Di balik kritik PKB terhadap sikap politik PDIP, tersimpan persoalan yang lebih besar daripada sekadar perdebatan mengenai koalisi dan oposisi. Yang sedang diperebutkan sesungguhnya bukan hanya posisi politik hari ini, melainkan ceruk pemilih kritis terhadap pemerintah serta nilai tawar politik menuju Pemilu 2029. Dalam konteks itu, posisi PDIP yang berada di luar pemerintahan tetapi tetap menjaga komunikasi dengan kekuasaan menciptakan dinamika yang membuat partai-partai koalisi tidak sepenuhnya nyaman.

Dinamika tersebut terlihat dari pernyataan Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid yang meminta PDIP bersikap tegas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut PKB, PDIP sebaiknya tidak mengambil posisi politik yang abu-abu. Di waktu yang hampir bersamaan, PDIP juga terlibat perang pernyataan dengan Golkar.

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut Golkar sebagai partai yang “candu kekuasaan” karena selalu berada di lingkar pemerintahan. Sindiran itu dibalas Sekjen Golkar Sarmuji yang mengatakan bukan Golkar yang mengejar kekuasaan, melainkan kekuasaan yang membutuhkan Golkar.

Sepintas, publik mungkin melihat perdebatan tersebut sebagai pertengkaran rutin antarelite politik. Namun jika dicermati lebih jauh, polemik ini memperlihatkan satu realitas penting: partai-partai politik mulai melakukan reposisi untuk menghadapi kontestasi 2029. Mereka tidak hanya memperebutkan jabatan dan pengaruh hari ini, tetapi juga mulai memetakan ruang politik yang berpotensi menghasilkan keuntungan elektoral pada pemilu berikutnya.

Dalam teori spatial competition yang diperkenalkan Anthony Downs melalui bukunya An Economic Theory of Democracy (1957), partai politik pada dasarnya bertindak layaknya pelaku pasar yang berupaya menempati ruang politik paling menguntungkan. Mereka akan mencari segmen pemilih yang belum terwakili secara optimal dan berusaha menjadi representasi utama dari kelompok tersebut.

Perspektif ini relevan untuk membaca situasi politik Indonesia pasca-Pilpres 2024. Setelah terbentuknya pemerintahan Presiden Prabowo, sebagian besar partai politik memilih bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. Konsekuensinya, ruang oposisi menjadi semakin sempit. Dalam logika politik, ketika sebuah ruang menjadi langka, nilainya justru meningkat.

Ibarat sebuah pusat perbelanjaan yang hampir seluruh kiosnya menjual produk yang sama, kios yang menawarkan produk berbeda akan lebih mudah menarik perhatian konsumen. Bukan semata karena produknya lebih baik, tetapi karena pilihan yang tersedia semakin terbatas.

Dalam politik, fenomena yang sama juga berlaku. Ketika mayoritas partai berada di dalam pemerintahan, partai yang berada di luar pemerintahan memiliki peluang lebih besar untuk menarik perhatian kelompok pemilih yang menginginkan alternatif.

Posisi Abu-Abu PDIP

Sebagai partai yang memilih berada di luar pemerintahan, PDIP memiliki ruang yang lebih luas untuk mengkritik kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi publik. Ketika muncul program pemerintah yang menuai kritik atau penolakan, PDIP dapat mengambil posisi sebagai penyeimbang dan menyuarakan aspirasi publik yang tidak terakomodasi.

Namun yang membuat partai-partai koalisi tidak nyaman adalah kenyataan bahwa PDIP tidak sepenuhnya mengambil posisi oposisi yang keras. Komunikasi politik dengan pemerintah tetap berjalan. Hubungan antarelite tetap terbuka. Dalam sejumlah isu strategis, PDIP bahkan tidak selalu mengambil posisi yang berseberangan dengan pemerintah.

Posisi tersebut menciptakan fleksibilitas politik yang tidak dimiliki partai-partai yang sudah berada di dalam kabinet. Ketika sebuah kebijakan pemerintah berhasil, PDIP tetap dapat memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, ketika muncul kebijakan yang tidak populer, PDIP memiliki ruang untuk mengambil jarak dan menyampaikan kritik.

Dari perspektif partai-partai koalisi, situasi ini tentu tidak sederhana. Mereka harus ikut menanggung seluruh konsekuensi politik dari setiap kebijakan pemerintah. Jika program berjalan baik, keuntungan politik memang tersedia. Namun jika muncul kebijakan yang menuai kontroversi, partai-partai koalisi juga harus ikut menjelaskan dan mempertanggungjawabkannya kepada publik.

Kegelisahan PKB

PKB memiliki pengalaman politik yang berbeda dengan Golkar. Jika Golkar selama ini dikenal sebagai partai yang relatif nyaman berada dalam pemerintahan, PKB datang dari pengalaman Pilpres 2024 sebagai bagian dari poros perubahan bersama Anies Baswedan. Sebagian basis dukungan PKB berasal dari kelompok pemilih yang menginginkan perubahan dan mengambil jarak dari kekuasaan saat itu.

Ketika PKB memutuskan bergabung ke pemerintahan Prabowo, tantangan politik baru muncul. Bagaimana mempertahankan kedekatan dengan pemilih kritis terhadap pemerintah sambil tetap menjadi bagian dari pemerintahan? Ini bukan persoalan yang mudah.

Pada saat yang sama, PDIP memiliki peluang untuk mengisi ruang politik yang ditinggalkan sebagian partai yang kini bergabung ke dalam pemerintahan. Ketika kelompok pemilih kritis mencari saluran politik baru, PDIP berpotensi menjadi salah satu tujuan utama. Bukan karena PDIP mendeklarasikan diri sebagai oposisi total, tetapi karena partai tersebut memiliki ruang untuk tampil berbeda dari pemerintah.

Karena itu, kritik PKB terhadap posisi politik PDIP kemungkinan tidak hanya berkaitan dengan soal kejelasan sikap. Di baliknya terdapat kekhawatiran mengenai distribusi keuntungan dan risiko politik yang dianggap tidak seimbang. Partai-partai koalisi menanggung risiko pemerintahan, sementara PDIP berpotensi menikmati keuntungan dari ruang kritik yang tersedia.

Lebih jauh lagi, posisi tersebut membuat nilai tawar politik PDIP terus meningkat. Semakin lama PDIP mampu memainkan peran sebagai penyeimbang di luar pemerintahan sembari tetap menjaga komunikasi politik dengan pemerintah, semakin tinggi pula daya tawar politik partai tersebut.

Dalam politik, ketidakpastian sering kali menciptakan kekuatan. Ketika seluruh aktor mengetahui posisi politik seseorang secara pasti, ruang manuvernya menjadi terbatas. Sebaliknya, ketika posisinya masih terbuka terhadap berbagai kemungkinan, nilai tawarnya cenderung meningkat. Fenomena inilah yang sedang terjadi pada PDIP.

Bagi partai-partai yang sudah berada di dalam kabinet, kondisi tersebut tentu menciptakan situasi yang serba dilematis. Di satu sisi, mereka membutuhkan stabilitas politik untuk mendukung pemerintahan. Namun di sisi lain, mereka juga harus menghadapi kenyataan bahwa PDIP tetap menjadi variabel penting dalam setiap kemungkinan perubahan konfigurasi politik nasional.

Karena itu, polemik antara PKB, PDIP, dan Golkar sesungguhnya tidak dapat dibaca hanya sebagai perang pernyataan antar-elite. Yang sedang berlangsung adalah kompetisi memperebutkan ruang politik yang semakin bernilai menjelang 2029.

Golkar ingin mempertahankan citranya sebagai partai yang selalu dibutuhkan kekuasaan. PKB berusaha menjaga keseimbangan antara statusnya sebagai partai pemerintah dan warisan pemilih perubahan yang pernah mendukungnya. Sementara PDIP mencoba memaksimalkan keuntungan dari posisi yang berada di luar pemerintahan tanpa sepenuhnya memutus hubungan dengan kekuasaan.

Pada akhirnya, politik bukan hanya soal siapa yang memegang kekuasaan hari ini. Politik juga tentang siapa yang paling cermat membaca peluang yang akan menentukan kekuasaan di masa depan. Dalam konteks itu, posisi abu-abu yang selama ini dikritik sebagian pihak justru berpotensi menjadi sumber kekuatan politik terbesar PDIP. Semakin lama posisi itu bertahan, semakin mahal pula nilai tawar yang dimilikinya dalam percaturan politik nasional.

JAKARTA - Analis Kebijakan Publik M Said Didu mengungkapkan bahwa kawan-kawan Presiden Prabowo Subianto berada di luar kekuasaan. Dia mengaku pernah menyampaikan hal itu kepada Prabowo.

“Pak Prabowo sekarang menurut saya ini sudah ada perubahan sedikitlah bahwa dia ingin mendengarkan, mencari kawan. Karena saya sampaikan Pak Prabowo, kawan Bapak tuh ada di luar. Bukan di dalam,” ujar Said dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Rabu (17/6/2026).

Said Didu menyebut orang-orang yang berada di dalam kekuasaan sebagai penikmat. “Penikmat kekuasaan, bukan petarung untuk menyelamatkan negara ini,” kata Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini.

“Saya belum pernah lihat wajah-wajah mereka sebagai petarung menyelamatkan negeri ini. Dia penikmat, bahkan saya menyatakan penari sorak,” sambungnya.

Dia juga menilai 90 persen masalah adalah kelakuan orang dalam kekuasaan. “Omongan orang dalam yang bikin masalah ini dalam masalah arogansi yang saya katakan tadi penguasa bermental oposisi,” ujarnya.

Dia pun memberikan contoh fakta orang dalam kekuasaan merusak adalah kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

“Jadi pengkhianatan tertinggi sebenarnya adalah orang dalam. Saya belum pernah melihat orang luar yang merusak presiden,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan dirinya bukanlah musuh Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan, partainya kerap mengkritik pemerintahan Prabowo dalam rangka demokratisasi.

Hal itu diungkapkan Megawati saat menyampaikan pidato tanpa teks dalam peresmian renovasi Istana Gebang dan patung Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Senin (15/6/2026). Ia menunjukkan bukti kedekatan mereka saat peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni lalu, guna menepis upaya pihak mana pun yang ingin membenturkan mereka.

"Pak Prabowo sama saya bersahabat. Tapi kan harusnya dipisahkan, bersahabat ya bersahabat, tapi berpolitik kita bisa untuk apa? Untuk demokratisasi. Tapi saya bukan musuh dia, itu teman saya. Kamu lihat toh waktu 1 Juni? Aku kan gandengan sama dia, ketawa-ketawa. Ayo, apa artinya? Nggak ada. Nanti baru orang teman-temannya yang maunya mem-berang-ko-kan (membenturkan), 'Oh Ibu Mega itu coba gitu mau melawan Pak Prabowo'. Nanti bisa saya jawab. Jangan gitu dong! Kalian tuh harus berani, karena negara kita ini punya tata hukumnya," jelas Megawati dalam keterangannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, tiba di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (9/6/2026) sekitar pukul 15.34 WIB. Kedatangannya disebut untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto.

Saat tiba di lokasi, Chatib membenarkan bahwa dirinya akan bertemu langsung dengan Presiden. Namun, ia enggan mengungkap agenda pembahasan yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

Saat dikonfirmasi apakah pertemuan itu dilakukan langsung dengan Presiden, Chatib membenarkan hal tersebut.

"Iya [akan bertemu Presiden]," katanya.

Mengenai agenda yang akan dibahas, ia meminta awak media menanyakannya kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Tanya Pak Luhut. Tuh ada rame-rame kok," ucapnya.

Chatib juga menepis spekulasi yang belakangan beredar mengenai kemungkinan dirinya masuk ke dalam kabinet pemerintahan. Menanggapi namanya yang santer disebut-sebut sebagai calon menteri, ia mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.

"Saya enggak tahu [isu itu]," katanya.

Selain itu, Chatib membantah bahwa kepulangannya ke Indonesia berkaitan dengan isu perombakan kabinet atau agenda politik tertentu.

Menurutnya, kepulangan tersebut bertepatan dengan masa libur akademik di kampus tempatnya mengajar.

"Enggak. Di Harvard itu libur sekarang," tandasnya.

Sebelumnya, nama Chatib Basri beberapa waktu terakhir memang kerap disebut dalam berbagai spekulasi mengenai kemungkinan penguatan tim ekonomi pemerintahan. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Istana terkait tujuan pertemuan antara Presiden Prabowo dan Chatib Basri maupun kemungkinan keterlibatannya dalam pemerintahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan membantah spekulasi yang mengaitkan nama ekonom senior Chatib Basri dengan rencana perombakan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak bekerja berdasarkan isu yang berkembang di ruang publik dan hingga saat ini tidak terdapat agenda reshuffle kabinet.

"Yang pasti, kita bekerja bukan berdasarkan atau karena isu," ujar Prasetyo kepada wartawan usai mendampingi konferensi pers pimpinan DPR RI di Gedung DPR RI, Senin (8/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas pertanyaan mengenai mencuatnya nama Chatib Basri dalam berbagai spekulasi politik dan ekonomi yang beredar di masyarakat untuk menggantikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Ketika ditanya mengenai isu yang menyebut Chatib Basri masuk dalam radar pemerintah dan dikaitkan dengan kemungkinan pergantian pejabat ekonomi, Prasetyo secara tegas membantah kabar tersebut.

"Itu tidak ada, tidak ada rencana pergantian menteri keuangan," katanya.

Prasetyo kembali menegaskan bahwa pemerintah telah berulang kali menyampaikan tidak ada rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat.

Oleh karena itu, menurutnya, berbagai spekulasi yang mengaitkan nama sejumlah tokoh dengan pergantian pejabat pemerintah sebaiknya tidak dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan.

"Berkali-kali juga sudah kami sampaikan tidak ada rencana reshuffle. Maka juga mohon maaf sekali lagi jangan dikait-kaitkan dengan isu yang beredar atau berkembang, nama tokoh si A, si B, dan si C, karena memang sesungguhnya tidak sedang ada rencana pergantian," ujarnya.

Meski begitu, Prasetyo tidak menutup kemungkinan Presiden dapat melakukan evaluasi terhadap jajaran pemerintahannya apabila dianggap diperlukan pada masa mendatang. Namun, keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden dan akan diumumkan secara resmi apabila waktunya tiba.

"Nanti kalau memang Presiden merasa harus ada penyegaran atau perubahan, pada waktunya nanti akan disampaikan kepada masyarakat," kata Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan memberi sinyal masuknya tokoh buruh Said Iqbal ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tengah mendiskusikan peran yang dinilai paling tepat bagi Said Iqbal, terutama berkaitan dengan kiprahnya selama ini dalam memperjuangkan kepentingan buruh dan tenaga kerja.

"Sedang kami diskusikan," kata Prasetyo saat ditanya mengenai isu masuknya Said Iqbal ke kabinet atau struktur pemerintahan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai posisi yang dipertimbangkan, Prasetyo memberi sinyal bahwa penugasan tersebut akan berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan.

"Kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini, dengan buruh, tenaga kerja," ujarnya.

Prasetyo tidak membenarkan maupun membantah spekulasi bahwa Said Iqbal akan mengisi posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau terlibat dalam lembaga yang mewakili kepentingan pekerja. Menurutnya, pemerintah masih mencari posisi yang paling sesuai.

"Ya yang paling pas atau paling tepat," ucap Prasetyo.

Mengenai waktu pengumuman maupun pelantikan, Prasetyo belum memberikan kepastian. Dia meminta publik menunggu informasi resmi dari pemerintah.

"Nanti tunggu informasi," tandas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan kabinet atau Reshuffle Kabinet dalam waktu dekat.

Saat dimintai konfirmasi mengenai isu reshuffle kabinet yang beredar di publik, Prasetyo menegaskan hingga saat ini belum ada rencana perombakan jajaran menteri di Kabinet Merah Putih.

"Reshuffle? Belum ada, belum ada reshuffle," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo juga membantah kabar yang menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.

Menurutnya, informasi tersebut tidak benar dan tidak pernah dibahas oleh pemerintah. Bahkan, Purbaya sebelumnya juga telah memberikan klarifikasi terkait isu tersebut.

"Loh, dari mana itu? Enggak ada, enggak ada [reshuffle]. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau [Purbaya] juga kan tidak ada, tidak ada rencana pergantian," kata Prasetyo.

Dia menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini bukan pada pergantian pejabat, melainkan memperkuat koordinasi antarotoritas ekonomi guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Prasetyo menjelaskan koordinasi yang intens diperlukan antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi," ujarnya.

Oleh karena itu, Prasetyo memastikan tidak ada agenda reshuffle maupun pergantian Menteri Keuangan dalam waktu dekat. "Jadi enggak ada, enggak ada rencana itu, belum ada rencana itu," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kabinetnya agar memprioritaskan pembangunan yang produktif.

Hal tersebut itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara panen raya udang, di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026).

Prabowo menjelaskan pembangunan produktif itu berarti menjalankan setiap proyek yang menghasilkan nilai tambah hingga menciptakan lapangan pekerjaan.

"Saya kasih petunjuk ke Kabinet yang boleh kita dukung. Yang harus kita dukung. Yang harus kita jalankan adalah proyek-proyek yang produktif," ujar Prabowo dikutip melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (23/5/2026).

Orang nomor satu di Indonesia itu memerintahkan agar pemerintah untuk jangan berfokus membangun perkantoran yang megah dan mewah.

Sebab, menurut Prabowo, kantor yang megah akan sia-sia jika tidak dibarengi oleh produktivitas yang maksimal.

"Iya kan? Kantor megah, produknya nggak ada. Lebih baik kantornya tidak begitu bagus, tapi produknya bagus. Hasilnya banyak. Penghasilan untuk rakyat banyak. Rakyat kita butuh pekerjaan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Muhammad Qodari.

Pelantikan itu mengacu kepada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara periode 2024-2029.

Selain Dudung yang dilantik sebagai KSP, nama baru pun muncul mengisi jabatan dalam reshuffle ke-6 Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Menteri Lingkungan Hidup kemudian kini dijabat Jumhur Hidayat, Wakil Menteri Koordinator bidang Pangan diisi Hanif Faisol, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah diisi Muhammad Qodari.

Lalu, Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi dijabat Hasan Nasbi dan Kepala Badan Karantina Nasional diisi Abdul Kadir Karding.

Sebelum dilantik sebagai KSP, Dudung pun menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Berdasarkan informasi yang dirangkum Bisnis dari berbagai sumber, Dudung Abdurachman Lahir pada 19 November 1965 di Bandung, Jawa Barat. Orang tua Letjen Dudung Abdurachman adalah Nasuha (ayah) dan Nasyati (ibu).

Dudung merupakan lulusan Akmil 1988 dari kecabangan Infanteri. Dudung dua kali menjadi komandan kodim (dandim). Setelah menjabat Dandim Musi Rawas, dia diangkat menjadi Dandim 0418/Palembang.

Karier dan profil Dudung Abdulrachman pun mulai melesat setelah menjadi Aspers Kasdam VII/Wirabuana pada 2010. Dia lalu diangkat menjadi Danrindam II/Sriwijaya.

Pria yang pernah menjadi loper koran ini lalu dipromosikan sebagai Dandenma Mabes TNI. Kemudian, pada 2015 Dudung dipromosikan sebagai Wagub Akmil hingga 2016.

Setelahnya, jenderal bintang dua itu menjadi staf khusus KSAD dan Waaster KSAD. Hingga pada 2018, Dudung dipromosikan sebagai Gubernur Akmil.

Lalu dia diangkat sebagai Pangdam Jaya pada 27 Juli 2020 menggantikan Letjen Eko Margiyono, lalu mendapat promosi menjadi Pangkostrad pada 25 Mei 2021.

Kemudian, Dudung menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD untuk periode 2021 sampai 2023. Di masa pemerintahan Presiden Prabowo, Dudung kemudian menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto kembali dikabarkan akan melakukan perombakan kabinet (reshuffle) yang disebut sebagai yang keenam sejak awal masa pemerintahannya. Sejumlah nama baru mencuat untuk mengisi posisi strategis di lingkar kekuasaan.

Dalam bursa reshuffle kebinet terbaru, nama Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman disebut akan mengisi jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Muhammad Qodari.

“Ya kemarin, tadi ditelepon oleh Letkol Teddy Seskab persiapan untuk ke Istana jam 14.15 WIB untuk gladi, jam 15.00 pelantikan,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (27/4/2026).

Qodari sendiri diproyeksikan bergeser menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), menggantikan Angga Raka Prabowo. Pergeseran ini dinilai sebagai upaya memperkuat strategi komunikasi pemerintah di tengah dinamika politik dan arus informasi digital.

“Tadi di telpon pak Seskab, bapak presiden minta saya membantu proses komunikasi berkomunikasi maksimal utk program kerja pemerintah yang latar belakangnya adalah tujuan kita bernegara. pertama tentu melindungi segenap bangsa Indonesia,” kata Qodari.

Nama lain yang turut masuk bursa adalah Abdul Kadir Karding yang disebut akan menempati posisi Kepala Badan Karantina Nasional, menggantikan Sahat Manaor Panggabean.

Sementara itu, Hasan Nasbi dikabarkan akan kembali ke lingkar Istana sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi, memperkuat arsitektur komunikasi strategis pemerintahan.

Di sektor kementerian, nama Jumhur Hidayat disebut-sebut akan ditunjuk sebagai Menteri Lingkungan Hidup, menggantikan Hanif Faisol. Hanif sendiri dirumorkan akan bergeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Rangkaian Reshuffle Sebelumnya

Jika terealisasi, reshuffle ini akan menjadi yang keenam dalam periode pemerintahan Prabowo. Sebelumnya, Presiden telah beberapa kali melakukan perombakan kabinet sejak 2025.

Pada 19 Februari 2025, Prabowo mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dari Satryo Soemantri Brodjonegoro kepada Brian Yuliarto.

Kemudian pada 8 September 2025, reshuffle besar dilakukan dengan mengganti Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa, serta merombak sejumlah posisi lain seperti Menteri Koperasi dan Menteri P2MI.

Gelombang reshuffle berlanjut pada 17 September 2025 dengan pergantian Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dari Budi Gunawan kepada Djamari Chaniago, serta Menteri Pemuda dan Olahraga dari Dito Ariotedjo kepada Erick Thohir.

Selanjutnya pada 8 Oktober 2025, Prabowo kembali merombak sejumlah posisi wakil menteri dan pejabat strategis, termasuk pengisian posisi di Badan Pengelola BUMN.

Terakhir, pada 5 Februari 2026, posisi Wakil Menteri Keuangan diisi oleh Juda Agung menggantikan Thomas Djiwandono.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet Merah Putih, di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/4/2026) sore ini. Menurut informasi yang diterima iNews Media Group bahwa pelantikan akan digelar pukul 15.00 WIB.

“Jam 15.00 WIB (pelantikan),” kata salah satu sumber yang juga bakal dilantik menjadi menteri namun enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, menurut informasi yang beredar sejumlah nama-nama dikabarkan masuk bursa reshuffle kabinet. Diantaranya, Jumhur Hidayat yang dikabarkan menjadi Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol.

Kemudian, sejumlah nama yang dikabarkan juga masuk dalam kabinet adalah Hasan Nasbi yang merupakan mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Dia digadang-gadang akan mengemban jabatan Utusan Khusus Presiden bidang Komunikasi.

Sebelumnya, Hasan beberapa kali dipanggil oleh Presiden Prabowo yakni pada 9 Maret 2026 dan 12 Maret 2026. Namun, kala itu Hasan enggan membeberkan kapasitasnya dipanggil oleh Presiden Prabowo. Dirinya pun belum membalas pesan yang dikirimkan oleh iNews Media Group mengenai kabar dirinya menjadi Utusan Khusus.

Hasan saat itu pun enggan membeberkan spekulasi kembali ke jajaran kursi Kabinet Merah Putih. “Belum ada pembicaraan soal itu. Belum ada bicara soal itu. Nanti kita lihatlah ya.”

Nama-nama lain yang dikabarkan bakal dilantik yakni Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Kantor Staf Presiden (KSP) menggantikan Muhammad Qodari. Kemudian, Muhammad Qodari dilantik menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang sebelumnya diemban Angga Raka Prabowo.

JAKARTA - Isu perombakan atau reshuffle kabinet mencuat belakangan ini. Bahkan, isu tersebut semakin santer pada hari ini, Senin (27/4/2026).

Terkait hal itu, beredar nama-nama yang diisukan masuk daftar reshuffle kabinet kali ini. Salah satunya adalah Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

Dudung diisukan bakal menjadi menjadi Kantor Staf Presiden (KSP) menggantikan Muhammad Qodari.

Sedangkan Qodari diisukan akan menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menggantikan Angga Raka Prabowo.

Selanjutnya, Mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding diisukan bakal menjadi Kepala Badan Karantina Nasional menggantikan Sahat Manaor Panggabean.

Kemudian, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi diisukan akan menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Lalu, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat diisukan menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggantikan Mukhtaruddin.

JAKARTA - Sebanyak 70,77% responden menyatakan puas dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di bidang ekonomi, sosial, politik, penegakan hukum, dan pertahanan-keamanan. Hal tersebut berdasarkan hasil survei nasional Lembaga survei Index Politica terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto dan kinerja Menteri Kabinet Merah Putih 2026.

Survei ini dilaksanakan pada 5-19 April 2026 dengan metode wawancara tatap muka secara langsung. Survei melibatkan 1.610 responden berusia di atas 17 tahun keatas atau sudah menikah dan bukan anggota TNI-Polri dengan pendidikan minimal tamatan SMA.

Sampel tersebar di 34 provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan papua. Teknik sampling yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error sekitar 1,6 % pada tingkat kepercayaan 95%.

Direktur Riset Index Politica Fadhly Alimin Hasyim mengatakan, tingkat kepercayaan terhadap kinerja personal Presiden Prabowo Subianto sangat tinggi. “Sebanyak 70,77% responden menyatakan puas dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di bidang ekonomi, sosial, politik, penegakan hukum dan pertahanan-keamanan,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Sementara hanya 25,63% menyatakan tidak puas dan 3,60 % menyatakan tidak tahu/tidak menjawab. Sedangkan tingkat kepercayaan atau kinerja terbaik Menteri Kabinet Merah Putih jatuh pada sepuluh orang.

Mereka adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan program Ketahanan kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan: Fokus pada perumusan kebijakan ekonomi yang adaptif.

Kedua, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan program Sinkronisasi pembangunan bendungan, irigasi, dan akses jalan

Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menetapkan target dalam periode 2025–2026, khususnya dalam penyelesaian sertifikasi tanah sebanyak 3,05 juta bidang

Keempat, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dengan program swasemabada beras.

Kelima, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar sirait dengan program 3 juta rumah rakyat.

Keenam, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dengan program kerja Pembangunan 66 rumah sakit standar international.

Ketujuh, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya program kerjanya berfokus pada manajemen kabinet dan efisiensi birokrasi.

Kedelapan, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsuddin dengan program kerja transfer teknologi kapal selam, drone dan Kapal perang.

Kesembilan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir dengan program kerja dana pension atlet.

Kesepuluh Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan program kerja perlindungan warisan budaya dan revitalisasi bahasa.

“Survei juga menunjukkan kinerja para menteri atau program kerja menteri kabinet merah putih terkait erat atau sangat berpengarus dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.