebut, kekuatan relawan menjadi instrumen politik utama yang kini kembali dikonsolidasikan.

“Relawan adalah aset politik utama Jokowi. Hari ini, kekuatan itu mulai dirapikan ulang sebagai basis politik alternatif baik untuk menopang pemerintahan Prabowo–Gibran maupun untuk menyiapkan skenario kekuasaan lain yang berada dalam orbit Jokowi,” ungkapnya.

Di sisi lain, dia melihat ini sebagai langkah taktis Jokowi dalam merespons tekanan politik yang diarahkan kepada dirinya dan keluarganya. Mulai dari isu keabsahan ijazah hingga wacana pemakzulan Gibran, semua itu memperkuat kebutuhan Jokowi untuk menunjukkan bahwa dia masih memiliki benteng loyalis yang siap digerakkan.

“Dukungan dua periode ini bukan sekadar pernyataan politik, tetapi juga bisa dibaca sebagai manuver pertahanan. Ini sinyal bahwa Jokowi masih punya kekuatan tekan sekaligus jaring pengaman politik jika eskalasi terhadap dirinya dan keluarganya terus berkembang,” ujar Iqbal.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Bonatua Silalahi soal ijazah capres-cawapres wajib autentikasi faktual. Mahkamah menganggap gugatan tersebut tak jelas.

"Oleh karenanya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur atau obscure," kata Wakil Ketua MK Saldi Isra saat membacakan pertimbangan putusan perkara 216/PUU-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

Adapun pasal yang diuji adalah Pasal 169 huruf r UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu).

Bonatua disebut tidak menguraikan permohonan yang memadai untuk untuk meyakinkan Mahkamah. Selain itu, Mahkamah juga tidak memahami maksud Bonatua mempertantang norma yang diuji dengan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Di sisi lain, mahkamah menganggap gugatan Bonatua tak lazim. "Sehingga sulit untuk dipahami oleh Mahkamah dalam pengujian undang-undang," kata Saldi.

Sekadar informasi, Bonatua Silalahi mempersoalkan tidak adanya kewajiban autentikasi terhadap ijazah asli calon pejabat publik dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, aturan tersebut hanya mewajibkan penyerahan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Sementara itu, kewenangan KPU untuk melakukan klarifikasi faktual terhadap ijazah asli hanya bersifat opsional dengan penggunaan frasa “dapat” atau “apabila diperlukan”.

Pemohon memaparkan bahwa norma dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m dan Pasal 19 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 jo. PKPU Nomor 23 Tahun 2023 serta Pasal 9 ayat (1) huruf m dan Pasal 17 ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2010, memperlakukan calon pejabat publik berbeda dengan warga negara pada umumnya.

Ia mencontohkan bahwa dalam berbagai urusan administrasi publik—mulai dari penerimaan kerja, pendaftaran pendidikan tinggi, sertifikasi profesi, hingga proses hukum—notaris, masyarakat wajib menunjukkan ijazah asli ketika menyerahkan fotokopi terlegalisir.

Bahkan dalam praktik ketenagakerjaan, beberapa instansi menahan ijazah asli pelamar sebagai bentuk verifikasi administratif untuk memastikan keaslian dokumen. Namun, menurut Pemohon, calon pejabat publik seperti presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif justru tidak diwajibkan menunjukkan ijazah asli dan cukup menyerahkan fotokopi legalisir tanpa verifikasi faktual oleh penyelenggara pemilu.

Dalam petitum, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 169 huruf r UU Pemilu adalah inkonstitusional bersyarat. Pemohon meminta agar ketentuan tersebut dimaknai bahwa ijazah atau dokumen pendidikan sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden wajib melalui proses autentikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau oleh Arsip Nasional Republik Indonesia maupun Lembaga Kearsipan Daerah sesuai kewenangannya. Hasil autentikasi itu, menurut Pemohon, harus didokumentasikan sebagai Arsip Autentik Negara.