REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang, Hadiriajaya, meminta para kepala daerah menerbitkan surat rekomendasi suspensi atau penangguhan jika menemukan yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bahan bakunya tidak menyerap komoditas petani maupun peternak lokal.

Hal itu disampaikan Hadiriajaya saat menghadiri rapat koordinasi rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Pemprov Jawa Tengah (Jateng), Jumat (12/6/2026) kemarin. Dalam rapat tersebut, beberapa wakil bupati di Jateng menyampaikan keluhan terkait belum terserapnya produk petani dan peternak lokal di daerah masing-masing. Padahal, kehadiran SPPG turut didesain untuk meningkatkan kesejahteraan petani maupun peternak lokal.

Merespons hal itu, Hadiriajaya menjelaskan bahwa pembelanjaan bahan baku untuk program MBG dilakukan oleh pihak yayasan atau mitra. "Kepala SPPG hanya sebatas mengecek agar tidak melebihi harga eceran tertinggi. Namun, penentuan pemasok atau belanja ke mana, itu masih dari yayasan mitra," katanya.

Kendati demikian, dia tetap meminta para kepala daerah membuat surat rekomendasi suspensi jika menemukan SPPG yang tidak menyerap produk dari petani maupun peternak lokal setempat. "Di sini, melalui bapak/ibu, mohon kami juga dapat dibantu untuk mengecek apabila yayasan ataupun mitra yang ada di wilayah bapak/ibu tidak berbelanja kepada peternak lokal. Silakan bapak/ibu menyampaikan surat untuk rekomendasi suspensi," ucap Hadiriajaya.

Dia menambahkan, surat rekomendasi tersebut dapat dikirimkan ke KPPG Semarang maupun KPPG Sleman. "Nanti dari kami langsung merekomendasikan dan menindaklanjuti untuk dilakukan suspensi," ujarnya.

KPPG Semarang menaungi sekitar 2.400 SPPG di 20 kabupaten/kota se-Jateng. Sementara KPPG Sleman turut membawahi SPPG yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Jateng.

Dalam rapat rantai pasok MBG di Kantor Pemprov Jateng, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin menyampaikan bahwa jumlah SPPG di Jateng telah mencapai 4.635 unit. Namun, baru 4.060 SPPG yang aktif beroperasi.

JAKARTA - Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari berbagai daerah ramai-ramai resmi melayangkan gugatan terhadap Sekjen PPP Taj Yasin dan Wakil Ketua Umum PPP Agus Suparmanto ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel). Gugatan itu diajukan oleh kader yang mewakili wilayah Indonesia Timur, Tengah, hingga Barat.

Mereka menilai terdapat dugaan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai serta penyalahgunaan Kartu Tanda Anggota (KTA). Kuasa hukum penggugat, Juhdi Permana mengatakan bahwa langkah hukum ini merupakan tindak lanjut dari keresahan kader daerah yang sebelumnya telah disampaikan dalam berbagai forum internal partai.

“Gugatan ini merupakan akumulasi dari kekecewaan kader di daerah atas kegaduhan yang dilakukan oleh Taj Yasin dan Agus Suparmanto. Kami juga menilai ada tindakan yang bertentangan dengan AD/ART partai dan merugikan kader di daerah,” ujar Juhdi, dikutip Sabtu (8/5/2026).

Juhdi menjelaskan, gugatan tersebut telah teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 502/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Sel. Kemudian, sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 3 Juni 2026 mendatang.

Menurut Juhdi, para penggugat berasal dari sejumlah DPW dan DPC PPP di berbagai daerah, di antaranya DPW PPP DKI Jakarta, DPW PPP Sumatera Selatan, DPW PPP Sulawesi Tengah, DPW PPP Papua Barat, DPC PPP Kabupaten Sukabumi, DPC PPP Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, DPC PPP Kota Gorontalo, hingga DPC PPP Kabupaten Manokwari.

“Gugatan ini juga bukan langkah spontan yang dilakukan para kader, tetapi sudah melalui pembahasan yang matang bersama dengan seluruh perwakilan daerah,” pungkasnya.

JAKARTA - Di tengah isu terkait adanya persoalan internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pengurus daerah justru menyampaikan pandangan berbeda. Mereka menilai bahwa kondisi partai tetap berjalan normal dan solid, tetapi justru permasalahan hadir dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taj Yasin Maimoen .

"Kita semua Alhamdulillah tidak merasa ada permasalahan di internal partai. Justru masalah itu hadir dan ada dari diri Sekjen sendiri yang tidak pernah mau ikut membangun partai sejak ditetapkannya SK Menkum," ujar Ketua DPW PPP Papua Barat Yasman Yasir, Kamis (23/4/2026).

Senior PPP yang juga anggota DPRD ini menyoroti peran Sekjen dalam aktivitas organisasi, yang selama ini tidak terlihat dalam menjalankan fungsi kepartaian.

"Pada kenyataannya Sekjen tidak pernah terlihat dan hadir. Bahkan, menginjakkan kantor DPP pun belum pernah. Jadi menurut saya sangat tidak profesional," tegas Yasman Yasir.

Dia menyarankan agar Sekjen bersikap legawa apabila merasa tidak mampu menjalankan tugasnya secara maksimal. "Kalau memang tidak sanggup menjadi Sekjen, silakan legowo untuk mengurus warga Jateng saja dan cukup menjadi Wagub," katanya.

Menurutnya, pandangan tersebut bukan hanya berasal dari dirinya, melainkan juga menjadi kesepakatan banyak pengurus di daerah. Dia mengatakan, ketua dan sekretaris wilayah se-Indonesia telah meminta Ketua Umum Muhamad Mardiono untuk segera mengganti posisi Sekjen. "Kami di daerah sepakat meminta kepada Ketua Umum untuk mengganti Sekjen dengan sosok yang lebih mampu."

Dia juga mempertanyakan kontribusi nyata Sekjen terhadap struktur partai di daerah, yang menurutnya selama ini tetap berjalan aktif melalui berbagai agenda konsolidasi. "Jadi pertanyaannya, DPW mana yang diurusi oleh Sekjen? Sedangkan kami seluruh DPW se-Indonesia sudah menjalankan roda organisasi dengan pelaksanaan Muswil-Muscab. Apa yang sudah dijalankan Sekjen? Tidak ada," pungkasnya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa dinamika yang berkembang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di internal PPP, khususnya di tingkat daerah yang tetap bergerak menjalankan roda organisasi.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) M Thobahul Aftoni menyebut desakan Sekjen PPP mundur hanyalah rumor dan wacana akibat adanya disinformasi yang digiring oleh segelintir orang yang hanya ingin memperkeruh suasana.

"Saya kira itu hanya rumor saja. Mungkin disebabkan karena adanya disinformasi yang sengaja digiring untuk memperkeruh suasana," ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Aftoni menambahkan bahwa tuduhan Sekjen tidak aktif itu sepenuhnya tidak benar. Sekjen Taj Yasin beberapa kali hadir di acara konsolidasi yang dilaksanakan di beberapa daerah.

JAKARTA - Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Indonesia mendesak Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi hingga mengganti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taj Yasin. Desakan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional yang digelar secara daring melalui Zoom, Kamis (16/4/2026), yang diikuti jajaran pimpinan DPW se-Indonesia.

Dalam forum tersebut, para perwakilan daerah menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Sekjen PPP yang dinilai tidak sejalan dengan kepemimpinan partai dan justru menghambat jalannya organisasi.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta Saiful Rahmat Dasuki menilai terdapat oknum di tingkat DPP yang menjadi penghambat kerja organisasi. Mantan Wamenag ini menyoroti bahwa sejak terbitnya Surat Keputusan Kementerian Hukum, Sekjen dinilai tidak menjalankan fungsi organisasi sebagaimana mestinya.

“Sejak SK Menkum diterbitkan sampai saat ini, tidak ada pembicaraan terkait kepentingan partai. Justru lebih banyak bicara soal kepentingan pribadi, dan ini sudah berlangsung sekitar enam bulan. Ini tidak wajar dalam sebuah organisasi,” ujar Saiful dalam forum.

Saiful juga menilai Sekjen telah melakukan tindakan inkonstitusional melalui berbagai manuver yang dinilai menghambat kerja-kerja organisasi. Menurutnya, hal tersebut sudah masuk dalam kategori pembangkangan terhadap partai.

“Dalam AD/ART, Sekjen memiliki fungsi menjalankan tata kelola organisasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ini bentuk perlawanan terhadap organisasi, sehingga perlu segera dilakukan tindakan tegas, termasuk penggantian,” tegasnya.

Senada dengan itu, Sekretaris DPW PPP Sumatera Barat Mulyadi menyatakan pihaknya tetap solid dan patuh terhadap keputusan DPP, namun meminta persoalan Sekjen segera diselesaikan sesuai amanat Mukernas.

“Kami mendukung penuh DPP untuk mengevaluasi kader yang tidak bekerja. Persoalan Sekjen harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu kinerja partai,” kata Mulyadi.

Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Kalimantan Barat Eka Candra menegaskan pentingnya percepatan langkah organisasi menjelang agenda politik ke depan, termasuk guna verifikasi partai.

“Kami sepakat agar Sekjen segera diganti. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama, karena konsolidasi politik harus terus berjalan. Ketua umum perlu segera mencari pendamping yang bisa menjalankan roda organisasi dengan baik,” ujarnya.

Desakan dari daerah ini menjadi sinyal kuat bagi DPP PPP untuk segera merespons dinamika internal partai, terutama dalam menjaga soliditas organisasi menjelang agenda politik mendatang.

Adapun rapat koordinasi kali ini dihadiri oleh ketua dan sekretaris wilayah se-Indonesia, salah satu agendanya terkait persiapan musyawarah cabang di daerah masing-masing.