Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menjadi katalis terbesar bagi pengembangan industri susu nasional dalam beberapa dekade terakhir.

Namun, peluang tersebut dibayangi persoalan struktural yang belum terselesaikan, yakni rendahnya produksi susu dalam negeri yang masih jauh dari kebutuhan nasional.

Kesenjangan antara produksi dan konsumsi susu diperkirakan semakin melebar seiring ekspansi program MBG yang ditargetkan menjangkau puluhan juta penerima manfaat dalam beberapa tahun mendatang.

Tenaga Ahli Menteri Bidang Hilirisasi Produk Peternakan Kementerian Pertanian Ali Agus, dalam Peta Jalan Pembangunan Peternakan Nasional 2025 - 2035 mengungkapkan produksi susu nasional justru mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Produksi yang pada 2018 mencapai sekitar 951.000 ton turun menjadi 837.000 ton pada 2023.

Di saat yang sama, kebutuhan susu nasional terus meningkat dari sekitar 4,35 juta ton menjadi 4,57 juta ton dalam periode yang sama. Akibatnya, Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku maupun produk susu olahan.

Berdasarkan proyeksi Kementerian Pertanian, tanpa intervensi yang signifikan, produksi susu domestik diperkirakan turun dari 798.000 ton pada 2025 menjadi hanya 629.000 ton pada 2035. Sebaliknya, kebutuhan susu nasional diperkirakan meningkat dari 4,69 juta ton menjadi 5,21 juta ton.

Dengan tren tersebut, defisit susu nasional diperkirakan melebar dari 3,89 juta ton pada 2025 menjadi sekitar 4,58 juta ton pada 2035.

Tantangan menjadi semakin besar ketika MBG dijalankan secara penuh. Dalam simulasi pemerintah, kebutuhan susu untuk program tersebut diproyeksikan mencapai 2,81 juta ton pada 2025 dan meningkat menjadi 3,43 juta ton pada 2035 apabila cakupan penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang. Besarnya kebutuhan itu hampir menyamai beberapa kali lipat produksi susu nasional saat ini.

Ketua Dewan Persusuan Nasional (DPN) Teguh Boediyana mengatakan kalangan peternak sapi perah menyambut positif program MBG karena berpotensi menciptakan pasar yang besar dan berkelanjutan bagi susu segar domestik.

Namun, dia mengakui kapasitas produksi peternak rakyat masih belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

“Peternak sapi perah rakyat itu belum dapat maksimal untuk memanfaatkan. Kenapa? Karena produksi susu dalam negeri yang berupa susu segar itu saat ini masih digunakan sebagai bahan baku industri pengolahan susu,” katanya saat dihubungi Bisnis, Kamis (18/6/2026)

Menurut Teguh, tantangan tidak hanya berada pada sisi produksi, tetapi juga pada kemampuan pengolahan susu. Karakter susu segar yang mudah rusak membuat produk tersebut harus diproses terlebih dahulu menggunakan fasilitas modern sebelum dapat didistribusikan secara luas.

“Untuk bisa memasok susu untuk program MBG, susu ini harus diproses dengan peralatan yang canggih karena susu ini sifatnya perishable, mudah rusak. Dia harus diproses dan didistribusi dalam bentuk susu steril atau susu UHT,” ujarnya.

Karena itu, pasokan susu untuk program pemerintah saat ini masih sangat bergantung pada perusahaan pengolahan susu skala besar yang memiliki fasilitas produksi dan distribusi memadai. Sementara kapasitas pengolahan milik koperasi peternak masih relatif terbatas.

Teguh mencontohkan salah satu pabrik susu koperasi di Jawa Barat hanya memiliki kapasitas sekitar 3.000 liter per jam, jauh dari kebutuhan yang diperlukan untuk memasok program MBG secara nasional.

Menurut dia, apabila pemerintah ingin nilai tambah industri susu lebih banyak dinikmati peternak rakyat, pembangunan fasilitas pengolahan berskala besar perlu dilakukan secara paralel dengan peningkatan produksi susu segar.

“Kalau ingin sepenuhnya nilai tambah itu bisa ke rakyat, pemerintah juga harus membantu mendirikan pabrik-pabrik susu kapasitas besar yang nantinya khusus untuk memasok kebutuhan program MBG dengan bahan baku susu segar rakyat,” katanya.

Saat ini produksi susu segar dari peternak rakyat diperkirakan hanya berkisar 2 juta hingga 2,5 juta liter per hari. Jumlah tersebut masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan jangka panjang MBG maupun permintaan pasar nasional secara keseluruhan.

Teguh bahkan menilai kondisi industri susu nasional sudah berada dalam situasi yang mengkhawatirkan.

“Sudah hampir 2,5 dekade ini produksi itu stuck. Sedangkan permintaan naik tinggi sekali sehingga gap antara produksi susu segar dengan kebutuhan nasional itu sangat lebar,” ujarnya.

Akibat kesenjangan tersebut, Indonesia masih mengimpor susu dalam jumlah besar dengan nilai sekitar US$1,3 miliar per tahun.

Di tingkat peternak, berbagai persoalan juga masih membatasi peningkatan produksi. Mayoritas peternak rakyat hanya memiliki dua hingga empat ekor sapi perah dengan produktivitas yang relatif rendah. Keterbatasan modal, kualitas bibit, pakan, dan akses teknologi menjadi tantangan utama yang belum terselesaikan.

Peta Jalan Pemenuhan Kebutuhan Susu Nasional 2025 - 2029

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan peta jalan pemenuhan kebutuhan susu nasional periode 2025—2029. Salah satu strategi utamanya adalah peningkatan populasi sapi perah melalui impor satu juta ekor secara bertahap hingga 2029.

Program tersebut menargetkan impor 200.000 ekor sapi perah pada 2025, meningkat menjadi 300.000 ekor pada 2026 dan 400.000 ekor pada 2027.

Melalui langkah tersebut, produksi susu nasional ditargetkan melonjak dari 1,55 juta ton pada 2025 menjadi 8,17 juta ton pada 2029. Jika terealisasi, tingkat pemenuhan kebutuhan susu dari produksi domestik dapat meningkat hingga 96,3%, jauh lebih tinggi dibandingkan sekitar 21% pada 2024.

Selain peningkatan populasi ternak, pemerintah juga menyiapkan berbagai dukungan regulasi dan investasi, termasuk percepatan pembangunan peternakan nasional, revisi regulasi sektor peternakan, serta penyediaan lahan sekitar 500.000 hektare untuk mendukung pengembangan sapi perah.

Bagi industri persusuan nasional, MBG menjadi peluang besar untuk mempercepat transformasi sektor sapi perah. Namun peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila pengembangan peternakan, peningkatan produktivitas, pembangunan industri pengolahan, dan investasi berjalan secara bersamaan.

Tanpa percepatan di sisi hulu dan hilir, lonjakan kebutuhan susu akibat MBG berisiko memperbesar ketergantungan Indonesia terhadap impor. Dalam kondisi tersebut, manfaat ekonomi dari program yang dirancang untuk menggerakkan ekonomi rakyat justru berpotensi lebih banyak dinikmati pemasok luar negeri dibandingkan peternak domestik.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mendorong penguatan konsumsi susu masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan daya saing demi menciptakan generasi Indonesia Emas 2045.

"Mari kita selamatkan bangsa kita, dengan menyelamatkan generasi kita. Mari promosikan terus untuk minum susu setiap hari," kata Hanif ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu.

Dia menyoroti rendahnya konsumsi susu masyarakat Indonesia yang rata-rata baru setara satu sendok per hari dan perlu segera ditingkatkan.

Hanif menilai peningkatan konsumsi susu menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju generasi yang sehat dan produktif.

Dia konsumsi susu nasional saat ini masih berkisar 16,2 hingga 16,8 liter per kapita per tahun atau setara sekitar satu sendok susu per orang setiap hari.

Angka tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal untuk mendukung pertumbuhan tulang, perkembangan otak, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Ia mengatakan susu mengandung berbagai zat gizi penting seperti protein, kalsium, kalium, vitamin A, vitamin B12, dan vitamin D yang dibutuhkan tubuh.

Ia menekankan ketersediaan gizi yang memadai menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas generasi produktif yang akan menjadi penggerak pembangunan nasional pada masa mendatang.

Hanif menegaskan peningkatan konsumsi susu harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat.

"Segera gelorakan semangat minum susu. Wajib, karena sampai hari ini baru satu sendok (konsumsi susu), kita tidak mau kehilangan satu pun generasi kita setiap harinya. Bangun iklim, hilirisasi," katanya.

Menurutnya, upaya tersebut tidak boleh berhenti pada peringatan Hari Susu Nusantara, melainkan harus diwujudkan dalam perubahan pola konsumsi masyarakat sehari-hari.

Ia mengingatkan Indonesia sedang menikmati bonus demografi sehingga penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi agenda yang sangat strategis bagi masa depan bangsa.

Karena itu, edukasi mengenai pentingnya konsumsi susu perlu terus diperluas agar kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan gizi semakin meningkat.

Melalui peringatan Hari Susu Nusantara 2026, Hanif berharap gerakan minum susu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rendahnya konsumsi susu masyarakat Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga menjadi tantangan yang harus diatasi untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Di sisi lain, industri pengolahan susu nasional masih memiliki ruang ekspansi yang cukup besar untuk memenuhi peningkatan kebutuhan tersebut.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan susu mengandung makronutrien dan mikronutrien yang berperan penting bagi pertumbuhan anak, perkembangan otak, hingga kesehatan tulang pada usia dewasa.

"Konsumsi susu di Indonesia masih cukup rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya," kata Merrijantij dalam peringatan Hari Susu Nusantara 2026, di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Berdasarkan data Population Review 2022, konsumsi susu masyarakat Indonesia baru mencapai 17,76 liter per kapita per tahun.

Angka tersebut jauh di bawah Malaysia yang mencapai 42,49 liter per kapita per tahun, Singapura sebesar 46,1 liter per kapita per tahun, serta Vietnam yang mencapai 37,21 liter per kapita per tahun.

Di tengah konsumsi yang masih rendah tersebut, kapasitas industri pengolahan susu nasional dinilai masih mampu mengakomodasi peningkatan permintaan. Kementerian Perindustrian mencatat utilisasi industri pengolahan susu saat ini berada di kisaran 72%.

"Masih ada ruang gerak untuk peningkatan kapasitas industri guna memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan konsumsi susu nasional," ujarnya.

Meski demikian, Merrijantij mengakui masih terdapat tantangan dalam pemenuhan kebutuhan susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya terkait kapasitas fasilitas pengemasan atau filling unit yang belum sepenuhnya mampu memenuhi volume kebutuhan program tersebut.

Untuk mengatasi kendala itu, Kementerian Perindustrian menjalankan program restrukturisasi industri yang ditujukan bagi industri pengolahan susu maupun koperasi yang ingin mengembangkan produk susu siap saji dan susu kemasan.

Melalui program tersebut, pemerintah memberikan fasilitas penggantian biaya investasi hingga 35% untuk penggunaan produk dengan tingkat komponen dalam negeri tertentu.

Sementara itu, investasi untuk produk dalam negeri lainnya dapat memperoleh penggantian hingga 25%.

"Kami mendukung pemenuhan kapasitas filling unit di industri pengolahan susu dan koperasi yang ingin melakukan pengolahan hingga menjadi susu siap saji dan susu kemasan," katanya.

Selain mendorong peningkatan kapasitas industri, Kementerian Perindustrian juga memperkuat digitalisasi rantai pasok susu segar nasional.

Saat ini sebanyak 96 tempat penampungan susu (TPS) yang berasal dari sembilan koperasi telah terhubung dalam program digitalisasi yang dikembangkan pemerintah.

Melalui sistem tersebut, koperasi dapat mengirimkan data pasokan secara langsung sehingga pemerintah dan pelaku industri dapat memantau ketersediaan susu segar nasional secara real time.

Merrijantij menilai langkah tersebut penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola industri susu sekaligus mendukung peningkatan konsumsi susu masyarakat.

"Kami berharap masyarakat Indonesia bisa meningkatkan konsumsi susunya dan industri pengolahan susu siap mendukung upaya tersebut," ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Dalam rangka memenuhi pasokan susu segar (fresh milk) di tingkat nasional maupun lokal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana untuk menambah kuantitas sapi perah di peternakan-peternakan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota wilayah setempat.

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Indyah Aryani mengungkapkan bahwa sekitar 60% dari total populasi sapi perah nasional disumbang oleh Jatim, di mana rinciannya kurang lebih ada 300.000 sapi perah yang dikelola di penjuru wilayah pimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa tersebut.

"Populasi sapi perah kita itu kurang lebih 300.000 ekor di Jawa Timur. Di Indonesia populasi total sapi perah kurang lebih 500.000 ekor. Sehingga hampir 60% [sapi perah] sendiri ada di Jawa Timur. Dengan demikian, berarti produksi susunya [Jawa Timur] otomatis menjadi produsen susu terbesar di Indonesia," ungkap Indyah, Rabu (3/6/2026).

Ia menjelaskan meski Jawa Timur mendominasi hasil produksi susu segar domestik, kebutuhan akan komoditas tersebut masih harus digenjot demi memenuhi lonjakan kebutuhan pasar serta mendukung program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Indyah membeberkan berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, produksi susu segarJawa Timur tercatat sebesar 1.300-1.400 ton per harinya. Namun, capaian tersebut, ungkap dia, masih belum dapat memenuhi kebutuhan harian industri pengolahan susu (IPS) yang mencapai 2.000 ton.

"Saat ini, produksi fresh milk kita itu kurang lebih antara 1.300 sampai dengan 1.400 ton per hari. Nah, kebutuhan kita kurang lebih satu hari itu 2.000 ton per hari untuk industri pengolahan susu, sehingga kita juga memang masih kurang dari populasi dan produksi kita," ungkapnya.

Dia menyebut tantangan atas produksi susu segar akan semakin terjal, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta bergesernya pola konsumsi masyarakat yang kian sadar akan sentralnya protein hewani.

Indyah membeberkan bila dahulu susu dan telur menjadi barang yang susah untuk didapatkan karena harganya yang kurang terjangkau dan hanya dapat dikonsumsi pada momen-momen tertentu saja, tetapi kini kedua komoditas tersebut telah menjadi bagian penting dari konsumsi harian warga.

"Untuk kebutuhan protein ini sudah mulai meningkat terus dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun, sehingga konsumsi susu ini juga salah satunya ikut meningkat dengan pola konsumsi yang berubah. Kalau kita dulu, saat masa kecil saya makan telur itu 'kan kalau tidak kondangan, kendurian kan enggak makan telur. Nah, kalau sekarang tiap hari sudah makan telur. Dulu, minum susu juga saat kendurian saja," paparnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan tantangan terhadap pemenuhan kebutuhan susu sapi segar bagi masyarakat maupun industri juga dipastikan melonjak tajam dengan adanya pelaksanaan program MBG dari pemerintah pusat.

"Nah, tantangan kita penduduk kita cukup besar, belum lagi program MBG, sehingga menuntut kebutuhan protein susu dari hari ke hari juga semakin tinggi. Nah, salah satunya juga satu ada program MBG," ucapnya.

Untuk menutupi defisit itu, Indyah menyebut bahwa Pemprov Jatim menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian dan sektor swasta (private sector) untuk mendatangkan ribuan sapi perah impor. Langkah tersebut ditempuh karena pemenuhan kebutuhan akan susu sapi segar tidak dapat tercapai bila hanya mengandalkan anggaran pemerintah.

"Bagaimana kita meningkatkan populasi sapi perah kita. Nah, untuk peningkatan populasi sapi perah kita, kita juga menggandeng dengan teman-teman yang di private sector, teman-teman swasta. Ini yang akan melakukan impor salah satunya dari PT Greenfields yang tahun lalu sudah impor 1.200 [sapi perah], kemudian PT Rojokoyo di Banyuwangi juga sekitar 700 [sapi perah]. Nah, ini tahun ini direncanakan akan impor lagi direncanakan, nanti dari Australia kurang lebih 1.500 ekor," jelasnya.

Indyah menerangkan bahwa ribuan sapi perah impor tersebut nantinya tidak hanya dikelola oleh korporasi semata. Namun, juga diintegrasikan dengan para peternak lokal di berbagai wilayah Jatim melalui skema kemitraan.

"Nanti konsepnya itu dipelihara oleh peternak kita dengan konsep kemitraan, sehingga ada gandengan tangan dan transfer pengetahuan antara perusahaan besar, dan juga peternak rakyat lewat sistem inti plasma yang saat ini kita kembangkan di Jawa Timur," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui kebutuhan susu untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus meningkat seiring bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai daerah. Kondisi tersebut membuat pasokan susu menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Plt Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Gunalan mengatakan saat ini terdapat 29.670 SPPG atau dapur MBG yang telah beroperasi dengan lebih dari 63 juta penerima manfaat. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BGN Nomor 10 Tahun 2026, setiap SPPG wajib menyediakan susu atau minuman susu dua kali dalam sepekan.

"Kebutuhan susu yang sangat besar ini kami juga agak kewalahan, rekan-rekan kami di lapangan, khususnya yang di dapur," kata Gunalan dalam konferensi pers Hari Susu Nusantara 2026 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Ia menjelaskan, ketika pasokan susu tidak tersedia di pasar, pengelola dapur MBG menggantinya dengan sumber protein lain. Ini agar kebutuhan gizi penerima manfaat tetap terpenuhi.

Gunalan mengatakan pengembangan peternakan sapi perah perlu dipercepat untuk menjawab lonjakan permintaan susu dari program pemerintah tersebut. Menurut dia, peran masyarakat, UMKM, dan koperasi penting untuk memperkuat produksi susu nasional.

"Peternakan susu itu bisa dikembangkan lagi karena kebutuhannya sangat besar," ujarnya.

Ia menambahkan, BGN juga mendorong pembentukan budaya minum susu sejak usia dini. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan edukatif agar anak-anak lebih tertarik mengonsumsi susu sebagai bagian dari pola makan sehat.

Menurut Gunalan, pendekatan yang digunakan antara lain melalui teknik nudging, yakni mendorong anak memilih makanan dan minuman sehat tanpa paksaan. Cara itu dilakukan dengan menghadirkan produk yang menarik, mudah dijangkau, dan selalu tersedia di lingkungan anak.