REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang, Hadiriajaya, meminta para kepala daerah menerbitkan surat rekomendasi suspensi atau penangguhan jika menemukan yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bahan bakunya tidak menyerap komoditas petani maupun peternak lokal.

Hal itu disampaikan Hadiriajaya saat menghadiri rapat koordinasi rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Pemprov Jawa Tengah (Jateng), Jumat (12/6/2026) kemarin. Dalam rapat tersebut, beberapa wakil bupati di Jateng menyampaikan keluhan terkait belum terserapnya produk petani dan peternak lokal di daerah masing-masing. Padahal, kehadiran SPPG turut didesain untuk meningkatkan kesejahteraan petani maupun peternak lokal.

Merespons hal itu, Hadiriajaya menjelaskan bahwa pembelanjaan bahan baku untuk program MBG dilakukan oleh pihak yayasan atau mitra. "Kepala SPPG hanya sebatas mengecek agar tidak melebihi harga eceran tertinggi. Namun, penentuan pemasok atau belanja ke mana, itu masih dari yayasan mitra," katanya.

Kendati demikian, dia tetap meminta para kepala daerah membuat surat rekomendasi suspensi jika menemukan SPPG yang tidak menyerap produk dari petani maupun peternak lokal setempat. "Di sini, melalui bapak/ibu, mohon kami juga dapat dibantu untuk mengecek apabila yayasan ataupun mitra yang ada di wilayah bapak/ibu tidak berbelanja kepada peternak lokal. Silakan bapak/ibu menyampaikan surat untuk rekomendasi suspensi," ucap Hadiriajaya.

Dia menambahkan, surat rekomendasi tersebut dapat dikirimkan ke KPPG Semarang maupun KPPG Sleman. "Nanti dari kami langsung merekomendasikan dan menindaklanjuti untuk dilakukan suspensi," ujarnya.

KPPG Semarang menaungi sekitar 2.400 SPPG di 20 kabupaten/kota se-Jateng. Sementara KPPG Sleman turut membawahi SPPG yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Jateng.

Dalam rapat rantai pasok MBG di Kantor Pemprov Jateng, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin menyampaikan bahwa jumlah SPPG di Jateng telah mencapai 4.635 unit. Namun, baru 4.060 SPPG yang aktif beroperasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib membeli bahan pangan untuk sajian Makan Bergizi Gratis (MBG) dari koperasi.

Deputi Teknologi dan Pengelolaan BGN Tigor Pangaribuan menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan kurang lebih 4.762 Koperasi dan 195 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai penyuplai bahan MBG.

“Jadi bersama-sama begitu, di tempat yang koperasi yang tidak begitu kuat, maka Bumdes yang masuk. Kalau keduanya tidak kuat, maka kita terpaksa pakai mekanisme pasar,” kata Tigor dalam acara BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

Menurutnya, BGN telah mendesain agar koperasi dan Bumdes tersebut juga harus membeli bahan pangan dari petani, peternak, dan nelayan setempat.

Hingga saat ini, Tigor menjelaskan terdapat sekitar 16.000 SPPG yang telah beroperasi. Masing-masing SPPG diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi di masyarakat, misalnya aktivitas perekonomian gabungan kelompok tani (gapoktan).

“Demand atau permintaan akan bahan pangan muncul, dan [SPPG] pasti membeli. Pasti membeli itu karena apa? Karena dana pemerintah dikucurkan langsung ke setiap SPPG tersebut,” ujarnya.

Selain itu, Tigor menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah menggalakkan pembangunan infrastruktur koperasi hingga pelosok Tanah Air. Harapannya, rantai pasok untuk program MBG dapat berjalan dengan lebih baik.

Adapun, Bisnis Indonesia Group (BIG) menggelar kegiatan BIG Conference, ajang yang mempertemukan kalangan pelaku ekonomi, bisnis, dan pemerintahan dalam sesi diskusi interaktif yang bakal membahas prospek ekonomi pada 2026.

BIG Conference berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025 dengan mengusung tema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi.

Kegiatan BIG Conference melibatkan para pemangku kepentingan baik dari pemerintahan dan swasta untuk mengupas secara mendalam mengenai tantangan ekonomi mendatang.

Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pimpinan lembaga.